Articles
<![CDATA[MEMBINCANG PERAN GANDA PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT INDUSTRI ]]>
<![CDATA[Zuhdi, Syaifuddin]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 8, No 2 (2018): Vol 8, No 2, Desember 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v8i2.7327
<![CDATA[Tujuan dari tulisan ini adalah untuk membincang peran ganda perempuan di era industry, pada dasarnya perempuan memiliki peran utama sebagai seorang yang bekerja di ranah domestic, tetapi seiring berjalannya waktu terdapat pergeseran dari yang awalnya domestic bergeser kearah public, beberapa alasan yang menjadikan perempuan untuk bekerja di sector public berkaitan dengan nilai ekonomis (perekonomian) dalam keluarga, serta untuk memanfaatkan fungsi nya sebagai manusia yang seutuhnya tanpa ada diskriminasi bagi perempuan]]>
<![CDATA[Meninjau Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Sebagai Rangka Perbaikan Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ]]>
<![CDATA[Zuhdi, Syaifuddin]]>;
<![CDATA[Nugroho, Wisnu Tri]]>;
<![CDATA[Jannah, Roudlotul]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 4, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v4i1.8061
<![CDATA[Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, guna merealisasikan amanat konstitusi tersebut pemerintah sebagai regulation function menetapkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). Peraturan Presiden tersebut memuat berbagai ketentuan yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja lokal melalui pemuatan berbagai ketentuan, seperti : syarat bagi tenaga asing yang hendak bekerja di Indonesia serta syarat penggunaan Tenaga kerja Asing oleh perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah hukum Indonesia. Namun pada perkembangannya penetapan Peraturan Presiden tersebut menimbulkan kritik di tengah-tengah masyarakat, tidak lain disebabkan adanya berbagai pasal yang dinilai oleh berbagai kalangan mampu membuka celah terjadinya penyelewengan terhadap upaya perlindungan tenaga kerja lokal yang selama ini telah diidam-idamkan oleh rakyat, selain daripada itu terdapat pula beberapa pasal di dalam Peraturan Presiden tersebut yang bertentangan dengan produk hukum yang telah ada. Maka untuk memperbaiki hal tersebut perlulah diadakan evaluasi menyeluruh terhadap Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 dan menyelaraskannya dengan peraturan hukum lain yang didasarkan pada kebenaran nilai Pancasila. Metode yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Hasil Penelitian menyatakan bahwa guna mewujudkan perlindungan bagi tenaga kerja lokal diperlukan adanya proses harmonisasi antar instrument hukum sehingga produk hukum yang ada tidak memiliki kelemahan, serta diperlukannya pengawasan yang efektif di dalam perealisasian ketentuan yang ada, sehingga perlindungan terhadap Tenaga kerja Lokal dapat terwujud]]>
<![CDATA[REFORMULASI HUKUM PERCERAIAN DI PAKISTAN ]]>
<![CDATA[Zuhdi, Syaifuddin]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol. 1, No.1, Oktober 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v1i1.2704
<![CDATA[Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui reformulasi hukum keluarga di Negara Pakistan dan untuk mengetahui metode reformulasi hukum keluarga yang digunakan Negara tersebut. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis, jenis penelitian adalah studi kepustakaan, berdasarkan data yang digunakan, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Temuan dari pembahasan ini adalah bahwa benih pembaharuan hukum keluarga yang ada di Pakistan telah ada semenjak masih dibawah penjajahan Inggris, dan metode yang digunakan adalah intra doctrinal reform serta ekstra doctrinal reform]]>
<![CDATA[Transcendental Justice Law: The Relation of Law and Justice ]]>
<![CDATA[Syaifuddin Zuhdi]]>
<![CDATA[ Journal of Transcendental Law Volume 3, No 1, 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Doctoral Program Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jtl.v3i1.15196
<![CDATA[The purpose of this article is to explain the relation between law and justice in order to realize a law that is transcendental justice. The method used is a normative method or literature study with a philosophical approach. The findings from this discussion are that justice is not only talking about benefits and harm such as the principles of justice according to Bentham and Rawls, a good law is a law that is able to represent the values of God’s justice, such as equality (egalitarianism), balance, harmonization, ta’awun (helping each other), recognizing and respecting each other’s rights and obligations, and so on, both in the text of the law, as well as in its application. On the other hand, bad law is a law that deviates(deviative) from the values of justice. This law is like a parasite that only causes damage to society. Justice and truth are not the main pattern, but power and worldly satisfaction are the pattern]]>
<![CDATA[IJARAH AND RIBA IN THE SHARIA CARD: Analysis Of ‘Illat Hukmi Of Sharia Card In The Adz-Dzari’ah Perspective ]]>
<![CDATA[Syaifuddin Zuhdi]]>;
<![CDATA[Dania Nalisa Indah]]>;
<![CDATA[Dewati Candraningtyastuti]]>;
<![CDATA[Tsurayya Shafa Kamila]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 11, No 2 (2021): Vol. 11, No.2, Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v11i2.15307
<![CDATA[Purpose: This article aims to analyze whether the imposition of ijarah (membership fee) in the sharia card belongs to the practice of usury, which will later affect Adz-Dzari’ah’s view of the permissibility of using sharia card.Method: This research employed a normative method by obtaining information from various scientific literature sources as well as national and Islamic law materials.Findings: Indonesia allows sharia card usage based on the concept of Adz-Dzari’ah following the ‘illat (legal or basic cause) attached to establish the banking products. In addition, it is also considered whether, in practice, there are also some acts considered usury, especially in the addition of fees due to ijarah imposed by the issuer on the user.Practicality: This article is intended for academics and practitioners in Islamic economic law, especially for sharia banking activists.Novelty/Originality: In essence, ijarah can be utilized as a variable to influence one’s opinion on Islamic law from a sharia perspective since the advantages exceed the risks, and it is preferable to allow it than forbid it. However, these permits are also issued when new or revised rules are being developed or revised. Concerning procurement, not only in the MUI fatwa but also in the sharia card, the law is written to be utilized as a legal foundation binding the associated parties and providing broad legal recommendations. Additionally, it will bolster the Fath Adz-Dzari’ah position on the permissibility of using the sharia card since the specifications of its contents will almost definitely be more precise to avoid a legal vacuum.]]>
<![CDATA[MEMBINCANG PERAN GANDA PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT INDUSTRI ]]>
<![CDATA[Syaifuddin Zuhdi]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 8, No 2 (2018): Vol 8, No 2, Desember 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v8i2.7327
<![CDATA[Tujuan dari tulisan ini adalah untuk membincang peran ganda perempuan di era industry, pada dasarnya perempuan memiliki peran utama sebagai seorang yang bekerja di ranah domestic, tetapi seiring berjalannya waktu terdapat pergeseran dari yang awalnya domestic bergeser kearah public, beberapa alasan yang menjadikan perempuan untuk bekerja di sector public berkaitan dengan nilai ekonomis (perekonomian) dalam keluarga, serta untuk memanfaatkan fungsi nya sebagai manusia yang seutuhnya tanpa ada diskriminasi bagi perempuan]]>
<![CDATA[Meninjau Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Sebagai Rangka Perbaikan Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ]]>
<![CDATA[Syaifuddin Zuhdi]]>;
<![CDATA[Wisnu Tri Nugroho]]>;
<![CDATA[Roudlotul Jannah]]>
<![CDATA[ Law and Justice Vol 4, No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Surakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/laj.v4i1.8061
<![CDATA[Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, guna merealisasikan amanat konstitusi tersebut pemerintah sebagai regulation function menetapkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA). Peraturan Presiden tersebut memuat berbagai ketentuan yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja lokal melalui pemuatan berbagai ketentuan, seperti : syarat bagi tenaga asing yang hendak bekerja di Indonesia serta syarat penggunaan Tenaga kerja Asing oleh perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah hukum Indonesia. Namun pada perkembangannya penetapan Peraturan Presiden tersebut menimbulkan kritik di tengah-tengah masyarakat, tidak lain disebabkan adanya berbagai pasal yang dinilai oleh berbagai kalangan mampu membuka celah terjadinya penyelewengan terhadap upaya perlindungan tenaga kerja lokal yang selama ini telah diidam-idamkan oleh rakyat, selain daripada itu terdapat pula beberapa pasal di dalam Peraturan Presiden tersebut yang bertentangan dengan produk hukum yang telah ada. Maka untuk memperbaiki hal tersebut perlulah diadakan evaluasi menyeluruh terhadap Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 dan menyelaraskannya dengan peraturan hukum lain yang didasarkan pada kebenaran nilai Pancasila. Metode yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Hasil Penelitian menyatakan bahwa guna mewujudkan perlindungan bagi tenaga kerja lokal diperlukan adanya proses harmonisasi antar instrument hukum sehingga produk hukum yang ada tidak memiliki kelemahan, serta diperlukannya pengawasan yang efektif di dalam perealisasian ketentuan yang ada, sehingga perlindungan terhadap Tenaga kerja Lokal dapat terwujud]]>
<![CDATA[Penentuan Status Dewasa dalam Hukum Positif di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Sri Nosita]]>;
<![CDATA[Syaifuddin Zuhdi]]>
<![CDATA[ SIGn Jurnal Hukum Vol 4 No 1: April - September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Social Politic Genius (SIGn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37276/sjh.v4i1.132
<![CDATA[This study aims to examine and analyze the effect of determining adult status in Law No. 16 of 2019 against adult status in Islamic law and positive law in Indonesia. This research was conducted using a normative juridical approach with analytical descriptive specifications. Literature study was used to obtain the legal materials needed in this research. The legal materials that have been collected are then analyzed using hermeneutic analysis and interpretation methods. The results show that determining adult status is a preventive effort from the Government to avoid discrimination or prevent the deprivation of rights for children. Therefore, it is recommended that all parents continue to provide incentive supervision to their children until their children reach adulthood. In this case, the child avoids promiscuity so that there is no marriage by accident. In addition, it is recommended to the public not to carry out forced marriages and the practice of child marriage which is part of the Indigenous Peoples Law. Furthermore, it is suggested that the Indonesian Ulema amend the KHI, and the Government subsequently enacted it in laws and regulations.]]>
<![CDATA[Pembatalan Akta Hibah dalam Perkara Waris: Studi Kasus Putusan Pengadilan ]]>
<![CDATA[Farah Hamdah Rahmawati]]>;
<![CDATA[Syaifuddin Zuhdi]]>
<![CDATA[ SIGn Jurnal Hukum Vol 4 No 1: April - September 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Social Politic Genius (SIGn) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37276/sjh.v4i1.167
<![CDATA[This study examines and analyzes grant deed cancellation in inheritance cases based on Decision No. 0492/Pdt.G/2020/PA.Klt. This study uses a normative juridical research method. The data was collected using literature study techniques on primary, secondary, and tertiary legal materials. The collected legal material is then analyzed using qualitative data analysis methods with a statute approach and a case approach which will then conclude the object of the research. The results show that the cancellation of grant deeds in inheritance cases is based on Decision No. 0492/Pdt.G/2020/PA.Klt consists of several of the Judge’s considerations. First, Article 211 of the Compilation of Islamic Law regulates that grants from parents to their children can be equalized with inheritance. Second, Article 832 of the Civil Code and Article 174 section (1) of the Compilation of Islamic Law regulates that those entitled to become inheritors are blood-related families. Third, Article 841 and Article 842 of the Civil Code and Article 185 section (1) of the Compilation of Islamic Law regulates the rights transferred from inheritor to substitute inheritor. In addition, the transfer of the right from someone who dies to their inheritor applies automatically because of Allah’s provisions in Q.S. An-Nisa’ verse 7. Therefore, it is recommended for the plaintiffs and defendant to file a claim for certificate cancellation in the Administrative Courts. Proportionality of inheritance distribution: the defendant gets 3/6 inheritance, and three substitute inheritors each get 1/6 inheritance. Thus, the principle of justice can be felt and implemented by and for inheritance and substitute inheritors.]]>
<![CDATA[HEALTH INSURANCE LEGAL COUNSELING MIGRANT WORKERS IN PONOROGO ]]>
<![CDATA[Arief Budiono]]>;
<![CDATA[Absori Absori]]>;
<![CDATA[Rika Maya]]>;
<![CDATA[Syaifuddin Zuhdi]]>;
<![CDATA[Moh Indra Bangsawan]]>;
<![CDATA[Wafda Vivid Izziyana]]>
<![CDATA[ Jurnal Abdimas Bina Bangsa Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Abdimas Bina Bangsa ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Bina Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (285.579 KB)
|
DOI: 10.46306/jabb.v3i1.196
<![CDATA[Article 28 H paragraph (1) of the 1945 Constitution directly states that social security is the right of every human being. Article 34 paragraph (1) again mentions the constitutional basis for the need for a social security system. The next constitutional basis is Law Number 40 of 2004 concerning the National Social Security System. This background means that the state has a duty to build a comprehensive social security system and provide a wider sense of "security" for all Indonesian citizens, including migrant workers. Social security consists of National Health Insurance (JKN) and Employment Insurance.National Health Insurance is a concept of health protection adopted from various social protection concepts, namely protection efforts for the Indonesian people in general and migrant workers in particular to face vulnerability and illness which is equipped with strategies to obtain or protect health comprehensively. Health insurance for migrant workers can be interpreted as an effort from the state to help migrant workers by providing guarantees or protection for the health of migrant workers. Efforts to fulfill this have several important aspects related to the fulfillment of constitutional rights and legal protection in the context of implementing social security programs for migrant workers]]>
