cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota metro,
Lampung
INDONESIA
JURNAL MAHKAMAH
Published by Universitas Ma'arif Lampung
ISSN : 27254422     EISSN : 25485679     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahkamah adalah Jurnal Ilmiah Berkala yang memuat artikel hasil penelitian mupun artikel konseptual di bidang Ilmu Hukum dan Hukum Islam. Jurnal Mahkamah diterbitkan oleh Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam NU (IAIM NU) Metro Lampung. Redaksi membuka kesempatan kepada para Kademisi, Dosen, Peneliti, Guru, Mahasiswa dan LSM untuk berpartisipasi dalam mengembangkan wacana Ilmu Hukum dan Hukum Islam yang humanis dengan karyakarya aspiratif, progresif, integratif dan interkonektif.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 2 December (2017)" : 7 Documents clear
Refleksi Pemikiran Muhamad Ibrahim Abu Rabi dalam Pendekatan Integratif Interkonektif Nugraha, Tashya Panji
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 2 No. 2 December (2017)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v2i2.136

Abstract

Abstrak Akibat dari tragedi yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 menjadikan Islam tersudut dan di klaim sebagai agama yang identik dengan kekerasan. Fenomena teror dan kekerasan itu di klaim bersumber pada teks-teks keagamaanya. Beberapa kalangan barat menyatakan bahwa kekerasan itu diajarkan dan bersumber dari Al-Qur’an. Identifikasi barat terhadap Islam menjadi diskursus untuk menganalisa akar ajaran Islam yang dituduh sebagai ajaran yang mereprentasikan agama teroris atau agama kekerasan. Ibrahim M. Abu Rabi menjadikan fenomena ini sebagai momentum untuk melakukan penelaahan tentang hahekat pemikiran Islam. Abu Rabi melakukan tiga pendekatan dalam memulai penelaahannya, dimulai dengan perkembangan sejarah moderninasi Islam, pendidikan dalam dunia Islam, dan elit kontemporer serta kebangkitan agama di dunia Arab. Pendekatan filsafat, teologi kritis, sosio-historis, dan antropologi terhadap studi Islam yang di isyaratkan oleh Abu Rabi untuk membawa Islam pada kondisi yang maju menjadi terakumulasi dalam cara berpikir integratif interkonektif. Konsep pemikiran Islam melalui pendekatan historis kritis yang di uraikan oleh Abu Rabi dalam karyanya yang berjudul Post September 11 Critical Assesment of Moderen Islamic History ini, apabila di refleksikan pada pendekatan integratif interkonektif yang di dielaborasi dan di gagas oleh M. Amin Abdullahmenunjukan bahwa rekonseptualisasi epistemologi pembaharuan pemikiran Islam melalui pendekatan integratif interkonektif niscaya sangat dibutuhkan untuk meredam fenomema kekerasan ini, dan sangat dibutuhkan ditengah pluralitas keagamaan di Indonesia pada khususnya. Kata Kunci: Islam, Ajaran, Kekerasan, Fenomena, Moderenisasi, Pendidikan, Kebangkitan
Kedudukan dan Hak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Hukum Kewarisan Indonesia Burhan, Muhammad
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 2 No. 2 December (2017)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v2i2.141

Abstract

Abstrak Pada tiga sistem hukum kewarisan tersebut, kedudukan perempuan maupun hak-haknya sebagai ahli waris terdapat perbedaan yang cukup mencolok. Ahli waris perempuan pada Hukum Perdata Barat, tidak dibedakan dengan ahli waris laki-laki, baik dari segi kedudukannya maupun besaran porsi bagiannya. Hal ini terjadi karena pada hukum Kewarisan Perdata Barat hanya dikenal penggolongan ahli waris berdasarkan hubungan darah. Satu sisi kelemahan hukum Kewarisan Perdata Barat adalah ditempatkannya ibu kandung sebagai ahli waris golongan kedua sehingga bila pewaris meninggalkan suami, isteri dan / atau anak, ibu kandung tidak mendapatkan harta warisan sama sekali. Hal ini berlawanan dengan kultur masyarakat yang berpandangan bahwa ibu kandung adalah orang yang paling dekat.Pada hukum kewarisan Islam, tidak dibedakan kedudukan perempuan dan laki-laki sebagai ahli waris. Tulisan ini lebih mendalam mengkaji tentang kedudukan dan hak perempuan sebagai ahli waris dalam perspektif hukum kewarisan di Indonesia. Kata kunci: hukum waris, hak perempuan, hukum islam.
Iddah dan Ihdad Wanita Modern: Iddah dan Ihdad Wanita Modern Muslimin, Ahmad
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 2 No. 2 December (2017)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v2i2.163

Abstract

Pernikahan bertujuan mulia, namun pernikahan ada perceraian. wanita bercerai ditetapkan berdasarkan masa haid atau suci, bilangan bulan atau dengan melahirkan, beribadah ‘ta’abbud’ maupun bela sungkawa atas suaminya. Selama masa tersebut wanita (isteri) dilarang menikah dengan laki-laki lain. Demikan juga dengan masa berkabung seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh bersolek atau berhias dengan memakai perhiasan juga tidak boleh keluar dari rumah tanpa adanya keperluan, untuk menghormati dan turut belasungkawa. Pertimbangan etik-moral, iddah memiliki fungsi pelindungan, dalam perkembangan modern, banyak kaum wanita aktif di berbagai bidang, baik politik, sosial, budaya maupun bidang lainnya. Sebenarnya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kedokteran, untuk mengetahui hamil atau tidaknya tidak harus menunggu minimal satu kali haid atau suci.
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran Pasca Pemberlakuan Asean Economic Community Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha: (Studi di Pelabuhan Tanjung Priok) Lutfi, Khoirur Rizal
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 2 No. 2 December (2017)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v2i2.172

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui praktik pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 terkait kebijakan-kebijakan persaingan usahanya pasca pemberlakuan ASEAN Economic Community. Selain itu hal lain yang ingin dibahas dalam tulisan ini adalah perlu tidaknya reformulasi kebijakan persaingan di Pelabuhan Tanjung Priok sebagai salah satu bentuk upaya penyesuaian dengan kerangka kerjasama ASEAN Economic Community. Hasil pembahasan yang dicapai menunjukan bahwa Penerapan prinsip persaingan usaha sehat di pelabuhan tanjung priok yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dituangkan ke dalam berbagai bentuk peraturan pelaksana mulai dari peraturan pemerintah hingga peraturan menteri. Namun demikian beberapa praktik usaha yang dilakukan di pelabuhan tanjung priok berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha sehat. Untuk itu perlu ada reformulasi kebijakan terhadap peraturan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip persaingan usaha sehat.
Persoalan-Persoalan Pokok dalam Profesi Hukum Halomoan, Putra
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 2 No. 2 December (2017)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v2i2.173

Abstract

Dalam proses penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia terlebih dahulu membahas tentang profesi dalam hal ini profesi hukum. Profesi hukum adalah profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan suatu negara.Beberapa kritik diarahkan baik berkaitan dengan kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai produk hukum yang berkaitan dengan proses legislasi, dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan.Praktik penyelewengan dalam proses penegakan hukum, seperti mafia hukum dan peradilan, peradilan yang diskriminatif atau rekayasa proses peradilan merupakan realitas yang gampang ditemui dalam penegakan hukum di negeri ini. Peradilan yang diskriminatif menjadikan hukum di negeri ini.hal ini yang ditemukan banyak persoalan. Untuk itu dalam peningkatan mutu kualitas profesionalisme masing-masing profesi tersebut, diperlukan sistem sertifikasi nasional dan standarisasi, termasuk berkenaan dengan sistem kesejahteraannya.Disamping itu juga diperlukan program pendidikan dan pelatihan terpadu yang dapat terus menerus membina sikap mental, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional aparat hukum tersebut.
Sistem Jual Beli Pupuk Kandang Prespektif Imam Syafi’i dan Imam Hanafi (Studi di Kampung Sulusuban Kecamatan Seputih Agung) Mukhlishin, Ahmad; Saipudin, Saipudin
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 2 No. 2 December (2017)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v2i2.176

Abstract

Abstract This article is about buying and selling manure in Kampung Sulusuban Seputih Agung Subdistrict. In Kampung Sulusuban Kecamatan Septih Agung Lampung Tengah many pera farmers who can process and make Animal Manure as a reliable organic fertilizer, although manure is unclean and disgusting stuff that is livestock manure but in practice the fertilizer can fertilize agricultural crops and restore the soil structure that Has begun to become barren .. Though buying and selling of this unclean goods is an issue of controversy among scholars, especially between Syafi'i madhab with Madhab Hanafi. The focus of the study of this article is: how is the legal status of the sale and purchase in terms of comparative madhab between imam syafi'i and Imam Hanafi ? This article uses qualitative analysis with Islamic legal approach. The nature of this research is descriptive-analysis that is by describing the legal basis of the scholars in deciding cases of buying and selling unclean goods. Keywords: Sale and Purchase, Manure, Imam Syafi'i, Imam Hambali
LGBT Perspektif Legal Reform (Sebuah Kajian Legal Substansi dalam Upaya Pembentukan Ius Constituendum) Murdiana, Elfa
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 2 No. 2 December (2017)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v2i2.180

Abstract

LGBT dipandang sebagai suatu kenyataan/realitas sosial yang keberaaannya harus dikaji berdasarkan ketentuan aturan hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Hal tersebut sepadan dengan kebijakan pembaharuan hukum di Indonesia dalam TAP MPR No. IV/MPR/1999 Bab IV Butir a.2 oleh karenanya pengkajian terhadap nilai-nilai agama sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan suatu kajian yang sangat penting untuk diakomodir kedalam proses pembentukan hukum yang substansinya adalah memberikan perlindungan bagi seluruh kepentingan masyarakat termasuk bagi kaum LGBT. Secara Filosofis untuk dapat diakomodir sebagai suatu aturan hukum tentu harus memperhatikan cita-cita filosofis bangsa Indonesia yang tergambar dalam Pancasila dan UUD 1945. Secara Sosiologis LGBT harus dikaji secara mendalam dengan mendasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat krna secara sosiologis huukum akan memiliki kekuatan berlaku ketika sudah mampu menuangkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dalam aturan hukumnya. Dan secara yuridis LGBT pada dasarnya telah memiliki dasar jaminan perlindungan hak dalam prinsip-prinsip yogyakarta namun secara khusus prinsip-prinsip tersebut belum terimplementasi dalam sebuah Undang-Undang.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 1 June (2025) Vol. 9 No. 2 December (2024) Vol. 9 No. 1 June (2024) Vol. 8 No. 2 December (2023) Vol. 8 No. 1 June (2023) Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 7 No. 2 December (2022) Vol. 7 No. 1 June (2022) Vol 6 No 2 (2021): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 6 No. 2 December (2021) Vol. 6 No. 1 June (2021) Vol 6 No 1 (2021): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol 5 No 2 (2020): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 5 No. 2 December (2020) Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 5 No. 1 June (2020) Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 4 No. 2 December (2019) Vol. 4 No. 1 June (2019) Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 3 No. 2 December (2018) Vol. 3 No. 1 June (2018) Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 2 No. 2 December (2017) Vol. 2 No. 1 June (2017) Vol 2 No 1 (2017): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 1 No 2 (2016): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 1 No. 2 December (2016) Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 1 No. 1 June (2016) More Issue