cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Zainudin
Contact Email
zainudin.ups@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
zainudin.ups@gmail.com
Editorial Address
UPT Inovasi dan Publikasi Ilmiah, Universitas Pancasakti Tegal Jl. Halmahera KM. 0.1 Kota Tegal
Location
Kota tegal,
Jawa tengah
INDONESIA
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Published by Universitas Pancasakti Tegal
ISSN : 25034685     EISSN : 25280724     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Social Sciences
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, with registered number ISSN 2528-0724 (Online), ISSN 2503-4685 (Print) is a peer reviewed journal conducted by a team under KAPSIPI (Kesatuan Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia), Governmental Studies Program, Faculty of Social and Politic Science, Universitas Pancasakti. it is on the national level that covers a lot of common problems or issues related to the Government Studies. The aim of this journal publication is to disseminate the conceptual thoughts or ideas and research result that have been archived in the area of Governmental Studies and Local Politic.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3 No 2 (2018)" : 6 Documents clear
Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Pesisir Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau Rendra Setyadiharja; suherry; Raja Dachroni
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.3.2.2018.89-119

Abstract

Kebijakan pembangunan desa merupakan amanat dari Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan diatur secara teknis di dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014, maka dapat diketahui bahwa perhatian Pemerintah Republik Indonesia terhadap pembangunan desa sangat tinggi. Maka ini merupakan sebuah tantangan baru bagi pemerintah di desa. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi kebijakan pembangunan desa pada desa wilayah pesisir serta mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembangunan desa tersebut. Adapun lokasi penelitian adalah pada Desa Berakit Kecamatan Teluk Sebong, Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang dan Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Konsep implementasi kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah menggunakan konsep Van Meter dan Van Horn, serta Konsep Agustino untuk menjawab faktor yang mempengaruhi kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian berjenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa implementasi kebijakan pada desa pesisir di Kabupaten Bintan berjalan dengan baik dengan didukung dengan tujuan kebijakan yang baik, kapasitas sumber daya yang baik, baik sumber daya manusia, dan finansial, karakteristik dan sikap pelaksana yang lebih mengarah kepada mencapai tujuan kebijakan demi tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran bersama dengan kolaborasi di dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik dan optimal.
Governansi Publik Model Co-Production Oleh Aktor Socio-Preneur (Kasus Desa Setanggor Dan Kawis Krisant) Evi Sukmayeti; Vidya Yanti Utami
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.3.2.2018.12-135

Abstract

Keterbatasan pemerintah, baik dari sisi kapasitas pelayanan dan pengelolaan anggaran publik, membuka ruang dimana dibutuhkan pembaharuan peran pembangunan. Lahirnya wirausahawan sosial di Indonesia, tak ubahnya seperti aktivitas kebijakan negara yang dapat dikategorikan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, sekalipun keduanya tidak terpisah satu sama lain. Analisis terhadap dua kasus wirausaha sosial, Desa Setanggor dan Kampung Wisata Krisant, dengan beberapa konsep mutakhir peran non-pemerintah dalam pembangunan khususnya konsep co-production diharapkan mampu menjadi memperkaya pemecahan persoalan publik. Artikel ini merupakan intisari dari penelitian terhadap inisiatif 2 (dua) orang socio-preneur yang dianggap mewakili keberhasilan aktor non-pemerintah dalam konteks governansi publik yang berbeda. Kedua inisiatif pembangunan tersebutberjalan efektif dengan mengandalkan kontribusi modal sosial yang ada di sekitar mereka, saling timbal balik, dan secara berkelanjutan memproduksi barang dan jasa yang bernilai ekonomis sehingga kesejahteraan sosial komunitas dan warga dapat dilihat sebagai dampaknya.
Implementasi Good Enviromental Governance dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) Bengkulu Harmiati; Henny Aprianty; Supriyono; Deni Triyanto; Alexsander
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.3.2.2018.136-148

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya dan kolaborasi antara pihak pemerintah,swasta, dan masyarakat Kabupaten Bengkulu Tengah dalam pengelolaan Daerah Aliran SungaiBengkulu, sehingga terwujudnya tata kelolah lingkungan yang baik (good enviromentalgovernance). Jenis Penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Datadikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum menerapkan tata kelolahlingkungan yang baik ditunjukan masih buruknya kualitas air disebakan oleh pencemaran limbahpenambangan batu bara di Sub DAS Hilir Sungai Bengkulu. Hal tersebut disebabkan belum adanyaaturan hukum yang menaungi pengelolaan DAS Bengkulu, dan masih rendahnya partisipasipengelolaan DAS antara pihak pemerintah, Swasta dan masyarakat, karena dalam pengelolaanyamasih kurangnya transparan.
Aplikasi Systematic Mapping Review Sebagai Upaya Pengukuran Efektivitas Pembangunan Desa Pesisir Natuna Armauliza Septiawan
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.3.2.2018.149-170

Abstract

Penelitian ini mengkaji berbagai permasalahan pembangunan yang mencakup potret minimnyapartisipasi masyarakat desa dalam aktivitas perencanaan, alokasi sumber daya, pelaksanaan maupunpengawasannya. Dalam eksistensinya, problem pembangunan desa juga terjadi pada desa pesisir disekitar wilayah perbatasan dan terluar Indonesia, sehingga secara signifikan menginterpretasikannyasebagai inefektivitas pembangunan desa pesisir yang memotivasi dan menarik minat perhatian parapeneliti di Indonesia. Berbagai penelitian banyak dilakukan, namun belum ditemukan penelitian yangmemetakan pemikiran tentang efektivitas pembangunan desa pesisir secara sistematis (Riset Indeks,Inklusif Filtrasi dan Pemetaan). Studi ini mempergunakan pendekatan kualitatif dan secara teknis datayang dikumpulkan melalui filtrasi atau screening of paper terhadap 99 topik penelitian yang relevan danselanjutnya dianalisis menggunakan teknik systematic literature review yang menghasilkan diskusi danbahasan agregasi tentang arah penelitian kontemplatif yang dilakukan melalui analisis sistematisterhadap 21 topik penelitian terindeks yang telah dikumpulkan menggunakan teknik screening of papersdan dikelompokkan berdasarkan klasifikasi tertentu. Hasil analisis data penelitian inklusif secarasistematis, menjelaskan bahwa letak penelitian yang concern terhadap proses membangun desa secaraefektif mencakup perilaku agen pembangunan desa pesisir saat ini masih minim sehingga memerlukanupaya pngukuran keberhasilan proses pembangunan yang tepat bagi desa pesisir.
Analisa Strategi Pengembangan Kota Pintar (Smart City): Studi Kasus Kota Yogyakarta Nur Faidat; Muhammad Khozin
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.3.2.2018.171-180

Abstract

Studi ini bermaksud mencermati strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogakartadalam mengembangkan kota menjadi kota pintar (smart city). Penelitian ini menggunakan metodepenelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka(desk study) dan wawancara (interview). Studi pustaka dilakukan melalui pelacakan data sekunder.Wawancara dilakukan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berperan sebagai leadingsector dalam pengembangan smart city serta OPD lain yang memiliki keterkaitan denganpengembangan smart city. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pengembangan smartcity di Kota Yogyakarta dilakukan dengan melanjutkan atau memanfaatkan apa yang sudahdilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta terutama terkait dengan pemanfaatan TIK dalampenyediaan pelayanan publik serta menjalin kemitraan dengan stakeholder lain yang memilikiketerkaitan dengan pengembangan smart city.
Implementasi Kebijakan Kemitraan Tata Kelola Hutan Sebagai Resolusi Konflik di Register 45 Mesuji Lampung Andrialius Feraera; Nandang Alamsyah; Neneng Yani Yuningsih
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3 No 2 (2018)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.3.2.2018.181-198

Abstract

Hutan Register 45 Kabupaten Mesuji telah mengalami perambahan oleh masyarakat dandialihfungsikan menjadi lahan perkebunan dan pemukiman sehingga menimbulkan konflik. Padatahun 2015, terjalin kemitraan pengelolaan hutan antara Pemerintah, PT. Silva dan masyarakatperambah. Dalam Pelaksanaanya, kemitraan ini tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan(Implementation Gap). Atas dasar tersebut penelitian ini bertujuan untuk melihat pelaksanaankemitraan dan faktor yang mendukung dan menghambat kebijakan kemitraan pengelolaan HutanRegister 45. Metode yang digunakan adalah kualitatif studi kasus. Berdasarkan penelitian, realisasikemitraan pengelolaan hutan ini sangat jauh dari target yang telah ditetapkan. Faktor yangmendukung kemitraan pengelolaan hutan ini dalam dimensi struktur manajemen program adalahdipergunakannya teori kausal dan ketersediaan dana. Faktor penghambatnya adalah kejelasan dankonsistensi tujuan, dasar hukum, keterpaduan pelaksana kebijakan dan keterbukaan. Sementaraitu, dimensi faktor di luar peraturan menjadi faktor yang paling dominan dalam menghambatkebijakan ini meliputi kondisi sosial dan keamanan, dukungan publik, sikap masyarakat dankomitmen pejabat pelaksana.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 2 (2025) Vol. 10 No. 1 (2025) Vol. 9 No. 2 (2024) Vol. 9 No. 1 (2024) Vol. 8 No. 2 (2023) Vol 8 No 1 (2023) Vol 7 No 1 (2022) Vol 6 No 2 (2021): Local Government Vol 6 No 1 (2021): Good Governance and Local Politic Vol 5 No 2 (2020): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 5 No 1 (2020): JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 4 No 2 (2019): JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 4 No 1 (2019): General Government Issue Vol 3 No 2 (2018) Vol 3 No 1 (2018) Vol 2 No 2 (2017) Vol 2 No 1 (2017) Vol 1 No 2 (2016) Vol 1 No 1 (2016) More Issue