cover
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 24606162     EISSN : 25276476     DOI : -
Core Subject : Social,
This Journal particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and administrations areas. It covers the administration development, the regional autonomy and bureaucracy, the state apparatus, the decentralisation, the economic and science development, the public management, the governance and its policy, and any social sciences that cover sciences of public health, fiscal politics, and regional planning. JAKPP is going to publish journals twice in two terms: June and December.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Volume 10 No. 1, Juni 2024" : 6 Documents clear
Kepemimpinan Inovatif dan Tata Kelola Desa Digital: Studi Kasus Desa Biangloe Rais, Muhammad Amin; Ibrahim, Muhammad Akmal; Lambali, Suryadi
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 10 No. 1, Juni 2024
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v10i1.27995

Abstract

Penelitian ini menganalisis kapasitas inovasi dalam implementasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital yang merupakan sebuah inovasi tatakelola pemerintahan desa digital di Desa Biangloe, Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini menganalisis sejauh mana pemerintah desa mampu mengadopsi dan mengimplementasikan Inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi) di Desa Biangloe, Kabupaten Bantaeng, dengan fokus kepemimpinan inovatif, kualitas tim kerja, sistem/struktur dan pengelolaan pengaruh dari luar. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari Seketaris desa, operator aplikasi, pendamping desa, kepala dusun, serta masyarakat yang telah menggunakan inovasi Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi). Analisis data melalui tahap reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Tatakelola Pemerintahan Desa Digital (Tak Pergi) di Desa Biangloe, Bantaeng, didukungan kuat oleh pemerintah desa, BPD, dan masyarakat, serta didanai oleh APBDes dan komunitas. Meski regulasi kepala desa dan SOP penggunaan aplikasi belum final, terdapat komitmen kuat dari pemerintah desa. BPD ikut terlibat dalam sosialisasi dan evaluasi rutin, tetapi perlu peningkatan sosialisasi kemasyarakat. Sistemnya terorganisir dan mendukung SDGs, tetapi formalisasi kerja sama masih perlu ditingkatkan. Direkomendasikan untuk menyelesaikan regulasi, meningkatkan edukasi melalui sosialisasi, dan memformalkan kerja sama.
Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Lingkungan Terhadap Pedagang Kaki Lima Malam di Kota Payakumbuh Sufiawan, Nur Ari
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 10 No. 1, Juni 2024
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v10i1.28239

Abstract

Kehadiran pedagang kaki lima memiliki dampak sosial dan ekonomi yang positif dan negatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial ekonomi dari kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada PKL di Kota Payakumbuh. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan sumber data primer dengan observasi langsung kelapangan dan wawancara secara mendalam kepada 51 responden atau pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Payakumbuh. Metode analisis data deskriptif. Dampak sosial yang dirasakan PKL pada malam hari adalah terjalinnya hubungan baik antar sesama PKL di sepanjang Jalan Ahmad Yani sehingga terbentuklah suatu perkumpulan yang disebut “APKL (Asosiasi Pedagang Lapangan Kreatif)”, sedangkan dampak ekonomi yang dirasakan PKL dengan tersedianya lokasi perdagangan tetap seperti yang diatur oleh Dinas Pasar Kota Payakumbuh sehingga pedagang malam tidak perlu memikirkan tempat berdagang. Hal ini juga akan terus meningkatkan penjualan yang dialami oleh sebagian besar PKL di sepanjang Jalan Ahmad Yani.
Governance and Resilience: Unpacking Policy Decisions in Mamuju’s Earthquake Aftermath Syam, Abdul Rahman; Putra, Muhammad Aidil; Muslim, Aziz
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 10 No. 1, Juni 2024
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v10i1.28655

Abstract

The study is aimed at knowing government decisions to make post-earthquake recovery in the city of Mamuju, where decisions have become binding policies and have become basic concepts in the restoration practice of the Mamuju city. The method used is researchers is descriptive research using a qualitative approach. The approach to this study is a narrative description because it is directed to illustrate the facts with scientific & academic arguments. The results of the provincial government's policy research in the reconstruction of the city's Mamuju following the earthquake's efforts, such as the allocation of the public budget (APBD), the structural improvements of the office building with bracing and jacketing concepts, provide financial assistance to disaster affected communities, the formation of working groups (POKJA), and finally the reconstruction of the affected areas. Policies adopted by governments have been carefully thought out by stakeholders to accelerate recovery. The government issued swift and precise decisions, as they were pushed by the circumstances and conditions following the earthquake hit the city of Mamuju. The policies issued by the government are well considered. Because the essence of the policy itself is the decisions governments make to simply achieve a common goal.
Strategi dan Implementasi Kebijakan Program Sustainable Development Goals (SDGs) untuk Pengentasan Kemiskinan di Desa Haris, Abd.; Anas, Ali; Nurjaya, Muhammad; Iriawan, Hermanu; Abdullah, Muh. Tang
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 10 No. 1, Juni 2024
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v10i1.32690

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program dalam mengentaskan kemiskinan dalam perspektif ekonomi melalui SDGs Di Kabupaten Bone. Dengan mendeskripsikan pemerataan ekonomi, akses pelayanan yang merata serta memberikan jaminan atas terjadinya bencana yang akan berdampak pada kerugian secara ekonomi masyarakat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan mendeskripsikan program SDGs dalam mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bone Desa Massangkae. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dengan informan kunci dan melakukan dokumentasi. Dengan demikian maka diperoleh hasil penelitian bahwa pemerintah Desa telah melakukan upaya dalam mengetaskan kemiskinan yang terjadi dengan langkah strategis melalui peningkatan pendapatan masayarakat kurang mampu; memberikan jaminan dan kemudahan dalam mengakses pelayanan pada pemerintahan desa; memberikan jaminan dan perlindungan terhadap masyarakat dari berbagai ancaman bencana; dengan beberapa indicator tersbut sehingga pemerintah desa memiliki peranan yang sangat kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam implementasi kebijakan tersebut masih membutuhkan koordinasi lintas stakeholder yang memiliki keterkaitan dan kewenangan karena kemiskinan merupakan masalah secara multidimensi. Sementara itu implikasi penelitian ini kedepan diharapkan agar dilakukan kajian secara lebih komprehensif terutama metode yang digunakan dengan lokasi penelitian yang menjangkau daerah yang lebih besar.
Strategi Kolaboratif Multisektor dalam Mengatasi Perundungan Anak: Studi Kasus Kota Bogor Azani, Fasicha Chariratul; Muhafidin, Didin; Utami, Sawitri Budi
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 10 No. 1, Juni 2024
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v10i1.34012

Abstract

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan Kota Layak Anak adalah perundungan anak. Perundungan anak merupakan isu sosial yang sudah cair di masyarakat, khususnya di Kota Bogor. Isu perundungan anak di Kota Bogor merupakan isu yang kerap terdengar selain tawuran pelajar. Kemudian tingkat pelaporan kasus yang rendah berimplikasi pada sulitnya mengentaskan perundungan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengentaskan perundungan anak, Kota Bogor melibatkan stakeholder lintas sektor dan multilevel sesuai dengan Perda Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 dengan menerbitkan SK Gugus Tugas KLA. Metode yang digunakan dalam upaya ini menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat dan pemberian edukasi, kendati demikian ditemukan usaha menutupi kasus perundungan oleh sekolah serta kurangnya intensitas pertemuan antar stakeholder untuk membahas isu perundungan anak. Kota Bogor telah memiliki komitmen untuk mengentaskan perundungan anak, namun dalam praktiknya diperlukan aturan khusus mengenai perundungan anak di Kota Bogor agar tercipta kesepahaman antar stakeholder dalam memahami konsep perundungan serta dapat mengelaborasi pelaksanaan kolaborasi yang diusahakan agar kolaborasi menjadi efektif.
Assessing the Impact of Administrative and Technological Enhancements on the Kenya Police Service: A Case Study of Machakos County Khaemba, Martin Wanyama
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 10 No. 1, Juni 2024
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v10i1.34489

Abstract

This study examines the influence of performance and technological readiness on the operational effectiveness of police officers in the Kenya Police Service, with a focus on Machakos County. Employing a descriptive survey design and a stratified random sampling of 203 police constables and four station commanders across twelve stations, the research integrates both quantitative and qualitative data to evaluate the intersection of technology adoption and institutional performance. Findings indicate a strong positive correlation between technological preparedness and police performance, emphasizing that enhanced administrative capacity, especially in digital tools and support systems plays a critical role in improving law enforcement effectiveness. However, the study also reveals a significant gap in the implementation of such capacity improvements at the station level, leading to underperformance among frontline officers. These insights highlight the importance of targeted reforms in human resource development, workload management, and technological integration to strengthen the overall governance and service delivery of public security institutions. Situated within a broader discourse on public sector modernization in developing contexts, the study contributes to policy discussions on administrative reform, digital governance, and institutional performance.

Page 1 of 1 | Total Record : 6