Jurnal Hukum Keluarga Islam
Jurnal Hukum Keluarga Islam (JHKI), ISSN: 2541-1497 (online); 2541-1489 (cetak), adalah jurnal ilmiah berkala sebagai media desiminasi hasil kerja akademik para peneliti, dosen dan penulis. Jurnal ini memuat artikel-artikel ilmiah konsepsional dan hasil penelitian hukum keluarga Islam. Terbit berkala setiap bulan April dan Oktober. JHKI diterbitkan oleh Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974 DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN ]]>
<![CDATA[Samsukadi, Mochamad]]>;
<![CDATA[Sabrianto, Sabrianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (388.184 KB)
<![CDATA[Perkawinanmerupakan fitrahmanusiayangdiberikankepadasetiapmanusia untukmelengkapisatusamalain.untukmelaksanakanperkawinanUUNomor1Tuhun 1974menetapkanseorangyangtelahberumur19tahununtukpriadan16untukwanita. Namunadapenyimpangan yangterjadidimasyarakatdandiharuskanmengajukan dispensasikawinkePengadilanAgama.Untukmengizinkan perkawinaninihakim memilikipertimbanganyang menjadiketertarikanpenulisatasalasandikabulkannya dispensasitersebutataspenyimpanganundang-undangNomor1Tahun1974 tersebut. Untukmencaritahudasarpertimbangan itupenulismenggunakanpenelitiankualitatif denganmetodeobservasi,wawancara danpengambilan dokumentasi langsungkelokasi penelitian. Dalampenelitianinipenulismengambil penelitiandiPengadilanAgama Kabupaten MadiunyangpenulisketahuibahwadiPengadilan AgamaKabupaten Madiun adayangmengajukanpermohonandispensasikawin.Denganpertimbangannya hakim mengacupadaduapertimbangan yaitupertimbangan yuridisdannonyuridis.Dandari hasilpenelitianpenulispenyarankan khususnyakepadamasyarakatuntuktaatterhadap undang-undang.]]>
<![CDATA[ASAS MONOGAMI DALAM SURAT AN-NISA’ AYAT 3 (STUDI PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB) ]]>
<![CDATA[Mahfudin, Agus]]>;
<![CDATA[Wardani, Galuh Retno Setyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (433.599 KB)
<![CDATA[Pernikahan merupakan fitrah bagi setiap manusia, pernikahan yang bertujuan untuk menuju kedamaian dunia akhirat, sakinah, mawadah wa rahmah, pernikahan monogami merupakan bentuk pernikahan yang paling ideal untuk mencapai tujuan pernikahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode kepustakaan (library researc), yang bertujuan untuk mengetahui makna tersirat dalam Surat An-Nisa ayat 3. Surat An-Nisa’ ayat 3 merupakan dalil yang dianggap sebagai dasar dari hukum poligami, sebuah fenomena sosial keagamaan yang masih diperdebatkan oleh para ulama tentang kebolehanya. Termasuk M. Qurish Shihab salah seorang pakar tafsir kontemporer yang memiliki pandangan berbeda mengenai Surat An-Nisa’ ayat 3, melaui Tafsir Al-Misbah yang merupakan mahakaryanya M. Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat tersebut bukan menganjurkan apalagi mewajibkan poligami, sebab poligami ada jauh sebelum Islam hadir di muka bumi, justru sebaliknya, Surat An-Nisa ayat 3 menekankan untuk bermonogami.]]>
<![CDATA[UANG PANAIK DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS PERSPEKTIF ‘URF (STUDI KASUS DI KELURAHAN BATU BESAR KECAMATAN NONGSA KOTA BATAM) ]]>
<![CDATA[Huda, Mahmud]]>;
<![CDATA[Evanti, Nova]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (407.455 KB)
<![CDATA[Uang panaik adalah sejumlah uang wajib yang diberikan oleh calon suami kepada keluarga calon isteri yang digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan. Secara tekstual tidak ada ketentuan dalam hukum Islam yang mewajibkan pemberian uang panaik. Adapun yang ada hanyalah kewajiban membayar mahar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hukum uang panaik dalam perkawianan adat suku Bugis di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa, Kota Batam ditinjau dari perspektif ‘urf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif-normatif dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi pemberian uang panaik ini dalam perspektif ‘urf boleh dilakukan karena dianggap sebagai hadiah perkawinan pihak mempelai laki-laki terhadap pihak mempelai perempuan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.]]>
<![CDATA[PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENGURANGI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN TEMBELANG KABUPATEN JOMBANG) ]]>
<![CDATA[Hidayatulloh, Haris]]>;
<![CDATA[Muchlis, Mochammad Ashar]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (411.603 KB)
<![CDATA[Nikah di bawah tangan pada sebagian masyarakat, terutama umat Islam Indonesia sudah cukup banyak dikenal. Terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan kendala yang di hadapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembelang dalam mengurangi perkawinan di bawah tangan. Adapun metode yang digunakan adalah field rieserch yang digunakan untuk menghimpun informasi melalui wawancara terhadap masyarakat serta memalui observasi tempat agar bisa mengetahui kejadian secara langsung. Teknis analisis yang digunakan deskriptif analitik yaitu menggambarkan suatu gejala atau fakta apa adanya secara akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KUA dalam mengurangi nikah di bawah tangan adalah melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, melalui seminar dan pengajian dan melakukan penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali.Sedangkan kendalanya adalah Kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat tembelang betapa pentingnya pencatatan perkawinan, Terdapat beberapa ulama/ustad yang bersedia menikahkan seorang laki-laki dan perempuan dengan alasan menghindarkan dari perbuatan zina atau aib keluarga tanpa melaporkan ke Kantor Urusan Agama,Rendahnya tingkat pendidikan yang dipelajari masyarakat yang ada di Kecamatan Tembelang]]>
<![CDATA[CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA GRESIK) ]]>
<![CDATA[Makmun, Moh.]]>;
<![CDATA[Rofiqin, Imam]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (273.311 KB)
<![CDATA[Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam mempertahankan jalinan hubungan antar keluarga suami isteri. Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri sudah tidak ditemui lagi keharmonisan. Salah satu penyebabnya adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tersebut di Pengadilan Agama Gresik. Tehnik pengumpulan data adalah metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab kekerasan dalam rumah tanggga adalah kurangnya keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan berumah tangga dan juga masalah ekonomi. Pada prinsipnya setiap putusan yang dibuat dan diucapkan di depan sidang pengadilan harus memuat alasan-alasan dan memuat dasar-dasar hukum baik dari sumber hukum tertulis maupun dari sumber hukum tak tertulis yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusannya]]>
<![CDATA[UANG PANAIK DALAM PERKAWINAN ADAT BUGIS PERSPEKTIF ‘URF (STUDI KASUS DI KELURAHAN BATU BESAR KECAMATAN NONGSA KOTA BATAM) ]]>
<![CDATA[Mahmud Huda]]>;
<![CDATA[Nova Evanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Uang panaik adalah sejumlah uang wajib yang diberikan oleh calon suami kepada keluarga calon isteri yang digunakan sebagai biaya dalam resepsi perkawinan. Secara tekstual tidak ada ketentuan dalam hukum Islam yang mewajibkan pemberian uang panaik. Adapun yang ada hanyalah kewajiban membayar mahar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hukum uang panaik dalam perkawianan adat suku Bugis di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa, Kota Batam ditinjau dari perspektif ‘urf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan metode deskriptif-normatif dengan pola pikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi pemberian uang panaik ini dalam perspektif ‘urf boleh dilakukan karena dianggap sebagai hadiah perkawinan pihak mempelai laki-laki terhadap pihak mempelai perempuan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.]]>
<![CDATA[PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENGURANGI PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN TEMBELANG KABUPATEN JOMBANG) ]]>
<![CDATA[Haris Hidayatulloh]]>;
<![CDATA[Mochammad Ashar Muchlis]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Nikah di bawah tangan pada sebagian masyarakat, terutama umat Islam Indonesia sudah cukup banyak dikenal. Terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan kendala yang di hadapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembelang dalam mengurangi perkawinan di bawah tangan. Adapun metode yang digunakan adalah field rieserch yang digunakan untuk menghimpun informasi melalui wawancara terhadap masyarakat serta memalui observasi tempat agar bisa mengetahui kejadian secara langsung. Teknis analisis yang digunakan deskriptif analitik yaitu menggambarkan suatu gejala atau fakta apa adanya secara akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KUA dalam mengurangi nikah di bawah tangan adalah melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, melalui seminar dan pengajian dan melakukan penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali.Sedangkan kendalanya adalah Kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat tembelang betapa pentingnya pencatatan perkawinan, Terdapat beberapa ulama/ustad yang bersedia menikahkan seorang laki-laki dan perempuan dengan alasan menghindarkan dari perbuatan zina atau aib keluarga tanpa melaporkan ke Kantor Urusan Agama,Rendahnya tingkat pendidikan yang dipelajari masyarakat yang ada di Kecamatan Tembelang]]>
<![CDATA[CERAI GUGAT AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN AGAMA GRESIK) ]]>
<![CDATA[Moh. Makmun]]>;
<![CDATA[Imam Rofiqin]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam mempertahankan jalinan hubungan antar keluarga suami isteri. Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri sudah tidak ditemui lagi keharmonisan. Salah satu penyebabnya adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tersebut di Pengadilan Agama Gresik. Tehnik pengumpulan data adalah metode observasi, dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab kekerasan dalam rumah tanggga adalah kurangnya keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan berumah tangga dan juga masalah ekonomi. Pada prinsipnya setiap putusan yang dibuat dan diucapkan di depan sidang pengadilan harus memuat alasan-alasan dan memuat dasar-dasar hukum baik dari sumber hukum tertulis maupun dari sumber hukum tak tertulis yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusannya]]>
<![CDATA[PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974 DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN ]]>
<![CDATA[Mochamad Samsukadi]]>;
<![CDATA[Sabrianto Sabrianto]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkawinanmerupakan fitrahmanusiayangdiberikankepadasetiapmanusia untukmelengkapisatusamalain.untukmelaksanakanperkawinanUUNomor1Tuhun 1974menetapkanseorangyangtelahberumur19tahununtukpriadan16untukwanita. Namunadapenyimpangan yangterjadidimasyarakatdandiharuskanmengajukan dispensasikawinkePengadilanAgama.Untukmengizinkan perkawinaninihakim memilikipertimbanganyang menjadiketertarikanpenulisatasalasandikabulkannya dispensasitersebutataspenyimpanganundang-undangNomor1Tahun1974 tersebut. Untukmencaritahudasarpertimbangan itupenulismenggunakanpenelitiankualitatif denganmetodeobservasi,wawancara danpengambilan dokumentasi langsungkelokasi penelitian. Dalampenelitianinipenulismengambil penelitiandiPengadilanAgama Kabupaten MadiunyangpenulisketahuibahwadiPengadilan AgamaKabupaten Madiun adayangmengajukanpermohonandispensasikawin.Denganpertimbangannya hakim mengacupadaduapertimbangan yaitupertimbangan yuridisdannonyuridis.Dandari hasilpenelitianpenulispenyarankan khususnyakepadamasyarakatuntuktaatterhadap undang-undang.]]>
<![CDATA[ASAS MONOGAMI DALAM SURAT AN-NISA’ AYAT 3 (STUDI PEMIKIRAN M. QURAISH SHIHAB) ]]>
<![CDATA[Agus Mahfudin]]>;
<![CDATA[Galuh Retno Setyo Wardani]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 3, No 2 (2018): OKTOBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pernikahan merupakan fitrah bagi setiap manusia, pernikahan yang bertujuan untuk menuju kedamaian dunia akhirat, sakinah, mawadah wa rahmah, pernikahan monogami merupakan bentuk pernikahan yang paling ideal untuk mencapai tujuan pernikahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode kepustakaan (library researc), yang bertujuan untuk mengetahui makna tersirat dalam Surat An-Nisa ayat 3. Surat An-Nisa’ ayat 3 merupakan dalil yang dianggap sebagai dasar dari hukum poligami, sebuah fenomena sosial keagamaan yang masih diperdebatkan oleh para ulama tentang kebolehanya. Termasuk M. Qurish Shihab salah seorang pakar tafsir kontemporer yang memiliki pandangan berbeda mengenai Surat An-Nisa’ ayat 3, melaui Tafsir Al-Misbah yang merupakan mahakaryanya M. Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat tersebut bukan menganjurkan apalagi mewajibkan poligami, sebab poligami ada jauh sebelum Islam hadir di muka bumi, justru sebaliknya, Surat An-Nisa ayat 3 menekankan untuk bermonogami.]]>
