cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Pasca Sarjana
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Education,
Other
Arjuna Subject : -
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue " Vol 3, No 2 (2015)" : 15 Documents clear
SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK PADA PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1252/Pid. B/2010/Pn. Jkt. Sel..) ,, Tommy P. Nainggolan; ,, Winarno Budyatmojo; ,, Widodo Tresno Novianto
Jurnal Pasca Sarjana Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Jurnal Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenulisan tesis ini merumuskan masalah sebagai berikut: Benarkah sistem pembuktian terbalik pada penegakan hukum tindak pidana korupsi menghilangkan Hak Asasi Manusia?, dan apakah betul sistem pembuktian terbalik pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1252/Pid.B/2010/Pn.Jkt.Sel., diterapkan sesuai perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)?. Penelitian ini mendasarkan pada jenis penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal yang bersifat deskriptif, dengan menelusuri literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil penelitian yang diperoleh yakni bahwa tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa, sehingga pemberantasannya dilakukan dengan cara yang luar biasa pula, antara lain dengan memberlakukan sistem pembuktian terbalik. Penerapan sistem pembuktian terbalik tidaklah melanggar hak asasi manusia tetapi justru menerapkan teori keadilan yang menyeimbangkan hak asasi terdakwa dengan hak asasi rakyat banyak. Adapun sistem pembuktian terbalik dalam kasus Bahasyim Assifie, dalam perspektif hak asasi manusia prakteknya telah dilaksanakan oleh.Majelis hakim perkara yang bersangkutan secara terbatas dan berimbang sehingga tidak terdapat pelanggaran hak asasi baik hak asasi terdakwa maupun hak asasi rakyat.Kata kunci: sistem pembuktian terbalik, pembuktian, korupsi, hak asasi manusia.
PENERAPAN DOKTRIN BUSINESS JUDGEMENT RULE SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KORPORASI (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 154 PK/Pid. Sus/2012 Dalam Perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI) ,, Ananda Megha Wiedhar Saputri; ,, Rofikah; ,, Soehartono
Jurnal Pasca Sarjana Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Jurnal Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPenelitian ini mengkaji penerapan doktrin Business Judgement Rule dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 154 PK / Pid. Sus / 2012 dalam perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang dan menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus tersebut. Metodologi yang digunakan didasarkan pada konsep hukum bahwa hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional, dan hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim in concreto, dan tersistematisasi sebagai judge made law, sehingga tergolong pada penelitian doktrinal. Tujuan penelitiannya, dikategorikan ke dalam penelitian problem finding. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari Ananda Megha Wiedhar Saputri. Penerapan Doktrin Business Judgement Rule ... bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan, dan teknik analisis data metode deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa doktrin Business Judgement Rule tidak dapat diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 154 PK/ Pid. Sus/ 2012 dalam perkara Pengadaan Solenoid Valve dan Thrustor Brake pada PT. PUSRI Palembang dikarenakan doktrin Business Judgement Rule hanya dapat diberlakukan bagi direksi dan pertanggunggjawaban pidana dibebankan pada manager sesuai dengan teori identifikasi.Kata Kunci: business judgement rule, korporasi, pertanggungjawaban pidana
PROBLEMATIKA PEMBIAYAAN MURABAHAH KEPEMILIKAN RUMAH PADA BANK BANK SYARIAH MANDIRI ,, Muhammad Ali Fauzi; ,, Mohammad Adnan; ,, Burhanudin Harahap
Jurnal Pasca Sarjana Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Jurnal Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak   Penerapan akad jual beli murabahah pembiayaan kepemilikan rumah menimbulkan persoalan hukum berkaitan dengan aturan jual beli hak atas tanah yang harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, mendasarkan bukti kepemilikan pada sertipikat. Hukum Islam tidak mengatur untuk dibuat secara rinci mengenai bentuk penguasaan terhadap suatu hak atas tanah, berdasarkan hukum Islam kedudukan bank sebagai pemilik atas tanah sudah sah, sedangkan berdasarkan hukum positif tidak ada bukti tertulis seperti sertifikat tercantum atas nama bank syariah. Kedudukan bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dalam jual beli murabahah masih diragukan keabsahannya, akta murabahah tidak bisa gunakan sebagai alat bukti peralihan hak atas tanah Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, mempelajari dan menganalisis serta menemukan konsep hukum dalam proses penerapan pembiayaan murabahah kepemilikan rumah di bank syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan, pendekatan perundang-undangan, prinsip-prinsip syariah, dan hukum positif.   Kata kunci: Murabahah, Kepemilikan, Bank syariah
EKSISTENSI SURETY BOND DALAM LEMBAGA JAMINAN ASURANSI DI INDONESIA ,, Beni Surya
Jurnal Pasca Sarjana Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Jurnal Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Indonesia, sebagai salah satu Negara berkembang, sedang giatnya melaksanakan Pembangunan disegala sektor, baik fisik maupun non fisik yang berkaitan dengan Pembangunan, khususnya pada bangunan, dalam rangka meningkatkan Pembangunan Fisik, mengembangkan dan memperluaskan aktifitas kehidupan masyarakat, perlu dilakukan pengendalian dan pengamanan terhadap Pembangunan karena itu sangatlah diperlukan suatu penjaminan agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Surety Bond merupakan suatu perjanjian antara rekanan dengan surety, dalam hal ini surety/Bonding adalah Pihak ketiga yang mengikatkan diri untuk menjamin pembayaran jika terjadi klaim apabila timbul kerugian pada proyek yang dilaksanakan kan oleh pemborong terhadap pekerjaan dari pemilik proyek, apabila ditinjau dari segi perjanjian yang lain bahwa bentuk perjanjian seperti itu bertindak sebagai penjamin terhadap debitur untuk menanggung kreditur ( yang berpiutang). Menteri Keuangan sebagai pengawas dan pembina usaha perasuransian di Indonesia, dari awal-awal sebenarnya telah menyadari bahwa konsekuensi hukum dari penerbitan surety bond tersebut tidaklah mudah. Oleh karena itu, ijin untuk menerbitkan surety bond dibatasi secara ketat. Dan malah pada awalnya, Kepres no. 14A tahun 1980 hanya diberikan pada PT Persero Asuransi Jasa Raharja. Kata Kunci: surety bond, perjanjian jaminan, lembaga jaminan Asuransi.
DIFERENSIASI PELAKSANAAN PEMBEBASAN DAN PENCABUTAN HAK ATAS TANAH DI INDONESIA ,, Dian Cahayani
Jurnal Pasca Sarjana Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Jurnal Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat vital. Masalah tanah adalah masalah yang sangat menyentuh keadilan karena sifat tanah yang langka dan terbatas, dan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Tidak selalu mudah untuk merancang suatu kebijakan pertanahan yang dirasakan adil untuk semua pihak. Menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, Pemerintah memang diberikan wewenang untuk mengambil alih tanah penduduk guna keperluan pembangunan, tetapi pengambilan itu tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang.Terdapat dua cara yang ditempuh pemerintah untuk melakukan pengambilan atas tanah yang dimiliki oleh warga masyarakat, yaitu cara pembebasan atau pelepasan dan cara pencabutan hak atas tanah. Ada perbedaan dalam pembebasan dan pencabutan hak atas tanah baik mengenai dasar hukumnya maupun mengenai prosedur dan penyelesaiannya.Kata Kunci: Pembebasan hak, Pencabutan hak, Hak atas tanah
KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN ANTARA PENGUSAHA DENGAN PEKERJA/BURUH TERKAIT KESEPAKATAN PENGUPAHAN DIBAWAH KETENTUAN UPAH MINIMUM (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 687 K/Pid.Sus/2012) ,, Ferry Ferdiansyah
Jurnal Pasca Sarjana Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Jurnal Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Kebijakan upah minimum menjadi permasalahan yang penting dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia. Terkait permasalahan upah minimum telah muncul kasus yang dibawa kepada ranah hukum, yang mana kasus tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung dan menyatakan pihak pengusaha bersalah. Pada awal kasus tersebut di tingkat Pengadilan Negeri, pengusaha dinyatakan tidak bersalah dengan alasan bahwa perjanjian pengupahan di bawah ketentuan upah minimum tersebut telah disepakati oleh pekerja/buruh. Penelitian ini jenisnya adalah yuridis normatif, bertujuan untuk meneliti keabsahan perjanjian pengupahan di bawah ketentuan upah minimum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian pengupahan di bawah ketentuan upah minimum adalah perjanjian yang batal demi hukum. Kata Kunci: Kebijakan Upah Minimum, perjanjian, batal demi hukum
PENYELESAIAN SENGKETA PEMBIAYAAN MELALUI CARA NON LITIGASI PADA PT. BANK MANDIRI SYARIAH DI SURAKARTA ,, Ita Tresnawati; ,, Bambang Santoso; ,, Burhanudin Harahap
Jurnal Pasca Sarjana Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Jurnal Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian sengketa pembiayaan melalui cara non litigasi, serta apakah pelaksanaan  penyelesaian sengketa pembiayaan melalui cara non litigasi pada Bank Syariah Mandiri di Surakarta, telah sesuai dengan UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat eksplanatoris, dengan  pendekatan kualitatif, yuridis, dan empiris. Jenis data yang digunakan yaitu data primer. Teknik Pengumpulan data  melalui studi kepustakaan dan wawancara. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penyelesaian sengketa terkait kegiatan ekonomi perbankan syariah diselesaikan dengan dua cara, yaitu melalui cara litigasi dan cara non litigasi. Pilihan litigasi dilakukan melalui lembaga peradilan agama. Namun demikian, jika para pihak telah memperjanjikan untuk penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan agama maka terdapat pilihan penyelesaian sengketa non litigasi yaitu melalui musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau melalui alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Islam lebih mengedepankan penyelesaian sengketa melalui cara non litigasi dibandingkan melalui cara litigasi. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa penyelesaian sengketa melalui musyawarah sangat di kedepankan, mengingat musyawarah merupakan suatu jalan untuk menciptakan kedamaian dalam kehidupan manusia, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat dan bahkan dalam suatu negara.Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Pembiayaan, Non Litigas
PERBANDINGAN SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA PADA MASA SEBELUM DAN SESUDAH REFORMASI PERPAJAKAN ,, Kartika Kusuma Yanti; ,, Djoko Wahyu Winarno
Jurnal Pasca Sarjana Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Jurnal Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Di Indonesia istilah pajak awalnya diwujudkan dalam bentuk upeti dari perseorangan ataupun sekelompok orang sebagai tanda penghormatan dan ketundukan kepada raja atau penguasa. Pengenaan pajak secara sistematis dan permanen, dimulai dengan pengenaan pajak terhadap tanah yang ada sejak jaman kolonial. Pada masa Orde Baru pemerintah mulai melihat sektor pajak sebagai alternatif sumber penerimaan negara yang perlu diupayakan secara optimal. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan “tax reform”, yaitu dengan melakukan reformasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Perpajakan serta sistem administrasi perpajakan. Akhirnya, pada tahun 1983 muncullah Pembaruan Sistem Perpajakan Nasional yang selanjutnya dikenal PSPN. Setelah dilakukan reformasi perpajakan, sistem pemungutan pajak   yang lebih mengandalkan aparat pajak dalam proses administrasi pajak berubah menjadi self assessment yang merupakan sistem dimana masyarakat sebagai subjek pajak berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajaknya. Kata Kunci: Pajak, Reformasi Perpajakan, Sistem Perpajakan
MENGOPTIMALISASI PEROLEHAN PAJAK DENGAN MENINGKATKAN KINERJA LEMBAGA DAN PEMBAHARUAN SISTEM REGULASI PAJAK ,, Muh Fahrudin Zuhri
Jurnal Pasca Sarjana Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Jurnal Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat potensial,berdasarkan sumber penerimaan negara tersebut, penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar dalamAPBN. Dengan metode pendekatan kuantitatif, melalui sampel kasus yang diambil dari sumber data sekunder meliputi bahan–bahan pustaka yang berupa buku–buku aktual, peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah,media elektronik serta bahan kepustakaan lainnya yang menunjang, untuk mencari kebenaran data di lapangan dan mengaitkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Melalui pembaharuan sistem regulasi hukum pajak yang modern sehingga akan mudah untuk dilaksanakan dan dipahami oleh petugas pemungut pajak dan wajib pajak dalam rangka meningkatkan perolehan pendapatan dari sektor pajak dan mencegah serta meminimalisir kobocoran-kebocoran pendapatan dari sektor pajak. Kata Kunci: Pendapatan negara, Pajak, Finansial, Mengatur
PENEGAKAN HUKUM PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR DILINDUNGI NON-ENDEMIK DI INDONESIA (Kajian Empiris Efektivitas UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya) ,, Yogyanto Daru Sasongko; ,, Rofikah; ,, Jamal Wiwoho
Jurnal Pasca Sarjana Vol 3, No 2 (2015)
Publisher : Jurnal Pasca Sarjana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar dilindungi non-endemik di Indonesia, serta memberikan langkah-langkah penganggulangannya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum non-doktrinal dengan bentuk penelitian diagnostik, sifat penelitian adalah deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian berdasarkan pada hasil uji dengan menggunakan teori efektivitas hukum dari Clarence J. Dias menunjukkan undang-undang tersebut belum efektif dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar dilindungi non-endemik di Indonesia. Ketidakefektifan yang ditunjukkan dari hasil uji terletak pada substansi hukum, sosialisasi aturan hukum, struktur hukum, mekanisme penyelesaian sengketa, dan budaya hukum. Sehingga diperlukan langkah konkret untuk menanggulangi hal tersebut Kata kunci:  efektivitas hukum, penegakan hukum, kejahatan terhadap satwa liar

Page 1 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3, No 2 (2015) Vol 5 (2015)