cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik
Published by Universitas Hasanuddin
ISSN : 24606162     EISSN : 25276476     DOI : -
Core Subject : Social,
Environmental Science
This Journal particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and administrations areas. It covers the administration development, the regional autonomy and bureaucracy, the state apparatus, the decentralisation, the economic and science development, the public management, the governance and its policy, and any social sciences that cover sciences of public health, fiscal politics, and regional planning. JAKPP is going to publish journals twice in two terms: June and December.
Arjuna Subject : -
Articles 142 Documents
 5   6   7   8   9 
ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN DI ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS KABUPATEN MERANGIN) Epriadi, Dedi Epriadi; Lodan, Karol Teovani; Putra, Bobby Mandala
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 5 No. 1, Juni 2019
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v5i1.7810

Abstract

Penelitian ini dilakukan oleh beberapa masalah diantaranya : bagaimana seorang pimpinan kurang bisa memotivasi para pegawai untuk menjadikan suatu pekerjaan bagian dari dirinya tanpa harus diperintah, dalam pengambilan keputusan tidak terlaksana dengan semestinya, kurang merata nya dalam pemberian tugas yang berdasarkan tupoksi yang telah ditetapkan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 17 Orang yang bekerja pada Bagian Setda Kabupaten Merangin, menggunakan teknik Survey dengan deskriptif bertujuan mengetahui Analisis Gaya Kepemimpinan di Organisasi Pemerintah Daerah. Kepimimpian Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin masih belum optimal dalam meningkatkan kinerja pegawai. Hal ini tampak dari berbagai permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan kepemimpinan yang meliputi: campur tangan pimpinan dalam pekerjaan, perhatian pimpinan dalam memberikan masukan untuk penyelesaian tugas, pujian dan kritik pimpinan atas kinerja bawahan dan mendengarkan setiap pendapat dan saran yang diberikan bawahan. Hambatan yang dihadapi oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin dalam kepemimpinan meliputi: kurangnya kesadaran dan disiplin kerja pegawai dan kurangnya kemampuan pimpinan dalam manajemen sumber daya manusia. Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin telah dilakukan berbagai upaya, diantaranya adalah: meningkatkan intensitas pembinaan pegawai dan meningkatkan kemampuan manajerial sumber daya manusia dari pimpinan.
Analisis Peran Kepemimpinan Camat Di Kantor Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo Muh. Firyal Akbar
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 1 Number 2, Desember 2015
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v1i2.1024

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perang seorang Camat dalam memimpin para pegawai di Kantor Camat Kecamatan Bongomeme, adapun metode penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa camat telah menunjukkan peran dalam meningkatkan kinerja pegawai melalui peran interpersonal, peran informasional, peran pengambil keputusan dan peran pengawasan. Peran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 1) peran interpersonal ditunjukkan dengan kemampuan camat menjadi figur teladan menjadi penghubung antar pegawai, serta kemampuan camat dalam membina pegawai untuk memiliki kinerja yang baik, 2) tupoksi yang harus dilaksanakan serta kemampuan camat dalam melibatkan semua pegawai dalam proses analisis inforamasi untuk perbaikan kinerja pegawai, 3) peran pengambil keputusanditunjukkan dengan kemampuan camat melibatkan pegawai dalam pengambilan keputusan terkait perbaikan kinerja pegawai, konsistensi camat dalam melaksanakan hasil pengambilan keputusan untuk memperbaiki kinerja pegawai, serta adanya proses analisis untuk meningkatkan kinerja pegawai, dan 4) peran pengawasan ditunjukkan camat dalam menyelesaikan mekanime pengawasan, melakukan pengawasan selama berlangsung proses pekerjaan serta melakukan umpan balik terhadap hasil pengawasan untuk perbaikan kinerja pegawai.
Red Tape Dan Perilaku Masyarakat Dalam Pelayanan Izin Usaha Perdagangan Di Kota Makassar Lukman Lukman
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 1 Number 1, July 2015
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v1i1.44

Abstract

Abstrak : Red tape sebagai patologi telah lama menjadi fokus kajian pakar birokrasi. Pada penelitian sebelumnya red tape diasumsikan sebagai bagian di tingkat personal sebagaimana teori klasik Merton (1940) mengenai perubahan tujuan. Lebih lanjut Waldo (1946) mengurai bahwa seseorang yang melakukan red tape akan menjadi sistem yang berlaku ke yang lain. Osborne dan Gaebler (1992) mengurainya sebagai orang-orang yang berkinerja baik namun terperangkap dalam sistem yang buruk. Bozeman dan Feneey (2011) red tape seringkali dipergunakan sebagai sinonim dari istilah prosedur, peraturan dan regulasi, manakala ketiganya berjalan menyimpang dan menjadi berlebih-lebihan, maka pada saat itulah red tape ada dan berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bentuk-bentuk red tape, menjelaskan perilaku masyarakat wirausaha menghindari red tape, dan merumuskan model untuk mengurangi red tape dalam proses pelayanan penerbitan SIUP. Lokasi penelitian adalah Kota Makassar. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif-eksplanatif, dengan metode case study. Informannya adalah masyarakat wirausaha yang telah memperoleh SIUP pada tahun 2011. Data diperoleh melalui wawancara mendalam. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan . Hasil penelitian  menunjukkan bahwa terdapat lima jenis bentuk red tape  yang dijumpai dalam penerbitan SIUP, meliputi: persyaratan yang banyak, kurang relevan dan ketat; struktur dan hierarki yang panjang, ketat dan berlebihan; prosedur atau tahapan yang rigid atau rinci, kompleks, panjang dan ketaatan secara berlebihan, serta berbelit-belit; waktu yang lebih lama dari ketentuan, biaya yang lebih tinggi dari standar yang telah ditetapkan; dan sikap dan perilaku petugas yang suka menunda dan acuh tak acuh, mendahulukan keluarga, sahabat dan kroni- kroninya, mengharapkan imbalan, kurang menghargai masyarakat yang dilayani. Adapun perilaku masyarakat wirausaha menghindari red tape adalah dengan cara menelikung (short cut behavior) dan menyuap (bribery behavior). Untuk itu penulis menawarkan pemutusan red tape dengan merampingkan struktur dan menyederhanakan prosedur. dengan melalui tiga hierarki atau prosedurKata kunci : Patologi Birokrasi, Red Tape Dalam Pelayanan PublikAbstract : Red tape as pathology has long been the focus of an expert study of bureaucracy. Early scholarly attempts conceptualized red tape at the individual level as in Merton's classic thesis (1940) about goal displacement. Waldo (1946) one man's red tape is another man's system. Kaufman (1977) one person's red tape may be another's treasured safeguard. Osborne and Gaebler (1992) good people trapped in bad systems. Bozeman and Feneey (2011) red tape is often used as a synonym of the term procedures, rules and regulations, when third go wrong and becomes excessive, then that's when there is red tape and grow. This study aims to reveal the forms of red tape, to explain the behavior of the entrepreneur to avoid red tape, and formulate a model to reduce red tape in the process of publishing services SIUP. Study site is the city of Makassar. The approach used is qualitative-explanative, the case study method. Informant is a community of entrepreneurs who have obtained the business license in 2011. Data were obtained through in-depth interviews. Analytical techniques used are data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that there are five kinds of red tape form found in the issuance of business license, include: the requirement that many, less relevant and tight hierarchical structure and a long, rigorous and redundant; procedures or steps that rigid or detailed, complex, long and obedience excessively, and convoluted; longer than the terms, the higher cost of established standards, and attitudes and behavior of officers who like to defer and indifferent, put the family, friends and cronies, expecting in return, lack of respect for the community it serves. The behavior of the entrepreneur to avoid red tape is cut short behavior and bribery behavior. To the authors offer a model of cutting red tape with agencies downsizing and simplifying procedures, with over three hierarchies or procedures.Key words : Pathology Of Bureaucracy, Red Tape In Public Service
Peran Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) dalam Pengolahan Informasi Kepada Masyarakat di Wilayah Kabupaten Bone Bolango Widya Kurniati Mohi
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 1 Number 2, Desember 2015
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v1i2.1047

Abstract

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana keterlibatan bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Bone Bolango dalam mengolah informasi kepada masyarakat di Kabupaten Bone Bolango. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif . Bagian Hubungan Masyarakat dan pusat informasi kantor Sekretaris Daerah memegang peranan penting dalam memberikan informasi pemerintah kepada masyarakat. Dalam melakukan perannya pengolahan informasi hubungan masyarakat dan pusat informasi telah memberikan pelayanan yang baik dan memberikan informasi kepada masyarakat secara aktif mengenai kebijakan regional dan Program perkembangan yang dijalankan oleh Kecamatan Bone Bolango. Meskipun demikian, masih banyak kendala, diantaranya adalah kurangnya fasilitas dan sumber daya manusia yang yang ahli di bidang ini.Oleh karena itu, peneliti menyarankan perlunya untuk peningkatan fasilitas dalam rangka mendukung pekerjaan di bagian Humas dan pusat informasi di Setda Kabupaten Bone Bolango.Juga penting untuk menambah personil yang ahli di bidang ini, sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat dapat dimaksimalkan dan lebih bervariasi.
Implementasi Program Indonesia Emas Pada Kementerian Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Herman H
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 1 Number 1, July 2015
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v1i1.43

Abstract

Abstrak : Secara umum prestasi olahraga Indonesia belum menampakkan hasil yang menggembirakan, dan cenderung tertinggal dibanding negara lain di kawasan Asia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi dari Program Indonesia Emas tentang olahraga prestasi di tingkat internasional, dengan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi program tersebut serta memodifikasinya. Penelitian ini melakukan pengambilan datanya dari para narasumber di DKI Jakarta pada KEMENPORA, KOI, KONI, Dewan Pelaksana PRIMA, Satuan Pelaksana Tugas PRIMA, Pengurus cabang olahraga dan stakeholder olahraga. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dan deskriptif-explanatory dengan fokus analisisnya pada Program Indonesia Emas. Penelitian ini berhasil menemukan bahwa implementasi Program Indonesia Emas di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di kategorikan kurang berhasil, karena faktor-faktor yang diteliti yaitu komunikasi, Sumber daya, Sikap, Struktur birokrasi, Lingkungan, Ukuran dan tujuan, Politik, Pendanaan, serta Rekrutmen tidak bersinergi dengan baik satu sama lainnya, di mana faktor penghambat lebih mendominasi dibandingkan faktor pendukung, sehingga implementasi program tidak efektif.Kata kunci : Implementasi Kebijakan Program, Program Indonesia EmasAbstract : In general, Indonesia’s sports achievements tend to left behind among other Asian countries. The purpose of this study is to analyze the implementation of Gold Indonesia Program–which was initiated to elevate the Indonesia’s sports achievement in international level-by analyzing the supporting and inhibiting factors in the implementation process and modify it. This study collected data from informants in Provincial Government of Jakarta, the Indonesian Ministry of Youth and Sport, National Olympic Committee (KOI), National Sport Committee of Indonesia (KONI),  PRIMA Executive Council, PRIMA Acting Unit, Board sports and sport stakeholders. This study was conducted in qualitative method with case study-explanatory descriptive analysis and focusing on Indonesian Gold Program. This study found that the Gold Indonesian Program was not successful because all fundamental factors in this program–consist of communication, resources, attitudes, bureaucratic structure, environment, size and destination, Politics, Funding, and recruitment-did not well synergize. In other words, the limit factors are more dominating rather than contributing factors that stimulate ineffective implementation.Key words : Policy Implementation Program, Gold Indonesia Program
KONFLIK ANTAR NILAI BAGI SUKSESI PERUBAHAN KEBIJAKAN DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI Apriani, Fajar
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 5 No. 1, Juni 2019
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v5i1.7791

Abstract

Besides the allocation of various resources, the allocation of values to manage various interests through public policy is the background of the emergence of conflict. The high potential of conflict requires the presence of a policy maker who can be in a neutral position. But in the reality of organizational life, the resulting public policy often triggers conflict itself. The cause of conflict is the variation and conflict of values or interests held by each actor. In general, such conditions are further exacerbated by the way public policy is managed which tends to ignore values and value conflicts as well as elitist-technocratic managed policy processes that limit or minimize the space of reasoning between interest actors. This condition becomes an obstacle in policy succession as part of policy changes for organizational development. Then a leader of an organization must be able to identify the orientation dimensions of conflict handling and be aware of the right conditions or situations to do so because understanding and decision making regarding appropriate conflict handling steps will be able to bring the organization to the use of functional conflicts for organizational development.
Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Dalam Pembangunan Bandara Swadaya Sangia Nibandera Kabupaten Kolaka Andi Yanti Tenri Uji
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 1 Number 2, Desember 2015
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v1i2.1025

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan konsep kemitraan dalam pembangunan bandara Swadaya di Kabupaten Kolaka, dengan melihat dari mekanisme, struktur dan insentif dari kemitraan.Metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Data dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dari pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Kolaka dan Swasta dalam Pembangunan Bandar Udara Swadaya Sangia Nibandera di Kabupaten Kolaka diihat dari mekanisme, struktur dan insentif terlaksana dengan baik dan efektif. Dari pelaksanaan kemitraan ini memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kolaka dengan meningkatnya pendapatan dan juga memudahkan masuknya Investor di Kabupaten Kolaka.
Implementasi Prinsip Akuntabilitas Publik dan Kaitannya Dengan Reformasi Birokrasi di Sumatera Barat Yose Rizal
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 1 Number 1, July 2015
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v1i1.46

Abstract

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan prinsip akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akuntabilitas publik merupakan prinsip dasar dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan juga berimplikasi pada prinsip transparansi, efektifitas, efisiensi dan partisipasi. Penelitian ini menemukan bahwa akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan belum dilaksanakan dengan baik dengan melihat pada indikator manajemen keuangan, manajemen respons dan kekuatan institusi. Inilah aspek penting yang harus diperbaiki melalui agenda reformasi birokrasi yang sekarang dilaksanakan pemerintah daerah, khususnya di tingkat provinsi dan kabupaten. Selain itu, penelitian ini juga menemukan indikator penting yang dapat membantu pemerintah daerah memperbaiki prinsip akuntabilitas ini adalah kesediaan berubah untuk menjadi lebih baik. Inilah dasar reformasi birokrasi yang sekarang dilaksanakan. Namun, dalam proses reformasi birokrasi tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar justru hanya menguatkan aspek kelembagaan dan pengaturan  tanpa melihat kebutuhan masyarakat yang berkembang. Penelitian ini menyimpulkan pemerintah daerah cenderung menggunakan paradigma administrasi publik lama ketimbang paradigma manajemen publik baru. Kata kunci : Akuntabilitas, Reformasi Birokrasi Dan Manajemen Publik BaruAbstract : This study aims to investigate the implementation of the principle of public accountability in local governance. Public accountability is a basic principle in the implementation of good governance and also has implications for the principle of transparency, effectiveness, efficiency and participation. This study found that public accountability in governance has not been implemented properly by looking at the indicators of financial management, response management and the strength of the institution. These factors are important aspects that should be improved through bureaucratic reform agenda in which has been implemented by local government, especially at provincial and district levels. In addition, the study also found the degree of willingness of local governments to change for the better system can improve the accountability principle. This is the basis of bureaucratic reform is now implemented. However, in the process of bureaucratic reform which was conducted by the West Sumatra Provincial Government and the Regency of Tanah Datar only strengthen the institutional aspects and settings but ignore the expectations of the community. This study concluded local governments tend to use the old paradigm of public administration rather than new public management paradigmKey words : Accountability, Bureaucracy Reform, New Public Management
Menciptakan Pemimpin Yang Melayani Fajar Apriani
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 1 Number 1, July 2015
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v1i1.42

Abstract

Abstrak : Dari perspektif teoritis, kepemimpinan merupakan inti dari manajemen, dan manajemen merupakan bagian dari administrasi. Itulah mengapa kepemimpinan memiliki posisi strategis dalam tatanan organisasi. Sementara dari perspektif analitikal dan kasus-kasus empiris, peran pemimpin adalah untuk mengarahkan kekuatan, sebagai motivator, pelindung, pelayan dan bertanggungjawab atas setiap aktivitas organisasional. Seorang pemimpin publik harus mengetahui dirinya sendiri, mengetahui aspirasi dan kondisi publik, mengetahui permasalahan pembangunan dan lingkungan strategis, serta sistem administrasi dimana ia memimpin. Seorang pemimpin publik harus mampu menjadi agen perubahan yang memiliki sejumlah kualifikasi dan kompetensi untuk dapat bermanfaat bagi masa depan. Kurangnya perhatian terhadap reformasi pada aspek kepemimpinan aparatur negara menjadikan reformasi administrasi publik selama ini belum mampu memberikan sumbangan yang signifikan. Penggunaan pendekatan kepemimpinan yang memadukan ketiga aspek utama kepemimpinan: kepribadian, perilaku dan konteks keorganisasian secara lebih baik, akan menghasilkan kepemimpinan masa depan yang mampu menjawab tuntutan reformasi kepemimpinan.Kata kunci : Kepemimpinan, Reformasi, Pemimpin masa depanAbstract : From theoretical perspective, leadership is the core of management, and management is a part of administration. That’s why leadership has a strategic position in organization. Conversely, from analytical perspective and empirical cases, the role of leader refers to acts as driving force, motivator, protector, servant and responsible to every organizational activities. A public leader has to know about him/her, public aspiration and condition, the development and strategic environment problems, and the administration systems where he/she in rolled. A public leader has to be a qualify agent of change with some qualifications and competencies to be beneficial for the future. The lack of attention to the leadership aspect of state apparatus can jeopardize the public administration reform. The application of leadership approach that combines three main aspects of leadership, namely: the personality, behavior and better organizational context, will create a future leadership th at enable to respond the demands of the reform leadership.Key words : Leadership, Reform, Future leader
ANALISIS LAYANAN PUBLIK DI BIDANG PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN POLEWALI MANDAR Sujipto, Ari; Haning, M Thahir; Suratman, Suratman
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 5 No. 1, Juni 2019
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v5i1.7392

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis otonomi, Adaptabilitas, Kompleksitas dan Koherensi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali MandarPenelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar. Dengan metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam,observasi dan studi dokumentasi. Sementara tehnik analisis data yang digunakan yaitu Kondensasi Data,penyajian data,verfikasi dan penarikan kesimpulan.Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar dalam melaksanakan proses penyelenggaran pelayanan Perizinan dan Non perizinan masih belum sepenuhnya otonomi, hal ini disebabkan keterkaitan dengan SKPD teknis. Mengenai adaptabilitas DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar sangat adaptable terhadap perkembangan zaman Teknologi informasi hal ini ditunjukkan dengan adanya terobosan inovasi yaitu berupa aplikasi MASIGA dalam memudahkan proses pendaftaran Perizinan dan Non Perizinan. Kompleksitas dalam membangun struktur internal DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar Sudah terlaksana dengan baik hal ini terlihat dengan adanya peningkatan kinerja organisasi dari tahun ke tahun. Sedangkan koherensi di DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar adalah Kemampuan DPMPTSP Kabupaten Polewali Mandar dalam menguraikan tugas pokok dan fungsi tiap – tiap bidang yang mengacu pada Visi Misi instansi yang dituangkan dalam bentuk dokumen Resntra (Rencana Strategi) dan RENJA (rencana awal Kerja) serta Dokumen Pelaksanaan Anggara (DPA),

Page 7 of 15 | Total Record : 142

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 11 No. 3, November 2025 Volume 11 No. 2, Juli 2025 Volume 11 No. 1, Maret 2025 Volume 10 No. 2, Desember 2024 Volume 10 No. 1, Juni 2024 Volume 9 No. 2, Desember 2023 Volume 9 No. 1, Juni 2023 Volume 8 No. 2, Desember 2022 Volume 8 No. 1, Juni 2022 Volume 7 No. 2, Desember 2021 Volume 7 No. 1, Juni 2021 Volume 6 No. 2, Desember 2020 Volume 6 No. 1, Juni 2020 Volume 5 No. 2, Desember 2019 Volume 5 No. 1, Juni 2019 Volume 4 No. 2, Desember 2018 Volume 4 No. 1, Juni 2018 Volume 3 Number 1, June 2017 Volume 2 Number 2, December 2016 Volume 2 Number 1, June 2016 Volume 1 Number 2, Desember 2015 Volume 1 Number 2, Desember 2015 Volume 1 Number 1, July 2015 Volume 1 Number 1, July 2015 More Issue