Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WLRev Cakrawala Hukum
Teguh Anindito
Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Pentingnya Mediasi Dalam Mengurangi Kasus Perceraian DiPengadilan Agama Banyumas Teguh Anindito; Aris Priyadi; Arif Awaludin
Wijayakusuma Law Review Vol. 4 No. 2 (2022): Wijayakusuma Law Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.f1gaeb74

Abstract

Mediation as one of the tools that is needed in dealing with divorce cases is very important. Many divorcecases are resolved through mediation. Research conducted at the Banyumas Religious Court usingnormative juridical methods shows that mediation still needs to be socialized to resolve the various divorcecases that have piled up at the Banyumas Religious Court. It is necessary to overcome various obstacles inresolving cases through this mediation. Minimizing obstacles will help achieve optimal mediation. Effortsmade by the Supreme Court by making Supreme Court Regulations further strengthen the role of mediationin settling cases. 
Penyelesaian Perselisihan Pelayanan Kesehatan BagiPasien Rumah Sakit Yang Berkeadilan Teguh Anindito
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 22 No. 1 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.z5aewq74

Abstract

Mediasi penyelesaian sengketa kesehatan pada awalnyamerupakan alternatif penyelesaian sengketa, ketika mekanisme litigasidipandang tidak memuaskan. Penelitian dengan judul Penyelesaianperselisihan pelayanan kesehatan bagi pasien rumah sakit yangberkeadilan dengan tujuan menemukan realitas penggunaan mediasidalam penyelesaian perselisihan pelayanan kesehatan bagi pasien rumahsakit saat ini. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris,terkait pelaksanaan mediasi perselisihan pelayanan kesehatan. Sampeldilakukan secara purposive non random sampling. Narasumber adalahsemua pihak yang terlibat dalam kegiatan mediasi penyelesaianperselisihan pelayanan kesehatan, yang terdiri dari keluarga pasien,pengacara, rumah sakit/dokter, polisi dan notaris. Hasil penelitiandianalisa lalu diuraikan secara deskriptif kualitatif. Hasil Penelitianmenunjukkan bahwa realitas pelaksanaan mediasi kesehatan belumdilaksanakan sesuai dengan Pasal 29 Undang-undang No. 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan yang memerintahkan mediasi dalam hal terjadisengketa pelayanan medis dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Temuan penelitianmendapati bahwa Mediasi yang ada dilakukan dengan melibatkan aparatkepolisian, pengacara atau notaris
Pelaksanaan Perkawinan Di Masa Pandemi Covid-19 DiPurbalingga Teguh Anindito
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 23 No. 1 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.ddzedg89

Abstract

Pandemi covid-19 yang sudah berlangsung sejak awaltahun 2020 memaksa perkawinanan pun untuk menyesuaikannya. Metodeyuridis normatif digunakan untuk mengungkap beberapa permasalahan.Pelaksanaan pernikahan di Purbalingga seperti di Kecamatan Bojongsaridan Kecamatan Rembang Purbalingga. Pernikahan dengan menggunakanprotokol kesehatan dan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan KantorUrusan Agama. Peraturan perundang-undangan hingga berbagai kebijakanseperti Surat Edaran Nomor P-006/DJ.III/HK.00.7/06/2020 tentangPelayanan Nikah Menuju Masyarakat Produktif Aman Covid menjadipedoman pelaksanan. Pelaksanaan perkawinan dalam masa pandemiCovid-19 di Purbalingga dilaksanakan dengan cara yang bervariasitergantung situasi dan kondisi. Pelaksanaan perkawinan dalam masapandemi Covid-19 di Purbalingga dilaksanakan dengan cara yangbervariasi tergantung situasi dan kondisi. Pada kesimpulannya diperolehbahwa pelaksanaan perkawinan dalam masa pandemi Covid-19 diPurbalingga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Banyumas Teguh Anindito; Aris Priyadi; Arif Awaludin
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 24 No. 1 (2022): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.wqps6488

Abstract

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalispelaksanaan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di PengadilanWilayah Pengadilan Negeri Banyumas. Penelitian ini menggunakan metodependekatan yuridis. Pendekatan yuridis yaitu menganalisis permasalahan darisudut pandang menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku.Adapun metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian disajikan secaradeskriptif dan diolah secara kualitatif yaitu data yang diperoleh dari penelitiandiklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian dan hasil klasifikasiselanjutnya disistematisasikan kemudian data yang telah disistematisasikankemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, didapatkan beberapa kesimpulanPertama mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Banyumas sudahdilaksanakan menurut peraturan perundangan. Kedua hal yang menentukanberhasil tidaknya mediasi dalam suatu perkara perdata adalah kesepakatan antarapara pihak yang bersengketa dalam mediasi untuk menyelesaikan perkaranya.Faktor menyebab atau hambatan dalam proses mediasi yang tidak berhasildiselesaikan secara damai ialah dari para pihak yang berperkara sendiri sudahtidak menghendaki perdamaian.
Sengketa Lingkungan Hidup (Analisis Kasus Pencemaran LimbahIndustri PT. Marimas di Semarang Terhadap Sumber Air Warga) Teguh Anindito; Wahyu Hariadi; Haris Kusumawardana
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 25 No. 1 (2023): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.jgs1xt87

Abstract

Pencemaran air merupakan masuknya atau dimasukkannyaorganisme, zat, energi, dan komponen Iain ke Iingkungan hidup oIehkegiatan manusia yang meIampaui baku mutu Iingkungan yangditetapkan”. Pembuangan sisa kegiatan usaha berupa Iimbah oIeh PT.Marimas ke sungai adaIah bentuk pencemaran Iingkungan, insidensaIuran pipa Iimbah yang menuju ke perairan bocor sehinggamenyebabkan sumber mata air warga di sekitar pabrik tercemar dantidak bisa dimanfaatkan. OIeh karenanya, diperIukan ketegasan hukumterhadap peIaku pencemaran bertujuan untuk menciptakan keadiIan,kemanfaatan dan kepastian hukum.Undang-Undang PengeIoIaan danPerIindungan Iingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 (seIanjutnyadisebut UUPPIH), sebagai peraturan perundang-undangan fungsionaI,membagi penegakan Iingkungan hidup menjadi tiga jenis: administratif,perdata dan pidana. 
Co-Authors Arif Awaludin Aris Priyadi Haris Kusumawardana Wahyu Hariadi