cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota metro,
Lampung
INDONESIA
JURNAL MAHKAMAH
Published by Universitas Ma'arif Lampung
ISSN : 27254422     EISSN : 25485679     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Mahkamah adalah Jurnal Ilmiah Berkala yang memuat artikel hasil penelitian mupun artikel konseptual di bidang Ilmu Hukum dan Hukum Islam. Jurnal Mahkamah diterbitkan oleh Fakultas Syaria'ah Institut Agama Islam NU (IAIM NU) Metro Lampung. Redaksi membuka kesempatan kepada para Kademisi, Dosen, Peneliti, Guru, Mahasiswa dan LSM untuk berpartisipasi dalam mengembangkan wacana Ilmu Hukum dan Hukum Islam yang humanis dengan karyakarya aspiratif, progresif, integratif dan interkonektif.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 1 June (2019)" : 7 Documents clear
Hak Privasi Perempuan dalam Iddah: Studi Antara Normativitas Islam dan Hak Asasi Manusia Nawawi, M. Anwar
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 4 No. 1 June (2019)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v4i1.395

Abstract

Gender berasal dari konsep hubungan social yang membedakan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan, pembedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbadaan bilogis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan peran masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Bentuk ketidak-adilan gender yang berupa proses marginalisasi perempuan adalah suatu pemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu dalam hal ini disebabkan oleh perbedaan gender, ketidak-adilan gender menyebabkan ketidaknyamanan serta terbelenggunya hak kebebasan perempuan. Iddah bagi perempuan sangat memberikan posisi ketidak adilan bagi perempuan di mana hak-hak privasi perempuan terbelenggu dengan normative itu sendiri, oleh karena itu maslah iddah ini perlu pemaknaan ulang demi keadilan dan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dan memberikan hak gerak yang lebih luas, yang tentunya yang lebih manusiawi bagi perempuan. Dalam masalah iddah, bagi laki-laki dan perempuan tetap memandang bahwa ketentuan-ketentuan iddah yang terkait dengan masa tunggu adalah mengandung hikmah bagi laki-laki mapun perempuan. Bahwa perkawinan adalah ikatan suci suami isteri dengan tujuan beribadah kepada Allah, sehingga, baik perempuan maupun laki-laki yang pernah terikan dalam ikatan perkawinan itu tidak begitu saja dengan mudah melupakan kesan dari mantan isterinya dan juga tidak melakukan tindakan yang mengarah kepada perbuatan zalim, dengan perempuan yang telah dicerai, khususnya bagi laki-laki agar tidak cepat-cepat untuk mengambil keputusan untuk mengambil pasangan baru tanpa memperhatikan kepentingan (perasaan) mantan suami isteri. Hak perempuan dalam masa iddah adalah meliputi hak dan kewajiban belajar, bersosial, ekonomi, berpolitik.
Efektifitas Mediator Dalam Menekan Tingkat Perceraian: (Studi Multi Kasus di Pengadilan Agama Jombang dan Pengadilan Agama Kediri Kota) Dimyati, Yayat; Asy'ari, Hasyim; Mustoto, Musoto
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 4 No. 1 June (2019)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v4i1.398

Abstract

Mediator adalah suatu upaya mendamaikan bagi para pihak yang berperkara, peran mendamaiakan pihak-pihak yang yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim dan Memberikan infut masukan agar menghadirkan keluarga dekat untuk membantu mendamaikan dan mengangkat hakamen memberikan masukan kepada majlis untuk dihadirkan keluarga antar kedua belah pihakdalam pasal 1858 KUH perdata dikemukakan bahwa semua putusan perdamaian yang dibuat dalam sidang akan mempuyai hukum tetap seperti putusan pengadilan lainnya dalam tingkat pengabisan, puutusan perdamian itu tidak dapat dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau alasan salah satu pihak telah dirugikan oleh putusan itu. Beberapa saran sebagai implikasi dari penelitian : pengadilan agama diharapkanmelakukanpemeriksaandenganadil dan tidak memihak sesuai dengan fakta-fakta dan dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang baik dan benar, serta menjadi gambaran bagi Peradilan Agama lain agar senantiasa menjalankan aturan yang telah diberikan oleh instnsi Peradilan Tertinggi Negara dalam pemeriksaan terhadap masyarakat pencari keadilan.
Bagian Waris Orang Hemaprodite Menurut Imam Abu Hanifah Dan Imam Ali As-Shobuni Khotim, Ahmad; Abizar, Mukhammad Hafidz
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 4 No. 1 June (2019)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v4i1.415

Abstract

Penelitian ini menggambarkan mengenai permasalahan pembagian waris bagi orang yang bekelamin ganda (khunta) berdasarkan pendapat Imam Ali As-Shobuni dan Imam Abu Hanifah, Salah satu daripermasalahan bagi orang yang bekelamin ganda (khuntsa) adalah dalam hal menentukan hak waris ataukewarisannya. Dalam al-Qur’an telah jelas dikemukakan secara detail mengenai hukum kewarisan untuk laki-laki dan perempuan. Tapi belum ditemukan dalam al-Qur’an mengenai hukum waris bagi orang yang bekelamin ganda (khunta) ini. Maka dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana pendapat Imam Abu Hanifahdan Imam Ali As-Shobuni dalam menetapkan pembagian warisnya. Sifat penelitian adalah deskriptif dan jenis penelitian yang digunakanadalah normatif. Bahan hukum dan data diperoleh dari norma-norma hukum Islam tentang kewarisan dan khuntsa yang diperoleh dari nash al-Qur’an dan Hadits, serta pendapat para fuqaha’ dan para ahli yang diperoleh dari berbagai literatur tentang kewarisan.. Datadicari melalui studi kepustakaan (library research), sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah, pada dasarnya dalam menentukan status hukum bagi bagi orang yang bekelamin ganda (khuntsa), dapat dilihat dari tanda-tanda kedewasaannya dan darimana ia mengeluarkan air kencing seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.
Penggunaan Media Sosial Bagi Perempuan Ber- Iddah Dilihat Dari Sudut Pandang Agama dan Sosial Huzaimah, Siti
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 4 No. 1 June (2019)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v4i1.424

Abstract

Tulisan ini berupaya mendiskusikan tentang bagaimana agama dan sosial memandang penggunaan media sosial bagi perempua yang iddah. Tidak dapat dipungkiri, kemajuan ilmu dan teknologi (IPTEK) dewasa ini dirasa memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Perkembangan IPTEK ditandai dengan bermunculannya media sosial yang sangat beragam versinya, seperti Facebook, Twitter, Whattshap, Line, BBM, Frends,Instagram,dll yang menawarkan berbagai kemudahan-kemudahan bagi kehidupan manusia dalam berinteraksi dan berkomunikasi tanpa terbatas ruang dan waktu. Tidak heran, media sosial begitu digemari oleh semua kalangan. Agama memandang bahwasannya penggunaan media sosial bagi perempuan yang sedang melakukan iddah akan menimbulkan efek negatif bagi perempuan tersebut, sehingga hukum menggunakannya adalah dilarang. Namun tetap ada keringan bagi perempuan-perempuan dalam keadaan tertentu sangat membutuhkan tetap menggunakan media sosial dalam batasan-batasan tertentu. Sedangkan dari sisi etika sosial memandang bahwa penggunaan media sosial bagi kasus yang sama dirasa kurang etis karena menyalahi kebiasaan masyarakat pada umumnya dan akan berakibat buruk bagi perempuan tersebut karena akan menimbulkan pemikiran dan prasangka negatif dari tetangga.
Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam Kasmaja, Risky; Saliro, Sri Sudono
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 4 No. 1 June (2019)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v4i1.454

Abstract

Pembagian waris bagi tiap-tiap ahli waris pada dasarnya sudah diatur di dalam KUH Perdata maupun Al-Qur’an (Das Sollen).Namun di Indonesia terdapat sekelompok orang yang disebut transgender.Didalam KUH Perdata maupun Al-Qur’an dan Al-Hadits, tidak dijelaskan ketentuan mewaris bagi ahli waris transgender, jumlah besar bagian yang mereka terima, ataupun halangan mereka untuk mewaris (Das Sein).Permasalahan yang menjadi titik fokus pada penelitian iniadalah bagiamana ketentuan mewaris bagi transgender dan adakah hambatan bagi ahli waris transgender untuk mewaris dan solusi mengatasihambatan tersebut. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalahdengan penelitan terhadap data sekunder, yang fokus perhatiannya menekankanpada hukum positif. Hasil penelitian mengungkap bahwa ketentuan mewaris bagi ahli waris transgender ditinjau dari KUH Perdata adalah hak waris yang diberikan kepadanya tidak terpengaruh oleh jeniskelaminnya, sedang dalam Hukum Islam transgender mendapatkan hak warisnyajika perubahan jenis kelaminnya didasari dengan alasan yang dapat dibenarkansecara Islam.
Rekonseptualisasi Otoritas Perwalian Nikah Di Indonesia Nugroho, Agung Tri
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 4 No. 1 June (2019)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v4i1.455

Abstract

Keberadaan perempuan dewasa kini mendapat jabatan dan peran penting dalam lembaga maupun Instansi Negara Indonesia. tidak hanya kaum laki-laki namun karena latarbelakang keintelektual dan tingkat kebutuhan menjadikan perempuan-perempuan mampu menempatkan dirinya sebagai pemegang kebijakan, seperti Menteri, Dosen, Hakim, Guru dan sebagainya. Namun tidak diwilayah wali dalam akad pernikahan, hal ini menurut hemat penulis disebabkan antara dominanya masyarakat yang menganut fiqh Imam Syafi’i, demikian juga Kitab Hukum Islam (KHI) dan Undang-undang pernikahan di Indonesia yang telah meberlakukan dan mengatur tentang pernikahan. Dalam realitas yang terjadi dimasyarakat Indonesia perlu kiranya diangkat wacana wali nikah perspektif Fiqh Hanafi yang berwawasan kesetaraan gender dan maqosid syari’ah, apalagi semua manusia pada prinsipnya adalah sama, sedrajat. Dan kesedrajatan umat manusia itu dinyatatakan sebagai salah satu dari tujuan syari’at Islam disamping al-hurriyah (kebebasan) dan al-adalah ( keadilan). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan jenis penelitian ini berupa kajian pustaka (library research). dan sumber primer dalam penelitian ini yaitu: jurnal dan disertasi buku-buku dan kitab fiqh, dengan melihat landasan filosis dari KHI, dan melihat praktik adanya peran wali dalam pernikahan di Indonesia, serta mengkaji dan menganalisa dengan pendekatan maqasid syari’ah dan gender, dalam hal rekonseptualisasi otoritas perwalian nikah di Indonesia. Seklumit tulisan ini semoga bisa memberikan kajian khasanah keilmuan untuk perlu dilakukanya penelitian lebih mendalam, bagaimana merekosntruksi Undang-undang pernikahan khusunya hak dan peran wali nikah di Indonesia. Karena pada dasarnya peran wali nikah bukan hanya sebagai pemegang kebijakan saja saat akad perkawinan namun setelah pasca perkawinan wali juga ikut serta menjaga hubungan dan mengarahkan pasangan keluarga yang baru menikah demi kemaslahatan bersama. Kata kunci : Rekronstruksi, Maqosid syari’ah, Gender
Politik Hukum Pidana Terkait Pasal Perzinahan Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana: (Studi tentang Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Laki – Laki Dan Perempuan Yang Belum Menikah) Isnawan, Fuadi
Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 4 No. 1 June (2019)
Publisher : Institut Agama Islam Ma'arif NU (IAIMNU) Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25217/jm.v4i1.458

Abstract

Kehidupan senantiasa bergerak lebih cepat dari pada hukum yang berlaku dalam masyarakat. Karena hal inilah kadang terjadi benturan dan gesekan antara das sollen dan das sein di dalam kehidupan masyarakat. Hukum yang telah tertinggal dari kenyataan haruslah di ubah sesuai dengan kehidupan masyarakat yang ada agar kehidupan di dalam masyarakat dapat kembali harmonis. Salah satu contohnya adalah perzinahan. Di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan pezinahan adalah jika salah satu sudah menikah. Hal ini memang wajar karena KUHP kita adalah warisan dari Belanda. Secara kultur, masyarakat Indonesia berbeda dengan masyarkat Belanda, oleh karenalah maka pasal perzinahan di dalam KUHP itu harus dirubah sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Dari hal tersebut, maka akan timbul pertanyaaan, bagaimanakah pengaturan tentang delik perzinahan dalam KUHP yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia. Di dalam penulisan ini penulis mengunakan metode penelitian secara yuridis normative dimana penulis menggunakan artikel jurnal, buku dan dokumen yang mendukung dalam membahas masalah pembaharuan pasal perzinahan di dalam KUHP. Dari tulisan ini dapat kita ketahui bahwa ada banyak factor mengapa pasal tersebut harus diperbaharui. Dasar dari pembaharuan itu antara lain: perzinahan itu sejatinya adalah perbuatan yang melanggar nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat Indonesia, perzinahan itu adalah perbuatan yang bersifat anti sosial karena merugikan masyarakat dan menimbulkan kerusakan terhadap masyarakat, kebijakan kriminalisasi delik pezinahan harus memperhatikan fungsi dan tujuan hukum pidana, pelanggaran terhadap lembaga perkawinan, pelanggaran terhadap ketentuan agama, dan masalah Perzinahan Menimbulkan masalah kesehatan.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 10 No. 1 June (2025) Vol. 9 No. 2 December (2024) Vol. 9 No. 1 June (2024) Vol. 8 No. 2 December (2023) Vol. 8 No. 1 June (2023) Vol. 8 No. 1 (2023): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 7 No. 2 December (2022) Vol. 7 No. 1 June (2022) Vol. 6 No. 2 December (2021) Vol 6 No 2 (2021): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol 6 No 1 (2021): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam Vol. 6 No. 1 June (2021) Vol 5 No 2 (2020): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 5 No. 2 December (2020) Vol 5 No 1 (2020): Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 5 No. 1 June (2020) Vol 4 No 2 (2019): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 4 No. 2 December (2019) Vol. 4 No. 1 June (2019) Vol 4 No 1 (2019): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 3 No 2 (2018): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 3 No. 2 December (2018) Vol. 3 No. 1 June (2018) Vol 3 No 1 (2018): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 2 No 2 (2017): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 2 No. 2 December (2017) Vol 2 No 1 (2017): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 2 No. 1 June (2017) Vol. 1 No. 2 December (2016) Vol 1 No 2 (2016): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol 1 No 1 (2016): Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Vol. 1 No. 1 June (2016) More Issue