Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains Sanskara Hukum dan HAM
Kalijunjung Hasibuan
IAI Padang Lawas
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Tajdid Al-Nikah Sebagai Instrumen Penyelesaian Konflik Rumah Tangga: Analisis Masla?ah Mursalah: Tajdid Al-Nikah as an Instrument for Resolving Domestic Conflicts: Analysis of Masla?ah Murlah Taupiq; Diana Pujiningsih; Kalijunjung Hasibuan; M. Aziz Indrayanto; M. Aslam Fadli
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 6: Juni 2026 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i6.11735

Abstract

Tajd?d al-nik?? atau pembaruan akad nikah merupakan praktik yang berkembang dalam masyarakat Muslim sebagai salah satu upaya memperbaiki hubungan rumah tangga yang mengalami konflik berkepanjangan. Praktik ini umumnya dilakukan ketika pasangan suami istri menghadapi persoalan serius, seperti pertengkaran yang terus-menerus, menurunnya keharmonisan keluarga, adanya krisis kepercayaan, maupun keraguan terhadap keabsahan akad nikah sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan tajd?d al-nik?? sebagai instrumen penyelesaian konflik rumah tangga melalui pendekatan masla?ah mursalah dalam hukum Islam. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan hukum Islam. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal nasional, buku-buku hukum Islam, artikel ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tajd?d al-nik?? dapat dipahami sebagai bentuk ikhtiar sosial, psikologis, dan spiritual untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga serta mencegah terjadinya perceraian. Dalam perspektif masla?ah mursalah, praktik ini mengandung nilai kemanfaatan karena mampu menciptakan ketenangan batin, memperkuat kembali komitmen pasangan suami istri, serta menjaga tujuan utama perkawinan dalam Islam (maq??id al-syar?‘ah), khususnya perlindungan terhadap keturunan, kehormatan, dan keharmonisan keluarga. Walaupun tidak diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia, tajd?d al-nik?? dapat diterima sebagai praktik sosial-keagamaan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hak Asuh Anak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia: Child Custody Rights in Interfaith Marriages in Indonesia Maria Alberta Liza Quintarti; Diana Pujiningsih; Kalijunjung Hasibuan; Taupiq; Mubarik
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Januari 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.10047

Abstract

Perkawinan beda agama merupakan fenomena sosial yang terus berkembang di Indonesia dan menimbulkan berbagai implikasi hukum, khususnya terkait penentuan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian. Perbedaan agama antara kedua orang tua sering kali memicu konflik normatif dan praktik hukum, mengingat sistem hukum perkawinan di Indonesia masih mensyaratkan kesesuaian agama sebagai dasar sahnya perkawinan. Kondisi ini berdampak pada ketidakpastian hukum dalam menentukan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, terutama dalam aspek pengasuhan, pendidikan, dan pembentukan identitas keagamaan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak asuh anak dalam konteks perkawinan beda agama dengan menelaah aspek hukum normatif, putusan pengadilan, serta faktor sosial yang memengaruhi pertimbangan hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan landasan hukum umum, belum terdapat pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur hak asuh anak dalam perkawinan beda agama. Dalam praktik peradilan, hakim cenderung mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) dengan mempertimbangkan aspek psikologis, kesejahteraan, dan lingkungan sosial anak, tanpa semata-mata mendasarkan putusan pada perbedaan agama orang tua. Namun demikian, faktor konflik agama dan tekanan sosial masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan hak asuh secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pendekatan multidisipliner guna menjamin perlindungan hak anak secara optimal dalam konteks perkawinan beda agama.
Analisis Yuridis Pengaturan “Hak untuk Dilupakan” dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Kalijunjung Hasibuan; Hedwig Adianto
Sanskara Hukum dan HAM Vol. 4 No. 03 (2026): Sanskara Hukum dan HAM (SHH)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/shh.v4i03.786

Abstract

Makalah ini mengkaji “Hak untuk Dilupakan” (RTBF) sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia. RTBF memberikan hak kepada individu untuk meminta penghapusan data pribadinya dalam kondisi tertentu, seperti ketika data tersebut tidak lagi diperlukan, telah diproses secara melanggar hukum, atau ketika persetujuan dicabut. Studi ini menyajikan analisis hukum normatif mengenai RTBF, dengan membandingkan ketentuan di Indonesia dengan standar internasional, khususnya Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa. Makalah ini mengkaji tantangan potensial dalam implementasi RTBF di Indonesia, termasuk ambiguitas dalam kerangka hukum, keseimbangan antara privasi dan kebebasan berekspresi, serta kesadaran publik. Makalah ini juga menawarkan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas RTBF di Indonesia, seperti memperjelas pedoman prosedural, membentuk otoritas regulasi independen, dan mempromosikan pendidikan publik mengenai hak perlindungan data.
Status Hukum Konten Digital Sebagai Alat Bukti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Agama: The Legal Status of Digital Content as Evidence of Domestic Violence (DV) in Religious Courts Kalijunjung Hasibuan; Nasrullah; Dwi Nurahman; Ahmad Muzayyin; Agustina Ismail
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i12.9726

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola pembuktian dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), khususnya di lingkungan Pengadilan Agama. Perbuatan KDRT yang sebelumnya terjadi dalam ruang privat kini kerap terekam dalam bentuk konten digital, seperti pesan percakapan elektronik, rekaman suara dan video, serta unggahan media sosial. Kondisi ini mendorong pemanfaatan konten digital sebagai alat bukti dalam proses persidangan, terutama dalam perkara perceraian dan sengketa hak-hak keluarga yang dilandasi oleh dugaan kekerasan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji status hukum dan kekuatan pembuktian konten digital sebagai alat bukti dalam perkara KDRT di Pengadilan Agama, serta mengidentifikasi kendala yuridis dan teknis yang muncul dalam praktik peradilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-kualitatif dengan metode studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal nasional, dan analisis putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, alat bukti elektronik telah diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, termasuk dalam praktik peradilan agama. Namun, penerapannya masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait aspek autentikasi, integritas data, serta relevansi dan kekuatan probatif dari konten digital yang diajukan. Selain itu, keterbatasan pemahaman teknis para pihak dan belum adanya standar prosedural yang seragam menyebabkan perbedaan penilaian hakim terhadap bukti elektronik. Oleh karena itu, keberadaan saksi ahli forensik digital serta penyusunan pedoman teknis penerimaan dan pemeriksaan alat bukti elektronik menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin kepastian hukum, perlindungan korban KDRT, dan tercapainya putusan yang berkeadilan di Pengadilan Agama.
Co-Authors Agustina Ismail Ahmad Muzayyin Diana Pujiningsih Diana Pujiningsih Dwi Nurahman Hedwig Adianto M. Aslam Fadli M. Aziz Indrayanto Maria Alberta Liza Quintarti Mubarik Nasrullah Taupiq