Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology
Ravienda Anita Fitrie
Universitas Negeri Surabaya
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Manajemen Konflik Kebijakan Publik dalam Perspektif SDG 16: Analisis Respons Masyarakat terhadap Kebijakan Subsidi BBM di Indonesia Navy Restiani Anggita Nurlaila; Rosalia Triana Dewi; Clara Aurora Salsabila; Perdy Alfa Resal; Ravienda Anita Fitrie; Nuh Krama Hadianto
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.8847

Abstract

Kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia merupakan salah satu kebijakan publik yang sering menimbulkan konflik sosial karena berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk konflik, faktor penyebab konflik, serta respons masyarakat terhadap kebijakan subsidi BBM dalam perspektif manajemen konflik dan Sustainable Development Goals (SDG) 16. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui pengkajian berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, dan artikel berita yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik subsidi BBM tidak hanya dipicu oleh kenaikan harga, tetapi juga disebabkan oleh distribusi subsidi yang tidak tepat sasaran, lemahnya pengawasan, rendahnya transparansi, serta kurang optimalnya komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Respons masyarakat terhadap kebijakan subsidi BBM ditunjukkan melalui demonstrasi, kritik di media sosial, hingga perubahan pola konsumsi energi. Pemerintah telah melakukan berbagai strategi manajemen konflik, seperti pemberian bantuan sosial, digitalisasi distribusi BBM, dan komunikasi publik, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala sehingga konflik serupa terus berulang. Dalam perspektif SDG 16, pengelolaan konflik kebijakan subsidi BBM memerlukan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, transparan, partisipatif, dan responsif agar tercipta stabilitas sosial serta penguatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem distribusi subsidi, penguatan pengawasan, serta peningkatan komunikasi publik agar kebijakan subsidi BBM dapat diterapkan secara lebih efektif dan minim konflik sosial.
Analisis Kontribusi Dan Efektivitas PBB-P2 Dan BPHTB Terhadap PAD Kota Surabaya Periode 2020-2024 Rikha Janatul Ma'wa; Eka Nur Anggraini; Ravienda Anita Fitrie; Eva Hany Fanida
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 2 (2026): Maret - Juni
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i2.8615

Abstract

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. PAD yang dimaksud diperoleh dari pengelolaan sumber daya yang tersedia di wilayah bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di antara sektor-sektor perpajakan lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan negara dan merupakan sumber penerimaan negara yang sangat menjanjikan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang lebih komprehensif dengan mengevaluasi kontribusi dan efektivitas PBB-P2 dan BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya selama periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui teknik studi dokumentasi. Data penelitian diperoleh dari dokumen resmi pemerintah daerah berupa Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Surabaya yang dipublikasikan melalui laman resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBB-P2 memiliki tingkat efektivitas yang sangat tinggi dan konsisten, bahkan melampaui 100% selama pandemi (2020–2021). Di sisi lain, BPHTB menunjukkan ketidakstabilan dan kurang efektif pada awal pandemi, namun mengalami pemulihan yang signifikan seiring membaiknya pasar properti. Meskipun menghadapi tekanan ekonomi global, kedua pajak ini tetap menjadi penyumbang terbesar bagi pendapatan daerah Surabaya.
Co-Authors Clara Aurora Salsabila Eka Nur Anggraini Eva Hany Fanida Navy Restiani Anggita Nurlaila Nuh Krama Hadianto Perdy Alfa Resal Rikha Janatul Ma'wa Rosalia Triana Dewi