cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
LEX ADMINISTRATUM
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Science, Education,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 7, No 4 (2019): Lex Administratum" : 8 Documents clear
KONTRAK USAHA WARALABA DALAM PRAKTIK BISNIS KONVENSIONAL DI KOTA MANADO Massie, Monica Theresia
LEX ADMINISTRATUM Vol 7, No 4 (2019): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktik bisnis konvensional di kota Manado dengan menggunakan model usaha waralaba atau franchise tanpa mengikuti tata tertib hak dan kewajiban pelaku usaha saat ini semakin banyak dilakukan. Disatu pihak praktik usaha ini menguntungkan pemilik usaha, namun dari segi keadilan dan hak-hak pihak lainnya dinilai merugikan.  Padahal tujuan berusaha telah diatur di beberapa peraturan antara lain Peraturan Pemerintah (PP) No.42 tahun 2007 dan Peraturan Menteri Perdagangan R.I  nomor 31/M-DAG/PER/8/2008  di dalam peraturan tersebut menyatakan tata tertib dan hak dan kewajiban pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya dengan cara franchise. Sedangkan prinsip kebebasan berkontrak bagi pelaku usaha dijamin menurut Pasal 1338 (ayat 1) KUHPerdata. Namun bagaimana model dan isi kontrak yang seharusnya, maka tidak diatur di dalam KUHPerdata. Dengan demikian ketergantungan terhadap model dan isi kontrak yang baik sangat menentukan bagi rasa keadilan dan hak-hak yang diterima oleh para pihak. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang intinya menganalisis model kontrak usaha waralaba atau franchise dalam praktik bisnis konvensional. Fokus penelitian normatif ini terutama menyoroti dan  menemukan dasar dari pengaturan tentang kontrak usaha waralaba dalam praktik bisnis konvensional di kota Manado beserta model hukum kontrak waralaba (franchise) dalam praktik bisnis modern. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kontrak dalam usaha Waralaba (franchise) dalam praktik bisnis  modern saat ini berbasis pengaturan KUH Perdata. Semua kegiatan bisnis pada umumnya diawali dengan pembuatan kontrak terlebih dahulu, meskipun kontrak dalam tampilan yang sangat sederhana sekalipun. Praktik bisnis di Kota Manado masih konvensional belum mengikuti peraturan tata tertib dan hak dan kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur di dalam hukum positif nasional
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS INDIKASI GEOGRAFIS MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 Kanter, Claudia Christiy Ester
LEX ADMINISTRATUM Vol 7, No 4 (2019): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan dat dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Beberapa pendekatan dilakukan pada penelitian ini yang meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Sumber data penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau penunjang. Berdasarkan pada pendaftaran, diterimanya pendaftaran serta terbitnya nomor pendaftaran dan registrasi suatu indikasi geografis ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, maka jaminan perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada pemegang hak atas indikasi geografis.Kata Kunci: perlindungan hukum, hak, indikasi geografis
BEBAN PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI Bawembang, Nopesius
LEX ADMINISTRATUM Vol 7, No 4 (2019): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Alat-alat bukti yang diajukan ke peradilan MK, baik yang diajukan oleh pemohon maupun yang diajukan oleh termohon dan/atau pihak terkait, perolehannya atau cara mendapatkannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Alat bukti yang didapatkan atau diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum (illegally obtained evidence) tidak dapat disahkan oleh hakim konstitusi sebagai alat bukti. Oleh karena itu setiap pemohon dan atau pihak lainnya mengajukan alat bukti kepada hakim konstitusi, selalu diperiksa cara memperoleh atau mendapatkan alat bukti tersebut. Untuk alat bukti dari pemohon, biasanya dilakukan dalam sidang pendahuluan. Alat bukti yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2003 memiliki perbedaan dengan alat bukti yang lazim dalam proses peradilan lain. Menurut Maruarar Siahaan, perbedaan tersebut antara lain, Pertama, tidak dikenal alat bukti pengakuan para pihak dan pengetahuan hakim yang berlaku pada hukum acara PTUN, atau yang dalam hukum acara perdata disebut dengan “persangkaan”, pengakuan, dan sumpah, serta dalam hukum acara pidana disebut dengan keterangan terdakwa. Pengakuan pihak yang berperkara dipandang tidak relevan dalam Hukum Acara Konstitusi karena hal itu tidak menghilangkan kewajiban hakim konstitusi mencari kebenaran mengingat perkara yang diperiksa dan akan diputus terkait dengan kepentingan umum dan akan mengikat semua warga negara, bukan hanya pihak yang berperkara.Kata kunci: Pembuktian, Alat Bukti, Mahkamah Konstitusi
KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN HUTANG PIUTANG BUMN PERBANKAN MELALUI PUPN Sumarto, Sulaiha
LEX ADMINISTRATUM Vol 7, No 4 (2019): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sifat dan jenis penelitian tesis ini dirancang dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian ini prosedur atau pemecahan masalah penelitian dilakukan dengan cara memaparkan objek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta aktual. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) dari peraturan perundang-undangan maupun karya ilmiah. Bentuk kepastian hukum terhadap penyelesaian utang piutang BUMN pada perbankan nasional melalui lembaga PUPN, mengacu  kepada aturan bahwa status  harta  kekayaan  BUMN  bukan  merupakan  keuangan negara sesuai dengan prinsip UU BUMN mengenai adanya pemisahan kekayaan negara dari APBN dengan pengelolaan didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Pada prinsipnya BUMN merupakan badan hukum, dimana sesuai dengan teori badan hukum memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pengurus maupun  pendirinya dengan adanya Fatwa MA Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006, dapat memperkuat status kekayaan BUMN bukan lagi merupakan keuangan negara. Dengan demikian maka piutang Bank-bank BUMN dapat diselesaikan sendiri oleh manajemen masing-masing Bank BUMN berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat di masing-masing bank BUMN itu sendiri.Kata Kunci: Kepastian Hukum, Hutang, Piutang, BUMN, Perbankan, PUPN
PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DALAM PENGAWASAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Kobu Kobu, Djestylona
LEX ADMINISTRATUM Vol 7, No 4 (2019): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif-empiris. Penelitian dilakukan pada bulan Juni-Agustus 2019 di Inpektorat Kabupaten Halmahera Selatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat daerah (DPMD), Polres Kabupaten Halmahera Selatan, Kejaksaan Negeri Labuha, DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Dinas Sosial dan Masyarakat, Desa Labuha, Desa Tomori yang temasuk dalam Kecamatan Bacan dan Desa Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan. Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumen. Salah satu tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah adalah membuat kebijakan khusus (Perda), dengan melihat apa yang dibutuhkan dalam masyarakat Kabupaten Halmahaera Selatan dalam hal ini perda yang mengenai penggunaan dana desa untuk menanggulangi terjadinya penyelewengan dana desa, akan tetapi dari hasil penelitian di Kabupaten Halmahera Selatan kasus peneyelewengan dana desa dari tahun 2015 dan sampai sekarang terus meningkat dan salah satu penyebabnya adalah tidak adanya kerjasama antara DPRD dan Pemerintah Daerah kabupaten dalam membuat kebijakan khusus (Perda) yang mengatur mengenai pengawasan dalam  penggunaan dana desa.Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Peran, Halmahera Selatan, Pengawasan Dana Desa
KEDUDUKAN PENGADILAN PAJAK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA Sumolang, Kristendo
LEX ADMINISTRATUM Vol 7, No 4 (2019): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keberadaan Pengadilan Pajak ini apakah sebuah pengadilan yang berdiri sendiri atau merupakan suatu pengadilan khusus dibawah lingkungan peradilan yang ada dibawah Makamah Agung baik itu lingkungan peradilan umum atau lingkungan peradilan tata usaha negara. Hasil penilitian ini menunjukan bahwa kedudukan pengadilan pajak yang berdiri dua kaki antara eksekutif dan yudikatif harusnya bisa berdiri sendiri dalam yudikatif baik dari pengawasan, anggaran, dan pembinaan oleh Mahkamah Agung.  Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan khusus hanya dapat di bentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan pajak alangkah baiknya bisa menjadi lembaga peradilan yang menangadi masalah administrasi perpajakan yang bisa sama dengan pengadilan khusus lainnya yang ada di pengadilan umum, walaupun pengadilan pajak berada di pengadilan tata usaha negara. Kedudukan pengadilan pajak berada di bawah seutuhnya di Mahkamah Agung agara bisa lembaga yang mandiri yang tidak berpijak antara pemerintah dan Mahkamah Agung.
PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH OLEH PEGAWAI NEGERI YANG BUKAN BENDAHARA DI KABUPATEN GORONTALO Gubali, Agustinawaty U.
LEX ADMINISTRATUM Vol 7, No 4 (2019): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif karena penelitian ini berhubungan dan bertitik tolak pada segi-segi hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini. Pencarian dan pengumpulan data yang diperlukan, difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penulisan ini tidak terjadi penyimpangan dalam pembahasan. Penyelesaian ganti kerugian Negara/Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian yang dimaksud.Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP-TGR) tidak terkodifikasi dalam suatu peraturan perundang-undangan dan hanya tersebar ke dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan.Proses penyelesaian ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara. Persidangan MP-TGRKabupaten Gorontalo dilakukan dalam sebulan sekali.Kata Kunci: Ganti Kerugian, Pegawai Negeri, Bendahara, Gorontalo
MASALAH PERTANAHAN DALAM RENCANA UMUM TATA RUANG DI KOTA MANADO Wowor, Karel
LEX ADMINISTRATUM Vol 7, No 4 (2019): Lex Administratum
Publisher : LEX ADMINISTRATUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui serta tidak mempunyai subtitusi alternatif di satu sisi dan pertumbuhan penduduk di sisi lain terus meningkat, maka tanah semakin sempit dan berkurang.   Akibatnya timbul berbagai masalah, berupa kobflik-konflik kepentingan di dalam masyarakat kota. Pada saat itulah dibutuhkan peran hukum untuk mengatur, melindungi, menertibkan, mengarahkan, sekaligus merekayasa nilai-nilai yang bertumpu pada hakekat keadilan, kemanusiaan dan kesejahteraan sosial masyarakatnya.Kata kunci : Masalah Pertanahan; Tata Ruang; Manado

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Lex Administratum Vol. 13 No. 1 (2025): Lex Administratum Vol. 12 No. 5 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 4 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 3 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 2 (2024): Lex Administratum Vol. 12 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 5 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 4 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 3 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 2 (2023): Lex Administratum Vol. 11 No. 1 (2023): Lex Administratum Vol. 10 No. 5 (2022): Lex Administratum Vol 10, No 1 (2022): Lex Administratum Vol 9, No 8 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 7 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 6 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 5 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 4 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 3 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 2 (2021): Lex Administratum Vol 9, No 1 (2021): Lex Administratum Vol 8, No 5 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 4 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 3 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 2 (2020): Lex Administratum Vol 8, No 1 (2020): Lex Administratum Vol 7, No 4 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 3 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 2 (2019): Lex Administratum Vol 7, No 1 (2019): Lex Administratum Vol 6, No 4 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 3 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 2 (2018): Lex Administratum Vol 6, No 1 (2018): Lex Administratum Vol 5, No 9 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 8 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 7 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 6 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 5 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 4 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 3 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 2 (2017): Lex Administratum Vol 5, No 1 (2017): Lex Administratum Vol 4, No 4 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 3 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 2 (2016): Lex Administratum Vol 4, No 1 (2016): Lex Administratum Vol 3, No 8 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 7 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 6 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 5 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 4 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 3 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 2 (2015): Lex Administratum Vol 3, No 1 (2015): Lex Administratum Vol 2, No 3 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 2 (2014): Lex Administratum Vol 2, No 1 (2014): Lex Administratum Vol 1, No 3 (2013): Lex Administratum Vol 1, No 2 (2013): Lex administratum Vol 1, No 1 (2013): Lex administratum More Issue