JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik
This Journal particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and administrations areas. It covers the administration development, the regional autonomy and bureaucracy, the state apparatus, the decentralisation, the economic and science development, the public management, the governance and its policy, and any social sciences that cover sciences of public health, fiscal politics, and regional planning.
JAKPP is going to publish journals twice in two terms: June and December.
Articles
142 Documents
<![CDATA[Akuntabilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Purus Kota Padang ]]>
<![CDATA[Melinda, Ivoni Yona]]>;
<![CDATA[Asril, Asrinaldi]]>;
<![CDATA[Valentina, Tengku Rika]]>
<![CDATA[ JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 5 No. 2, Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31947/jakpp.v5i2.5960
<![CDATA[The accountability used as one of the benchmarks of bureaucratic performance in public service organization context. In 2016, Purus village chosen as the best village in Padang. But there are still found the complaints to Purus village such as long service and complicated. The purpose of this thesis is to analyze and explain the accountability of public service in Purus village at 2016/2017. This thesis use qualitative method and descriptive. The technique of data collection are interview and documentation. In the selection of research informant, the researcher used purposive sampling technique. The result of this thesis show that the accountability of public service in Purus village already accountable, but not maximal, Its because two of three indicators to see the accountability of public service that used maximal in Purus village, is For performance service indicator in Purus village, and accountability of product service indicator. For cost service, its still found take and give tradition that is not appropriate with the rules.]]>
<![CDATA[Kebijakan Dana Desa dan Konflik Sosial: Studi Kasus di Sungai Tabuk, Kalimantan Selatan ]]>
<![CDATA[Munandar, Adis Imam]]>
<![CDATA[ JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 5 No. 2, Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31947/jakpp.v5i2.6902
<![CDATA[Dana desa merupakan upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan, namun juga memicu konflik sosial pada pengunaannya. Penelitian ini bertujuan memetakan dan memitigasi konflik sosial pada penggunaan dana desa. Metode penelitian dengan deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan i) adanya konflik sosial baik horizontal-vertikal maupun internal-eksternal pada stakeholder dana desa. Pemicu konflik sosial dari ketidaksiapan, kecurigaan, ketidakpedulian dan kepentingan yang terjadi. Upaya peningkatan kesiapan dan kualitas SDM, sosialisasi serta mediasi dapat mengurangi potensi konflik sosial]]>
<![CDATA[Dinamika Perumusan Kebijakan Penataan Daerah Pemilihan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 : Studi Kasus KPU Kabupaten Kepulauan Selayar ]]>
<![CDATA[Idrus, Andi Ruslam Idrus ruslam]]>
<![CDATA[ JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 5 No. 2, Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31947/jakpp.v5i2.8143
<![CDATA[Pelaksanaan tahapan penataan daerah pemilihan untuk Pemilu Tahun 2019 menimbulkan perbedaan pendapat dan ketidakpercayaan yang diungkapkan oleh pengurus partai politik di Kabupaten Kepulauan Selayar kepada KPU Kabupaten Kepulauan Selayar yang menolak adanya rancangan perubahan Dapil pada Pemilu tahun 2019. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa KPU tidak profesional terkesan memaksakan perubahan Dapil tersebut. Perubahan jumlah Dapil ini pula yang mendasari banyaknya politisi lokal yang tidak maju sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar karena menganggap bahwa peluang partai-partai kecil untuk memperoleh kursi ditingkat DPRD Kab/Kota akan sangat kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penataan daerah pemilihan pada pelaksanaan pemilihan umum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, lokasi penelitian adalah Kantor KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dengan melakukan wawancara langsung dengan informan yang didukung oleh data skunder. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penataan daerah pemilihan untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar pada Pemilu tahun 2019 mengacu pada prinsip penataan Dapil sebagaimana dijabarkan dalam peraturan KPU serta Petujuk teknis penataan Daerah Pemilihan untuk DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu tahun 2019.]]>
<![CDATA[Kebijakan “Revolusi Hijau” Paman Birin Dalam Menjaga Kerusakan Lingkungan Di Provinsi Kalimantan Selatan ]]>
<![CDATA[Muharram, Samahuddin]]>
<![CDATA[ JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 6 No. 1, Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31947/jakpp.v6i1.9957
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan “revolusi hijau” Paman Biring di Kalimantan Selatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen.Peneliti mewawancarai 10 informan kunci yang memahami dan terlibat dalam kebijakan lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Selatan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif interpretative. Penelitian ini mengidentifikasi hasil riset sebagi berikut. a. Bahwa tujuan digalakkan revolusi hijau, demi menjaga lingkungan ke depan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, b. Memberikan lapangan kerja bagi para petani maupun buruh pertanian, c. berupaya melakukan pemulihan kerusakan kawasan hutan dan lahan ini sebagai bagian dari upaya menjadikan daerah Kalimantan Selatan sebagai salah satu paru-paru dunia, d. selaku Gubernur Kalimantan Selatan selalu memberikan dukungan dan apresiasi yang tinggi pada setiap ada kegiatan penghijauan, baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan SKPD terkait maupun LSM serta masyarakat, e. melakukan revitalisasi persemaian permanen untuk dimanfaatkan agar generasi milenial dapat melakukan edukasi pembibitan dan mendukung Revolusi Hijau di Kalimantan Selatan, f. Memperbaharui diri dengan gerakan menanam sejuta pohon harus terus menerus digalakkan dan terpelihara. Pembangunan kehutanan harus makin diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan hutan bagi industri dalam negeri, sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja yang sebesar-besarnya.]]>
<![CDATA[Implementasi Program Sikolata’ (Studi Program Upaya Pemberentasan Buta Aksara Abjad, Hijaiyah dan Lontara Masyarakat di Lingkungan Katumpong Kabupaten Bone) ]]>
<![CDATA[Saputri, Elina Lestari]]>
<![CDATA[ JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 5 No. 2, Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31947/jakpp.v5i2.4449
<![CDATA[Program Sikolata’ sebagai program pengabdian masyarakat dengan melihat permasalahan berupa apa sajakah yang dapat dilakukan dalam mencegah permasalahan tingginya buta aksara di kabupaten Bone khususnya di lingkungan Katumpong, dan kemudian bagaimana cara mengajak masyarakat untuk belajar agar terbebas dari buta aksara. program Sikolata’ diusulkan sebagai wujud pengabdian masyarakat bertujuan sebagai solusi dan upaya dalam mengurangi tingkat buta aksara di lingkungan Katumpong kabupaten Bone, dan sebagai sarana untuk mengajak masyarakat belajar sehingga dapat mengurangi angka buta aksara, sekaligus menjadi jalan untuk masyarakat menjadi lebih cerdas sesuai dengan cita-cita negara. Adapun metode pengabdian yang digunakan ada tiga yakni tehnik penyuluhan, metode pelatihan dan pendampingan IPTEK. Dan adapun luaran dari program yakni tersedianya ruang pendidikan Non-Formal, tersedianya perpustakaan mini dan pengadaan artikel ilmiah sebagai penjewantahan program secara orisinal. Kata kunci: Sikolata, Buta Aksara, Pengabdian masyarakat. ]]>
<![CDATA[Koordinasi Pengembangan Program Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Bangka Barat ]]>
<![CDATA[Regina, Regina]]>;
<![CDATA[Rusli, Budiman]]>;
<![CDATA[Candradewini, Candradewini]]>
<![CDATA[ JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 6 No. 1, Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31947/jakpp.v6i1.8489
<![CDATA[Kampung Keluarga Berencana atau disingkat dengan Kampung KB adalah salah satu yang sudah diterapkan di Indonesia. Bangka Belitung sudah ada Kampung KB sejak 2016 lalu. Tepatnya di Kabupaten Bangka Barat saat ini sedang gencar-gencarnya untuk membangun Kampung KB. Dari 2016 sampai 2018 ini Kabupaten Bangka Barat sudah mempunyai 15 Kampung KB. Selain itu di tahun 2018 Kabupaten Bangka Barat ada Desa Stunting di dalam Kampung KB tersebut mengingat bahwa Kabupaten ini salah satu penderita stunting dengan angka yang tinggi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Untuk literature review ini menggunakan database Science Direct, Proquest, Goggle Scholar. Pada tahap awal dengan pencarian keyword : “Coordination, Family Planning” Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Barat karena memang Dinas ini adalah narasumber dalam penelitian penulis dan melakukan wawancara di Desa Sinar Surya yang menjadi lokus penelitian. Namun, ada beberapa Dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, dan BKKBN Provinsi karena Kampung KB ini adalah kegiatan yang bersifat multisektor. Dalam proses koordinasi untuk pengembangan Kampung KB ini melibatkan beberapa peran penting di dalamnya, hal ini mengacu pada teori yang digunakan oleh peneliti dari Henry Fayol dalam buku Hasibuan “Manajemen Sumber Daya Manusia” (2007) yakni komunikasi, kerjasama, pembagian tugas, pertemuan dan rapat. Peneliti mengambil teori ini karena dirasa lebih cocok dengan permasalahan koordinasi yang diangkat oleh peneliti. Dalam penelitian ini terdapat kesimpulan bahwa masih kurang efektifnya dalam proses koordinasi tepatnya pada bidang kerjasama dan pertemuan/rapat yang dilaksanakan oleh petugas-petugas dan perangkat terkait pengembangan Kampung KB di Kabupaten Bangka Barat.]]>
<![CDATA[Inovasi Klaim Elektronik Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Makassar ]]>
<![CDATA[Alim, Muhammad Nur]]>;
<![CDATA[Haning, Muhammad Tahir]]>;
<![CDATA[Syahribulan, Syahribulan]]>
<![CDATA[ JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 6 No. 1, Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31947/jakpp.v6i1.8558
<![CDATA[Inovasi Klaim Elektronik pada Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Makassar (dibimbing oleh Muh. Thahir Haning dan Syahribulan). Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi inovasi layanan klaim elektronik di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Makassar pada Jaminan Hari Tua dengan menggunakan model pengukuran kriteria inovasi menurut UN Public Service Awards (2017) dengan indikator kepemimpinan dan kapasitas pemerintah yang inovatif; lembaga yang transparan, akuntabel dan partisipatif; mengatasi masalah melalui teknologi; serta kebijakan yang koheren dan terintegrasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui interpretasi dan verifikasi cermat terhadap setiap informasi melalui wawancara, penghimpunan data sekunder maupun literatur, dan sumber lainnya. Informasi diperoleh dari pihak BPJS Ketenagakerjaan, peserta klaim, mitra pemerintah dan swasta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan inovasi layanan klaim elektronik di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Makassar dilaksanakan : 1) sesuai dengan kriteria kepemimpinan dan kapasitas pemerintah yang inovatif karena adanya kolaborasi dengan pihak pemerintah, swasta dan lembaga non pemerintah serta adanya upaya mengembangkan inovasi klaim elektronik; 2) sesuai dengan kriteria lembaga yang transparan, akuntabel dan partisipatif karena terciptanya transparansi terhadap pengelolaan dana, keterbukaan informasi dan pengawasan untuk menjaga proses berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. 3) kurang maksimal dalam mengatasi masalah melalui teknologi karena klaim elektronik masih membutuhkan keterlibatan pegawai dalam proses verifikasi; dan 4) kurang maksimal dalam kebijakan yang koheren dan terintegrasi karena masih terkendala dengan penambahan pegawai yang merupakan kebijakan di kantor pusat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi pengambil kebijakan di sektor publik, khususnya BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Makassar agar lebih meningkatkan implementasi inovasi klaim elektronik yang mengutamakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.]]>
<![CDATA[Studi Persepsi Mayarakat atas Pelayanan e-Toll di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Putra, Amril Pratama]]>;
<![CDATA[Kadir, Andi Gau]]>;
<![CDATA[Nurlinah, Nurlinah]]>
<![CDATA[ JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 6 No. 1, Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31947/jakpp.v6i1.7235
<![CDATA[Salah satu upaya pemerintah dalam sektor transportasi adalah peningkatan kualitas layanan transportasi di jalan bebas hambatan (jalan tol) dengan memberlakukan pembayaran transaksi nontunai. Kebijakan ini bertujuan untuk kemudahan transaksi dan efisiensi waktu transaksi. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan pembayaran non tunai, persepsi konsumen dan harapan dalam pelayanan di jalan tol. Metode penelitian adalah penelitian jenis survey dengan analisis sevara deskriptif kualitatif. Responden adalah pengguna jalan tol sebanyak 65 orang yang diperoleh dengan menggunakan kuisioner secara online. Hasil penelitian menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat telah mengentahui kebijakan pembayaran non tunai ini. Namun dalam operasionalnya belum berjalan sesuai tujuan karena masih ditemukan penguna jalan tol yang gagal transaksi karena tidak membawa kartu atau saldo yang kurang. Persepsi masyarakat terhadap kebijakan sangat mendukung, namun menilai pelayanan pengelola rendah karena tidak menyiapkan fasilitas pengisian ulang, namun hanya penyediaan kartu baru. Masyarakat berharap pengelola jalan tol tetap menyediakan loket pembayaran tunai untuk mengantisipasi gagal transaksi.]]>
<![CDATA[Resolusi Konflik Kepemilikan Asset Publik Antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Wahyuningsih, Diah]]>;
<![CDATA[Rahmawati, Dian Eka]]>;
<![CDATA[Efendi, David]]>
<![CDATA[ JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 6 No. 1, Juni 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31947/jakpp.v6i1.8987
<![CDATA[Studi ini membahas resolusi konflik kepemilikan asset daerah antara Kabupaten Tasikmalaya dengan Kota Tasikmalaya. Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana proses resolusi konflik yang dilakukan oleh kedua pemerintah daerah tersebut setelah adanya pertemuan antara pihak Gubernur Jawa Barat, Bupati Tasikmalaya, dan Walikota Tasikmalaya pada tahun 2013, dan Kejaksaan Negeri pada tahun 2019. Dalam menulis artikel ini penulis menggunakan metode penelitian studi literatur. Hasil dari penulisan ini menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya konflik sengketa perbutan aset dan metode-metode yang digunakan dalam menyelesaikan konflik tersebut.]]>
<![CDATA[Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Perencanaan Pembangunan ]]>
<![CDATA[Latif, Adam]]>;
<![CDATA[Mustanir, Ahmad]]>;
<![CDATA[Irwan, Irwan]]>
<![CDATA[ JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 5 No. 2, Desember 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31947/jakpp.v5i2.7977
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana kepemimpinan pemerintahan desa terhadap optimalisasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Pattondon Salu Kabupaten Enrekang. Hipotesis yang di pakai yaitu kepemimpinan pemerintahan desa akan berpengaruh signifikan terhadap upaya mengoptimalisasikan masyarakat dalam berpartisipasipada perencanaan pembangunan. Penelitian dilakukan di Desa Pattondon Salu Kecamatan Maiwa Enrekang. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 133 KK. Pengambilan sampel dengan insidental sampling melalui Rumus Slovin. Sampel yang diperoleh sejumlah 100 KK. Data dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode seperti observasi, kuisioner, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah kuantitatif yaitu melakukan analisis tabulasi frekuensi dan analisis regresi sederhana dengan program SPSS for windows. Penelitian memperlihatkan kepemimpinan pemerintahan desa terhadap upaya mengoptimalisasikan peran serta masyarakat khususnya dalam perencanaan pembangunan di Desa Pattondon Salu Kecamatan Maiwa Enrekang berjalan dengan baik dengan nilai t hitung = 5,282 > t tabel = 3,173 dan nilai signifikansinya 0,000 < 0,05. Maka ini Ho ditolak dan Hi diterima. Dengan demikian ada pengaruh yang kuat antara kepemimpinan dari pemerintahan di desa dengan optimalisasi pada partisipasi masyarakat dalam perencanaan sebuah pembangunan. Semakin baik kepemimpinan pemerintahan desa maka semakin meningkat optimalisasi partisipasi dari masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Penelitian ini juga di harapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintahan desa dalam perencanaan pembangunan desa, juga sebagai bahan informasi yang luas untuk mengetahui pentingnya kepemimpinan pemerintahan desa dan optimalisasi partisipasi masyarakat]]>
