Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.282
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Belom Bahadat : Jurnal Hukum Agama Hindu Inicio Legis : Jurnal Hukum Vyavahara Duta Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum International Proceeding On Religion, Culture, Law, Education, And Hindu Studies
Alfred Yetno
Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Protection of Personal Data With the Principle of Prioritizing Protecting User Privacy in an Effort to Realize Legal Goals in Indonesia Alfred Yetno
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2021): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v4i1.761

Abstract

Many Indonesian people take advantage of the development of information technology in the digital world to carry out activities and work so that not a few technologies that are currently developing to run require people's personal data so that they are vulnerable to being misused and experiencing data leaks that can harm the owner of the data. In order for this not to happen, the Government of Indonesia is obliged to protect and safeguard the personal data of the Indonesian people by protecting the privacy of the owner of the personal data from any form of misuse and leakage of personal data that can harm the Indonesian people so that the purpose of Indonesian law is to protect every Indonesian citizen's rights mandated in the 1945 Constitution can be realized and run well. In order to strengthen the current legal rules for protecting personal data and user privacy, the Indonesian government can apply the principle of prioritizing protecting personal data and user privacy which has been previously implemented by various European Union countries in the personal data protection rules known as General Data Protection. Regulation (GDPR). The application of these principles can be used in every system that exists in the digital world today that uses the public's personal data so as to avoid the possibility of misuse of personal data and leakage of personal data. and a supervisory system from the Government that becomes a single unit so that the Government of Indonesia can monitor and control the public's personal data by maintaining the security of personal data from misuse of personal data and leakage of personal data from the system and giving the community the right to monitor and control personal data related to data privacy. them so that the personal data and privacy of Indonesian users are protected and well maintained
Penyelesaian Kasus Hukum Pada Transaksi Elektronik Atau E-Commerce Bagi Konsumen di Era Digital di Indonesia Alfred Yetno
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5 No 2 (2022): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v5i2.912

Abstract

Berdasarkan undang-undang tentang perlindungan konsumen dalam penyelesaian sengketa konsumen ada dua cara yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi). Dalam mekanisme melalui pengadilan (litigasi) tidak terlalu efektif dalam menyelesaikan sengketa transaksi elektronik atau e-commerce di Indonesia. Hal ini di karenakan gugatan sengketa konsumen pada umumnya berjumlah nominal yang kecil dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Sedangkan mekanisme penyelesaian dari sengketa konsumen dari luar pengadilan (non litigasi) dapat menimbulkan beberapa persoalan yang salah satunya dalam tahap permulaan dimana pelaku usaha dan konsumen biasanya sulit menyepakati penyelesaian sengketa konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan peraturan tentang mekanisme tata cara dari penyelesaian gugatan sederhana dengan mekanisme agar dapat memberikan proses penyelesaikan sengketa yang sederhana, cepat dan terjangkau bagi masyakarat Indonesia. Akan tetapi proses mekanisme tersebut berpotensi dapat menimbulkan persoalan bagi konsumen e-commerce yang mewajibkan kedua pihak yang bersengketa tersebut menetap di wilayah atau tempat yang sama. Pendekatan secara daring atau online sangat penting dalam penyelesaikan sengketa konsumen di era digital Indonesia dengan proses yang sederhana, singkat dan cepat serta terjangkau sehingga mudah diakses oleh semua masyarakat selaku konsumen. Mahkamah Agung (MA) sudah menerapkan sistem secara online yang disebut dengan sistem e-court. Sistem ini memiliki fasilitas yang memudahkan untuk pengajuan gugatan, dalam proses pembayaran dan tahapan pemanggilan dari kedua pihak yang bersengketa melalui elektronik atau online. Maka undang-undang tentang Perlindungan Konsumen dalam proses penyelesaikan sengketa konsumen saat ini perlu direvisi. Dalam revisi peraturan hukum ini harus dapat mengakomodir dengan lebih detail mengenai wujud karakteristik sengketa konsumen terkait dengan transaksi e-commerce di era digital saat ini di Indonesia. Sehingga aturan hukum yang ada buat nantinya dapat memberikan payung hukum dan penjelasan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang lebih tepat dan memiliki keharmonisan serta berisi segala mekanisme penyelesaian sengketa konsumen secara daring atau online. Dengan revisi tersebut dapat memberikan payung hukum yang tepat untuk konsumen pada era digital saat ini bagi masyarakat di Indonesia.
TINJAUAN ATAS UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN TERKAIT PERTAMBANGAN, SUMBER DAYA AIR, DAN LINGKUNGAN HIDUP Cristiana, Edelweisia; Jesica, Jennie; Yetno, Alfred; ., Mala
Belom Bahadat Vol 13 No 2 (2023): Jurnal Belom Bahadat Hukum Agama Hindu
Publisher : Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/bb.v13i2.1037

Abstract

Tujuan penulisan mengenai aspek hukum dan lingkungan terkait kegiatan pertambangan di Indonesia, dengan fokus pada dampak pencemaran air. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 mengatur tahapan kegiatan pertambangan, termasuk tahap penyelidikan umum, eksplorasi, konstruksi, penambangan, dan pascatambang. Pencemaran lingkungan menjadi isu penting dalam konteks ini, seiring dengan perkembangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pencemaran lingkungan terjadi saat zat-zat berbahaya atau komponen lain masuk ke dalam lingkungan hidup, termasuk air, melampaui baku mutu yang ditetapkan. Dalam konteks pertambangan, aktivitas ini seringkali menjadi penyebab potensial pencemaran air. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan metode kualitatif deskriptif yang mencakup pendekatan perundang-undangan dan studi literatur. Hasil dari tulisan ini berfokus untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak kegiatan penambangan terhadap lingkungan di wilayah Kalimantan Tengah.
Tata Cara Pembagian Harta Warisan Peninggalan Suami Terhadap Janda di Desa Sigi Kabupaten Pulang Pisau Yetno, Alfred; Rahmawati, Ni Nyoman
Belom Bahadat Vol 14 No 2 (2024): Jurnal Belom Bahadat Hukum Agama Hindu
Publisher : Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/bb.v14i2.1132

Abstract

In the midst of rapidly changing social dynamics, it is crucial to recognize the rights of women or widows as heirs by ensuring that they receive a fair share of inheritance in accordance with their contributions and roles in building the family and household. Therefore, there is a need for awareness regarding the protection of the rights of women or widows in the context of inheritance law, allowing them to receive fair and equal treatment in the distribution of inherited assets. This is a significant step towards achieving gender equality and justice in Indonesian society. This research focuses on examining and understanding the complex issues related to the procedures for the distribution of the inheritance of a deceased husband to a widow in the village of Sigi, Pulang Pisau Regency, Central Kalimantan Province. The study aims to provide profound insights into the practices and perspectives of the community regarding customary inheritance law and its influence on the rights of women or widows in inheriting their husband's estate. Through this research, it is hoped that solutions can be found to address the injustice often faced by women or widows in inheritance distribution. Additionally, the study aims to provide policy recommendations to enhance the protection of the rights of women or widows in the community. The method employed is empirical legal research using a qualitative approach. The conclusion drawn from the research is that the inheritance law system in the village of Sigi, Kahayan Tengah District, Pulang Pisau Regency, prioritizes customary inheritance law in the distribution of inherited assets by upholding noble values based on the principle of family solidarity. This is done through consensus and the distribution of inherited assets to all surviving family members, including widows or widowers and legitimate children or their descendants. The process is conducted fairly and evenly through family consensus and the eldest sibling or the appointed elder leading the family consensus.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Sebagai Implementasi Perlindungan Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan Kristanto, Kiki; Yetno, Alfred; Jaya, King On Putra Jaya; Trimortiono, Eko Basuki; Efendi, Affan
Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2023): Satya Dharma : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : IAHN Tampung Penyang Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/sd.v6i1.965

Abstract

Keberadaan dan kelestarian sumber daya alam adalah tanggung jawab bersama, karenanya sumber daya alam yang ada harus dapat dilindungi dan dikelola dengan sebaik mungkin, sehingga generasi mendatang dapat turut serta merasakan dan menikmati keberadaan sumber daya alam yang melimpah. Dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam yang bertanggungjawab, maka perlu dilakukan perlindungan terhadap sumber daya alam dalam berbagai perspektif. Salah satunya perlindungan terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang diimplementasikan melalui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana dibidang pertambangan. Penerapan sanksi pidana dalam penegakan hukum pidana merupakan ultimum remedium. Artinya upaya hukum terakhir karena tujuanya adalah untuk memproses secara hukum pidana. Implementasi perlindungan terhadap pemanfaatan sumber daya alam melalui penegakan hukum pidana merupakah instrument represif yang digunakan untuk dapat menjawab tantangan antara kebutuhan investasi dan pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan, yang berjalan secara efekktif, efisien dan bertanggungjawab guna memberikan kesejahteraan bagi masyarakat serta untuk mencegah eksploitasi yang berlebihan dalam upaya mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan
Tanggung Jawab Bank Dalam Menjaga Keamanan Dan Kerahasiaan Data Nasabah Perbankan Di Indonesia Yetno, Alfred
MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2024): Morality : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas PGRI Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52947/morality.v10i1.424

Abstract

Keamanan data nasabah perbankan menjadi sorotan utama dalam industri perbankan saat ini di Indonesia. Maka dalam hal ini perlindungan atas data nasabah yang melakukan transaksi perbankan merupakan kunci penting dalam memperkuat kepercayaan nasabah. Perlindungan data nasabah perbankan adalah hal yang sangat penting dan menjadi sorotan utama dalam industri perbankan di Indonesia. Bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang terkait dengan data dan informasi mengenai nasabah, termasuk keadaan keuangan dan informasi pribadi, industri perbankan harus menghadapi risiko kejahatan siber yang dapat membahayakan keamanan data perbankan, sejalan dengan kemajuan teknologi saat ini. Data ini bisa dimanfaatkan untuk pencurian identitas, penipuan atau kejahatan lainnya. Maka dari itu sangat penting bagi industri perbankan untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan yang efektif guna melindungi data nasabah dari risiko kebocoran. Berkaitan dengan permasalahan diatas maka perlu adanya gambaran yang jelas berkaitan terhadap tanggung jawab bank dalam menjaga data nasabah perbankan serta adanya solusi dan penyelesaian hukum berkaitan dengan permasalahan tersebut sehingga tujuan dari penulisan penelitian ini yaitu untuk membahas dan menganalisa, menjelaskan dan memberikan solusi dalam bagaimana tanggung jawab bank dalam menjaga data nasabah perbankan di Indonesia. Adapun metode yang digunakan dari penulisan penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode dari penelitian hukum normatif yaitu dengan penelitian yang mengkaji dan menganalisis data dan dokumen yang berasal dari aturan perundang-undangan, prinsip-prinsp hukum, teori hukum, keputusan pengadilan dan sebagainya yang relevan dengan topik penelitian. Serta metode yang bersifat kualitatif dengan pendekatan perbandingan hukum akibat dari kekosongan hukum, kekaburan hukum atau pertentangan hukum. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sudah memberikan perlindungan terhadap dana nasabah akan tetapi dalam perlindungan terhadap data nasabah masih memerlukan perhatian lebih. Oleh karena itu pihak perbankan harus memastikan keamanan sistem elektronik dan bertanggung jawab terhadap data nasabah. Dalam hal ini sangatlah penting dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan untuk mengutamakan perlindungan data nasabah di atas segalanya untuk memastikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Dengan demikian maka perlindungan yang kuat terhadap data nasabah dan upaya pencegahan kejahatan siber harus menjadi fokus utama pihak perbankan serta memastikan kesiapan sistem elektronik yang aman. Dengan demikian maka perlindungan terhadap nasabah sebagai konsumen menjadi prioritas utama dan sejalan dengan komitmen pemerintah serta lembaga perbankan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan terutama dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data nasabah perbankan di Indonesia. Prinsip inilah yang perlu ada didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan berkaitan dengan perlindungan data nasabah sehingga kasus hukum yang merugikan nasabah disebabkan oleh kesalahan atau force majeur dan kelalaian dari nasabah tidak sepenuhnya dibebankan oleh nasabah melainkan pihak perbankan bertanggung jawab terhadap operasional sistem elektronik yang mengedepankan perlindungan data bagi nasabah dan memiliki prioritas utama dalam melindungi data nasabah di Indonesia.
KEKOSONGAN NORMA PENGATURAN DATA PRIBADI PASCA KEMATIAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 Ririn Kurniasi; Cristiana, Edelweisia; Alfred Yetno
VYAVAHARA DUTA Vol 21 No 1 (2026): Vyavahara Duta
Publisher : Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25078/vyavaharaduta.v21i1.6306

Abstract

This article examines the normative gap in the regulation of personal data after the death of data subjects and its implications for criminal liability under Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection in Indonesia. The issue is significant due to the rapid development of digital technologies that allow personal data to persist, be processed, and potentially misused even after the data subject has died, thereby increasing legal uncertainty. However, the existing legal framework primarily regulates living data subjects and fails to explicitly address the legal status, protection mechanisms, and representation of post-mortem personal data. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. Legal materials were collected through a systematic review of primary and secondary legal sources and analyzed qualitatively using descriptive-analytical methods. The underlying assumption of this research is that the absence of explicit regulation on post-mortem personal data weakens the enforcement of criminal liability. The findings demonstrate that this normative gap creates uncertainty in identifying victims, determining violated rights, and establishing criminal responsibility, which in turn hinders effective law enforcement and increases the risk of impunity. Comparative analysis with international practices, particularly interpretations of the General Data Protection Regulation, shows that several jurisdictions provide limited protection for post-mortem data through alternative legal mechanisms. This article emphasizes the need for explicit legal norms governing personal data after death, including regulatory options such as statutory amendment, implementing regulations, or progressive legal interpretation, as well as the recognition of heirs as representative legal subjects. These measures are essential to ensure legal certainty, justice, and effective enforcement of criminal liability in the protection of personal data.
The Importance of Legal Education in Creating a Harmonious Society Obeying the Law in Indonesia Ririn Kurniasi; Alfred Yetno
International Proceeding On Religion, Culture, Law, Education, And Hindu Studies Vol. 1 (2022): International Proceeding On Religion, Culture, Law, Education, And Hindu Studies
Publisher : IAHN-TP Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/internasional-seminar.v1i.257

Abstract

Lack of understanding to obey the legal rules that apply in Indonesia from some communities because these communities do not yet have a strong legal awareness so that these people do not really understand the meaning of every legal regulation that exists in Indonesia and there are even some people who do not know the existence of legal regulations certain that are implemented by the Government of Indonesia. Based on this, we can learn that there are still many violations of the rule of law by some people in Indonesia not because of the community's intention but because of the public's ignorance of the purpose of the existing legal regulations in Indonesia. Violations of the rule of law that occur intentionally are not carried out by the Indonesian people who actually already have good knowledge and knowledge of the law but still violate the law. To prevent this from happening, the Indonesian government is obliged to provide knowledge about legal education to all Indonesian people and from legal education it can increase understanding of the importance of legal education for the Indonesian people so that a harmonious Indonesian society can obey the law in Indonesia.
The Use Of Electronic Evidence In Civil Jurisdiction Processes In Indonesian Law Courts Alfred Yetno Alfred; Ni Made Anggi Arlina Putri
International Proceeding On Religion, Culture, Law, Education, And Hindu Studies Vol. 1 (2022): International Proceeding On Religion, Culture, Law, Education, And Hindu Studies
Publisher : IAHN-TP Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/internasional-seminar.v1i.259

Abstract

In Law No. 11 of 2008 and Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions, electronic evidence is an extension of legal evidence under the procedural law already applied in Indonesian courts to use it as legal evidence. Pre-trial and electronic evidence filing in court civil cases. The provision of electronic evidence is assessed by the arbitral tribunal based on whether the requirements for the form and material of electronic evidence are met, because there are no special procedural provisions for electronic evidence in the main court hearing, but there are further regulations on the form requirements of electronic evidence. It will be explained in Section 6 of the Act. Decree No. 11 of 2008 together with Law No. 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions is considered valid as long as the information contained in it is accessible, viewable, guaranteed to be complete and interpretable to explain the situation. The substantive requirement of electronic evidence is the relevance of the evidence to the claim or disputed material. Therefore, the judge can regard electronic evidence as prima facie evidence, doubtful evidence, admission evidence, or it can be excluded or disregarded by the judge in accordance with No. 48 of 2009 on the powers of judges of the judiciary.
Religious Moderation from a Legal Perspective in Indonesia to Prevent the Infiltration of Radicalism and Extremism in Higher Education Institutions Alfred Yetno; Edelweisia Cristiana
Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol 10 No 2 (2025): December 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61394/jihtb.v10i2.535

Abstract

To build a strong character within Indonesian society, particularly in the higher education environment, through the implementation of religious moderation today, it requires the involvement and collective commitment of the entire academic community, including lecturers, students, and educational staff. The implementation of religious moderation has a strong legal foundation, as it aims to prevent the spread of radicalism and extremism ideologies that are contrary to Indonesian laws and regulations, such as Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Terrorism, as well as other legal provisions that prohibit actions threatening national security and the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). This effort is carried out through the strengthening of national commitment based on the four national pillars: Pancasila, the 1945 Constitution, the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI), and Bhinneka Tunggal Ika, all of which possess legal legitimacy as the foundation of national and state life. Secondly, the strengthening of attitudes of tolerance and respect for differences is pursued in accordance with the principles of human rights law guaranteed by the constitution, particularly Articles 28E and 28I of the 1945 Constitution. Thirdly, fostering a way of religious practice that respects the traditions and local cultures of Indonesia’s diverse society also reflects the protection of cultural rights within the framework of national law. The method used in this research is a qualitative method with a literature study approach, which enables the exploration of various legal instruments and government policies related to religious moderation in the higher education environment
Co-Authors ., Mala Edelweisia Cristiana Efendi, Affan Jaya, King On Putra Jaya Jesica, Jennie Kristanto, Kiki Ni Made Anggi Arlina Putri Ni Nyoman Rahmawati Ririn Kurniasi Ririn Kurniasi Trimortiono, Eko Basuki