Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Jurnal Hukum Lex Generalis Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Ekasakti Legal Science Journal
Ismayana
Universitas Swadaya Gunung Jati
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Beyond Formal Legality: A Maqashid al-Shari'ah Approach to Ethical Legitimacy in Electronic Consent across Notarial, Healthcare, and Child Protection Practices Anis Mashdurohatun; Naimah; Raendhi Rahmadi; Ismayana; Hari Suparjo
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 11 No 1 (2026)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29240/jhi.v11i1.16236

Abstract

The rapid expansion of digital technology has transformed consent practices across various sectors, including notarial services, healthcare, and child protection. While electronic consent mechanisms are increasingly recognized as legally valid, concerns remain regarding their ability to ensure meaningful autonomy, informed understanding, and protection of vulnerable individuals. This study aims to examine the ethical limitations of contemporary electronic consent regimes and to evaluate them through the normative framework of maqashid al-shari‘ah. Employing doctrinal and comparative legal research, the study analyzes Indonesian digital legal regulations alongside selected international frameworks, including the General Data Protection Regulation (GDPR), the Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), and the United Kingdom’s Age Appropriate Design Code. The findings reveal that legally valid electronic consent often functions as procedural authorization rather than substantive ethical consent. In notarial services, consent mechanisms primarily verify identity without adequately ensuring voluntariness; in healthcare, digital consent may fail to secure meaningful patient comprehension; and in child protection, click-based consent frequently overlooks the limited capacity and vulnerability of minors. These findings indicate a persistent gap between legal validity and ethical legitimacy in digital governance. The study concludes that maqashid al-shari‘ah provides a human-centered framework that reorients electronic consent from procedural compliance toward the protection of autonomy, dignity, welfare, and vulnerable users in digitally mediated environments.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial (Studi Kasus UU No. 21 Tahun 2007) Nanda Syazwina Rahadatul Aisyi; Ismayana; Yanti Romlahayati
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i5.64451

Abstract

Perkembangan TPPO ini tidak terpisahkan dari pemanfaatan media sosial yang kian meluas. Platform digital itu telah menjadi sarana utama untuk menjangkau dan merekrut korban, sehingga pola kriminalitas menjadi lebih rumit dan sulit diatasi. Situasi semacam ini pun menimbulkan persoalan khusus dalam penegakan hukum, khususnya guna menyediakan perlindungan yang cukup bagi korban. Penelitian ini mengarahkan perhatian pada pengertian pola operasi perdagangan orang lewat media sosial, serta evaluasi penerapan penegakan hukum dalam realitas lapangan. Penelitian ini dilaksanakan melalui metode kualitatif di ranah hukum, yang mengintegrasikan pendekatan normatif, doktrinal, serta yuridis, diperkuat dengan analisis studi kasus. Analisis dilakukan dengan mengkaji sejumlah peraturan perundang-undangan terkait, seperti UU Nomor 21 Tahun 2007, UU Nomor 1 Tahun 2023, dan UU Nomor 18 Tahun 2017. Ketentuan itu kemudian dihubungkan dengan fakta dari putusan Pengadilan Negeri Malang serta informasi dari Polresta Cirebon Kota. Hasil penelitian mengungkap bahwa tindak pidana perdagangan orang biasanya bermula dari perekrutan via media sosial, dilanjutkan penguasaan atas korban, dan berakhir pada eksploitasi. Walaupun unsur-unsur delik telah terbukti lengkap, implementasi di tingkat lapangan menandakan bahwa pengayoman korban belum maksimal, terutama soal pemenuhan hak restitusi.
Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Pelaku Pengguna Napza Rida Putri Subrata; Ismayana; Siska Karina
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 7 (2026): Tema Hukum Pidana
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i7.4296

Abstract

This study aims to analyze legal protection for victims of domestic violence committed by perpetrators who use drugs and the obstacles in its implementation. The study uses an empirical juridical method with a statutory regulatory approach and field research through interviews and literature studies. The results of the study indicate that legal protection has been regulated in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and Law Number 3 of 2026 concerning the Protection of Witnesses and Victims and is supported by assistance services by the DP3APPKB of Cirebon City. However, its implementation is not optimal because victims tend not to report due to fear, lack of understanding of legal procedures, economic dependence on the perpetrator and the perpetrator's characteristics as a drug user. Therefore, it is necessary to strengthen legal education, coordination between agencies and protection services that are more easily accessible to victims.
Kajian Normatif Asas Rechterlijk pardon Dalam KUHP Nasional Untuk Penguatan Keadilan Substantif Rival Pramudya; Ismayana
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 3 No. 3 (2026): Juli
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/7r8r2522

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganlisis pengaturan serta penerapan mengenai asas rechterlijk pardon dalam hukum pidana Indonesia sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekaan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas rechterlijk pardon memiliki landasan normatif yang kuat melalui Pasal 54 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 256 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Analisis terhadap empat putusan pengadilan menunjukkan adanya pola pertimbangan hakim yang relatif konsisten, meliputi ringannya perbuatan, kondisi pelaku yang rentan, bukan seorang residivis, serta adanya pemulihan hubungan dengan korban. Penerapan terhadap asas ini mencerminkan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan humanis
Co-Authors Anis Mashdurohatun Hari Suparjo Naimah Nanda Syazwina Rahadatul Aisyi Raendhi Rahmadi Rida Putri Subrata Rival Pramudya Siska Karina Yanti Romlahayati