Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

ANALISIS MANFAAT PENGURANGAN PPH FINAL WAJIB PAJAK UMKM ORANG PRIBADI DAN PELAYANAN DIGITAL PAJAK : STUDI KASUS DI KPP PRATAMA PRAYA Wahyudi, Arjun; Nuryanah, Siti
Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) Vol 8 No 1 (2024): Edisi Januari - April 2024
Publisher : LPPM STIE Muhammadiah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31955/mea.v8i1.3855

Abstract

Wajib Pajak orang pribadi UMKM penerima manfaat pembebasan PPh Final 0,5% atas ketentuan penghasilan kurang dari lima ratus juta per tahun dapat menonefektifkan NPWP untuk mengurangi beban administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti manfaat pembebasan pajak dan digitalisasi layanan perpajakan djponline. Analisis dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan melalui survey. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembebasan pajak digunakan untuk menambah modal, dan enam dari sembilan Wajib Pajak memilih untuk tidak menonefektifkan NPWP. Dampak atas pengurangan PPh Final pada KPP terkait menunjukkan bahwa 210 Wajib Pajak Orang Pribadi tidak lagi membayar pajak serta 89 mengalami penurunan pembayaran di tahun 2022. Terkait dengan digitalisasi layanan perpajakan, penelitian menunjukkan lebih dari 80% responden mengakses djponline.
PERAN COACHING, MENTORING DAN COUNSELING DALAM UPAYA MENUMBUHKAN BUDAYA SADAR RISIKO : STUDI KASUS PADA SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK Fadhila, Rahma Noor; Nuryanah, Siti
Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA) Vol 8 No 1 (2024): Edisi Januari - April 2024
Publisher : LPPM STIE Muhammadiah Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31955/mea.v8i1.3905

Abstract

Sekretariat Pengadilan Pajak, yang menyediakan layanan penanganan administrasi sengketa pajak di bawah Kementerian Keuangan, menghadapi tantangan dalam mengelola jumlah sengketa yang tinggi dan kompleksitas struktur organisasi. Manajemen sumber daya manusia menghadapi masalah kesejahteraan pegawai, yang dapat ditangani dengan penerapan program Coaching, Mentoring, Counseling, dan Budaya Sadar Risiko. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Coaching, Mentoring, Counseling dan Budaya Sadar Risiko serta menguji hubungan Coaching, Mentoring, Counseling dengan Budaya Sadar Risiko di Sekretariat Pengadilan Pajak melalui kuesioner dan wawancara yang melibatkan pejabat pengawas dan pelaksana yang merupakan lini pertahanan pertama dalam struktur three lines model. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan positif antara Coaching, Mentoring, dan Counseling dengan Budaya Sadar Risiko. Ditemukan pula ada perbedaan dalam penerapan Coaching, Mentoring, Counseling dan Budaya Sadar Risiko antara pejabat pengawas dan pelaksana di Sekretariat Pengadilan Pajak, dengan fokus utama pada Coaching dan Counseling. Kemudian terdapat perbedaan signifikan dalam persepsi antara pejabat pengawas dan pelaksana terkait aktivitas Coaching, Mentoring, Counseling dan Budaya Sadar Risiko.
THE NUMBERED HEAD TOGETHER LEARNING MODEL ON THE CRITICAL THINKING ABILITY OF IV CLASS SD STUDENTS Ermawati, Diana; Prameswari, Andin; Nuryanah, Siti; Nashan, Syafiq; Noor, Yuniza Amalia
PROGRES PENDIDIKAN Vol. 5 No. 2 (2024): May 2024
Publisher : Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prospek.v5i2.524

Abstract

The low critical thinking abilities of students are caused by the application of non-innovative learning models. Learning is still teacher-centered so that students cannot develop critical thinking skills to the maximum. The aim of this research is to determine differences in critical thinking abilities of students who are treated using the Numbered Heads Together learning model. This research is quantitative research with the type of experimental research. The research was conducted in class IV of SD N 10 Gondosari. Data analysis was carried out using the t-test (Paired T Test). Based on the results of the T Test (Paired T Test) calculations, the Sig value is obtained. (2-tailed) is 0.000 which means Sig. (2-tailed) < 0.05. From these calculations, the T test results were less than the significance level. It can be concluded that there is a difference in the average test results before and after the Numbered Head Together (NHT) learning model is implemented. There are significant differences in critical thinking abilities between students taught using the Numbered Heads Together learning model.
Analisis Pengaruh Organizational Capital terhadap Tingkat Penghindaran Pajak Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tri Prastyo, Slamet; Nuryanah, Siti
Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif Vol. 10 No. 1 (2024): Volume 10 Nomor 1 April 2024
Publisher : Prodi Akuntansi UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29080/jai.v10i1.1594

Abstract

This study aims to analyze the effect of organizational capital on corporate tax avoidance. The population of this study are mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2012-2021 periods. Using panel data regression with the common effect model, the results of the study found that organizational capital has a negative and significant effect on corporate tax payments. In other words, high organizational capital can increase corporate tax avoidance. Companies that are able to manage organizational capital properly will be able to create organizational efficiency, one of which is through tax management that the company will choose. This study confirms previous findings that organizational capital creates organizational innovation and organizational learning abilities in related to tax avoidance. This study also strengthens the previous findings that companies with high organizational capital have a greater chance of tax avoidance. The research has implications for the company's internal policy as a taxpayer to increase its organizational capital so that it can have an effective management. On the other hand, the tax authorities can make policies that support the creation of compliant taxpayers and ethical corporate tax management.
Evaluasi Manajemen Perpajakan Atas Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Perusahaan Start-Up X) Alfath Annisaa, Mardhiyah; Nuryanah, Siti
Journal of Economics and Business UBS Vol. 12 No. 4 (2023): Special Issue
Publisher : Cv. Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52644/joeb.v12i4.408

Abstract

Kondisi perusahaan Startup identik dengan situasi keuangan yang terus merugi. Meskipun dalam kondisi merugi, Startup tetap memiliki kewajiban menjalankan administrasi perpajakannya. Pelaku usaha apapun termasuk Startup dapat berpotensi menerima STP dan sanksi pajak jika tidak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi manajemen pajak PT X agar meminimalisasi pengenaan sanksi pajak dan timbulnya beban pajak atas pelaksanaan kewajiban dan haknya terkait PPN. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada manajemen pajak atas pelaksanaan kewajiban dan hak PKP terkait PPN pada PT X tahun 2020-2022. Proses evaluasi dihubungkan dengan potensi biaya kepatuhan saat menjalankan manajemen perpajakannya dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini menggunakan triangulasi dengan cara analisa dokumentasi terkait PPN serta menganalisis wawancara dengan informan yang berhubungan terkait pengelolaan pajak PT X. Hasil penelitian menunjukkan PT X sudah menerapkan manajemen perpajakan atas pelaksanaan kewajiban dan haknya terkait PPN dengan baik. Namun, PT X dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen perpajakannya dengan membuat SOP baku tertulis serta menjalankan rekomendasi untuk meminimalisasi permintaan perubahan faktur pajak serta mengatasi faktur pajak tidak valid.
Evaluasi Kebijakan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal Sion, Debby; Nuryanah, Siti
Journal of Economics and Business UBS Vol. 12 No. 5 (2023): Special Issue
Publisher : Cv. Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52644/joeb.v12i5.513

Abstract

Dalam meningkatkan iklim investasi, pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kebijakan tersebut antara lain pemberian fasilitas pajak penghasilan dalam bentuk Tax Holiday dan Tax Allowance. Penelitan ini membahas mengenai kebijakan pemberian fasilitas pajak penghasilan di Kawasan Ekonomi Khusus Kendal. Adapun alasan pemilihan KEK Kendal sebagai objek penelitian karena KEK Kendal merupakan Pilot Project bagi Kawasan Ekonomi Khusus lainnya. Untuk mendapatkan Fasilitas Pajak Penghasilan tersebut para pelaku usaha dan badan usaha harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Saat ini ada 89 pelaku usaha dan 1 badan usaha yang melakukan kegiatannya di KEK Kendal. Dari 89 Pelaku Usaha, sebanyak 29 pelaku usaha yang telah beroperasi dan 12 pelaku usaha masih dalam masa konstruksi. Dari 29 pelaku usaha ada 13 perusahaan yang telah mendapatkan Surat Keputusan untuk mendapatkan Fasilitas Pajak Penghasilan. Dari data tersebut, terlihat masih minim investor yang telah mendapatkan Surat Keputusan untuk mendapatkan Fasilitas Pajak Penghasilan. Berdasarkan latar belakang tersebut, dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemberian fasilitas pajak penghasilan di KEK Kendal serta menganalisis hambatan-hambatan yang muncul selama proses pemanfaatan fasilitas pajak penghasilan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dimana data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara terhadap badan usaha dan pelaku usaha yang melakukan kegiatan di KEK Kendal. Penelitan ini menggunakan kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh William N. Dunn (2018).
EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF TAX OBJECTION REVIEW IN INDONESIA’S TAX AUTHORITY Trisnawati, Yuli; Nuryanah, Siti
Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. 19, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

An evaluation of the effectiveness of tax objection review by the Directorate General of Taxes (DGT) is required due to the increasing number of tax disputes that continue to litigation and a low winning rate for DGT in tax court (approximately 40%). This study aims to analyze the effectiveness of reviewing tax objections at DGT using Campbell's Effectiveness Theory (1989) with criteria of programs and goals success, program satisfaction, inputs and outputs conformity, and overall goal achievement. This is case study research with a qualitative method presented in a descriptive analysis. Data was collected through documentation, interviews, and satisfaction surveys. Informants are from the DGT, Taxpayers, Tax Consultants, Tax Lecturers and the Secretariat of the Tax Supervisory Committee (Setkomwasjak). The results indicate that the tax objection review at the DGT has been moderately effective, as evidenced by the achievement of the predetermined targets. However, several criteria should be improved, such as input and output quality, workload and independence. The separation of the objection review unit from the Regional Office (Kanwil) of the DGT is one of the recommendations proposed to increase the independence of tax objection review.
Evaluasi Ketentuan Perhitungan Pajak Penghasilan Suami-Istri yang Memilih Menjalankan Kewajiban Perpajakan Terpisah dan Usulan Model Perbaikan Berbasis Simulasi Sandy, Evina; Nuryanah, Siti
Journal of Accounting and Finance Management Vol. 6 No. 5 (2025): Journal of Accounting and Finance Management (November - December 2025)
Publisher : DINASTI RESEARCH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jafm.v6i5.2846

Abstract

Penerapan Coretax pada awal tahun 2025 diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Sebelumnya, DJP tidak dapat mendeteksi status wanita kawin, karena data NPWP belum terintegrasi dengan data kependudukan dan catatan sipil. Sehingga kebanyakan wanita kawin yang memilih menjalankan kewajiban perpajakan terpisah dari suami, melaporkan SPT Tahunannya seperti saat belum menikah. Padahal, sesuai dengan pasal 8 ayat 3 Undang Undang Pajak Penghasilan No 36 tahun 2008, PPh harus dihitung berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami dan istri yang kemudian dipisah secara proporsional sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka. Cara perhitungan ini dapat menyebabkan salah satu pihak menjadi kekurangan bayar PPh sedangkan pihak lainnya mengalami kelebihan bayar. Selain itu, tarif pajak efektif antara suami dan istri juga menjadi sangat jomplang. Dari sisi wajib pajak, kelebihan pembayaran PPh menyebabkan naiknya biaya kepatuhan, sedangkan bagi fiskus mengalami peningkatan biaya administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi agar tidak terjadi kelebihan bayar PPh yang tidak seharusnya dan memberikan tarif pajak efektif yang sama antara suami-istri. Metode yang digunakan adalah pendekatan analisis kebijakan untuk mengevaluasi peraturan perpajakan, serta analisis skenario yaitu mikrosimulasi pajak. Bila perhitungan proporsional penghasilan neto diganti dengan proposional berdasarkan Penghasilan Kena Pajak maka permasalahan diatas dapat terselesaikan.
Analysis of Obstacles in Supervision of Value Added Tax Collectors on Trading Through Electronic Systems Fakhri Jamal Yusuf Siregar; Nuryanah, Siti
E-Jurnal Akuntansi Vol. 35 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The Directorate General of Taxes (DGT) made a change to the duty and function of the supervision of KPP Badan dan Orang Asing (Badora) to supervise the business actors of Trading Through Electronic Systems (TTES). This research aims to analyze the obstacles faced by Account Representatives (AR) at KPP Badora in supervising TTES VAT collectors using the ADKAR model. A case study approach with mixed methods was employed in this research, with data collected through questionnaires and interviews. The results showed that ARs experienced obstacles in supervising TTES VAT collectors based on the ADKAR model. While no obstacles were identified in the aspects of awareness and desire, challenges were evident in the aspects of knowledge, ability, and reinforcement. In the knowledge aspect, ARs lacked a comprehensive understanding of the business processes of TTES VAT collectors. In the ability aspect, obstacles included the absence of comparative data on transaction values and traffic volume, an insufficiently supportive supervisory information system, and unenforceable sanctions. Finally, in the reinforcement aspect, ARs were not supported by a supervisory business process tailored to the specific characteristics of TTES VAT collectors.
EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN IMPORTIR ATAS MEKANISME SELF ASSESSMENT BARANG KIRIMAN HASIL TRANSAKSI PERDAGANGAN DENGAN NILAI PABEAN SAMPAI DENGAN FOB USD 1.500 Tobing, Disa Agnesia Utari L.; Nuryanah, Siti
Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi) Vol. 15 No. 2 (2026): Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)
Publisher : Politeknik Negeri Ambon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31959/jm.v15i2.3721

Abstract

Introduction: The Indonesian government has enacted new regulations for goods shipped from trade transactions, including Self Assessment, through the Minister of Finance Regulation Number 96 of 2023. This policy has led to manipulation through undervaluation, prompting the government to impose fines for tax evasion. Methods: This study aims to evaluate the extent of importer compliance with the Self Assessment mechanism for goods shipped, using a Fishbone Diagram. This research is a qualitative study employing descriptive analysis and triangulation. Results: Data obtained from interviews with sources from the Directorate General of Customs and Excise and from analysis of imported goods shipment data indicate that importers have complied with existing regulations, but several improvements are needed, such as an application that provides the status of the goods shipment completion process and the socialisation of customs obligation calculations. Keywords: Compliance, Courier Service, Customs, Import, Tax