Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Evaluasi Kebijakan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal Sion, Debby; Nuryanah, Siti
Journal of Economics and Business UBS Vol. 12 No. 5 (2023): Special Issue
Publisher : Cv. Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52644/joeb.v12i5.513

Abstract

Dalam meningkatkan iklim investasi, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kebijakan tersebut antara lain pemberian fasilitas pajak penghasilan dalam bentuk Tax Holiday dan Tax Allowance. Penelitan ini membahas mengenai kebijakan pemberian fasilitas pajak penghasilan di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal. Adapun alasan pemilihan KEK Kendal sebagai objek penelitian karena KEK Kendal merupakan Pilot Project bagi Kawasan Ekonomi Khusus lainnya. Untuk mendapatkan Fasilitas Pajak Penghasilan tersebut para pelaku usaha dan badan usaha harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Saat ini ada 89 pelaku usaha dan 1 badan usaha yang melakukan kegiatannya di KEK Kendal. Dari 89 Pelaku Usaha, sebanyak 29 pelaku usaha yang telah beroperasi dan 12 pelaku usaha masih dalam masa konstruksi. Dari 29 pelaku usaha ada 13 perusahaan yang telah mendapatkan Surat Keputusan untuk mendapatkan Fasilitas Pajak Penghasilan. Dari data tersebut, terlihat masih minim investor yang telah mendapatkan Surat Keputusan untuk mendapatkan Fasilitas Pajak Penghasilan. Berdasarkan latar belakang tersebut, dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemberian fasilitas pajak penghasilan di KEK Kendal serta menganalisis hambatan-hambatan yang muncul selama proses pemanfaatan fasilitas pajak penghasilan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dimana data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara terhadap badan usaha dan pelaku usaha yang melakukan kegiatan di KEK Kendal. Penelitan ini menggunakan kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh William N. Dunn (2018).
EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF TAX OBJECTION REVIEW IN INDONESIA’S TAX AUTHORITY Trisnawati, Yuli; Nuryanah, Siti
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 19, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

An evaluation of the effectiveness of tax objection review by the Directorate General of Taxes (DGT) is required due to the increasing number of tax disputes that continue to litigation and a low winning rate for DGT in tax court (approximately 40%). This study aims to analyze the effectiveness of reviewing tax objections at DGT using Campbell's Effectiveness Theory (1989) with criteria of programs and goals success, program satisfaction, inputs and outputs conformity, and overall goal achievement. This is case study research with a qualitative method presented in a descriptive analysis. Data was collected through documentation, interviews, and satisfaction surveys. Informants are from the DGT, Taxpayers, Tax Consultants, Tax Lecturers and the Secretariat of the Tax Supervisory Committee (Setkomwasjak). The results indicate that the tax objection review at the DGT has been moderately effective, as evidenced by the achievement of the predetermined targets. However, several criteria should be improved, such as input and output quality, workload and independence. The separation of the objection review unit from the Regional Office (Kanwil) of the DGT is one of the recommendations proposed to increase the independence of tax objection review.
Evaluasi Ketentuan Perhitungan Pajak Penghasilan Suami-Istri yang Memilih Menjalankan Kewajiban Perpajakan Terpisah dan Usulan Model Perbaikan Berbasis Simulasi Sandy, Evina; Nuryanah, Siti
Journal of Accounting and Finance Management Vol. 6 No. 5 (2025): Journal of Accounting and Finance Management (November - December 2025)
Publisher : DINASTI RESEARCH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jafm.v6i5.2846

Abstract

Penerapan Coretax pada awal tahun 2025 diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Sebelumnya, DJP tidak dapat mendeteksi status wanita kawin, karena data NPWP belum terintegrasi dengan data kependudukan dan catatan sipil. Sehingga kebanyakan wanita kawin yang memilih menjalankan kewajiban perpajakan terpisah dari suami, melaporkan SPT Tahunannya seperti saat belum menikah. Padahal, sesuai dengan pasal 8 ayat 3 Undang Undang Pajak Penghasilan No 36 tahun 2008, PPh harus dihitung berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami dan istri yang kemudian dipisah secara proporsional sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka. Cara perhitungan ini dapat menyebabkan salah satu pihak menjadi kekurangan bayar PPh sedangkan pihak lainnya mengalami kelebihan bayar. Selain itu, tarif pajak efektif antara suami dan istri juga menjadi sangat jomplang. Dari sisi wajib pajak, kelebihan pembayaran PPh menyebabkan naiknya biaya kepatuhan, sedangkan bagi fiskus mengalami peningkatan biaya administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi agar tidak terjadi kelebihan bayar PPh yang tidak seharusnya dan memberikan tarif pajak efektif yang sama antara suami-istri. Metode yang digunakan adalah pendekatan analisis kebijakan untuk mengevaluasi peraturan perpajakan, serta analisis skenario yaitu mikrosimulasi pajak. Bila perhitungan proporsional penghasilan neto diganti dengan proposional berdasarkan Penghasilan Kena Pajak maka permasalahan diatas dapat terselesaikan.