Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Jurnal Kolaboratif Sains International Journal of Humanities Education and Social Sciences
Halisma Amili
Universitas Pohuwato
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN POHUWATO Fatma Faisal; Halisma Amili; Rustam Rustam
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.25164

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Pohuwato serta untuk mengetahui hambatan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini sangat penting untuk dilaksanakan dalam mendukung kemajuan pengawasan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada data-data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian sehingga diketahui apakah kondisi yang terjadi telah sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan terdapat sembilan rekomendasi yang disepakati Bawaslu bersama Satgas yang terdiri dari unsur TNI/Polri, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Bumi Panua di Kantor Bawaslu Pohuwato, rekomendasi ini dibuat agar pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu tidak mengalami kendala meskipun di masa pandemi. Hambatan yang dialami Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada pada masa pandemi Covid-19 yaitu keterbatasan anggaran dalam pengadaan peralatan protokol kesehatan, petugas kesehatan yang jumlahnya terbatas, tidak tersedianya rapid test, dan jaringan internet yang belum mendukung.
Reform of Sexual Crimes in the National Criminal Code: Perspectives on Restorative Justice and Victim Protection Ade Ari Gumilar; Iwan Rasiwan; Sri Setiawati; Johannes Triestanto; Halisma Amili
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 5 No 5 (2026): IJHESS APRIL 2026
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v5i5.2201

Abstract

The enactment of the new Indonesian Criminal Code (KUHP) represents a significant milestone in the reform of national criminal law, particularly in addressing sexual offenses. This reform is not only reflected in the expansion of offense definitions and the recalibration of criminal sanctions, but also in the formal recognition of restorative justice approaches and the strengthening of victim-centered protection mechanisms. This article aims to examine the extent to which restorative justice principles are incorporated within the new Criminal Code and to assess their implications for the fulfillment of victims’ rights in cases of sexual crimes. The study employs a normative legal research method, utilizing statutory and conceptual approaches through an analysis of the new Criminal Code, the Law on Sexual Violence Crimes, as well as relevant legal literature and national academic journals. The findings indicate that, at the normative level, the new Criminal Code provides legal space for the application of restorative justice as an alternative mechanism for resolving criminal cases, including certain categories of sexual offenses. Nevertheless, the implementation of this approach continues to face substantial challenges, particularly the risk of victim marginalization, power imbalances between offenders and victims, and the inadequacy of restitution and recovery mechanisms. Consequently, more explicit regulatory frameworks, clear implementation guidelines, and a stronger victim-oriented perspective are required to ensure that restorative justice practices do not undermine substantive justice or the protection of victims’ fundamental rights in sexual crime cases
Analisis Hukum Terhadap Diskriminasi Gender Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Indonesia: Legal Analysis of Gender Discrimination in Indonesian Legislation Halisma Amili; Nasrullah
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juli 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i7.8060

Abstract

Meskipun berbagai regulasi telah mengatur prinsip kesetaraan dan larangan diskriminasi, persoalan diskriminasi gender masih menjadi tantangan kompleks di masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menguji kesesuaiannya dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan standar hukum nasional maupun internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta analisis terhadap sumber hukum primer dan sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, konstitusi, norma hukum, serta sejumlah undang-undang mengandung bias gender, baik dalam substansinya maupun dalam implementasinya oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan hukum yang berlandaskan pada prinsip kesetaraan substantif dan peningkatan kesadaran gender di kalangan pembuat kebijakan.
Paradigma Baru Hukum Pidana Nasional: Analisis Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: New Paradigm of National Criminal Law: Normative Analysis of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code Karolus Charlaes Bego; Kastubi; Christian Ade Wijaya; Yanto Irianto; Halisma Amili
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - November 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i11.9285

Abstract

Reformasi hukum pidana Indonesia mencapai momentum penting dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menggantikan Wetboek van Strafrecht peninggalan kolonial Belanda. Perubahan ini tidak sekadar pembaruan teknis terhadap aturan pidana, melainkan mencerminkan pergeseran paradigma yang fundamental dalam sistem hukum pidana nasional. Artikel ini mengkaji KUHP 2023 melalui pendekatan analisis normatif untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip utama, konsep dasar, serta orientasi kebijakan pidana mengalami transformasi. Fokus kajian mencakup rekonstruksi asas legalitas, perluasan pertanggungjawaban pidana, pembaruan kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi, serta penguatan pendekatan pemidanaan yang lebih humanistik dan proporsional. Penelitian ini menemukan bahwa KUHP 2023 berupaya menegaskan identitas hukum pidana Indonesia melalui pengintegrasian nilai Pancasila, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pengakuan terbatas terhadap hukum yang hidup di masyarakat. Selain itu, perubahan norma pemidanaan memperlihatkan orientasi baru yang menekankan keseimbangan antara kepentingan negara, korban, dan pelaku. Model pemidanaan alternatif seperti pidana pengawasan dan kerja sosial menunjukkan upaya negara untuk mengurangi ketergantungan pada pidana penjara. Di sisi lain, kodifikasi sejumlah delik baru turut memperlihatkan respons hukum terhadap dinamika sosial kontemporer. Secara keseluruhan, KUHP 2023 menghadirkan kerangka hukum pidana yang lebih modern, responsif, dan kontekstual. Namun demikian, implementasinya memerlukan kesiapan kelembagaan dan penegak hukum agar esensi pembaruan benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik dan memberikan kontribusi nyata bagi sistem peradilan pidana nasional.
Co-Authors Ade Ari Gumilar Christian Ade Wijaya Faisal, Fatma Iwan Rasiwan Johannes Triestanto Karolus Charlaes Bego Kastubi Nasrullah Rustam Rustam Sri Setiawati Yanto Irianto