cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 24606162     EISSN : 25276476     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
This Journal particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and administrations areas. It covers the administration development, the regional autonomy and bureaucracy, the state apparatus, the decentralisation, the economic and science development, the public management, the governance and its policy, and any social sciences that cover sciences of public health, fiscal politics, and regional planning. JAKPP is going to publish journals twice in two terms: June and December.
Arjuna Subject : -
Articles 142 Documents
 4   5   6   7   8 
STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) MELALUI INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN ENREKANG M, Nur Safitra
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 5 No. 1, Juni 2019
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v5i1.6500

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Enrekang dan Untuk menganalisis Faktor pendukung dan penghambat Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Enrekang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Penentuan informan dilakukan dengan teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Data kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang, dilakukan dengan Program Intensifikasi yaitu Aspek Kelembagaan yakni mempebaiki aspek kelembagaan/pengelolaan pendapatan asli daerah, Aspek ketatalaksanaan yakni peningkatan jumlah wajib pajak,menyesuaikan aspek ketatalaksanaan baik administrasi maupun operasional, serta Aspek Personalianya yakni meningkatkan mutu sumberdaya manusia atau aparatur pengelola pendapatan daerah, Upaya Ekstensifikasi dilakukan dengan Penciptaan sumber-sumber pendapatan baru dan kebijakan di bidang investasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya intensifikasi dan ekstensifikasi merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
Pengaruh Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin Di Desa Omayuwa Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato Trisusanti Lamangida
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 1 Number 2, Desember 2015
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v1i2.1034

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruhprogram bantuan langsung sementara masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin di Desa Omayuwa Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato.Metode yang digunakan pada pelaksanaan penelitian adalah metode kuantitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, angket dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data mengunakan analisis regresi sederhada. Dengan jumlah sampel 80 orang yang diambil dari seluruh populasi yang berjumlah 80 orang.Sebagai kesimpulan dari penelitian ini adalah program bantuan langsung sementara masyarakat berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin di Desa Omayuwa Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato dengan hasil persaman regresi Y= 39.56+0.38, yang selanjutnya dinyatakan signifikan dan linear.
Kemampuan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan Andi Syamsu Alam
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 1 Number 1, July 2015
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v1i1.41

Abstract

Abstrak : Untuk mendukung penyelenggaraan Otonomi daerah, salah satu faktor yang harus mendukung adalah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itulah, daerah dituntut supaya mampu menggali seluruh potensi yang dimilikinya guna mendukung penyelenggaraan otonominya. Sesuai dengan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan masalah tersebut dengan mengajukan 3 (tiga) pertanyaan pokok, yakni: (1) Bagaimana kemampuan sumber daya aparat pengelola sumber pendapatan asli daerah di Propinsi Sulawesi-Selatan? (2) Bagaimana prosedur pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Sulawesi-Selatan? (3) Berapa besar Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Propinsi Sulawesi-Selatan? Lokasi penelitian ini adalah Sulawesi-Selatan (Sul- Sel), dimana wilayah sampel dalam penelitian ini adalah Kabupaten Sidrap, Kabupaten Bone, Kota Makassar dan Kota Palopo. Dasar penelitian adalah survey. Tipe penelitian deskriptif, yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kemampuan Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Propinsi Sulawesi-Selatan. Hasil Penelitian ini menunjukkan sumber daya aparat, prosedur pengelolaan, dan pelaksanaan otonomi daerah belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari target dan realisasi yang dicapai untuk lima tahun terakhir pada empat wilayah sampel, dimana terjadi kesenjangan antara target dan realisasi yang dicapai, atau dengan kata lain bahwa realisasi yang dicapai tidak mencapai target yang ditentukan, begitu pula kontribusinya terhadap APBD masih sangat kecil. Hal ini disebabkan karena adanya beber apa masalah yang dihadapi, seperti kualitas Sumber Daya Aparat yang masih sangat rendah dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang kurang maksimal. Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Otonomi Daerah.Abstract : Local revenue (PAD) is a fundamental factor to support the implementation of regional autonomy. Consequently, the local governments are expected to explore their local resources for supporting the implementation of decentralization. Based on these problems, the study aims to describe, analyze, and interpret the problem by asking three main questions, namely: (1) How is the local revenue management capacity of government officials in the province of South Sulawesi? (2) How are the procedures of local revenue management in the province of South Sulawesi? (3) How many are the contributions local revenue to the regional budget (APBD) to implement regional autonomy in the province of South Sulawesi?. This study was conducted by survey in four regencies in South Sulawesi province, namely Sidrap, Bone, Makassar and Palopo. This study indicates human resources, management procedures, and the implementation of regional autonomy do not worked effectively. It can be seen from the target and the realization which was achieved for the last five years on four those sample areas. There is a huge gap between the target and the realization. In other words, the local government could not achieve the specified targets which were determined beforehand. Moreover, the contribution of local revenue to the regional budget is still very small. This study argues that these problems are caused by the lack capacity of human resources and ineffective regional revenue management.Key words : Local Revenue, autonomy
Kerjasama Publik Dan Swasta Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Makassar Novayanti Sopia Rukmana; Gita Susanti
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 1 Number 2, Desember 2015
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v1i2.1021

Abstract

Kerjasama Pemerintah-Swasta (Public Private Partnership) dipandang penting untuk memenuhi ketersediaan sarana prasarana dan peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat termasuk dalam pengelolaan parkir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penentuan kontrak dalam kemitraan pengelolaan parkir dan pelaksanaan kemitraan pengelolaan parkir antara RSUP dR Wahidin Sudirohusodo dengan PT ISS. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data ditempuh melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Penentuan kontrak dalam kemitraan pengelolaan parkir antara RSUP DR Wahidin Sudirohusodo dengan PT ISS membawa dampak baik dan saling menguntungkan. (2) Pelaksanaan kemitraan dalam pengelolaan parkir antara RSUP dR Wahidin Sudirohusodo dengan PT ISS belum sepenuhnya berjalan secara maksimal.
Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Menuju Makassar Kota Dunia Muchlas M. Tahir; Riskasari Riskasari
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 1 Number 2, Desember 2015
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v1i2.1035

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pedagang Kaki Lima (PKL) dan penanganannya oleh Pemerintah Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar sebagai pusat keramaian yang banyak menarik perhatian para Pedagang Kaki Lima dalam mencari rezeki dengan menjual barang dagangannya karena memudahkan untuk menjumpai konsumen dari pada mereka yang berada pada lokasi berdagang yang tetap seperti pasar tradisional maupun pasar modern. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis dimana penelitian ini dapat digolongkan ke dalam penelitian kualitatif.Penelitian ini difokuskan pada konflik yang terjadi serta langkah penanganan yang dilakukan oleh pemerintah terkait pedagang kaki lima (PKL di Kota Makassar.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah belum mampu menemukan solusi untuk menghasilkan kebijakan pengelolaan Pedagang kaki lima yang bersifat manusiawi dan sekaligus efektif
Karakteristik Budaya Organisasi Dan Hubungannya Dengan Kinerja Organisasi Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Di Indonesia La Mansur
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 1 Number 1, July 2015
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v1i1.45

Abstract

Abstrak : Budaya organisasi yang telah diyakini sebagai sumber kekuatan baru dalam meningkatkan kinerja organisasi, telah menjadi tumpuan pada pengembangan setiap organisasi termasuk pada organisasi publik, dan telah dimulai oleh Andrew Pettigrew (1979) di awal tahun 1980an, dan Peter and Waterman, Jr. (1982), sehingga dalam pengembangan organisasi tidak bisa lagi hanya bertumpu pada perangkat keras organisasi semata, seperti strategi, struktur dan sistem, tanpa memperhatikan budaya organisasi. Penelitian ini dilakukan pada 30 LPMP di seluruh Indonesia sebagai populasi sekaligus sampel (saturation sampling) dan digunakan pendekatan kuantitatif dengan 99 informan yang terpilih dari 129 pejabat IV pada LPMP di seluruh Indonesia. Data penelitian dikumpulkan menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui website http://survei.lamansur.net dan diuji dengan uji korelasi Kendall’s tau_b dengan bantuan SPSS for windows versi 19. Temuan penelitian menunjukkan bahwa karakteristik budaya organisasi berhubungan positif sangat kuat dan signifikan dengan kinerja organisasi (????  = 0,728 & α =0,000). Hasil uji secara terpisah, diketahui bahwa agresivitas dan orientasi pada Tim sangat kuat dan signifikan hubungannya dengan kinerja organisasi, sedangkan perhatian pada hal – hal rinci, inovasi dan keberanian mengambil resiko, dan orientasi pada hasil dalam kategori kuat, dan orientasi pada orang dalam kategori positif sedang. Sedangkan stabilitas berhubungan positif tapi lemah dan hanya signifikan pada level 0,1.Kata kunci : Budaya, Organisasi, Kinerja, Karakteristik, LPMPAbstract : Organizational culture has been believed as the new source to improve the performance of the organization. It becomes the foundation of the organization development including public organization which was initiated by Andrew Pettigrew (1979) in 1980 and Peter and Waterman, Jr.(1982). As result, most scholars articulate that developing organization no longer merely rely on hardware organization such as strategy, structure and systems without considering the organizational culture. This research was conducted at 30 LPMP throughout Indonesia as well as the sample population (saturation sampling) and used a quantitative approach with 99 informants selected from 129 officers in LPMP IV throughout Indonesia. The research data were collected using questionnaires distributed through the website http://survei.lamansur.net and tested with Kendall's correlation test tau_bwith the help of SPSS for windows version 19. The study findings suggest that the characteristics of organizational culture is strongly positively associated with organizational performance and significant (λ =0.728 and α=0.000. The result of divided test shows that aggressiveness and orientation on team are very strong and their relationship with performance organization is positively significant. On the other hand, attention to the detailed things, innovation and courage to take risks, and orientation on the results in the strong category, and orientation for internal officials are in medium positive category. Additionally, the stability has positive relationship but in weak level with only significant at 0.1 level.Key words : Culture, Organization, Performance, Characteristics, LPMP
Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Kota Makassar Muhammad Irvan Nur Iva
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 1 Number 2, Desember 2015
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v1i2.1023

Abstract

Implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan melalui Badan PenyelenggaraJaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan adalah  kebijakan  yang  bertujuan  memberikan jaminan  kesehatan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Makassar.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional tersebut. Proses analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional merupakan kebijakan dalam bidang kesehatan yang tepat sasaran bagi masyarakat. (2)  Implementasi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional  melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. 
Prinsip-prinsip Dasar Rasionalisasi Birokrasi Max Weber Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Abdul Kadir
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 1 Number 1, July 2015
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v1i1.17

Abstract

Abstrak : Penelitian ini Berjudul Prinsip-Prinsip Dasar Rasionalisasi Birokrasi Max Weber Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menginterpretasikan penerapan karakteristik birokrasi Max Weber yang idealnya dapat menjadi sarana kontrol imperatif atas tindakan pejabat organisasi perangkat daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan perspektif sistem rasional. Strategi penelitian  kualitatif yang digunakan adalah etnografi. Fenomena birokrasi dieksplorasi secara natural dalam dunia kerja para birokrat, kemudian membangun interpretasi berdasarkan metodologi Verstehen Max Weber melalui prosedur idiografik untuk membentuk idiographic knowledge. Data dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip dasar birokrasi Max Weber yang mencakup standardisasi dan formalisasi, pembagian kerja dan spesialisasi, hirarki otoritas, profesionalitas, dan dokumentasi tertulis pada organisasi perangkat daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara kurang sesuai dengan tipe ideal Max Weber sehingga tidak dapat menjadi sarana kontrol imperatif atas tindakan  pejabat organisasi tersebut. Karakteristik birokrasi Max Weber yang kurang sesuai penerapannya pada organisasi perangkat daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara mengakibatkan tindakan-tindakan pejabat kurang terkontrol. Hal tersebut ditandai dengan: pejabat memasukkan tatanan personal ke  dalam  perintah dan kepatuhan; tindakan-tindakan pejabat kurang berfokus pada  pencapaian efisiensi organisasi; anggota organisasi tidak terhubung dalam suatu struktur kontrol atasan-bawahan yang piramidal sehingga tidak terjadi kejelasan arah perintah dan kohesi serta kontinuitas pekerjaan di dalam organisasi; pelaksanaan kontrol tidak berbasis pengetahuan teknis; dan tidak terjadi kontinuitas operasional serta keamanan pejabat organisasi perangkat daerah.Kata kunci : Birokrasi Max Weber, Kontrol imperatifAbstract : This research entitled Fundamental Principles of Max Weber’s Rational Bureaucracy in Kendari City, South- East Sulawesi Province. The purpose of study is to explain and interpret the characteristics of Max Weber’s bureaucracy that canastas an imperative control for officials ‘actions of Kendari City, South-East Sulawesi Province. This study utilizes a rational system perspective and applies qualitative research strategy with ethnography. The phenomenon of bureaucracy was explored naturally in the bureaucratic system, and then develops an interpretation based on Max Weber’s Verstehen methodology through ideography procedure to form the idiographic knowledge. Data was collected through interview, observation and documentation. The data was analyzed by an interactive model. The study found that the bureaucracy of Kendari City did not effectively employ the Max Weber’s characteristics of bureaucracy-which covers standardization and formalization, division of labor and specialization, hierarchy of authority, professionalization, and written documentation–that make uncontrolled actions of officials. The characteristics of uncontrolled actions are the officials fulfilled by personal consideration; less focus at highest administration efficiency attainment; organizational member do not interconnected in a superordinat-subordinate structure of control so that so that cause the ill defined command direction,  no  cohesion and work continuity in organization; exercising  control not base on  the technical knowledge; and there is sustainable operational procedure and job security in organization.Key words : Max Weber’s bureaucracy; Imperatives control.
Model Jaringan Kebijakan Publik (Perumusan Kebijakan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang Di Kabupaten Bulukumba) Andi Rahmat Hidayat; Alwi Alwi; Gita Susanti
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 1 Number 2, Desember 2015
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v1i2.1037

Abstract

Perumusan kebijakan dengan pendekatan jaringan penting dalam menyelesaikan problem sosial yang bersifat kompleks dan merancang kebijakan berbasis pemberdayaan sehingga melalui tim perumus kebijakan masyarakat adat ammatoa kajang sebagai wadah jaringan, pihak yang berkepentingan dapat mengakses proses perumusan kebijakan tersebut untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis proses jaringan perumusan kebijakan masyarakat adat ammatoa kajang di Kabupaten Bulukumba. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Pengumpulan data ditempuh melalui  pengamatan, wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) aktor pada tim perumus kebijakan terutama pemerintah daerah dan LSM memiliki posisi yang seimbang. (2) fungsi jaringan kebijakan belum berjalan dengan semestinya. (3) struktur jaringan bersifat konsultatif, namun overlapping membership tidak membawa dampak positif pada efektifitas jaringan. (4) pelembagaan pada jaringan kebijakan berjalan dengan baik. (5) pola interaksi atau kebiasaan yang mengatur pertukaran sumber daya bersifat konsultatif. (6) distribusi kekuasaan terjadi cukup signifikan ditandai adanya kegiatan riset partisipatif yang dilakukan oleh LSM. (7) strategi riset menjadi kunci LSM mampu merubah perspektif pemerintah daerah dalam menetapkan luas wilayah dan hutan adat. Terdapat kelemahan  pada jaringan perumusan kebijakan masyarakat adat ammatoa kajang dimana pemerintah daerah mendominasi jumlah aktor pada tim perumus. Meskipun demikian, LSM nampak berhasil menjembatani kepentingan masyarakat adat namun penempatan Labbiriyah (Camat Kajang) sebagai satu-satunya pemangku adat pada tim perumus kurang tepat karena Labbiriyah cenderung merepresentasikan kepentingan pemerintah daerah dari pada kepentingan masyarakat adat pada proses perumusan kebijakan
Dampak Pembentukan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Publik Alam Tauhid Syukur
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 1 Number 1, July 2015
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v1i1.47

Abstract

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pencapaian tujuan desentralisasi dan dampak Pembentukan DOB Kabupaten Mamasa. Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif dengan paradigma kualitatif  dan jenis penelitian studi kasus dengan tingkat analisis deskriptif-komparatif-explanatory. Data dikumpulkan melalui dokumentasi (telaah dokumen). Teknik analisis data terdiri atas tiga kegiatan pokok, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan: perbandingan kesejahteraan rakyat yang terdiri atas: perekonomian daerah (pertumbuhan PDRB non-migas, PDRB per Kapita, dan angka kemiskinan) lebih baik Kabupaten Mamasa, sedangkan rasio PDRB Kab. Terhadap PDRB Provinsi lebih baik Kabupaten Polman. Keuangan Pemerintah Daerah (ketergantungan fiskal, kapasitas penciptaan pendapatan (PAD), dan kontribusi sektor pemerintah lebih baik Kabupaten Polman, sedangkan proporsi belanja modal lebih baik Kabupaten Mamasa. IPM (lama hidup (AHH), tingkat pengetahuan (AMH) dan (RLS), dan standar hidup layak) lebih baik Kabupaten Mamasa. Berdasarkan perbandingan kualitas pelayanan publik yang terdiri atas: pendidikan, kesehatan dan infrastruktur jalan (rasio siswa per sekolah (SD+SLTP dan SLTA), rasio siswa per guru, ketersediaan fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan lebih baik Kabupaten Mamasa, sedangkan kualitas infrastruktur jalan lebih baik Kabupaten Polman. Kinerja aparatur pemerintah daerah (rasio pegawai terhadap penduduk dan persentase aparatur pendidik lebih baik Kabupaten Mamasa, sedangkan kualitas pendidikan aparatur (S1) dan persentase aparatur paramedis lebih baik Kabupaten Polman. Kata kunci : Dampak Pembentukan Kabupaten Mamasa, Kesejahteraan Rakyat, Pelayanan PublikAbstract : This study aims to identify and analyze the achievement of decentralization in terms of the establishment of Mamasa Regency as a new autonomy area (DOB). This research is a case study and employs deductive approach with qualitative paradigm with descriptive-comparative analysis of the level-explanatory. Data were collected through documentation (document analysis). Data analysis technique consists of three main activities, namely: data reduction, data presentation and conclusion and verification. The results showed that Mamasa Regency has a good performance in terms of comparison of welfare of the people which determined by the regional economy development (non-oil GDP growth, GDP per capita, and number of poverty). In addition, Polman Regency has better achievement in terms of ratio between districts’ GDP and provincial’s GDP. Moreover, regarding public budgeting which determined by fiscal dependency, income generation capacity (PAD), and the contribution of the government sector, Polman Regency has a good performance compare to Mamasa Regency. However, Mamasa Regency has a better proportion of capital spending compare to Polman Regency. Additionally, Mamasa Regency has a higher level of the Human Development Index (HPI)–determined by life expectancy, literacy rate, and decent living standards. Lastly, this study analyzes the comparison of the quality of public services which focusing on education, health and road infrastructure sectors between Mamasa Regency and Polman Regency. Education services are examined by ratio of students per school (elementary school, junior and senior), ratio of students per teacher. Health services are explored by the availability of health facilities, availability of health workers. The study found that Mamasa Regency has good performance in education and health services and performance of local government officials (the ratio of employees to the population and the percentage of educator’s better apparatus. However, Polman Regency has a better quality road infrastructure, the quality of education apparatus (based on educational background with minimum bachelor level) and the percentage of paramedical personnel. Key words : Impact Formation of Mamasa, Social Welfare, Public Services

Page 6 of 15 | Total Record : 142

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 11 No. 3, November 2025 Volume 11 No. 2, Juli 2025 Volume 11 No. 1, Maret 2025 Volume 10 No. 2, Desember 2024 Volume 10 No. 1, Juni 2024 Volume 9 No. 2, Desember 2023 Volume 9 No. 1, Juni 2023 Volume 8 No. 2, Desember 2022 Volume 8 No. 1, Juni 2022 Volume 7 No. 2, Desember 2021 Volume 7 No. 1, Juni 2021 Volume 6 No. 2, Desember 2020 Volume 6 No. 1, Juni 2020 Volume 5 No. 2, Desember 2019 Volume 5 No. 1, Juni 2019 Volume 4 No. 2, Desember 2018 Volume 4 No. 1, Juni 2018 Volume 3 Number 1, June 2017 Volume 2 Number 2, December 2016 Volume 2 Number 1, June 2016 Volume 1 Number 2, Desember 2015 Volume 1 Number 2, Desember 2015 Volume 1 Number 1, July 2015 Volume 1 Number 1, July 2015 More Issue