Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN POHUWATO Fatma Faisal; Halisma Amili; Rustam Rustam
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 17, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v17i1.25164

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Pohuwato serta untuk mengetahui hambatan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini sangat penting untuk dilaksanakan dalam mendukung kemajuan pengawasan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada data-data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian sehingga diketahui apakah kondisi yang terjadi telah sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan terdapat sembilan rekomendasi yang disepakati Bawaslu bersama Satgas yang terdiri dari unsur TNI/Polri, Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Bumi Panua di Kantor Bawaslu Pohuwato, rekomendasi ini dibuat agar pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu tidak mengalami kendala meskipun di masa pandemi. Hambatan yang dialami Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada pada masa pandemi Covid-19 yaitu keterbatasan anggaran dalam pengadaan peralatan protokol kesehatan, petugas kesehatan yang jumlahnya terbatas, tidak tersedianya rapid test, dan jaringan internet yang belum mendukung.
Reform of Sexual Crimes in the National Criminal Code: Perspectives on Restorative Justice and Victim Protection Ade Ari Gumilar; Iwan Rasiwan; Sri Setiawati; Johannes Triestanto; Halisma Amili
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 5 No 5 (2026): IJHESS APRIL 2026
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v5i5.2201

Abstract

The enactment of the new Indonesian Criminal Code (KUHP) represents a significant milestone in the reform of national criminal law, particularly in addressing sexual offenses. This reform is not only reflected in the expansion of offense definitions and the recalibration of criminal sanctions, but also in the formal recognition of restorative justice approaches and the strengthening of victim-centered protection mechanisms. This article aims to examine the extent to which restorative justice principles are incorporated within the new Criminal Code and to assess their implications for the fulfillment of victims’ rights in cases of sexual crimes. The study employs a normative legal research method, utilizing statutory and conceptual approaches through an analysis of the new Criminal Code, the Law on Sexual Violence Crimes, as well as relevant legal literature and national academic journals. The findings indicate that, at the normative level, the new Criminal Code provides legal space for the application of restorative justice as an alternative mechanism for resolving criminal cases, including certain categories of sexual offenses. Nevertheless, the implementation of this approach continues to face substantial challenges, particularly the risk of victim marginalization, power imbalances between offenders and victims, and the inadequacy of restitution and recovery mechanisms. Consequently, more explicit regulatory frameworks, clear implementation guidelines, and a stronger victim-oriented perspective are required to ensure that restorative justice practices do not undermine substantive justice or the protection of victims’ fundamental rights in sexual crime cases