cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 25490915     EISSN : 25490923     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal (ISSN: 2549-0915) is an national journal published by Center for the Study of Constitution and National Legislation (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta, INDONESIA. The focus is to provide readers with a better understanding of Constitutional Law and present developments through the publication of articles, research reports, and book reviews. STAATSRECH specializes in Constitutional Law , and is intended to communicate original researches and current issues on the subject. This journal warmly welcomes contributions from scholars of related disciplines.
Arjuna Subject : -
Articles 71 Documents
 4   5   6   7   8 
Pancasila as the basis and paradigm of the national legal system Muhammad Ishar Helmi
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v6i1.28474

Abstract

Produk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan dari suatu negara dapat menjadi tolak ukur daripada keberhasilan negara itu sendiri. Sayangnya, produk kebijakan pemerintahan masa ini masih belum bisa dikatakan sebagai kebijakan yang dapat dengan baik mensejahterakan masyarakat yang disinyalir akibat dari gagalnya pihak-pihak yang berkuasa dalam memahami esensi makna dari Pancasila. Apabila mundur ke belakang, sejarah pemerintahan di Indonesia sendiri tidak terlepas dari peran konfigurasi politik yang memiliki corak berbeda hingga berbeda juga dalam menafsirkan bahkan menggunakan Pancasila. Indonesia sudah merasakan berbagai rezim yang dimulai dari rezim pemerintahan demokrasi terpimpin yang nyatanya otoriter dan secara jelas menyimpang dari falsafah Pancasila, lalu rezim pemerintahan yang lebih otoriter namun mengatasnamakan Pancasila, hingga secara perlahan mulai kembali pada falsafah Pancasila yang demokratis. Dinamika politik yang telah terjadi menjadikannya pelajaran berharga agar rezim pemerintahan kedepannya dapat dengan baik menafsirkan Pancasila dan menggunakannya sebagai paradigma sistem hukum nasional untuk mewujudkan warga negara yang baik (good citizenship) yang memiliki pemerintahan yang baik (good goverment) pula. Bukan hanya melihat pada sejarah dinamika politik, namun juga melihat asal kemunculan Pancasila dan relevansinya dengan sistem hukum nasional.
Integration of the State Financial Supervision and Audit System in Public Legal Entities Dinar Karunia; Latipah Nasution
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 6, No 2 (2022)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v6i1.28473

Abstract

Luasnya lingkup keuangan negara memberikan implikasi pada luasnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pasal 23e menyebutkan “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri” dengan frasa demikian telah mengamini sistem pengawasan yang sentralistik, artinya bertumpu pada BPK, dengan demikian banyaknya aspek pemeriksaan keuangan negara memberikan dampak pada efektifitas terhadap kinerja pengawasan keuangan negara. Metode penelitian pada artikel ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya inefisiensi dalam model pengawasan di Indonesia, konsepsi pengawasan pemeriksaan yang masih sentralistik, BPK secara holistik masih memeriksa laporan keuangan lembaga negara yang menggunakan APBN untuk menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara.  Demikian diperlukan integrasi pengawasan dengan modelpengawasan berjenjang demikian dapat memperluas Span of Control, tumpang tindih pengawasan, dan menciptakan sistem check and recheck, mendeteksi dini penyimpangan, dan pengawasan yang lebih terfokus.
The Contribution of Pancasila Education in Reducing the Culture of Corruption Asep Syarifuddin Hidayat; Nur Rohim Yunus; Muhammad Ishar Helmi
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v6i1.32164

Abstract

Pancasila education can have a significant impact on reducing corruption in Indonesia, especially among university students. This is because Pancasila, Indonesia's state ideology, promotes the development of an honest and transparent government. The purpose of the study of how much Pancasila education can help reduce the culture of corruption in Indonesia is to find out how much Pancasila education can help reduce the culture of corruption in Indonesia. The research method used is a qualitative research method with a literature approach and a statutory approach. Research data shows that Pancasila Education is a big reason why the culture of corruption in Indonesia is getting better. Students can get to know and understand the values of Pancasila which encourage anti-corruption attitudes and actions, by studying Pancasila educational resources. In order to continue to fight for the importance of Pancasila education and eliminate the culture of corruption in Indonesia, strong support from the government, educational institutions, society and society is needed.
Legal Standing and Qualifications of the Petitioner in the Judicial Review from the Perspective of Fiqh Siyasah Waryanto Waryanto; Siti Ngainnur Rohmah
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 6, No 1 (2022)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v6i1.32163

Abstract

The delay in development is the same as the delay in efforts to realize prosperity for the people of Indonesia. Indonesia Corruption Watch (ICW) noted that state financial losses arising from corruption cases throughout 2021 reached Rp 62.9 trillion. This amount exceeded the previous year with a total loss of Rp 56.7 trillion. Pungki Harmoko, revealed in his application for judicial review in 2015, the facts of losses to the state and society due to corruption, that: (1) Corruption is increasingly prevalent; (2) There is a desire from the people represented by Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah so that corruptors get the death penalty. However, the Constitutional Court decided that the Petitioner did not have the legal standing to file the a quo petition. The researcher tries to explore the legal standing and qualifications of the applicant in the Judicial Review and is reviewed in the fiqh siyasah. After researching that the legal standing and qualifications of the applicant in the Judicial Review of the decision of the Constitutional Court Number 112/PUU-XIII/2015, are in accordance with the Constitutional Court Law. Thus Pungki Harmoko does not have legal standing as an applicant. Likewise with the Legal Standing and Qualifications of the Petitioners in the Judicial Review from the Fiqh Siyasah Perspective. In the review of the decision of the Constitutional Court Number 112/PUU-XIII/2015, it has also been in accordance with what is argued in the Constitutional Court Law.Kata Kunci: Judicial Review,Legal Standing, Kualifikasi Pemohon AbstrakTerhambatnya pembangunan sama dengan terhambatnya usaha mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat kerugian keuangan negara yang timbul akibat kasus korupsi sepanjang 2021 mencapai Rp 62,9 triliun. Jumlah tersebut melampaui tahun sebelumnya dengan jumlah kerugian sebesar Rp 56,7 triliun. Pungki Harmoko, mengungkapkan dalam permohonan uji materinya pada tahun 2015, fakta-fakta kerugian negara dan masyarakat akibat korupsi, bahwa: (1) Korupsi yang semakin menggurita; (2) Adanya keinginan dari rakyat yang terwakili oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah agar para koruptor mendapat hukuman mati. Namun Mahkamah Konstitusi memutuskan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Peneliti mencoba menggali legal standing dan kualifikasi pemohon dalam Judicial Review dan ditinjau dalam fiqh siyasah. Setelah diteliti bahwa Legal standing dan kualifikasi pemohon dalam Judicial Review putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XIII/2015, telah sesuai dengan UU MK. Dengan demikian Pungki Harmoko tidak memiliki legal standing sebagai pemohon. Begitu juga dengan Legal Standing Dan Kualifikasi Pemohon Dalam Judicial Review Perspektif Fiqh Siyasah. Dalam Review putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XIII/2015, juga telah sesuai dengan yang didalilkan dalam UU MK.Keywords: Judicial Review, Legal Standing, Applicant Qualifications
Independence of the Tax Court in the Constitution of the Indonesian Republic Anggraeni, RR Dewi
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v7i1.35433

Abstract

This article discusses the Tax Court's independence in relation to the Constitution of the Republic of Indonesia. In order to maintain its independence, the Tax Court faces complex obstacles, such as political interference and limited resources. The purpose of this study is to analyze the implications of Article 24 Paragraph (1) of the NRI Constitution on the Tax Court's independence, as well as the Tax Court's function and authority in maintaining its independence. To obtain a comprehensive understanding of these issues, the research method employs a qualitative strategy that combines literature studies and legislative analysis. The research findings indicate that Article 24 Paragraph 1 of the NRI Constitution provides a solid constitutional basis for the Tax Court's independence. However, political interference and limited resources continue to be obstacles to implementation. Through its function and authority, the Tax Court has a significant obligation to maintain its independence by ensuring a fair, transparent, and objective trial process. This article concludes by emphasizing the significance of the Tax Court as an autonomous institution in maintaining justice in the Indonesian tax system.
The Position of Mahkamah Syar-iyah in Indonesian Judicial System Aji, Ahmad Mukri
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v7i1.35634

Abstract

Mahkamah Syar'iyah memiliki kedudukan dalam sistem peradilan di Indonesia sebagai pengadilan agama yang memiliki kewenangan khusus dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsyiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari’at Islam. Mahkamah Syar'iyah berada di bawah Mahkamah Agung dan memiliki kewenangan di wilayah Provinsi Aceh. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari Pengadilan Agama dengan perubahan kewenangan yang meliputi perkara jinayat.Dalam sistem peradilan di Indonesia, Mahkamah Syar'iyah memiliki kedudukan yang sama dengan pengadilan-pengadilan lainnya, seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Namun, Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan yang lebih khusus dalam memeriksa dan mengadili perkara yang berdasarkan syari'at Islam. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kedudukan Mahkamah Syar'iyah dalam sistem peradilan di Indonesia harus diperhatikan dengan baik. Peraturan perundang-undangan harus dapat memberikan pengaturan yang jelas mengenai kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili perkara yang berdasarkan syari'at Islam. Oleh karena itu, dalam penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan, perlu memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kedudukan Mahkamah Syar'iyah dalam sistem peradilan di Indonesia.
Legal Politics of Tax Reposition with Zakat Payments in Indonesia Putra, Gilang Rizki Aji
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v7i1.35635

Abstract

This research examines and analyses the repositioning of zakat to reduce taxable income by paying zakat to increase public awareness of paying zakat. Zakat and taxes for Muslims are a double burden that must be met. To minimize these two obligations, a policy was created where the zakat that has been paid can reduce Taxable Income (PKP). The approach method in this research is sociological juridical, the data used is primary data and secondary data, the data collection technique is field study and literature study, while the data analysis technique uses qualitative analysis. The results of the research show that the regulation of reducing taxable income by paying zakat as an effort to increase public awareness of paying zakat is that zakat that has been produced through zakat institutions authorized by the government can be used as a deduction from taxable income (PKP) so that the tax that must be paid is reduced. The repositioning of reducing taxable income by paying zakat to increase public awareness is feasible considering the low level of public attention to paying zakat. People who initially objected to the double burden, namely obligations in the form of taxes and zakat, can carry out their responsibilities to pay taxes and zakat in tandem.
State Institutional Law: Dualism in the Development of the Tax Court in Indonesia Between the Supreme Court and the Ministry of Finance Yunus, Nur Rohim
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v7i1.35454

Abstract

This article discusses the dualism in developing the Tax Court in Indonesia, which involves the Supreme Court and the Ministry of Finance. The research background includes the complexity of the tax justice system and challenges in coordination between the two institutions. The aim of the research is to identify the benefits, weaknesses and potential risks of this dualism coaching system. The research method used is qualitative with a literature and legislation approach to analyze the legal framework and its practical implementation. The research results show that the dualism coaching system provides a variety of approaches, but also creates the potential for conflict, uncertainty and waste of resources. This article concludes by stating the importance of improving coordination between the Supreme Court and the Ministry of Finance in order to increase efficiency and effectiveness in developing the Tax Court and ensuring legal certainty in resolving tax disputes in Indonesia.
The Urgency of Corruption Crime Courts in the Indonesian Justice System Burhanuddin, Burhanuddin
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v7i1.35777

Abstract

Korupsi merupakan masalah serius yang menghambat pembangunan di Indonesia. Untuk menanggulangi korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi didirikan sebagai lembaga khusus dengan peran penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan urgensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah menggali kedudukan, peran, serta tantangan yang dihadapi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam sistem peradilan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan literatur dan analisis perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi pustaka berupa analisis teks undang-undang, jurnal, dan publikasi ilmiah terkait Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Melalui pendekatan literatur dan analisis perundang-undangan, penelitian ini mengidentifikasi bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memiliki kedudukan yang strategis dalam penanganan kasus korupsi di Indonesia. Pengadilan ini memainkan peran vital dalam memberantas korupsi dengan mengadili para pelaku tindak pidana korupsi, sehingga memberikan efek jera kepada pelaku lainnya. Artikel ini menyimpulkan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memegang peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tetap menjadi elemen kunci dalam menjaga integritas dan keadilan dalam sistem peradilan Indonesia. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dan pemerintah dalam mendukung lembaga ini sangat diperlukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di Indonesia.
The Role of Fisheries Courts in Adjudicating Fisheries Crime Cases Aprita, Serlika
STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal Vol 7, No 1 (2023)
Publisher : UIN JAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/siclj.v7i1.35776

Abstract

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan.

Page 7 of 8 | Total Record : 71

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2017 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 1 (2024) Vol 7, No 1 (2023) Vol 6, No 2 (2022) Vol 6, No 1 (2022) Vol 5, No 2 (2021) Vol 5, No 1 (2021) Vol 4, No 2 (2020) Vol 4, No 1 (2020) Vol 3, No 2 (2019) Vol 3, No 1 (2019) Vol 2, No 2 (2018) Vol 2, No 1 (2018) Vol 1, No 2 (2017) Vol 1, No 1 (2017) More Issue