Jurisprudence
Jurnal Jurisprudence is an academic journal published twice a year by the Magister Law Program of Universitas Muhammadiyah Surakarta. This journal was first published in 2004. The journal, intended as a communication, information, and development medium of law focuses its content on the results of studies in the field of law, conducted through a variety of known paradigmatic perspectives.
Articles
237 Documents
<![CDATA[MODEL PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM BERBASIS ISLAMIC VALUES PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH ]]>
<![CDATA[Kurniawati, Rini]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i2.4236
<![CDATA[ABSTRACTThis research is aimed to identify the importance of human resources role for (keberlangsunhan BMT). Human resource is a main asset that must be take care of in an organization. Their quality shows through knowledge, skill and attitude or competency. Oriented competency to create excellent quality and competitive of human resource. Through recruitment process and pre selection that decided the right minimum standard which supported by organization learning. Those have purpose to create great HR that has professional compentency based on islamic values. Islamic values based on Alquran and Assunah. The frameworks that is proposed hopefully could give and add more knowledges about the importance of HR professional competency development model based in sharia principles on BMT.Keywords: HR competency, recruitment, selection, organization learning, BMT]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENDA CAGAR BUDAYA STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA ]]>
<![CDATA[Wibowo, Danang Ari]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 4, No 2 (2014): Vol. 4, No. 2, Desember 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v4i2.4212
<![CDATA[Di Negara Indonesia banyak sekali terdapat benda-benda peninggalan bersejarah dan purbakala. Peninggalanâpeninggalan bersejarah dan purbakala tersebut merupakan suatu kekayaan yang tak ternilai harganya dari bangsa ini, yang sangat perlu sekali dan bahkan wajib untuk dirawat, dikelola dengan baik serta sangat perlu untuk dilestarikan. Bendaâbenda peninggalan sejarah dan purbakala tersebut yang sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan oleh undangâundang biasa disebut sebagai benda cagar budaya.Keberadaan dari benda-benda cagar budaya tersebut masih rawan dari kerusakan, kehilangan dan mungkin sampai kemusnahan, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun perbuatan dari manusia itu sendiri.Jenis Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Kualitatif dan Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu dengan cara menuturkan atau menafsirkan data-data yang ada di Pengadilan Negeri Surakarta. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum terhadap benda cagar budaya di Indonesia adalah dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar yang sekarang sudah disempurnakan dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Penerapan hukum bagi pelanggar undang-undang cagar budaya adalah berupa hukuman penjara sesuai dengan pasal-pasal yang dilanggarnya.]]>
<![CDATA[FUNGSI ALAT BUKTI (SIDIK JARI) DALAM PROSES PENYIDIKAN GUNA MENGUNGKAP TINDAK KEJAHATAN PENCURIAN (STUDI KASUS DI POLRESTA SURAKARTA) ]]>
<![CDATA[Bachtiar, Faizal Imam]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 4, No 1 (2014): Vol. 4, No. 1, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v4i1.4198
<![CDATA[Penyidikan tidak hanya untuk menemukan tersangkanya saja namun dapat juga digunakan untuk menemukan rangkaian tindak pidana yang terjadi dan alat buktinya. Pada proses penyidikan akan dilakukan melalui beberapa proses yang salah satunya yakni dengan sidik jari. Sidik jari yang dalam bahasa inggris disebut fingerprint atau dactyloscopy ini diambil dalam proses penyidikan untuk pemeriksaan lebih lanjut mengenai bukti-bukti yang tertinggal di TKP (Tempat Kejadian Perkara). Hasil penelitian dan pembahasan bahwa Proses pelaksanaan penyidikan dalam menangani kasus tindak pidana pencurian di Polresta Surakarta dilakukan melalui tahap menangkap tersangka, memeriksa tersangka dan menyita barang bukti. Fungsi sidik jari dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian di Polresta Surakarta selain berfungsi sebagai identifikasi juga dapat digunakan sebagai salah satu alat bantu dalam suatu penyidikan tindak pidana untuk menemukan tersangkanya. Sidik jari akan dikembangkan oleh penyidik dalam proses penyelidikan oleh petugas identifikasi sebagai alat bukti petunjuk dan sidik jari yang ditemukan di TKP dirumuskan sehingga menjadi alat bukti surat dalam bentuk blanko sidik jari. Hambatan-hambatan bagi penyidik dalam menggunakan sidik jari untuk mengungkap indak pidana pencurian di Polresta Surakarta yaitu terbatasnya petugas identifikasi di Polresta Surakarta yang mengikuti kejuruan identifikasi sehingga tidak mahir (professional) dalam proses pengambilan sidik jari di TKP. Penghambat yang paling dominan adalah tidak utuhnya status QUO (keaslian TKP) merupakan faktor yang sering disebabkan oleh korban maupun masyarakat yang ingin tahu peristiwa yang terjadi. Jadi TKP sudah terkontaminasi akibat kurang mengertinya masyarakat tentang peran dan arti keaslian TKP.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA LEMBAGA JASA KEUANGAN PERASURANSIAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[B., Renny Supriyatni]]>;
<![CDATA[Fauji, Asep Ahmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 1 (2017): Vol. 7, No. 1, Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i1.4352
<![CDATA[Akad murabahah merupakan akad yang menerapkan prinsip jual beli. Dalam perkembangan jaman yang semakin dinamis, akad murabahah mengalami perubahan dalam pelaksanaannya, seperti yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri Syariah akad murabahah digunakan untuk pembiayaan modal usaha sedangkan Asuransi Takaful Keluarga merupakan suatu lembaga yang menjalankan usaha perlindungan yang bersedia mengambil alih risiko atas ancaman bahaya atas kekayaan, badan dan jiwa orang berdasarkan Prinsip Syariah.Dalam hal menghadapi risiko kematian, seseorang mengatasi risiko mengatasi risiko dengan mengalihkannya pada pihak lain dalam hal ini lembaga asuransi jiwa dengan cara mengalihkan risiko menjadi tertanggung pada lembaga asuransi tersebut. Pengaturan perjanjian pengalihan kerugian kepada lembaga asuransi jiwa tersebut dituangkan dalam suatu polis asuransi jiwa. Polis tersebut harus merupakan suatu polis yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak yaitu pihak penaggung daan pihak tertanggung. Permasalahannya, bagaimanakah perjanjian pembiayaan Murabahah dengan jaminan polis asuransi jiwa dalam praktik menurut hukum Islam dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Penelitian ini bertujuan, memperoleh gambaran dalam praktik, perjanjian pembiayaan Murabahah dengan jaminan polis asuransi jiwa didasarkan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Penelitian ini bersifat deskriptif analistis yaitu, penelitian yang bertujuan menggambarkan, permasalahan hukum lapangan dalam fakta-fakta berupa data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa, dalam praktik bentuk kerjasama Asuransi Takaful Keluarga Syariah dengan Bank Mandiri Syariah tertuang dalam bentuk perjanjian kerjasama berupa Memorandum of Understanding (MoU) yang didalamnya mengandung akad musytarakah. Salah satu produk Asuransi, dimana Bank Mandiri Syariah sebagai pihak pertama (penyelenggara produk pembiayaan), sedangkan Asuransi Takaful sebagai pihak kedua (atas nama agency Takaful Keluarga). Pengalihan hak jaminan Ahli waris dari Pemegang Polis yang telah meninggal berhak mendapatkan pengalihan hak jaminan Polis Asuransi Jiwa yang dimiliki oleh Pemegang Polis (yang teleh meninggal) dari PT. Asuransi Takaful Keluarga yang dibayarkan melalui PT. Bank Mandiri Syariah karena merupakan hak dari ahli warisnya (subjek dalam asuransi Jiwa).]]>
<![CDATA[PRAKTIK PEMBATASAN PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PENGADILAN TIPIKOR (Studi pada Perkara Korupsi RAPBD Kota Semarang di Pengadilan Tipikor Kota Semarang) ]]>
<![CDATA[Mulyanto, Mulyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 6, No 2 (2016): Vol. 6, No.2, Desember 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v6i2.3009
<![CDATA[Pembalikan beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi sudah berlaku sejak tahun 1960, kemudian masuk dalam hukum positif pada tahun 1971, 1999 jo UU Nomor 20/2001. Sistem pembuktian terbalik, pada prinsipnya memudahkan negara untuk memudahkan negara untuk mengejar harta yang telah menjadi milik individu. Karena Negara lewat Jaksa penuntut tidak perlu membuktikan adanya harta yang terindikasi korupsi, namun terdakwa sendirilah yang emlakukan pembukitan. Namun pada Sistem pembuktian terbalik ini mengandung kelemahan karena tidak bisa dilaksanakan pada semua delik korupsi. Pembuktian terbalik hanya terjadi pada delik korupsi yang terbukti merugikan keuangan negara. Pada perkara Korupsi di Tipikor Semarang, perkara yang terbukti adalah Suap yang tidak merugikan keuangan Negara, pada akhirnya pembuktian terbalik tidak dilakukan.]]>
<![CDATA[MENEBUS INDONESIA: DARI HUKUM PROGRESIF MENUJU HUKUM KONTRIBUTIF ]]>
<![CDATA[Yusuf, Achmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 5, No 2 (2015): Vol. 5, No. 2, Desember 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v5i2.4226
<![CDATA[Pergolakan arus globalisasi yang kian membabibuta terus memaksa setiap negara untuk berbenah dan menciptakan terobosan-terobosan kreatif yang mampu memberi kekuatan beradaptasi sekaligus memberi perlindungan terhadap hakhak masyarakatnya. Hukum progresif yang terlahir dari konsep hukum responsif dan telah terkonsep dengan baik di Indonesia hendaknya secara berkelanjutan terus dikembangkan hingga mampu merumuskan produk-produk hukum yang kontributif bagi kemaslahatan negara dan rakyatnya. Dalam tulisan ini, penulis sengaja merumuskan satu konsep hukum baru peranakan hukum progresif yang mencanangkan wacana hukum sebagai alat negara untuk melindungi hak-hak rakyatnya secara moril maupun materiil dan menempatkan hukum sebagai peraturan yang memberikan kontribusi secara langsung untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Negeri kaya-raya yang terus diperas asing, dan penduduknya disulap menjadi kaum buruh dan pengemis ini sudah sepantasnya untuk berbenah diri melalui hukum-hukumnya sendiri. Sehingga hutang-hutang yang terus terwariskan dari generasi ke generasi mampu untuk ditebus melalui mindset hukum yang kontributif, bukan hanya responsif terhadap problematika hukum yang mengambang ke permukaan, atau bahkan mengekang rakyat jelatanya. Tulisan singkat ini akan memaparkan peletakan pondasi hukum kontributif secara global dan padat makna.]]>
<![CDATA[PENGARUH POLITIK HUKUM TERHADAP SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL ]]>
<![CDATA[susanto, susanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 6, No 1 (2016): Vol. 6, No.1, Juni 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v6i1.2994
<![CDATA[Artikel ini merupakan hasil penelitian untuk menganalisa bagaimana pengaruh politik hukum terhadap sistem pendidikan nasional. Penelitian yang digunakan bersifat kualitiatif dengan pendekatan yuridis normatif. Analisa data menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approch) dan pendekatan analisis (analytical approach). Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis peraturan perundang-undangan dalam sistem pendidikan di Boyolali. Berdasarkan data yang ada dapat disimpulkan bahwa politik hukum terhadap sistem pendidikan nasional yang tercantum dalam UUD 1945 adalah Anggaran yang harus dianggarkan untuk pendidikan yaitu sekurang-kurangnya 20% dan Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi perlu dilakukan untuk kemajuan kesejahteraan umat manusia. Namun, dalam system pendidikan di Boyolali belum bisa terlaksana dengan baik karena kurangnya fasilitas teknologi dan ketersediaan lapangan kerja yang memadai dimana hal tersebut bertolak belakang dengan UUD dan UU sistem Pendidikan Nasional (SPSN) sebagai politik hukum dalam sistem pendidikan nasional.]]>
<![CDATA[PENGGALIAN PUTUSAN HAKIM: PENERAPAN UNSUR MEMPERKAYA DAN/ATAU MENGUNTUNGKAN DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[NUGROHO, ANTO WIDI]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 5, No 1 (2015): Vol. 5, No. 1, Juni 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v5i1.4217
<![CDATA[The judge decision in criminal case of corruption is practically happen by disparity case. Therefore, the problem of punishment is not only important for judge and the process of criminal justice, but also the law process entirely, especially in the term of law construction. This research is normative research so the data collecting is done through literary study and qualitative analysis. The result of this research shows that: 1) The regulation of corruption case eradication, there is no explanation include an explanation about element of enrichtment or advantageous but, there is law opinion can be parameter of âenrichmentâ element in corruption case namely how much the national detriment which has been abused by suspect act. 2) The limitation of national detriment based on the court decision in Sukabumi No. 31/Pid.B/2008/PN.Smi is one hundred million rupiah to make easy the category of enrichment. 3) The implementation of enrichtment and advantageous element by judge in the future is the threat given in the form of incompetence to do in law.]]>
<![CDATA[Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah ]]>
<![CDATA[Budiwati, Septarina]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i2.4095
<![CDATA[Akad adalah bingkai transaksi dalam ekonomi syariah , karena melalui akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha dapat dijalankan. Akad menfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karenanya dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial. Dalam Hukum Islam Istilah âAkadâ untuk menyebut perjanjian (overeenkomst) dan bahkan juga untuk menyebut kontrak (contract). Pada pembahasan Fiqih Muamalah kontrak atau perjanjian disebut dengan aqad. Hal itu adalah sebagaimana surat al âMaidah (5) ayat 1 :              â Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad diantara kamuâ ..Karena setiap perjanjian (al-ahdu) pasti akan dimintai pertanggung jawabannya (surat al-Isra (17) ayat 34).               Dalam paper ini akan diuraikan tentang  apa saja yang menjadi rukun, syarat , prinsip-prinsip serta asas-asas dari akad agar sah dan dapat dijadikan sebagai landasan dalam transaksi â transaksi bisnis berdasarkan syariah.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DENGAN PELAKU ANGGOTA KEPOLISIAN (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM BOYOLALI) ]]>
<![CDATA[Dewangga, Wisnu Jati]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 4, No 2 (2014): Vol. 4, No. 2, Desember 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v4i2.4204
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang sejelasnya terhadap penegakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota polisi dalam penegakannya di dalam lingkup peradilan umum dan penegakan hukum di lingkup Institusi Kepolisian. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris karena penelitian ini membahas peraturan penegak hukum terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian kemudian dilanjutkan dengan melihat praktek penegakannya di Polres Boyolali. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) Proses penegakan hukum terhadap anggota polisi yang terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana dalam proses penegakan baik yang dilakukan di tingkat kepolisian (tahap penyelidikan dan penyidikan), ditingkat kejaksaan (tahap penuntutan) sampai di tingkat peradilan (putusan hakim), keseluruhan sama seperti apabila yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika masyarakat umum. (2) Bahwa semua orang di mata hukum sama, bahkan dalam penegakan hukum yang tersangkanya adalah anggota polisi penjatuhan pidananya bisa lebih berat. Hal tersebut dikerenakan tersangka adalah aparat penegak hukum yang seharusnya menjalankan perintah jabatan untuk melawan narkotika, akan tetapi tersangka terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Proses hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana sudah sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3) Proses penegakan kode etik profesi kepolisian terhadap anggota kepolisian yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika masih belum dilaksanakan semaksimal mungkin di mana polisi tidak langsung menindak tegas anggota yang terjerat kasus pidana penyalahgunaan narkotika, seakan-akan pihak kepolisian masih melindungi anggotanya dan dianggap setelah anggotanya sudah diadili di peradilan umum dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana narkotika.]]>
