cover
Contact Name
Haryanto
Contact Email
harymusi@gmail.com
Phone
+62411585024
Journal Mail Official
jurnalgov.unhas@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Pemerintahan Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Jl. Perintis Kemerdekaan Kampus Unhas Tamalanrea KM 10, Makassar, 90245
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 19795645     EISSN : 25034952     DOI : -
Core Subject : Social,
GOVERNMENT: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN adalah jurnal ilmiah yang mengangkat studi pemerintahan berdasarkan hasil penelitian dan analisis kritis. Setiap volume terdiri dari dua edisi yang terbit pada bulan Januari dan Juli. Artikel yang dimuat merupakan kajian dalam ilmu pemerintahan yang fokus dalam bidang tata kelola pemerintahan, kepemimpinan, birokrasi, kebijakan publik, dan politik. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
Articles 235 Documents
Analisis Pengembangan Pariwisata Alam Lewaja di Kabupaten Enrekang Hidri Suhamdani; Andi Gau Kadir; Andi Lukman Irwan
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 2, Juli 2010
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to gain an overview of the role of local government (Department of Communications, Information and Communication, Culture, and Tourism), how large the contribution of the tourism sector to revenue (PAD), and the factors that affect the management of the tourism sector in the District Enrekang. This type of research used is descriptive. The data was collected using a technical field research, library research and tracking of data on line. The data obtained were then analyzed qualitatively The results of this study indicate bahwaperan local government (Department of Communications, Information and Communication, Culture, and Tourism) in mana- ging nature tourism Lewaja is Enrekang district tourism development, make repairs to the damage that occurs in nature and complement Lewaja infrastructure supporting tourism Lewaja nature. Lewaja nature tourism contribution to the PAD District Enrekang and factors affecting tourism management is a contributing factor that natural tourist attraction that attracts lewaja nature lewaja visit many local and foreign tourist and citizen participation, while inhibiting factor is the transfer budget and access to attractions still received less attention from the government.Keywords: manage, contribution, tourismAbstrak: Penelitian ini bertujuan Untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana peran pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan, Infokom, Kebudayaan, dan Pariwisata (Dishubinbudpar) Kabupaten Enrekang, berapa besar kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),serta faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan sektor pariwisata di Kabupaten Enrekang. Tipe penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. Pengumpulan data di- lakukan menggunakan teknik penelitian lapangan), studi pustaka dan penelusuran data on line. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah (Dinas Perhubungan, Infokom, Kebudayaan, dan Pariwisata) dalam  mengelola pariwisata alam Lewaja adalah pengembangan pariwisata Kabupaten Enrekang, melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi pada wisata alam Lewaja serta melengkapi sarana dan prasarana penunjang pariwisata alam Lewaja. Pariwisata alam Lewja banyak memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Enrekang dan faktor yang mempengaruhi pengelolaan pariwisata adalah faktor pendukungyaitu daya tarik wisata alam lewaja yang mampu menarik wisata alam lewaja banyak di kunjungi wisatawan lokal maupun manca negara dan partisipasi masyarakat, sedangkan faktor penghambat adalah pengalihan anggaran serta akses menuju objek wisata masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah.Kata kunci: pengelolaan, kontribusi, pariwisata
Analisis Pelaksanaan Program Gerakan Makassar Ta’ Tidak Rantasa di Kota Makassar Indriyani Pallawa; Dwi Putri Maharani; Andi Lukman Irwan
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 1, Januari 2014
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper is about the design of the Movement Program Makassar Ta 'No Rantasa and effective implementation of the program. The method used qualitative research methods, namely by outlining and explaining the results in writing. Based on the research that has been done, Makassar Movement Program is not Rantasa (Gemar MTR) is a program that aims to change the mindset of people to live clean. The goals of this program are used jargon such support LISA (See Sam-pah Take), MABELO (Makassar Clean hallways), Mabasa (Makassar Free Trash) and Me And My School Not Rantasa. In addition, some activities that are used to change the mindset of people to live clean is Lorong Garden (Loose), Work Activity, Dissemination, and Exchange Trash Movement Rice.Keywords: makassar ta’ tidak rantasa, public policy, makassarAbstrak: Tulisan ini mengenai desain Program Gerakan Makassar Ta’ Tidak Rantasa serta efektivitas pelaksanaan program. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk tulisan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Program Gerakan Makassar Ta tidak Rantasa (Gemar MTR) adalah program yang bertujuan untuk merubah pola pikir masyarakat untuk hidup bersih. Dalam mewujudkan tujuan dari program ini digunakan jargon pendukung seperti LISA (Lihat Sampah Ambil), MABELO (Makassar Bersih Lorong), MABASA (Makassar Bebas Sampah) dan Aku Dan Sekolahku Tidak Rantasa. Selain itu beberapa kegiatan yang digunakan untuk merubah pola pikir masyarakat untuk hidup bersih adalah Lorong Garden (Longgar), Kerja Bakti, Sosialisasi, dan Gerakan Sampah Tukar Beras.Kata kunci: makassar ta’ tidak rantasa, kebijakan publik, makassar
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelestarian Kesenian Tradisional Di Kota Makassar Ika Monika; Juanda Nawawi; Indar Arifin
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2, Juli 2011
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This writing intend to know and describes the policy of local government in case to conserve traditional art on Makassar city and what kind of factors that influence the conserve of traditional arts of Makassar city. The result of the research showing that the local government Makassar city have a policy in case to conserve traditional arts of Makassar city. The local government policy in case to conserve the traditional arts in Makassar city is : (1) Held a group arts development; (2) became a facilitators of facilities and infrastructure to art group at traditional arts event; (3) Became a mediator to all people to develop touring potential for get a fund assistance from the private agencies; (4) cooperate with arts group in Makassar city; (5) Held a daily event, traditional arts show. the supporting factors of executioning the conserve of traditional arts in Makassar city are : (1) government, (2) Society. And the obstacles factors to execute the conserve is : (1) modernization, (2) lack of teenager interest to learn traditional arts; (3) the media raise less information about traditional arts; (4) Sosial change; (5) All traditional artist that lack in creativity and innovation. Keywords: Three, Policy, traditional arts, Makassar cityAbstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui dan menggambarkan kebijakan pemerintah daerah dalam melestarikan kesenian tradisional di Kota Makassar dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelestarian kesenian tradisional di kota Makassar. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemerintah daerah kota Makassar memiliki kebijakan dalam hal melestarikan kesenian tradisional khas kota Makassar. Adapun kebijakan pemerintah daerah dalam melestarikan kesenian tradisional di Kota Makassar adalah : (1) melaksanakan pembinaan kelompok kesenian; (2)menjadi fasilitator sarana/prasarana kepada kelompok seni dalam kegiatan pertunjukan seni tradisional; (3) menjadi mediator kepada masyarakat dalam mengembangkan potensi wisata untuk mendapatkan bantuan dana dari instansi swasta; (4) bekerja sama dengan kelompok seni di Kota Makassar ; (5) mengadakan acara rutin pagelaran seni tradisional. Faktor pendukung pelaksanaan pelestarian kesenian tradisional di Kota Makassar adalah : (1) pemerintah ; (2) masyarakat. faktor penghambat dalam pelaksanaan kesenian tradisional adalah : (1) Modernisasi ;(2) kurangnya minat remaja mempelajari kesenian tradisional;(3) media massa kurang memuat informasi dan tayangan tentang kesenian tradisional; (4) perubahan sosial;(5) para pelaku seni tradisional yang kurang kreatif dan inovatif.Kata kunci: tiga, Kebijakan, kesenian tradisional, Kota Makassar
Gaya Kepemimpinan Lembaga Pendidikan Kota Metropolitan dan Non Metropolitan di Sulawesi Selatan Andi Lukman Irwan; Syamsul Bahri
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 8 Nomor 2, Juli 2015
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aimed to describe, analyze, and interpret how different leadership styles between educational institutions functional and non-functional, and how different leadership styles on educational institutions in metropolitan and non-metropolitan cities. The location of this research in South Sulawesi with sample locations in the metropolitan city in Makassar and Non-Metropolitan Cities in Sidrap, Sinjai, and Takalar. Type of this research can be categorized as research organizations (institutes), the research to locus of educational institutions, and the focus of analysis is variable institutions, with the leadership style variable at the institution. The final results of this study illustrate that the style of leadership in educational institutions is more likely to democratic. It is supported by the spread of information that are in the current category, and the level of authority of leadership in providing the needs are in the focus category. While the style of leadership on school education institutions are more likely autocratic. Leadership style seen on the kind of city then Sidrap, Sinjai and Takalar as non-metropolitan cities belonging to the democratic leadership style. It was built by the pattern of interaction between leaders and subordinates communicative. While Makassar as metropolitan cities tend autocratic.Keywords: leadership style, metropolitan city, and educational institution Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan bagaimana perbedaan gaya kepemimpinan antara lembaga pendidikan fungsional dan non fungsional, dan bagaimana perbedaan gaya kepemimpinan pada lembaga pendidikan di kota metropolitan dan kota non metropolitan. Lokasi penelitian ini adalah Sulawesi Selatan dengan lokasi sampel untuk Kota Metropolitan adalah Kota Makassar dan Kota Non Metropolitan adalah Kabupaten Sidrap, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Takalar. Jenis penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian organisasi (lembaga), yaitu penelitian dengan lokus pada lembaga pendidikan, dan fokus analisisnya adalah variabel lembaga, dengan variabel gaya kepemimpinan pada lembaga. Hasil akhir dari penelitian ini memberikan gambaran bahwa gaya kepemimpinan pada lembaga pendidikan yaitu dinas pendidikan lebih cenderung demokratis. Hal ini didukung oleh tingkat penyebaran informasi yang berada pada kategori lancar, dan tingkat kewenangan pimpinan dalam memberikan kebutuhan yang berada pada kategori terarah. Sedangkan gaya kepemimpinan pada lembaga pendidikan sekolah lebih cenderung pada otokratis. Gaya kepemimpinan dilihat dari jenis kota maka Sidrap, Sinjai dan Takalar sebagai kota non-metropolitan tergolong pada gaya kepemimpinan yang demokratis. Hal ini dibangun oleh pola interaksi antara pimpinan dengan bawahan yang komunikatif. Sedangkan Makassar sebagai kota metropolitan cenderung otokratis.Kata kunci: gaya kepemimpinan, kota metropolitan, dan lembaga pendidikanAbstractThis study aimed to describe, analyze, and interpret how different leadership styles betweeneducational institutions functional and non-functional, and how different leadership styles oneducational institutions in metropolitan and non-metropolitan cities. The location of thisresearch in South Sulawesi with sample locations in the metropolitan city in Makassar and Non-Metropolitan Cities in Sidrap, Sinjai, and Takalar. Type of this research can be categorized asresearch organizations (institutes), the research to locus of educational institutions, and thefocus of analysis is variable institutions, with the leadership style variable at the institution. Thefinal results of this study illustrate that the style of leadership in educational institutions is morelikely to democratic. It is supported by the spread of information that are in the currentcategory, and the level of authority of leadership in providing the needs are in the focuscategory. While the style of leadership on school education institutions are more likelyautocratic. Leadership style seen on the kind of city then Sidrap, Sinjai and Takalar as non-metropolitan cities belonging to the democratic leadership style. It was built by the pattern ofinteraction between leaders and subordinates communicative. While Makassar as metropolitancities tend autocratic.Keywords: leadership style, metropolitan city, and educational institutionAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikanbagaimana perbedaan gaya kepemimpinan antara lembaga pendidikan fungsional dan nonfungsional, dan bagaimana perbedaan gaya kepemimpinan pada lembaga pendidikan di kotametropolitan dan kota non metropolitan. Lokasi penelitian ini adalah Sulawesi Selatan denganlokasi sampel untuk Kota Metropolitan adalah Kota Makassar dan Kota Non Metropolitanadalah Kabupaten Sidrap, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Takalar. Jenis penelitian ini dapatdikategorikan sebagai penelitian organisasi (lembaga), yaitu penelitian dengan lokus padalembaga pendidikan, dan fokus analisisnya adalah variabel lembaga, dengan variabel gayakepemimpinan pada lembaga. Hasil akhir dari penelitian ini memberikan gambaran bahwagaya kepemimpinan pada lembaga pendidikan yaitu dinas pendidikan lebih cenderungdemokratis. Hal ini didukung oleh tingkat penyebaran informasi yang berada pada kategorilancar, dan tingkat kewenangan pimpinan dalam memberikan kebutuhan yang berada padakategori terarah. Sedangkan gaya kepemimpinan pada lembaga pendidikan sekolah lebihcenderung pada otokratis. Gaya kepemimpinan dilihat dari jenis kota maka Sidrap, Sinjai danTakalar sebagai kota non-metropolitan tergolong pada gaya kepemimpinan yang demokratis.Hal ini dibangun oleh pola interaksi antara pimpinan dengan bawahan yang komunikatif.Sedangkan Makassar sebagai kota metropolitan cenderung otokratis.Kata kunci: gaya kepemimpinan, kota metropolitan, dan lembaga pendidikan
Pelayanan Publik Berbasis Information And Communication Technologies (ICT) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Muhammad Ansari; Faried Ali; Indar Arifin
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 1, Januari 2011
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper aims response of government to perform public service based ICT in serving the community has been in the process, by performing a variety of businesses, which make provision-the provision of services both in the form of hardware or software that supports the servicesofcourse-basedICT,andinadditiongovernmentprovides various information services, government employees must provide berkompentensi to do service to the community is an important thing. Fast service and cheap are the desires of the community, then the agency has conducted Kominfo Makassar information provision and access is very easy to get the maximum service using the easiest way is to use the internet, in addition to Internet service for disseminating much needed technology illiterate society that still has conducted by the department of Communications and Informatics by performing these services the governmentcanmakeservicesmoreeffectively andefficiently tothecommunity and can feel the ease, these are some of the goals of e-Gov . e-Gov is a service that aims to simplify all the affairs of government. Improved service quality of internet is much needed to achieve maximum service.Keywords: Service, ICT, Makassar CityAbstrak: Tulisan ini menjelaskan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melakukan pelayanan publik berbasis ICT dalam melayani masyarakat dengan melakukan berbagai usaha, yakni melakukan penyediaan-penyediaan pelayanan baik dalam bentuk hardware maupun software yang mendukung pelayanan yang tentunya berbasis ICT, dan selain itu pemerintah menyediakan berbagai pelayanan informasi. Pelayanan yang cepat dan murah adalah keinginan masyarakat, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar telah melakukan penyediaan informasi dan akses yang sangat mudah untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal menggunakancaratermudahyaitumenggunakaninternet,selainitu pelayanan untuk mensosialisasikan internet yang sangat dibutuhkan masyarakat yang masih gagap teknologi telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu usaha dalam proses penerapane-GovdiKotaMakassar,denganmelakukanpelayanan- pelayanan tersebut pemerintah dapat melakukan pelayanan yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat dan masyarakat juga dapat merasakan kemudahan, semua itu adalah beberapa tujuan dari e-Gov. e-Gov adalah pelayanan yang bertujuan untuk mempermudah semua urusan dalam pemerintahan.Kata kunci: Pelayanan, ICT, kota Makassar
Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah; Studi Kasus Perimbangan Keuangan Kota Makassar Muhammad Sujahri; Andi Gau Kadir; Nurlinah Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 1, Januari 2010
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The purpose of this study is to find out as well as analyzing the pattern applied da-lam policy decisions regarding financial balance for improving the quality of being of people in the region, especially the city of Makassar. As well as knowing exactly constraint what actually always in the process of implementing the financial balance policies, particularly on the city of Makassar. The results showed that in implementation of the policy on the financial balance, the superiority of the central government is still very strong marked with funding mechanisms for pro results and indicators central allocation of block grants still pro central government. Besides, the system of equalization funds implemented by the government are still susceptible to some constraints such as the low level of professionalism of the central government with the frequent delays in the disbursement of the balance, no synergetic long experienced location funds from the center to the policies issued by centers in other sectors, as well as opportunities mafia presence is still very large budget.Keywords: balance, finance, analizeAbstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sekaligus menganalisis pola yang diterapkan dalam pengambilan kebijakan mengenai perimbangan keuangan bagi peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat di daerah terutama kota Makassar. Serta mengetahui secara pasti kendala-kendala apa saja yang selalu mengaktual dalam proses pengimplementasian kebijakan perimbangan keuangan, terkhusus di kota Makassar.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan mengenai perimbangan keuangan, superioritas pemerintah pusat masih sangat kental ditandai dengan mekanisme dana bagi hasil yang pro pusat dan indikator-indikator pengalokasian dana alokasi umum yang juga masih pro pemerintah pusat. Selain itu sistem dana perimbangan yang dilaksanakan oleh pemerintah masih rentan dengan beberapa kendala-kendala seperti, minimnya tingkat profesionalisme dari pemerintah pusat dengan seringnya terjadi keterlambatan dalam pencairan dana perimbangan, tidak sinergisnya pengalokasian dana dari pusat dengan kebijakan yang dikeluarkan pusat di sektor lain, serta peluang hadirnya mafia anggaran yang masih sangat besar.Kata kunci: perimbangan, keuangan, analisis
Analisis Kebijakan Penanaman Modal Asing di Kabupaten Bantaeng Hardiyanti Kadir; Masyita Majid; Nurlinah Nurlinah
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 7 Nomor 1, Januari 2014
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to define the model of investing their foreign investment and know its prospects in Bantaeng. Teknnik analysis used is qualitative, ie by outlining and explaining the results of research in the form of words spoken or written. Data is collected using techniques sttudi literature, ob-servasi, interviews and search data online. Based on the results of this study indicate that the model of investment in capital planting Bantaeng ie direct cooperation with Joint Venture (a joint venture) which manages the Industrial Zone Bantaeng. Based on the advantages and disadvantages that exist, the prospect of foreign investment is manifested by the Industrial Zone Bantaeng the labor sector is very promising because it can open up employment opportunities for the people of Bantaeng. Keywords: policy, investment, bantaeng Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengambarkan model invetasi penanaman modal asing serta mengetahui prospeknya di Kabupaten Bantaeng. Teknnik analisis yang dipakai adalah kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik sttudi kepustakaan, observasi, wawancara dan penelusuran data secara online. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model investasi di Kabupaten Bantaeng yaitu penamanan modal langsung dengan kerja sama Joint Venture (perusahaan patungan) yang mengelola Kawasan Industri Bantaeng. Berdasarkan kelebihan dan kekurangan yang ada, prospek penanaman modal asing ini yang termanifestasikan oleh Kawasan Industri Bantaeng terhadap sector ketenagakerjaan sangat menjanjikan karena dapat membuka peluang kesempatan kerja bagi masyarakat Kabupaten Bantaeng.Kata kunci: kebijakan, penanaman modal, bantaeng
Pengaruh Agama dalam Sistem Pemerintahan Negara (Studi Kasus Sistem Pemerintahan Republik Islam Iran) La Ode Machdani Afalah; Muhammad Tamar; Andi Murfhi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 2 Nomor 2, Juli 2009
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This paper on the role and position of the jurists in Iran Islamic government system and to investigate the implementation of the system of government in the Islamic Republic of Iran. In this research, descriptive research type use eksplanatif. In the view of the Shi'a Imami, there is a close connection between the concept of Imamate partner and the concept of Wilayat al-Faqih. Both are the successor to the prophetic mission of religion in order to preserve and manage the affairs of the world. The state becomes a tool and fortress as well as the retention erectly Sharia as a way of life of the people in achieving a happy life and Hereafter. Thus the State Islamic Republic of Iran to the wilayat al-faqih system has been institutionalized / institutionalization of religious values in the country's political structure.Keywords: religion, state, politic Abstrak: Tulisan ini mengenai peran dan kedudukan para fuqaha dalam sistem pemerintahan islam iran dan untuk mengetahui pelaksanaan sistem pemerintahan di negara Republik Islam Iran.  Dalam penelitian ini, menggunakkan tipe penelitian deskriptif eksplanatif. Di dalam pandangan kaum Syi’ah Imamiyah, terdapat kaitan yang sangan erat antara konsep Imamah dan konsep Wilayat al-Faqih. Kedua-duanya merupakan pelanjut bagi misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur urusan dunia. Negara menjadi alat dan benteng pertahanan serta jaminan tetap tegaknya syariat sebagai pedoman hidup rakyat dalam mencapai kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat. Dengan demikian Negara Republik Islam Iran dengan sistem wilayat al-faqih telah melakukan institusionalisasi/pelembagaan nilai-nilai agama dalam struktur politik negaranya.Kata kunci: agama, Negara, politik
Analisis Manajemen Sumber Daya Aparatur di Sekretariat Kabupaten Jeneponto Aan Saddan Husain; Juanda Nawawi; Rabina Yunus
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2, Juli 2011
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: This study aims to understand the extent of the analysis resources of management officials (planning supervision, organizing) in increasing the civil servants and affecting factors implementation in the office of a regent jeneponto. Type research is descriptive to technique data collection observation and division kuisioner. While withdrawal sample techniques used is purposive sample it is taking a sample subjective considered representative. The research shows how important role function planning, supervision, and organizing. In the management of the an organization.Planning application of function, pengawsan, and organizing. Optimalizing efforts to through indicators as following: 1) the motivation; 2) discipline work; 3) responsibility; 4) earnestness; and 5) sincerity. Then from the implementation of the planning function, supervision and organizing, there are several factors affecting the implementation of the it is the system and procedures work, facilities and infrastructure, communication, and budget. Keywords: management, officials, servants Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Analisis manajemen sumber daya aparatur (Perencanaan Pengawasan, Pengorganisasian) dalam peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan di Kantor Bupati Jeneponto. Tipe penelitian bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi dan pembagian kuisioner. Sedangkan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sample yaitu mengambil sampel secara subjektif yang dianggap representatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bagaimana peran penting fungsi perencanaan, pengawasan, dan pengorganisasian. dalam manajemen terhadap mekanisme suatu organisasi. Penerapan fungsi perencanaan, pengawsan, dan pengorganisasian. dapat dioptimalkan melalui indikator sebagai berikut: 1) Pemberian motivasi; 2) Disiplin Kerja; 3) Tanggungjawab; 4) Kesungguhan; dan 5) Keikhlasan. Kemudian dari proses pelaksanaan fungsi perencanaan, pengawasan dan pengorganisasian tersebut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan, yaitu sistem dan prosedur kerja, sarana dan prasarana, komunikasi, dan anggaran.Kata kunci: manajemen, aparatur, kinerja
Peranan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) dalam Rekruitmen Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Luwu Timur Irwan Taslim; Andi Samsu Alam; Mulyadi Mulyadi
GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 2, Juli 2010
Publisher : Departemen Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: The Research as a purpose to know the role of Board of Employment, Education and Training of Regional Services in Rekruitment of Official Servant process implementation the rekruitment of  official servant in the East Luwu Regency and influence factors.The type of research is Qualitatif Deskriptive. The aggregation data techniques is primer data and secondary data. Primer data  get of interviews intensive to ask the informant selection and direct observation, whereas secondary data get of reading books aggree with the research. Analysis data uses Qualitative Analysis techniques supported qualitative data get of method reduction data, display data, and conclusion.Result the research indicate the role of Board of Employment, Education and Training of Regional Services in Rekruitment of Official Servant on East Luwu Regency in the process start from planning through formation decision and notificate formation then implementation through registration phase, screening and satisfy the examiners till monitoring results rekruitment play role is good. And influences factor the role its in internal factors are the Human Resources and the time examination whereas external factor is Political Intervention.Keywords: recruitmen, formation, evaluation, human resources.Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Badan kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah dalam proses pelaksanaan rekrutmen Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Luwu Timur dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.Tipe penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diambil lewat wawancara dengan intensif dengan langsung bertanya kepada informan yang sudah dipilih dan observasi langsung, sedangkan data sekunder diambil dari bahan bacaan yang sesuai dengan penelitian. Analisis data dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang ditunjang dengan data kualitatif yang diambil dengan cara mereduksi data, lalu display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) dalam rekruitmen pegawai negeri sipil di Kabupaten Luwu Timur dalam proses mulai dari perencanaan yang lewat penetapan formasi dan pengumuman formasi kemudian pelaksanaan yang melalui tahapan pendaftaran atau seleksi berkas,penyaringan atau test dan pengumuman kelulusan sampai pada pengawasan/evaluasi kelulusan berperan dengan baik. Adapun faktor yang mempengaruhi peranannya yaitu secara internal dari Sumber Daya Manusia dan Waktu Ujian sedangkan secara eksternal  dalam hal politik.Kata kunci: rekruitmen, formasi, evaluasi, sumber daya manusia.

Page 11 of 24 | Total Record : 235