Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Nasrullah
Universitas Pohuwato
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Strategi Hukum dalam Penanggulangan Perceraian Melalui Pendekatan Yuridis dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Provinsi Gorontalo Fibriyanti Karim; Nasrullah; Rasdianah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6381

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab meningkatnya angka perceraian dan strategi penanggulangannya dalam mewujudkan ketahanan keluarga di Provinsi Gorontalo. Menggunakan metode yuridis empiris, yakni mengkaji langsung permasalahan yang timbul dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada banyak faktor yang meneybabkan meningkatnya perceraian di Provinsi Gorontalo, tetapi ada 6 (enam) faktor yang mendominasi yakni pertengkaran terus menerus, meninggalkan salah satu pihak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Mabuk, Ekonomi dan Madat. Untuk meminimalisir perceraian yang mengalami dinamika ditiap tahunnya untuk mewujudkan ketahanan keluarga, maka diperlukan strategi, Adapun Strategi hukum yang dibutuhkan yakni meningkatkan pelatihan dan pendidikan hukum keluarga, meningkatkan penggunaan mediasi dalam penyelesaian konflik rumah tangga baik dari sisi non litigasi maupun jalur non litigasi, mengefektifkan fungsi organisasi keagaman dan adat, dan meningkatkan program pendampingan dan konseling keluarga. Strategi terakhir yang bisa digunakan jika belum ada peraturan daerah maka perlu dibuat peraturan daerah mengenai ketahanan keluarga yang memuat program, upaya memujudkan dan mempertahankan ketahanan keluarga hingga perlindungan hukumnya jika terjadi hal yang tidak diinginkan.
Analisis Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Antara Kedua Orang Tua Yang Berbeda Agama (Studi Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Msa): Legal Analysis of Child Custody Disputes Between Parents of Different Religions (Study of Decision No. 184/Pdt.G/2024/PA.Msa) Raldy Mopagga; Nasrullah
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i7.8059

Abstract

Pertimbangan hakim dalam mengkontruksikan putusan dalam perkara hak asuh anak diantar kedua orang tua yang berbeda agama berdasarkan Putusan No. 184/Pdt.G/2024/PA.Msa lebih cenderung melakukan pendekatan yuridis, pendekatan sumber hukum yurisprudensi, dan hadist-hadist yang dilakukan sebagai bentuk upaya mempertahakan akidah sang anak yang lahir dari hubungan pernikahan yang dilakukan secara Islam. Sehingga meskipun secara faktual orang tua yang beragama non islam lebih mampu untuk memenuhi kepentingan yang terbaik untuk sang anak baik dari segi ekonomi, psikologis, dan kedekatan emosional sang anak, (2) Konsep hak asuh yang terbaik diantara kedua orang tua yang berbeda agama demi untuk kepentingan terbak bagi anak adalah membagung sifat hubungan orang tua dan anak dengan baik, tingkat partisipasi yang baik diantara kedua orang tua dalam mengasuh, membagung pola komunikasi orang tua dengan anak, memperbaiki kapasitas orang tua dalam memenuhi kebutuhan, perlunya kematangan pribadi orang tua, juga perlunya memahami gaya hidup dan latar belakang orang tua dan menerapkan konsep hak asuh secara hukum (legal custody), dan pengasuhan bersama fisik (physical custody) wajib memberikan akses kepada orang tua yang lan untuk bertemu dengan anak-anak tersebut dalam rangka terpenuhinya hal-hal yang terkait dengan legal custody.
Analisis Hukum Terhadap Diskriminasi Gender Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Indonesia: Legal Analysis of Gender Discrimination in Indonesian Legislation Halisma Amili; Nasrullah
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i7.8060

Abstract

Meskipun berbagai regulasi telah mengatur prinsip kesetaraan dan larangan diskriminasi, persoalan diskriminasi gender masih menjadi tantangan kompleks di masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menguji kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan standar hukum nasional maupun internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta analisis terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, konstitusi, norma hukum, serta sejumlah undang-undang mengandung bias gender, baik dalam substansinya maupun dalam implementasinya oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan hukum yang berlandaskan pada prinsip kesetaraan substantif dan peningkatan kesadaran gender di kalangan pembuat kebijakan.
Status Hukum Konten Digital Sebagai Alat Bukti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Agama: The Legal Status of Digital Content as Evidence of Domestic Violence (DV) in Religious Courts Kalijunjung Hasibuan; Nasrullah; Dwi Nurahman; Ahmad Muzayyin; Agustina Ismail
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.9726

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola pembuktian dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), khususnya di lingkungan Pengadilan Agama. Perbuatan KDRT yang sebelumnya terjadi dalam ruang privat kini kerap terekam dalam bentuk konten digital, seperti pesan percakapan elektronik, rekaman suara dan video, serta unggahan media sosial. Kondisi ini mendorong pemanfaatan konten digital sebagai alat bukti dalam proses persidangan, terutama dalam perkara perceraian dan sengketa hak-hak keluarga yang dilandasi oleh dugaan kekerasan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji status hukum dan kekuatan pembuktian konten digital sebagai alat bukti dalam perkara KDRT di Pengadilan Agama, serta mengidentifikasi kendala yuridis dan teknis yang muncul dalam praktik peradilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-kualitatif dengan metode studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal nasional, dan analisis putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, alat bukti elektronik telah diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, termasuk dalam praktik peradilan agama. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait aspek autentikasi, integritas data, serta relevansi dan kekuatan probatif dari konten digital yang diajukan. Selain itu, keterbatasan pemahaman teknis para pihak dan belum adanya standar prosedural yang seragam menyebabkan perbedaan penilaian hakim terhadap bukti elektronik. Oleh karena itu, keberadaan saksi ahli forensik digital serta penyusunan pedoman teknis penerimaan dan pemeriksaan alat bukti elektronik menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin kepastian hukum, perlindungan korban KDRT, dan tercapainya putusan yang berkeadilan di Pengadilan Agama.
Co-Authors Agustina Ismail Ahmad Muzayyin Dwi Nurahman Fibriyanti Karim Halisma Amili Kalijunjung Hasibuan Raldy Mopagga Rasdianah