cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 24606162     EISSN : 25276476     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
This Journal particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and administrations areas. It covers the administration development, the regional autonomy and bureaucracy, the state apparatus, the decentralisation, the economic and science development, the public management, the governance and its policy, and any social sciences that cover sciences of public health, fiscal politics, and regional planning. JAKPP is going to publish journals twice in two terms: June and December.
Arjuna Subject : -
Articles 146 Documents
 2   3   4   5   6 
Pengaruh Budaya Organisasi, Motivasi Dan Kepuasan Terhadap Kinerja Melalui Komitmen Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah Dan Diklat Kabupaten Buru Selatan Samson Laurens
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 2 Number 2, December 2016
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v2i2.2528

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi, motivasi dan kepuasan kerja melalui komitmen terhadap kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Buru Selatan. Penelitian ini bersifat eksplanatori yang dilakukan selama dua bulan yakni bulan Maret sampai dengan Mei 2016.  Populasi sebanyak 135 orang. Teknik pengambilan sampel teknik acak berstrata secara proporsional (stratified random sampling). Penentuan jumlah sampel didasarkan pada tabel sampel yang dikembangkan oleh Issac dan Michael, dimana apabila populasi sebanyak 135 orang, maka pada taraf kepercayaan 95 %, jumlah sampel sebesar 113 orang. Analisis data yang digunakan adalah analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi, motivasi dan  kepuasan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung melalui  komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja pegawai Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Buru Selatan.             Kata kunci: budaya organisasi, motivasi, kepuasan kerja, komitmen dan kinerja AbstractThis study aims to analyze the influence of organizational culture, motivation and job satisfaction through a commitment to the performance of employees at the Regional Personnel Board and Training of South Buru Regency. This explanatory study was conducted for two months ie March to May 2016. Population of 135 people. Technique of stratified random sampling technique sampling. Determination of the number of samples is based on the sample tables developed by Issac and Michael, where if the population of 135 people, then at 95% confidence level, the sample size of 113 people. Data analysis used is path analysis. The results showed that organizational culture variable, motivation and job satisfaction either directly or indirectly through organizational commitment have an effect on signifikan to performance variable of employee of Regional Personnel Board and Training of South Buru Regency. Keywords: Organizational culture, motivation, job satisfaction, commitment and      performance 
Supeltas Dan Pelican Crossing: Ragam Inovasi Pelayanan Publik di Kota Surakarta Asal Wahyuni Erlin Mulyadi
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 2 Number 1, June 2016
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v2i1.1518

Abstract

Permasalahan besar dalam bidang transportasi di suatu kota meliputi antara lain kemacetan, tingginya angkakecelakaan lalulintas, dan semakin tidak amannya akses bagi pejalan kaki. Di beberapa kota di Indonesiaterutama yang memiliki tingkat kemacetan lalulintas yang tinggi seperti Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, danSurakarta banyak dijumpai “pengatur lalulintas” yang sering disebut “polisi cepek” dan sekarang dikenaldengan nama Supeltas (sukarelawan pengatur lalulintas). Mereka disebut Supeltas karena mengatur aruslalulintas yang ramai secara sukarela dan dengan imbalan sukarela dari para pengendara. Walaupun masihbanyak ditemui Supeltas yang tidak menggunakan atribut khusus, tetapi juga banyak dijumpai mereka yangmenggunakan seragam khusus yang berlambangkan kepolisian. Keberadaan mereka mau tidak mau dapatdiakui telah turut membantu mengatasi permasalahan besar diatas. Demikian pula dengan upaya pemerintahdaerah dalam meningkatkan pelayanan transportasi bagi pejalan kaki dengan penyediaan pelican crossing.Tulisan ini akan memaparkan tentang Supeltas dan pelican crossing sebagai ragam inovasi pelayananpublik di Kota Surakarta. Abstract Traffic jam, high number of traffic accidents, and increasingly insecure access for pedestrians are amongthe big issues in the field of transportation. In some cities in Indonesia especially those with high levelsof traffic jam such as Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, and Surakarta, we can find an interesting phenomenonin which people voluntarily act as a “traffic control” (this person is often called “polisi cepek” andeven now has a more formal term, i.e “Supeltas” or volunteer for traffic control). They hold the name ofSupeltas since they voluntary assist vehicle riders despite in fact they also receive money given by the theriders. Interestingly, most of them wear a special vest with a police attribut. Their work therefore is inevitablyrecognized has helped the traffic problems. At the same time, to improve transportation services forpedestrians, government provide a pelican crossing. This paper will describe about Supeltas and pelican crossing as a public service innovation in Surakarta City.
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Urusan Kelautan dan Perikanan (Content Analysis Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Perpu Nomor 2 Tahun 2014) Bachtiar Bachtiar; Amril Hans
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 2 Number 2, December 2016
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v2i2.2681

Abstract

Terbitnya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menimbulkan pro kontra dikalangan politisi maupun birokrasi. Dengan adanya undang-undang tersebut memangkas beberapa kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota khususnya urusan kelautan dan perikanan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek-aspek kebijakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota terkait urusan kelautan dan perikanan dan penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan metode analysis content didalam kajian administrasi publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan terbitnya undang-undang terbaru tentang pemerintahan daerah akan mempengaruhi struktur organisasi perangkat daerah kabupaten/kota. Berdasarkan analisis isi kewenangan untuk urusan kelautan dan perikanan dialihkan ke tingkat diatasnya sehingga pendirian dinas Kelautan dan Perikanan di tingkat Pemerinntah Kabupaten/Kota tidak relevan lagi. 
Desentralisasi Kewenangan Pelayanan Publik pada Kecamatan di Kabupaten Pangkep Mohamad Thahir Haning; La Tamba; Muhammad Yunus; Nurdin Nara
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 2 Number 1, June 2016
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v2i1.1523

Abstract

Permasalahan yang krusial dalam desentralisasi pemerintah adalah tarik menarik kepentingan antara dinas-dinas dengan kecamatan. Dalam konteks pelayanan publik, bahwa desentralisasi kewenangan dari dinasdan lembaga teknis lainnya ke kecamatan sudah saatnya dilakukan demi peningkatan pelayanan kepadamasyarakat. Kenyataannya implementasi dari Peraturan Pemerintah bahwa kecamatan merupakan SatuanKerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, belum berjalandengan maksimal. Penelitian ini bertujuan: 1) menganalisis kewenangan distributif pemerintah kecamatan;2) menganalisis desain struktur organisasi pemerintahan kecamatan sesuai dengan kewenanganyang diberikan dalam menunjang pelaksanaan pelayanan publik; 3) menganalisis kompetensi SDM yangdibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik di tingkat kecamatan. Penelitian ini merupakanpenelitian kualitatif dengan menggunakan teknik “triangulasi” dalam pengumpulan data. Unit analisis iniadalah organisasi pemerintah kecamatan di Kabupaten Pangkep. Penelitian ini mengindikasikan bahwadesain struktur organisasi pemerintah kecamatan di Pangkep belum memiliki keterkaitan dengan visi, tugaspokok dan fungsi yang dimiliki pemerintah daerah, desain strukturnya masih berpedoman sepenuhnya padaPP No. 41 Tahun 2007.                                                AbstractThe crucial problems in the government’s decentralization are conflict of interest between departments/offices and district. In the context of public service, decentralization authority from the department/officeand other technical institutions to the district it’s time to do in order to improve services to the community.In fact, the implementation of Government Regulation (PP) that stated if districts are regional work units(SKPD) which carry out the regional administration, has not gone up. This study aimed to: 1) analyze thedistributive authority of the district governments; 2) analyze the design of the organizational structure ofthe government district in accordance with the authority granted to support the delivery of public services;3) analyze the competence of human resources needed in the implementation of public service duties at thedistrict level. This study is a qualitative study using the technique of “triangulation” in the data collection.The unit of analysis is a government organization of districts in Pangkep. The analysis showed that from44 authorities at the district level there were 23 of authorities are still considered to be implemented by therelevant SKPD. Design of the organizational structure of the district governments of Pangkep Regency hasnot own relationship with the vision, the duties and functions of existing local government and its structurestill guided by PP No.41 tahun 
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MININAL UNTUK PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK DI DAERAH Umar, Zulkarnain
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 3 Number 1, June 2017
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v3i1.4068

Abstract

Kajian ini mengangkat tentang implementasi kebijakan Pemerintah daerah otonomi terhadap standar pelayanan minimal (SPM), karena dalam menyelenggarakan system otonomi daerah adalah merupakan kewenangannya terhadap daerah otonomi, kecuali urusan pemerintahan yang di atur dengan Undang-Undang hal ini ditentukan oleh urusan pemerintah. Dalam menyelenggarakan u   rusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan otonomi sesuai isi pasal 10 ayat (3) UU No. 32/2004, urusan pemerintahan yang tidak menjadi urusan pemerintahan daerah adalah : (1) politik luar negeri, (2) pertahanan, (3) keamanan, (4) yustisi,(5) moneter dan fiskal nasional, dan (6) agama. Ini berarti bidang-bidang lain diluar 6 bidang diatas menjadi urusan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi luas dan nyata. Dalam rangka untuk merealisasi otonomi daerah yang luas dan nyata pemerintahan daerah yang tanggap, mampu dan mempunyai kinerja terhadap system standar pelayanan minimal dalam pelayanan kepada publik.
Efektivitas Desain Organisasi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan Dalam Tinjauan Pengelolaan Elemen Strategi Tehubijuluw Zacharias
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 2 Number 2, December 2016
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v2i2.2529

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas desain organisasi pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam tinjauan pengelolaan elemen strategi. Penelitian ini didesain dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma positivism, yang didasarkan pada sistem logika deduktif (hypothetic-deductive method). Tipe penelitian adalah studi kasus.  Waktu pelaksanaan penelitian selama 4 (empat) bulan yakni bulan Januari sampai dengan April Tahun 2016.  Key informan dalam penelitian ini adalah pimpinan dan masing-masing 3 (tiga) orang pegawai dari 4 (empat) dinas (yaitu Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan dan Olahraga ; Dinas Pertanian dan Peternakan; Dinas Kehutanan dan  Perkebunan),  2 (dua)  badan/instansi teknis  (yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah), dan 1  (satu) Kantor Kecamatan yaitu Kantor Kecamatan Leksula, serta Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab kurang efektifnya desain organisasi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dalam tinjauan strategi disebabkan karena kurangnya keterlibatan anggota organisasi dalam penyusunan strategi, visi, misi dan tujuan organisasi. Kata Kunci : efektivitas, desain organisasi, strategi organisasi. AbstractThis study aims to analyze the effectiveness of the design of the South Buru District government organization in a review of the management of strategic elements. This research is designed by using qualitative approach with positivism paradigm, which is based on deductive logic system (hypothetic-deductive method). The research type is case study. The research implementation period is 4 (four) months ie from January to April of 2016. Key informant in this research is leadership and each 3 (three) employees from 4 (four) offices (ie Health Department, Education and Sport Department, Agriculture and Livestock Department, Forestry and Estate Crops Department), 2 (two) technical agencies (ie Regional Development Planning Board and Regional Personnel Board), and 1 Sub-district Office, Leksula Sub-district Office, and Assistant 1 in the District Government of South Buru District. The results show that the causes of the ineffectiveness of the designof the organization of the Government of South Buru Regency in the strategic review is due to the lack of involvement of organizational members in the preparation of strategy, vision, mission and organizational goals. Keyword: effectiveness, organizational design, organizational strategy.
Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Hasniati Hasniati
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 2 Number 1, June 2016
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v2i1.1519

Abstract

Dana desa ini merupakan kebijakan yang relatif baru sehingga dalam pengelolaannya masih banyak ditemuikelemahan-kelemahan terkait dengan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuahmodel akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dapat dijadikan sebagai rujukan oleh Pemerintah Desaagar penggunaan dana desa bisa dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaandan pelaporan kegiatan telah memenuhi prinsip akuntabilitas. Model yang dikembangkan berdasarkanhasil penelitian ini diberi nama Model Akuntabilitas Proses. Akuntabilitas proses dalam pengelolaan danadesa adalah kesediaan dari para pengelola dana desa untuk menerima tanggung jawab atas apa yang ditugaskankepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkanmasyarakat.AbstractThe village fund is a relatively new policy in Indonesia which may faces some challenges in implementationprocess, particularly accountability issues. This research aims to develop an accountability modelof village fund management that can be referenced by the village government in utilizing village funds tobe more accountable to all stakeholders. The results showed that the village fund management, includingplanning, implementation, and reporting of activities in compliance with the principle of accountability.The model was developed based on the results of this study are named Model Accountability Process. Accountabilityprocess in the management of village fund is the willingness of the village fund managers toaccept responsibility for what was assigned to him in an efficient, effective, equitable, and implemented ina transparent manner with community participation 
PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DESA TANGGUH BENCANA DI KABUPATEN GARUT (STUDI KASUS DI DESA PASAWAHAN KECAMATAN TAROGONG KALER) Buchari, Ahmad; Santoso, Meilanny Budiarti; Marlina, Nina
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 3 Number 1, June 2017
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v3i1.4729

Abstract

AbstrakDalam rangka mewujudkan desa tangguh bencana yang memiliki kapabilitas dalam manajemen bencana, diperlukan pengembangan kapasitas kelembagaan yang memadai. Kabupaten Garut sebagai salah satu “minimarket” bencana di Indonesia harus mampu membangun kapasitas kelembagaan Desa Tangguh Bencana agar masyarakat ditingkat desa mampu melakukan manajemen bencana dalam menghadapi potensi bencana serta mampu untuk meminimalisasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh bencana. Peningkatan kapasitas desa tangguh bencana mengandung pemahaman tentang berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan destana dalam mengelola bencana dari tahapan pra-tanggap darurat hingga tindakan pasca bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis pengembangan kapasitas kelembagaan Desa Tangguh Bencana di Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut serta faktor pendorong dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus penelitian yakni pengembangan kapasitas kelembagaan desa tangguh bencana di Desa Pasawahan Kecamatan Tarorong Kaler Kabupaten Garut. Hasil penelitian ini adalah pengembangan kapasitas kelembagaan Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut belum maksimal berdasarkan hambatannya yakni belum adanya kegiatan peningkatan pemberdayaan masyarakat lokal seperti pendidikan dan pelatihan kebencanaan, minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membangun kapasitas diri dalam menghadapi bencana serta belum adanya sarana pendukung.Adapun saran dari penelitian ini sebaiknya pemerintah daerah Kabupaten Garut memberikan dukungan yang lebih kepada desa Pasawahan baik dalam segi manajemen dan sarana guna mempercepat terciptanya desa Pasawahan yang dijadikan salah satu Desa Tangguh Bencana. Kemudian juga pihak desa harus mampu membangun kesadaran masyarakat terhadap   
Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik Mohammad Thahir Haning
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 4 No. 1, Juni 2018
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v4i1.5902

Abstract

This article aimed to describe the model of bureaucratic reform that has been done, both in Indonesia, and other countries in the world. This is important to provide a comprehensive understanding of the importance of bureaucratic reform form the Public Administration perspective. The research method used in this paper was literature review obtained from various sources related to bureaucracy reform. The results of this literature review illustrates that the reform of bureaucracy ever done in some countries commonly when related to two dimensions of organizational Human Resources (HR) dimensions. Organizational dimension is related to structure, organizational culture, organizational technology, law and regulation. The HR dimension of the apparatus includes knowledge, skills, attitudes, behaviors, mindset, discipline, integrity, performance. Bureaucracy reforms conducted in various countries such as in the United States during the reign of President Bill Clinton known as reinventing government which asserts that to improve the administration of government, it is necessary to transform the values of entrepreneurship into the administration. In Europe, it is known as Neo-Weberian State (NWS) which essentially strengthens the State's role in bureaucratic service with the principle of prioritizing citizenstate relations to fulfill citizen's basic rights. Similarly, reforms are undertaken in African Commonwealth countries that emphasize the importance of bringing about transparent and accountable governments. In Indonesia, bureaucratic reform has been conducted since 1998 with aiming of producing a clean bureaucracy from corruption, collusion and nepotism (CCN). The embodiment of those objectives is stipulated through Regulation of the Minister of Administrative and Bureaucracy Reform Number 11 year 2015 regarding the road map of bureaucratic reform from 2015 to 2019. However, the implementation of these regulations has not succeeded yet in creating a professional, clean and accountable bureaucracy, and performs well.
Peran Pemerintah Daerah Dalam Program Persaudaraan Peduli Kasih di Kabupaten Mamasa Surahmat Musa; Nurlinah Nurlinah; Jayadi Nas
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 4 No. 1, Juni 2018
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v4i1.5903

Abstract

This study aims to analyze the Role of Local Government in the Implementation of the Brotherhood of Love Concern Program in Mamasa District and analyze the level of community welfare after implementation. The research method used is a qualitative research method with a descriptive research type. Data collection techniques are carried out through interviews, observation, and literature studies. The results of the study indicate that the Role of Regional Governments in the Implementation of the Brotherhood of Charity Care Program in Mamasa District is adequate in terms of Communication between SKPD and Community Groups. However, there are a number of things that must be further enhanced and considered in the management of poverty, namely more professional Human Resources. The level of welfare of the community after the implementation of the brotherly care program in Mamasa Regency is that the community is increasingly empowered, open employment, and has a significant impact by reducing the burden on poor families. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Persaudaraan Peduli Kasih di Kabupaten Mamasa serta menganalisis tingkat kesejahteraan masyarakat pasca pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Persaudaraan Peduli Kasih di Kabupaten Mamasa sudah memadai dalam hal Komunikasi antara SKPD dan Kelompok Masyarakat. Namun, ada beberapa hal yang mesti lebih ditingkatkan dan diperhatikan dalam mangatasi kemiskinan, yakni Sumber Daya Manusia yang lebih professional. Adapun tingkat kesejahteraan masyarakat pasca pelaksanaan program persaudaraan peduli kasih di Kabupaten Mamasa adalah masyarakat semakin berdaya, lapangan kerja terbuka, dan memberikan dampak yang signifikan dengan mengurangi beban bagi keluarga tidak mampu.

Page 4 of 15 | Total Record : 146

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 11 No. 3, November 2025 Volume 11 No. 2, Juli 2025 Volume 11 No. 1, Maret 2025 Volume 10 No. 2, Desember 2024 Volume 10 No. 1, Juni 2024 Volume 9 No. 2, Desember 2023 Volume 9 No. 1, Juni 2023 Volume 8 No. 2, Desember 2022 Volume 8 No. 1, Juni 2022 Volume 7 No. 2, Desember 2021 Volume 7 No. 1, Juni 2021 Volume 6 No. 2, Desember 2020 Volume 6 No. 1, Juni 2020 Volume 5 No. 2, Desember 2019 Volume 5 No. 1, Juni 2019 Volume 4 No. 2, Desember 2018 Volume 4 No. 1, Juni 2018 Volume 3 Number 1, June 2017 Volume 2 Number 2, December 2016 Volume 2 Number 1, June 2016 Volume 1 Number 2, Desember 2015 Volume 1 Number 2, Desember 2015 Volume 1 Number 1, July 2015 Volume 1 Number 1, July 2015 More Issue