cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pujiyono
Contact Email
pujifhuns@staff.uns.ac.id
Phone
+6281229887199
Journal Mail Official
privatlaw@hukum.uns.ac.id
Editorial Address
Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Gedung 3-Bagian Hukum Keperdataan Jl. Ir. Sutami No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Privat Law
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : -     EISSN : 27155676     DOI : https://doi.org/10.20961/privat.v8i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
ruang lingkup jurnal menerima artikel berbasis penelitian (skripsi/tesis) ataupun berupa pemikiran tentang hukum keperdataan dan hukum bisnis, maupun isu hukum keperdataan lainnya yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Privat Law memberikan akses terbuka langsung ke isinya (open access) dengan prinsip bahwa membuat penelitian tersedia secara gratis untuk publik guna mendukung pertukaran pengetahuan global yang lebih besar.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 25 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI" : 25 Documents clear
SALAH SANGKA DAN PENIPUAN PADA PASAL 27 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JO. PASAL 72 AYAT (2) KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG PERKAWINAN ', Muhammad Haka Rahman Hakim; ', Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i1.29962

Abstract

Abstract This article aims to examine the correlation about the misunderstood and deception in the in Article 27 paragraph (2) of Law No. 1 of 1974 Jo Article 72 paragraph (2) Compilation of Islamic Law on Marriage. This research is descriptive with qualitative approach which is empirical research. The type of data used is the primary data obtained directly from the study sites and secondary data obtained from the literature materials. Technique of collecting data by interview and document study or library materials.Based on the results of research and discussion, the scope of misclassified into two that is a mistake that there is no element of deliberate and misconceived that there are elements of deliberate. Misunderstandings can be interpreted with a misunderstanding between the bride, but for fraud can be interpreted because of the falsification of identity between husband or wife. Fraud is part of a misunderstanding, but misunderstanding does not necessarily include fraud.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji korelasi tentang ruang lingkup salah sangka dan penipuan pada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan  kualitatif.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  yang  diperoleh  langsung  dari lokasi penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ruang lingkup salah sangka digolongkan menjadi dua, yaitu salah sangka yang tidak terdapat unsur kesengajaan dan salah sangka yang terdapat unsur kesengajaan. Salah sangka dapat diartikan dengan kesalah pahaman antara kedua mempelai, namun untuk penipuan dapat diartikan karena adanya pemalsuan identitas antara suami atau istri. Penipuan merupakan bagian dari salah sangka, tetapi salah sangka belum tentu termasuk dari penipuan,perkawinan.
AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT PENGADILAN NIAGA NOMOR 03/Pdt/Sus-Pailit/2015/PN.NIAGA.SMG TERHADAP HARTA KEKAYAAN DEBITUR SERTA PERBUATAN HUKUM DEBITUR ,, Readytya Aji; ,, Albertus Sentot Sudarwanto
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i1.30136

Abstract

AbstractThis article aims to know the legal consequences of the verdict of bankruptcy declaration of Debtor’s assets as well as the legal actions of the debtor. The purpose of the legal consequences is the rights and obligations arising after the Debtor has been given the verdict of bankruptcy declaration. This research is descriptive normative legal research. The types and sources of data used are secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The data collection techniques used are document studies and literature study, research instrument is the Commercial Court Judgment Number 03 / Pdt.Sus-Bankrupt / 2015 / PN.NIAGA.SMG. The analytical technique used is deductive syllogism. The verdict regarding the bankruptcy lawsuit against PT. Riverside Indonesia as Defendant and 2 of its Creditors as Plaintiff. The result of this research is that there are some legal consequences of the verdict of bankruptcy declaration to Debtor’s property as well as legal actions of Debtor, that is, among others, bankruptcy  decisions  which  can  be  executed  immediately,  public  confiscation  of  Debitor’s  property, loss of Debtor’s authority over the control of his property, legal consequences against the engagement after bankruptcy, the legal consequences for the payment of the debtor’s debtor’s account, the legal consequences of the previous court decision, force the agency / gijzeling, and actio pauliana in bankruptcy.Keywords : Bankruptcy, Legal Consequences, Debtor, The Debtor’s AssetsAbstrakArtikel ini bertujuan mengetahui akibat hukum putusan pernyataan pailit terhadap harta kekayaan Debitor serta perbuatan hukum Debitor. Maksud dari akibat hukum tersebut yaitu hak dan kewajiban apa yang ditimbulkan setelah Debitor dijatuhi putusan pernyataan pailit. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan, instrumen penelitian adalah Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.NIAGA.SMG. Teknik analisis yang digunakan adalah deduktif silogisme. Putusan tersebut mengenai gugatan pailit terhadap PT. Riverside Indonesia sebagai Tergugat dan 2 orang Kreditornya sebagai Penggugat. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa akibat hukum dari putusan pernyataan pailit terhadap harta kekayaan Debitor serta perbuatan hukum Debitor, yaitu antara lain putusan pailit yang dapat dijalankan serta merta, sitaan umum atas harta kekayaan Debitor, hilangnya wewenang Debitor atas penguasaan harta kekayaannya, akibat hukum terhadap perikatan setelah pailit, akibat hukum terhadap pembayaran piutang Debitor pailit, akibat hukum terhadap penetapan putusan pengadilan sebelumnya, paksa badan / gijzeling, dan actio pauliana dalam kepailitan.Kata Kunci : Kepailitan, Akibat Hukum, Debitor, Harta Kekayaan Debitor
EFEKTIVITAS PENDEKATAN RULE OF REASON DALAM PENEGAKAN HUKUM PERSEKONGKOLAN TENDER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ,, Bambang Eko Nugroho; ,, Munawar Kholil
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i1.30108

Abstract

AbstrackThis article describes and examines the problem, firstly whether the arrangement of the Rule of Reason approach in enforcement of tender conspiracy can be effectively implemented. This study is a descriptive empirical law study. Types of primary and secondary data. Data completion technique used is interviews, observation, and literature study with interactive qualitative method. The law enforcement of tender conspiracy by using the rule of reason approach so far can be effectively implemented by the Business Competition Supervisory Commission, by making the factor of law and economic condition and procedure of the Commission of Business Competition Supervisor itself. Keywords: Legal Effectiveness; Rule of Reason; KPPU; Tendering ConspiracyAbstrakArtikel  ini  mendeskripsikan  dan  mengkaji  permasalahan,  pengaturan  pendekatan  Rule  of  Reason dalam  penegakan  hukum  persekongkolan  tender  dapat  efektif  dilaksanakan.  Penelitian  ini  adalah penelitian  hukum  empiris  bersifat  deksriptif.  Jenis  data  primer  dan  sekunder. Teknik  pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode kualitatif interaktif. Penegakan hukum persekongkolan tender dengan menggunakan pendekatan rule of reason sejauh ini efektif dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dengan menjadikan faktor keadaan dari segi hukum dan segi ekonomi maupun prosedur teknis dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu sendiri.Kata Kunci : Efektivitas Hukum; Rule of Reason; KPPU; Persekongkolan Tender
ASPEK HUKUM KONTRAK ELEKTRONIK (E-CONTRACT) DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE YANG MENGGUNAKAN BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN ,, Ridwan Romadhoni; ,, Dona Budi Kharisma
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i1.30098

Abstract

AbstractThis review is to analyze the validity of electronic contracts in e-commerce transactions using bitcoin in terms of civil law. This study is based on the results of the normative legal study that is descriptive by using the law approach. The types and sources of legal materials used are secondary data. The technique of collecting legal materials using literature study. The technique of analysis of legal materials used is qualitative with deductive method in drawing conclusion. The result of research shows the validity of electronic contract in e-commerce transaction with bitcoin payment method must fulfill the provisions of Article 1320 KUH Perdata regarding the validity of the agreement. In e-commerce transactions by bitcoin payment methods the terms of validity in Article 1320 KUH Perdata are very difficult to fulfill, so contracts born in e-commerce transactions by method of payment through bitcoin are invalid and can be canceled through a court decision if the parties or wrong one party wishes, but if the parties do not request a cancellation then the contract remains valid and binds the parties involved. The responsibilities of each party involved in this transaction ie the seller, the buyer, the payment system provider, and the expedition must be viewed in terms of the respective parties’ liabilities and also seen from the disadvantages caused by the fault of the parties involved.Keywords: Electronic Contract; E-Commerce Transaction; BitcoinAbstrakKajian ini untuk menganalisis keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce menggunakan bitcoin ditinjau dari aspek hukum perdata. Kajian ini didasarkana atas hasil kajian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang- undang. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah berupa data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan.  Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deduktif dalam penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce dengan metode pembayaran bitcoin haruslah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Dalam transaksi e-commerce dengan metode pembayaran bitcoin syarat-syarat keabsahan dalam Pasal 1320 KUH Perdata sangatlah sulit untuk dipenuhi, sehingga kontrak yang lahir dalam transaksi e-commerce dengan metode pembayaran melalui bitcoin tidak sah dan dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan apabila para pihak atau salahsatu pihak menghendaki, namun apabila para pihak tidak meminta pembatalan maka kontrak tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak yang terlibat. Tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat didalam transaksi ini yakni penjual, pembeli, penyelenggara sistem pembayaran, dan pihak ekspedisi harus dilihat dari segi kewajiban masing-masing pihak dan juga dilihat dari kerugiaan tersebut disebabkan oleh kesalahan pihak yang terlibat.Kata Kunci : Kontrak Elektronik, Transaksi E-Commerce, Bitcoin
TINJAUAN TERHADAP DOKTER YANG MENANGANI PASIEN GAWAT DARURAT TANPA MENGGUNAKAN INFORMED CONSENT ,, Indra Darian Wicaksana; ,, Ambar Budhisulistyawati
Jurnal Privat Law Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/privat.v7i1.30148

Abstract

AbstractThis journal aims to determine the legal consequences of emergency medical treatment without informed consent. This research is a normative perspective. As science is perspective, the science of law study law purposes, the values   of justice, the validity of the rule of law and legal norms. This research approach using the statue approach. Legal materials research using primary and secondary legal materials. Mechanical collection  of  legal materials  research through library research / study documents and subsequently analyzed by deduction, the analysis to draw conclusions from things that are common to be the case that individual. Informed consent is mandatory before doctors perform medical procedures on patients. In the absence of informed consent then there is no agreement before medical treatment. In the absence of informed consent is the legal protection of the doctor and the patient is minimal and there is no agreement between the patient and the doctor. Legal consequences arising in the absence of informed consent was not inflict a loss of a doctor giving a feat obligation to the patient. Keywords: Legal consequences; Informed Consent;  Agreement; ExceptionAbstrakJurnal  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  akibat  hukum  dari  penanganan  medis  gawat  darurat  tanpa menggunakan informed consent. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat perspektif. Sebagai  ilmu  yang  bersifat  prespektif,  ilmu  hukum  mempelajari  tujuan  hukum,  nilai-nilai  keadilan, validitas aturan hukum, dan norma-norma hukum. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang. Bahan hukum penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian ini melalui studi kepustakaan/studi dokumen dan selanjutnya dianalisis dengan teknik deduksi, analisis untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat individual. Informed Consent merupakan hal yang wajib sebelum dokter melakukan tindakan medis terhadap pasien. Dengan tidak adanya informed consent maka tidak terjadi perikatan sebelum penanganan medis. Dengan tidak adanya informed consent maka perlindungan hukum terhadap dokter dan pasien sangatlah minim dan tidak terdapat perikatan antara pasien dan dokter. Akibat hukum yang timbul dengan tidak adanya informed consent ternyata tidak menimbulkan hilangnya kewajiban dokter memberikan suatu prestasi kepada pasien. Kata Kunci : Akibat Hukum; Informed Consent; Persetujuan; Pengecualian

Page 3 of 3 | Total Record : 25

 1   2   3 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9, No 1 (2021): Januari-April Vol 8, No 2 (2020): JULI-DESEMBER Vol 8, No 1 (2020): JANUARI - JUNI Vol 7, No 2 (2019): JULI - DESEMBER Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-JUNI Vol 6, No 2 (2018): JULI-DESEMBER Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-JUNI Vol 5, No 2 (2017): JULI-DESEMBER Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI