cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pujiyono
Contact Email
pujifhuns@staff.uns.ac.id
Phone
+6281229887199
Journal Mail Official
privatlaw@hukum.uns.ac.id
Editorial Address
Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3-Bagian Hukum Keperdataan Jl. Ir. Sutami No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Privat Law
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 27155676     DOI : https://doi.org/10.20961/privat.v8i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
ruang lingkup jurnal menerima artikel berbasis penelitian (skripsi/tesis) ataupun berupa pemikiran tentang hukum keperdataan dan hukum bisnis, maupun isu hukum keperdataan lainnya yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Privat Law memberikan akses terbuka langsung ke isinya (open access) dengan prinsip bahwa membuat penelitian tersedia secara gratis untuk publik guna mendukung pertukaran pengetahuan global yang lebih besar.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER" : 25 Documents clear
TINJAUAN IMPLEMENTASI FUNGSI SOSIAL DAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA RUMAH SAKIT BERBADAN HUKUM PERSEROAN Sutopo, Hanna Oktaviana; ,, Pujiyono
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25598

Abstract

AbstractThis article aims to determine the implementation of social funtions which is part of health services in hospitals and Corporate Social Responsibility (CSR) which becomes the obligation for every company. This normative research examines the legal materials, it uses primary materials which are analizing the regulations as positive law in Indonesia. This research uses statue approach and philosophy approach in terms of social function and CSR at the private hospital. Thi research shows that social function is not same as CSR that implemented by  company. CSR is the responsibility that must be addressed in the core business and implemented as the principle of fairness. This is what differentiate between CSR and social functions that has been regulated in Hospital Law of the Republic Indonesia No. 44/2009 as the principles and objectives of hospital. Therefore, the hospital that has implemented its social function, can not be considered to have implemented CSR.Keywords: Social Functions; Corporate Social Responsibility (CSR); Private Hospital.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi sosial yang menjadi bagian dari penyelenggaraan kesehaan di rumah sakit dan Corporate Social Responsibility (CSR) yang menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan.  Penelitian  ini  merupakan penelitian normatif yang mengkaji bahan-bahan hukum, baik bahan hukum  primer yang bersifat mengikat perundang-undangan sebagai hukum positif di Indonesia maupun  bahan  hukum  sekunder melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan Pendekatan filsafat (philosophy approach) dari segi fungsi sosial dan CSR pada rumah sakit berbadan hukum perseroan. Berdasarkan kajian yang dilakukan, diketahui bahwa fungsi sosial tidak sama dengan CSR yang dilaksankaan di perusahaan. CSR dilaksanakana sebagai suatu tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi di luar core business  dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip kewajaran semata. Sedangkan fungsi sosial sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah  Sakit,  menjadi  sebuah  asas  dan  tujuan  yang  tidak  dapat  dilepaskan  dari  penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Sehingga rumah sakit yang telah melaksanakan fungsi sosialnya, tidak dapat dikatakan telah melaksankan CSR.Kata Kunci: Fungsi Sosial; Corporate Social Responsibility (CSR); Rumah Sakit Berbadan Hukum Perseroan
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KABUPATEN SUKOHARJO Riyanto, Yudha Sindu; ,, Tuhana
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25620

Abstract

AbstractThis article explains how the implementation of credit agreement with fiduciary guarantee is reviewed based on Law Number 42 Year 1999 regarding Fiduciary Guaranty how mechanism of credit agreement implementation with fiduciary guarantee. This research uses empirical law research method with descriptive research and prescriptive. The research approach used is qualitative approach. The results showed that most of the credit granted with fiduciary assurance given in PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo is in compliance with Law Number 42 Year 1999 regarding Fiduciary Guarantee. The settlement of non-performing loans if the defaulting debtor is attempted to pursue a non-litigation path through deliberation or mediation or litigation through a district court.Keywords: Credit; Agreement; Fiduciary Transfer of OwnershipAbstrakArtikel ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bagaimana mekanisme pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif dan bentuk preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pemberian kredit dengan jaminan fidusia yang diberikan di PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Penyelesaian kredit bermasalah apabila debitur wanprestasi diupayakan menempuh jalur non litigasi dengan musyawarah atau mediasi maupun jalur litigasi melalui pengadilan negeri.Kata Kunci: Kredit; Perjanjian; Jaminan Fidusia
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KONTRAK BISNIS BERBAHASA ASING PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN Putri, Fadilla Mariska; Sulistiyono, Adi
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25586

Abstract

AbstractThe absence of the threat of sanctions againts obligation to use Bahasa Indonesia in a contract subject to  Law  Number  24  of  2009  concerning  Flag,  Language,  Country’s  Symbols,  and  National Anthem caused anxiety both in the general public and a practitioner of law. This article aims to know the legal certainty as to the business contract in foreign languages since Law Number 24 Of 2009 Concerning Flag, Language, Country’s Symbols, and National Anthem Became Affective. This article is normative legal research which is prescriptive. Types and sources of data for this research include primary data and secondary data. Data collection techniques used in library study. Technical analysis is deductive method. The result shows that Article 87 Law Number 12 of 2011 provide legal certainty that since Law Number 24 of 2009 became affective the business contract of foreign languages which does not use the Indonesian becomes invalid and null and void.Keywords: Business Contract; Null and Void; Legitimacy of ContractAbstrakKetidakberadaan  ancaman  sanksi  pelanggaran  kewajiban  penggunaan  bahasa  Indonesia  dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan menimbulkan keresahan baik di masyarakat maupun praktisi hukum. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum terhadap kontrak bisnis berbahasa asing setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adanya Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan kepastian hukum bahwa setelah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 disahkan, tidak dibuatnya kontrak bisnis berbahasa asing tanpa versi bahasa Indonesia adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang.Kata Kunci: Kontrak Bisnis; Batal Demi Hukum; Sahnya Kontrak
ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM PANITIA TENDER DALAM KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Dwi Prabawa, Andryan; Hadi, Hernawan
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.24762

Abstract

AbstractThis study aims to determine about status tender committe and law enforcement on the tender committe in the case of bid rigging in Indonesia. The research methods is normative descriptive law with the legislation (statue approach) to the regulations relating to The Article 22 of The Act Anti Monopoly and Unfair Business Competition.The kind of data which was used was secondary data which was obtained by using literature review data collecting technique, the next was analyzed by doing law interpretation systematically . The results of the study,  the status tender committe in bid rigging cases in Indonesia according to the elements of The Article 22 of The Act Anti Monopoly and Unfair Business Competition is categorized as the other parties elements vertically. Law enforcement on the tender committee can not be implemented by KPPU because the limited authority of KPPU in enforcing the law against the tender committee.Keyword: Business Competition; Bid Rigging; Tender CommitteeAbstrakKajian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kedudukan hukum panitia tender dan penegakan hukum terhadap panitia tender dalam kasus persekongkolan tender di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan terhadap peraturan yang berkaitan dengan Pasal 22 Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis dengan melaksanakan penafsiran hukum secara sistematis. Adapun hasil kajian yaitu kedudukan hukum panitia tender dalam kasus persekongkolan tender di Indonesia menurut unsur yang terkandung dalam Pasal 22 Undang-Undang Anti  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak  Sehat  dikategorikan  sebagai  unsur  pihak  lain secara vertikal. Penegakan hukum terhadap panitia tender tidak dapat dilaksanakan oleh KPPU karena terbatasnya kewenangan KPPU dalam penegakan hukum terhadap panitia tender.Kata Kunci: Persaingan Usaha; Persekongkolan Tender; Panitia Tender
PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT SETELAH PENGANGKATAN ANAK MELALUI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA Sari, Nurdiani Yusnita; Cahyaningsih, Diana Tantri
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25610

Abstract

AbstractThis study article to determine the arrangements regarding legal protection to the adopted child after adoption through the determination of the court. This research is a normative research viewed from prespective with statue approach. This research is using primary legal materials and secondary legal materials. The legal materials collected through library research and study of the document which is then analyzed using a technique based on the method of deductive reasoning deduction. Determination issued by the District Court and the Religious Courts have different legal protections because of the difference in status and position of the adopted child. The status and position of such a biological child provided by the District Court gives a wider legal protection to the adopted child than the adopted child who issued their determination through the Religious Courts.Keywords: Adoption; Adopted; Determination of The Court; Legal Protection;AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan hukum pada anak angkat setelah pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif  yang  bersifat  preskriptif  dan  teknis  atau  terapan.  Pendekatan  penelitian  menggunakan pendekatan undang-undang. Bahan hukum penelitian ini  menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan atau studi dokumen (library research), yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deduksi. Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama memiliki perlindungan hukum yang berbeda karena perbedaan status dan keududukan anak angkat yang diberikan. Status dan kedudukan seperti anak kandung yang diberikan oleh Pengadilan Negeri memberikan perlindungan hukum yang lebih luas pada anak angkat daripada anak angkat yang pengesahan pengangkatannya melalui Pengadilan AgamaKata Kunci: Pengangkatan Anak; Anak Angkat; Penetapan Pengadilan; Perlindungan Hukum;
PERANAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN INVESTASI ILEGAL Samosir, Joshua H.P; ,, Pujiyono
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25600

Abstract

AbstractThe purpose of this article is to find out the role of Financial Services Authority (OJK) in providing legal protection  for  victims  of  illegal  investments.  The  research  method  used  is  empirical  legal  research (sociological / non doctrinal) with the descriptive research character and using qualitative approach. The research location used by the authors to compile this research is in OJK Solo. The results showed that the role of OJK in providing legal protection against victims of illegal investment begins with the acceptance of reports by OJK. The report is directly coordinated to the Investment Alert Task Force to be followed up regarding repressive law enforcement. The report also became one of the sources of information for Market Intelligence OJK to be investigated further. From the research of Market Intelligence OJK, investment company indicated illegal will be directly in publication through Investor Alert Portal (IAP). The list of illegal investment company names in the IAP will be also followed up by the Investment Alert Task Force for repressive law enforcement. The form of repressive legal protection against victims of illegal investment companies conducted by the Investment Alert Task Force is to impose sanctions in the form of termination of business activities to such illegal investment companies.Keywords: Financial Services Authority; Legal Protection; Illegal InvestmentAbstrakTujuan artikel ini adalah untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban investasi ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (sosiologis/non doctrinal) dengan sifat penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun penelitian ini adalah di OJK Solo. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  peran  OJK  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap korban investasi ilegal diawali dengan adanya penerimaan laporan oleh OJK. Laporan tersebut langsung dikoordinasikan kepada Satgas Waspada Investasi untuk ditindaklanjuti terkait penegakan hukum represif. Laporan tersebut juga menjadi salah satu sumber informasi bagi Market Intelligence OJK yang akan diteliti lebih lanjut. Dari hasil penelitian Market Intelligence OJK, perusahaan investasi yang terindikasi ilegal akan langsung di publikasi melalui Investor Alert Portal (IAP). Daftar nama perusahaan investasi ilegal di IAP juga akan ditindak lanjuti oleh Satgas Waspada Investasi untuk penegakan hukum represif. Bentuk perlindungan hukum represif terhadap korban dari perusahaan investasi ilegal yang dilakukan oleh Satgas Waspada Investasi adalah dengan memberikan sanksi berupa penghentian kegiatan usaha kepada perusahaan investasi ilegal tersebut.Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan; Perlindungan Hukum; Investasi Ilegal
PERLINDUNGAN HUKUM EKSPEDITUR ATAS PENGIRIMAN PRODUK AGRIKULTURA BERDASARKAN SEA TRANSPORT AGREEMENT Wulandari, Anik; Imanullah, Moch Najib
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25622

Abstract

AbstractThis paper describes and examines the issues of how to protect against shipping companies contained in sea transport agreement agreements. The purpose of this paper is to know the legal protection of shipping companies contained in sea transport agreements. Data collection technique is literature study with statute approach method, the instrument of this research is the Book of Trade Law Act, Law Number 17 Year 2008 concerning Shipping and related legislation, as well as sea transport documents. The result of the research shows that every sea freight shipping company (EMKL) has procedures and requirements in transporting goods by sea, legal protection against shipping companies contained in sea transport agreement there are 2 (two) properties that is preventive and repressive. As a preventive measure, Legal Protection of the Expeditor from the delivery of Agricultural Products and Products is seen from what the understanding, duties, and rights and obligations of the expeditor Then as a repressive step that is behind the bill of lading it is mentioned that there are procedures to claim damage, loss and delay of delivery of goods , and thereafter shall be liable to sanctions in the form of damages for loss, loss, and delay in the delivery of goods in respect of quantities and other calculations agreed upon by both parties.Keywords: Legal Protection; Expedition; Transportation of Agricultural Products; Sea Freight LawAbstrakPenulisan ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan mengenai bagaimana perlindungan terhadap perusahaan ekspeditur yang dimuat dalam perjanjian perjanjian pengangkutan laut. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perusahaan ekspeditur yang dimuat dalam perjanjian  pengangkutan  laut. Teknik  pengumpulan  data  adalah  studi  kepustakaan  dengan  metode pendekatan  statute  approach,  instrumen  penelitian  ini  yaitu  Kitab  Undang-undang  Hukum  Dagang, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan peraturan perundanng-undangan terkait, serta dokumen-dokumen pengangkutan laut. Hasil penelitian menunjukan bahwa setiap perusahaan ekspedisi muatan kapal laut (EMKL) memiliki prosedur dan persyaratan dalam mengangkut barang melalui laut, perlindungan hukum terhadap perusahaan ekspeditur yang dimuat dalam perjanjian pengangkutan laut terdapat 2(dua) sifat yaitu preventif dan represif. Sebagai langkah preventif, perlindungan hukum ekspeditur dari  pengiriman barang hasil  dan produk pertanian dilihat dari apa pengertian, tugas, serta hak dan kewajiban ekspeditur kemudian sebagai langkah represif yaitu dibalik bill of lading tersebut disebutkan bahwa terdapat prosedur megenai klaim kerusakan, kehilangan, dan keterlambatan pengiriman  barang, dan untuk selanjutnya akan diberikan sanksi berupa ganti kerugian atas kerusakan, kehilangan, dan keterlambatan pengiriman barang yang mengenai jumlah dan perhitungan lainnya telah disepakati oleh kedua belah pihak.Kata Kunci: Perlidungan Hukum; Ekspeditur; Pengangkutan Produk Pertanian; Hukum Pengangkutan Laut
AKIBAT HUKUM PENGHIBAHAN HARTA ORANGTUA KEPADA ANAK YANG MELANGGAR HAK LEGITIME PORTIE ANAK YANG LAIN MENURUT KUHPERDATA (Studi Kasus Putusan Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST) Radinda, Fisuda Alifa Mimiamanda; Budhisulistyawati, Ambar
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25590

Abstract

AbstractThe purposes  of  this  article  are  to know if the provisions of Legitime Portie according to civil code appropriate and applied in Judge Decision Number 433/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST and investigate the effect of law granting parental property to children who violate legitime portie according to Decision of Judge Number 433/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST. This research is normative legal research particulary prescriptive research. The data research are in the form of primary materials and secondary materials. The technique of collecting legal materials  is literature study technique. The approaches in this research are legislation approach and case approach. The conceptual framework is deductive. The results of the research indicate that the judge has applied the legitime portie provisions contained in the covil code to impose the verdict whose the decision is to grant the Plaintiff’s claim to cancel the Deed of No. 1 dated October 2, 1992 made in front of the Notary FJ Mawati on the “Wasiat” on behalf of Dicky Benjamin Masengi, as long as the contents concerning PT Lembah Nyiur Indah, is  invalid or void by law. The legal consequences arising after the above verdict are the recalculation of assets already shared in the deed of the grant.Keywords: Grant Will; Legitime Portie; Legal EffectAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah ketentuan Legitime Portie menurut KUHPdt sudah sesuai dan  diterapkan  dalam  Putusan  Hakim  Nomor  433/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST  dan  apa  akibat  hukum penghibahan  harta  orangtua  kepada  anak  yang  melanggar  hak  mutlak/hak  legitime  portie  menurut Putusan Hakim Nomor 433/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Sumber data penelitian yaitu berupa bahan-bahan primer dan bahan-bahan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik studi kepustakaan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Hakim sudah menerapkan ketentuan legitime portie yang terdapat dalam KUHPerdata untuk menjatuhkan putusan dengan  hasil  putusannya  mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  membatalkan Akta  Wasiat  No.  1 tertanggal 2 Oktober 1992 yang dibuat di hadapan Notaris FJ Mawati tentang “Wasiat” atas nama Pewaris Dicky Benyamin Masengi, sepanjang isinya mengenai PT Lembah Nyiur Indah, adalah tidak sah atau batal demi hukum. Akibat hukum yang timbul setelah adanya putusan di atas adalah adanya perhitungan kembali harta-harta yang telah dibagi di dalam akta hibah wasiat tersebut.Kata Kunci: Hibah Wasiat; Legitime Portie; Akibat Hukum
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ASUH DI YAYASAN SYAMSU DHUHANA PANTI ASUHAN ADHSA KARTASURA Wicaksono, Ashari Imam; Cahyaningsih, Diana Tantri
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25578

Abstract

AbstractThis article aims to determine the shape of the protection law done Orphanage Adhsa against the foster care. Research results: 1) form of perlindungn law of Adhsa Orphanage performed against the foster care who done The Asuhan Adhsa: a) the legal protection of the child as recognized by the way: the surrender of foster care to the Orphanage Adhsa done the family, relatives, Chairman of the RT or child living quarters, and the authorities/police, b) responsibility as guardian of foster care that replaces the responsibility of his parents who could no longer take responsibility for the child, It is based on Article 26 of the Act No. 17 Tahun 2017 on the protection of Children, c) legal protection, related to the role of The Asuhanyaitu do prevention against children who do not get the legal protection of a parent or other person against child exploitation.Keywords: protection; law; orphanages; children’s orphanage.AbstrakTujuan  artikel  ini  adalah  mengetahui  bentuk  perlindungan  hukum  anak  asuh  yang  dilakukan  Panti Asuhan Adhsa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, selanjutnya dianalisis secara deskriptif terkait dengan bentuk perlindungan hokum yang dilakukan di Panti Asuhan Adhsa. Teknik analisis data menggunakan data interaktif yang terdiri dari reduksi data, analisis dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian: 1) Bentuk perlindungn hukum yang dilakukan Panti Asuhan Adhsa terhadap anak asuh yang dilakukanPanti Asuhan Adhsa ini antara lain: a) Perlindungan hukum diakui sebagai anak dengan cara: penyerahan anak asuh kepada Panti Asuhan Adhsa dilakukan oleh pihak keluarga, sanak saudara, ketua RT tempat tinggal anak tersbut, dan pihak yang berwajib / kepolisian, b) Tanggung jawab sebagai wali dari anak asuh yang menggantikan tanggung jawab orang tuanya yang tidak bisa lagi bertanggung jawab atas anak tersebut, hal ini berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang No. 17 Tahun2017 tentang Perlindungan Anak, c) Perlindungan hukum, terkait dengan peran Panti Asuhan yaitu melakukan pencegahan terhadap anak yang tidak mendapatkan perlindugan hukum dari orang tua maupun orang lain terhadap eksploitasi anak.Kata Kunci: Perlindungan; hukum; panti asuhan; anak asuh.
TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM DARI PT. GUSHER TARAKAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Wardhani, Rachmalia Rosa; Sulistiyono, Adi
Jurnal Privat Law Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v6i2.25612

Abstract

AbstractThis article aims to determine the responsibilites of share holders of PT. Gusher Tarakan in transactions with the third parties and to find out how the dispute settlemt of losses experienced by PT. Gusher Tarakan due to bad credit. This study is a descriptive empirical law research. This research location is in the PT. Gusher Tarakan. The type and source of research data included primary data and secondary data. The technique of collecting data through interviews and literature study. Technique of data analysis is conducted qualitatively. The results of this study, it is known that the shareholder’s liability to Limited Liability Company is in accordance with Article 3 paragraph (1) and Article 3 paragraph (2) letter b of Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 regarding Limited Liabilty Company stating that the company’s shareholders shall not be personally liable for any engagement made on behalf of the Company and shall not be liable for the loss of the Company over its shares. Shareholder is solely responsible for the deposit of all his shares and does not cover his personal property, and does not apply if the Shareholders concerned either directly or indirectly in bad faith utilize for personal benefit.Keywords: Shareholders; Bad Debts; Limited Liability CompanyAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab para pemegang saham dari PT. Gusher Tarakan dalam bertransaksi dengan pihak ketiga serta untuk mengetahui. bagaimana penyelesaian sengketa mengenai kerugian yang dialami PT. Gusher Tarakan akibat kredit macet. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian yaitu di PT. Gusher Tarakan. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa pertanggung jawaban pemegang saham terhadap Perseroan Terbatas telah sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya, serta tidak berlaku apabila Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan untuk kepentingan pribadi.Kata Kunci: Pemegang Saham; Kredit Macet; Perseroan Terbatas

Page 1 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2021): Januari-April Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI