Journal of Indonesian History
Journal of Indonesia History merupakan jurnal yang memuat artikel hasil penelitian atau artikel konseptual tentang pendekatan kajian sejarah dan sejarah Indonesia. Jurnal ini diterbitkan oleh Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial UNNES dan dikelola oleh Tim Jurnal Jurusan Sejarah FIS-UNNES. Jurnal ini terbit 2 kali setiap tahunnya pada bulan Juli dan Desember.
Articles
18 Documents
Search results for
, issue
"Vol 5 No 1 (2016): Journal of Indonesian History (JIH)"
:
18 Documents
clear
<![CDATA[Perkembangan Persurat Kabaran Suara Merdeka di Semarang Tahun 1950-2005 ]]>
<![CDATA[Zulianto, Anjik]]>;
<![CDATA[Atmaja, Hamdan Tri]]>;
<![CDATA[Suharso, R.]]>
<![CDATA[ Journal of Indonesian History Vol 5 No 1 (2016): Journal of Indonesian History (JIH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Indonesian History ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sejarah berdirinya surat kabar Suara Merdeka di Semarang, tidak terlepas dari surat kabar terdahulu yang pernah terbit di Semarang. Suara Merdeka di Semarang pada awalnya didirikan oleh Hetami, yang dulunya merupakan wartawan dari beberapa surat kabar di Semarang. Hetami mendirikan Suara Merdeka pada 11 Februari 1950, yang bertepatan pada masa Orde Lama. Suara Merdeka di Semarang berawal sejak tahun 1950an. Perusahaan surat kabar Suara Merdeka awalnya merupakan perusahaan surat kabar harian yang hanya mampu mencetak beberapa eksemplar koran saja. Karena keuletan dan kecakapan di dunia jurnalistik pendiri perusahaan surat kabar Suara Merdeka, perusahaan ini semakin hari semakin mengalami peningkatan dari segi produksi dan perekonomiannya. Akan tetapi perjalanan perusahaan surat kabar tidak selalu mulus tetapi ada hambatan serta rintangan yang menjadi ujian didalam kemajuan perusahaan Suara Merdeka. Hambatan tersebut adalah di antaranya dengan adanya berbagai aturan tentang pers yang dikeluarkan oleh pemerintah, selain itu juga rintangan yang dihadapi Suara Merdeka adalah dengan adanya krisis yang melanda Indonesia. Dengan keuletan dan kemampuan di bidang juranalistik dan terobosan-terobosan pemegang kekuasaan di Suara Merdeka, maka rintangan tersebut mampu dihadapi dan Suara Merdeka dapat bertahan dan berkembang dengan berbagai rintangan tersebut dan menjadi salah satu surat kabar terbesar di Jawa Tengah, dan mampu eksis sampai saat ini.]]>
<![CDATA[Perjuangan Panglima Besar Jenderal Soedirman pada Masa Revolusi Fisik Tahun 1945-1950 ]]>
<![CDATA[Ayuningtyas, Dika Restu]]>;
<![CDATA[Suharso, R.]]>;
<![CDATA[Sodiq, Ibnu]]>
<![CDATA[ Journal of Indonesian History Vol 5 No 1 (2016): Journal of Indonesian History (JIH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Indonesian History ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Jenderal Sudirman adalah pejuang kemerdekaan di masa revolusi fisik. Beliau adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Menjadi panglima besar Tentara Nasional Indonesia pertama, ia secara luas terus dihormati di Indonesia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Jenderal Sudirman mendapat pendidikan modern yang dimulai dari HIS (Holands Inlanderschce School) dan MULO (Meer Uitgebreid Leger Onderwijs). Didalam pengalaman militer Soedirman berawal menjadi anggota LBD (Lucht Besherming Dienst) dan menjadi anggota PETA (Pembela Tanah Air).]]>
<![CDATA[Perkembangan Kerajinan Batik Tradisional di Desa Bakaran Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Tahun 1977-2002 ]]>
<![CDATA[Suyikno, Edi]]>;
<![CDATA[Bain, Bain]]>;
<![CDATA[Suharso, R.]]>
<![CDATA[ Journal of Indonesian History Vol 5 No 1 (2016): Journal of Indonesian History (JIH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Indonesian History ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perkembangan kerajinan batik Bakaran yang dibawa Nyi Danowati mengalami banyak transisi yang dulunya pewarna batik menggunakan bahan pewarna alam. Tetapi seiring berjalannya waktu penggunaan bahan alam sudah jarang digunakan karena sulit dalam mencarinya. Para pengrajin kemudian mengganti dari bahan alam ke bahan kimia atau sintesis untuk mempermudah proses pembuatan batik. Peran pemerintah sangatlah kurang terhadap kerajinan batik Bakaran. Pada tahun 1983-1984 pemerintah lewat Dinas Perindustrian dan Perdagangan pernah melakukan kursus membatik pada warga Desa Bakaran pada waktu itu ada 40 peserta yang mengikuti kursus tersebut. Akan tetapi program pemerintah itu tidak berjalan, kemudian pemerintah lewat Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengulangi programnya lagi dengan melibatkan Bukhari. Dalam pelatihan yang dilakukan oleh Dinas perindustrian dan Perdagangan itu diharapkan pengrajin dalam membatik dan pewarnaannya bisa menyesuaikan keinginan konsumen.]]>
<![CDATA[Pengaruh Pembangunan di Jakarta Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Betawi Tahun 1966-1977 ]]>
<![CDATA[Lukmansyah, Nurul]]>;
<![CDATA[Wasino, Wasino]]>;
<![CDATA[Ahmad, Tsabit Azinar]]>
<![CDATA[ Journal of Indonesian History Vol 5 No 1 (2016): Journal of Indonesian History (JIH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Indonesian History ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kebijakan pemerintah Jakarta di tahun 1966-1977 terfokus pada perbaikan, rehabilitasi dan pembangunan kota. Pembangunan yang terus dilakukan oleh pemerintah berhasil merubah wajah Kota Jakarta menjadi kota Metropolitan. Akan tetapi, pembangunan yang semakin gencar pada masa itu tidak dirasakan oleh semua kalangan, terutama masyarakat Betawi. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Masyarakat Betawi terlahir karena lunturnya identitas asli mereka yang disebabkan banyaknya perkawinan campur antar etnis di Batavia. Pada masa kolonial masyarakat ini memiliki kualitas hidup yang sangat rendah, sedangkan pada masa kemerdekaan mengalami peningatan, namun tidak terlalu besar. (2) Bentuk-bentuk marginalisasi yang dialami oleh masyarakat Betawi antara lain, marginalisai penduduk, marginalisasi tempat tinggal dan marginalisasi ekonomi. (3) Faktor-Faktor penyebab marginalisasi masyarakat Betawi antara lain, faktor internal seperti kualitas hidup yang rendah dan pengaruh agama yang kuat. Faktor eksternalnya berupa penggusuran dan urbanisasi. Dampak-dampak marginalisasi antara lain dampak sosial, ekonomi dan budaya.]]>
<![CDATA[Konflik Cina-Jawa di Kota Pekalongan Tahun 1995 ]]>
<![CDATA[Rahayu, Ribut Tulus]]>;
<![CDATA[Jayusman, Jayusman]]>;
<![CDATA[Sodiq, Ibnu]]>
<![CDATA[ Journal of Indonesian History Vol 5 No 1 (2016): Journal of Indonesian History (JIH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Indonesian History ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Konflik sosial sering terjadi di Indonesia dan mengalami peningkatan secara pesat menjelang berakhirnya Orde Baru. Salah satunya terjadi di Kota Pekalongan pada tahun 1995. Konflik ini melibatkan etnis Tionghoa (Cina) dan pribumi (etnis Jawa). Kondisi masyarakat Pekalongan mayoritas beragama Islam dengan tingkat religiusnya tinggi. Saat seorang Tionghoa dikabarkan telah menyobek Al Qurâan, hal tersebut kemudian memicu kerusuhan yang terjadi selama tiga hari. Hasil penelitian menunjukan bahwa konflik sosial di Kota Pekalongan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu, faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor sosial yang menimbulkan konflik laten di masyarakat Kota Pekalongan. Hal tersebut kemudian menyebabkan kerusuhan pada 22-24 November 1995. Dipicu oleh seorang Cina ppenderita gangguan jiwa yang menyobek Al Qurâan. Konflik tersebut telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi di masyarakat Pekalongan. Upaya penanganan konflik dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan bersama aparat keamanan, dan tokoh masyarakat.]]>
<![CDATA[Kampongverbetering dan Perubahan Sosial Masyarakat Gemeente Semarang Tahun 1906-1942 ]]>
<![CDATA[Amalia, Rizky]]>;
<![CDATA[Purnomo, Arif]]>;
<![CDATA[Shokheh, Mukhamad]]>
<![CDATA[ Journal of Indonesian History Vol 5 No 1 (2016): Journal of Indonesian History (JIH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Indonesian History ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sejak abad ke-19, Semarang mengalami kemajuan pesat di bidang perdagangan dan perindustrian yang mengundang para pendatang untuk memasuki kota Semarang dan turut mengadu nasib di kota ini. Permasalahan di kota Semarang pun semakin beragam dan kompleks seiring pesatnya peningkatan jumlah penduduk di kota ini. Salah satu masalah yang muncul di Semarang sejak awal awal abad ke-20 yaitu permasalahan terkait dengan perkampungan rakyat. Perkampungan rakyat Semarang identik dengan berbagai wabah penyakit yang berkembang di dalamnya. Hal ini tidak terlepas dari buruknya kondisi fisik perkampungan dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan lingkungan. Program kampongverbetering digagas oleh pemerintah gemeente Semarang sebagai solusi dari permasalahan di perkampungan rakyat. Anggaran dana dari pelaksanaan program kampongverbetering ditanggung oleh dua pihak yaitu pemerintah pusat dan pemerintah gemeente. Program ini membawa dampak positif bagi masyarakat yang tinggal di perkampungan. Mereka dapat tinggal di lingkungan yang lebih layak dan kepedulian akan kesehatan pun membaik. Dengan demikian angka kesehatan di perkampungan Semarang pun meningkat dan angka kematian yang sebelumnya tinggi bisa dikurangi.]]>
<![CDATA[Nasionalisasi Tambang Minyak di Cepu dan Pengelolaannya Tahun 1950-1966 ]]>
<![CDATA[Fatimah, Siti Nur]]>;
<![CDATA[Wasino, Wasino]]>;
<![CDATA[Bain, Bain]]>
<![CDATA[ Journal of Indonesian History Vol 5 No 1 (2016): Journal of Indonesian History (JIH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Indonesian History ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Setelah proklamasi kemerdekaan, semua perusahaan-perusahaan masih dikuasai oleh pihak asing. Adanya kebuntuan dalam perjuangan pengembalian Irian Barat dari pihak Belanda ke Indonesia melalui jalur diplomasi setelah perjanjian KMB membuat bung Karno mengambil keputusan yang ekstrim dengan membatalkan perjanjian KMB secara sepihak dan ingin menasionalisasikan perusahaan-perusahaan Belanda. Nasionalisasi merupakan suatu proses untuk mengakhiri dominasi asing dengan merubah sistem perekonomian kolonial menjadi ekonomi nasional dengan membuat perubahan status perusahaan milik Belanda menjadi milik negara Indonesia yang diharapkan kedepannya mampu memajukan perekonomian di Indonesia. Proses nasionalisasi awal dilakukan pada tahun 1957 oleh pengusaha Militer Territorium IV dengan nama Tambang Minyak Nglobo CA. Nasionalisasi secara hukum sesuai dengan UU No.86 Tahun 1958. Pada tahun 1962 tambang minyak Cepu yang masih dikuasai oleh Bataafche Petroleum Maatscappij (BPM/Shell) kemudian diambilalih oleh pemerintah Indonesia dengan ganti rugi. Setelah perusahaan yang dibeli oleh pemerintah dan kemudian dikelola oleh pemerintah mengalami penurunan produksi. Nasionalisasi dilakukan dengan spontan dan dalam perusahaan pertambangan minyak membuat kekurangan pegawai yang kompeten dalam bidangnya sehingga pada tahun 1966 setelah melalui perundingan tambang minyak Cepu yang mengalami penurunan produksi telah disepakati untuk diserahkan kepada Lemigas untuk dijadikan pusat pendidikan dan pelatihan minyak dan gas bumi. Setelah itu didirikan Akademi Minyak dan Gas Bumi (Akamigas) tahun 1966. Untuk menyelenggarakan pengelolaan Akamigas di Cepu, maka dibentuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lapangan Minyak dan Gas Bumi (Pusdiklap Migas). Lapangan minyak yang ada kemudian dijadikan sebagai sarana peragaan pendidikan.]]>
<![CDATA[Pertempuran Empat Hari di Kota Surakarta Tahun 1949 ]]>
<![CDATA[Rahmawati, Sri Bulan]]>;
<![CDATA[Muntholib, Abdul]]>;
<![CDATA[Romadi, Romadi]]>
<![CDATA[ Journal of Indonesian History Vol 5 No 1 (2016): Journal of Indonesian History (JIH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Indonesian History ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Revolusi tidak hanya terjadi di tingkat Nasional melainkan juga terjadi di tingkat lokal. Begitu banyak pergolakan dan pertempuan masyarakat Indonesia di daerah-daerah, terutama di Pulau Jawa. Kota Solo menjadi salah satu kota yang memiliki kisah pertempuran melawan Belanda dalam mempertahankan kemerdekaan pada Agresi Militer ke-II. Pertempuran Empat Hari di Kota Solo memiliki cerita yang membawa dampak positif dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Belanda yang ingin memperluas kekuasaan memasuki kota Solo pada 21 Desember 1948. Keinginan Belanda menguasai Kota Solo diperkuat dengan keadaan bahwa Kota Solo merupakan basis pertahanan militer setelah dipindahkannya ibukota Republik Indonesia ke kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Melumpuhkan basis pertahanan militer adalah salah satu jalan untuk menaklukkan Indonesia. Anggapan yang di yakini oleh Jendral Spoor (pimpinan pasukan Belanda) tidak seperti yang diharapkannya. Kenyataannya semangat dari perjuang TP, TNI hingga masyarakat di Kota Solo dapat membalikkan keadaan. Strategi perang gerilya yang digunakan oleh Letkol Slamet Riyadi dan Mayor Achmadi dalam pertempuran membuat Belanda kewalahan. Kerjasama yang baik dari semua pihak membuat kota Solo berhasil mempertahakan kemerdekaan Indonesia. Selain sukses mempertahankan kemerdekaan di Kota Solo. Pertempuran yang dipimpin oleh Letkol Slamet Riyadi dan Mayor Achmadi ini menjadikan Tentara Indonesia disegani oleh dunia Internasional, karena mampu melumpuhkan pasukan Belanda dan membuat Belanda mengembalikan kekuasaan Kota Solo kepada Pemerintah RI perwakilan Kota Solo.]]>
<![CDATA[Perkembangan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2003-2008 ]]>
<![CDATA[Wijaya, Yakobus Riwi]]>;
<![CDATA[Muntholib, Abdul]]>
<![CDATA[ Journal of Indonesian History Vol 5 No 1 (2016): Journal of Indonesian History (JIH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Indonesian History ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Lingkup spasial dalam penelitian ini adalah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan lingkup temporalnya mengambil tahun 2003 karena pada tahun tersebut KPUD Provinsi Jawa Tengah terbentuk dengan kepengurusan periode pertama dengan masa bakti baik dari para anggota dan Ketua komisioner KPUD Provinsi Jawa Tengah dari Hasyim Asyâari ke Fitriyah karena masalah internal. Hasil dari penelitian ini adalah sejarah awal mula terbentuknya KPUD Provinsi Jawa Tengah tahun 2003, serta baik tugas, wewenang, kewajiban, serta hasil dari Pemilihan Legislatif (Pileg) 2004, dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2004 sebagai lembagan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di wilayah Provinsi Jawa Tengah.]]>
<![CDATA[Perkembangan Persurat Kabaran Suara Merdeka di Semarang Tahun 1950-2005 ]]>
<![CDATA[Zulianto, Anjik]]>;
<![CDATA[Atmaja, Hamdan Tri]]>;
<![CDATA[Suharso, R.]]>
<![CDATA[ Journal of Indonesian History Vol 5 No 1 (2016): Journal of Indonesian History (JIH) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sejarah berdirinya surat kabar Suara Merdeka di Semarang, tidak terlepas dari surat kabar terdahulu yang pernah terbit di Semarang. Suara Merdeka di Semarang pada awalnya didirikan oleh Hetami, yang dulunya merupakan wartawan dari beberapa surat kabar di Semarang. Hetami mendirikan Suara Merdeka pada 11 Februari 1950, yang bertepatan pada masa Orde Lama. Suara Merdeka di Semarang berawal sejak tahun 1950an. Perusahaan surat kabar Suara Merdeka awalnya merupakan perusahaan surat kabar harian yang hanya mampu mencetak beberapa eksemplar koran saja. Karena keuletan dan kecakapan di dunia jurnalistik pendiri perusahaan surat kabar Suara Merdeka, perusahaan ini semakin hari semakin mengalami peningkatan dari segi produksi dan perekonomiannya. Akan tetapi perjalanan perusahaan surat kabar tidak selalu mulus tetapi ada hambatan serta rintangan yang menjadi ujian didalam kemajuan perusahaan Suara Merdeka. Hambatan tersebut adalah di antaranya dengan adanya berbagai aturan tentang pers yang dikeluarkan oleh pemerintah, selain itu juga rintangan yang dihadapi Suara Merdeka adalah dengan adanya krisis yang melanda Indonesia. Dengan keuletan dan kemampuan di bidang juranalistik dan terobosan-terobosan pemegang kekuasaan di Suara Merdeka, maka rintangan tersebut mampu dihadapi dan Suara Merdeka dapat bertahan dan berkembang dengan berbagai rintangan tersebut dan menjadi salah satu surat kabar terbesar di Jawa Tengah, dan mampu eksis sampai saat ini.]]>
