Garuda - Garba Rujukan Digital

Dinamika Pemanfaatan Harta Pusako di Minangkabau dalam Pespektif Teori Modal Sosial dan Tindakan Sosial: Studi Kasus Kecamatan Sungai Tarab Vidi Rifardo; Nofialdi Nofialdi; Ulya Atsani; Elimartati Elimartati; Sri Yunarti
AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies Vol 7 No 1 (2026)
Publisher : IDRIS Darulfunun Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58764/j.im.2026.7.154

The main problem in this research is to discuss the forms and dynamics of the utilization of high-ranking heirloom assets, the factors that encourage the community to utilize high-ranking heirloom assets, and the perspectives of traditional leaders on these dynamics in Sungai Tarab District, Tanah Datar Regency. The research method used is field research with a qualitative approach. Data sources in this study consist of primary and secondary sources. Data collection techniques were conducted through interviews and documentation. Data analysis techniques used were data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The technique used to ensure data validity was triangulation of data sources. The results indicate that the utilization of high-ranking heirloom assets in Sungai Tarab is a form of instrumental rational social action, where management is carried out as a means to meet family needs, such as food, education costs, social and customary needs, and other economic needs. This utilization dynamic is driven by economic pressures and changes in social values that influence interaction patterns within the community. From a social capital perspective, the utilization of high-ranking heirloom assets reflects a shift in the function of trust bonds and networks among community members, where the weakening of customary oversight has led to the strengthening of individual interests over collective ones. However, according to Minangkabau custom, this use remains permissible as long as it does not diminish collective ownership of the clan, is carried out through deliberation as a manifestation of healthy social capital, and remains within the framework of the ganggam bauntuak concept.

Dilema Administrasi dan Agama: Implementasi SPTJM di Jantung Minangkabau (Studi Kasus Kecamatan Harau) Meria Susanti; Silvianetri Silvianetri; Elimartati Elimartati; Ulya Atsani; Nofialdi Nofialdi; Sri Yunarti
AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies Vol 7 No 1 (2026)
Publisher : IDRIS Darulfunun Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58764/j.im.2026.7.146

Perkawinan belum tercatat (nikah siri) tetap menjadi fenomena sosial yang signifikan di masyarakat Minangkabau, khususnya di Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Untuk mengatasi hambatan administratif bagi anak-anak dari perkawinan tersebut, pemerintah menerapkan kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) berdasarkan Permendagri Nomor 108 dan 109 Tahun 2019, yang memungkinkan pencantuman status ?Kawin Belum Tercatat? pada Kartu Keluarga serta penerbitan akta kelahiran lengkap. Penelitian ini menganalisis efektivitas implementasi SPTJM di Kecamatan Harau serta dilema yang ditimbulkannya dalam perspektif maqasid syariah, dengan fokus pada hifz al-nasl (penjagaan keturunan) dan hifz al-mal (penjagaan harta). Menggunakan pendekatan yuridis-empiris kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pasangan pengguna SPTJM, pelaku nikah siri, pegawai Disdukcapil, KUA, Pengadilan Agama, serta tokoh agama, dilengkapi triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPTJM efektif memberikan maslahah tahsiniyyah berupa akses cepat dan murah terhadap hak administratif anak (identitas, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial), sehingga mendukung hifz al-nasl secara parsial. Namun, kebijakan ini memunculkan mafsadah jangka panjang yang lebih dominan, berupa ketidakpastian hukum substantif (kesulitan klaim waris dan harta bersama), konflik sosial-adat (stigma dan sengketa pusaka tinggi dalam sistem matrilineal Minangkabau), serta penurunan minat isbat nikah yang melemahkan kewajiban pencatatan resmi (Pasal 7 KHI). Artikel ini menyimpulkan adanya dilema antara kemaslahatan administratif sementara dan kerusakan hukum keluarga Islam jangka panjang. Rekomendasi yang diusulkan adalah sinergi antarlembaga (Disdukcapil, KUA, Pengadilan Agama, tokoh adat) melalui program isbat nikah massal terjangkau dan sosialisasi berbasis maqasid syariah guna memaksimalkan maslahah dharuriyyat serta meminimalkan mafsadah di tengah masyarakat adat Minangkabau.

Positifikasi Isbat Talak dalam Perlindungan Hak Perempuan: Analisis Komparatif Hukum Mesir dan Maroko Perspektif Maqashid Syariah Faizah Jamili; Elimartati Elimartati; Ulya Atsani; Zulkifli Zulkifli; Nofialdi Nofialdi; Sri Yunarti
AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies Vol 7 No 1 (2026)
Publisher : IDRIS Darulfunun Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58764/j.im.2026.7.149

Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai sebuah ikatan suci yang sangat kokoh atau mitsaqan ghalidzan, namun dalam realitas sosial di Indonesia, praktik talak di bawah tangan atau di luar pengadilan masih sering terjadi. Fenomena ini memicu permasalahan hukum yang serius akibat adanya kekosongan hukum (legal vacuum) terkait pengaturan isbat talak dalam sistem perundang-undangan nasional. Tanpa adanya pengesahan formal oleh negara, status hukum istri dan anak-anak sering kali terabaikan, yang berdampak pada hilangnya perlindungan hak-hak pasca-perceraian seperti hak asuh, nafkah, serta akses administrasi kependudukan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui studi komparatif antara hukum keluarga di Indonesia dengan regulasi di Mesir dan Maroko. Secara teoretis, analisis didasarkan pada teori hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan teori positifikasi hukum guna mentransformasikan norma-norma keagamaan menjadi hukum positif yang tertulis. Selain itu, perspektif Maqashid Syari’ah digunakan untuk memastikan bahwa setiap usulan regulasi selaras dengan tujuan perlindungan terhadap kemaslahatan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta bagi keluarga muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia sangat membutuhkan positifikasi pengaturan isbat talak untuk menjembatani dualisme antara keabsahan talak secara agama dan legalitas administrasi negara. Melalui perbandingan dengan Mesir dan Maroko, ditemukan bahwa integrasi regulasi yang lebih ketat mengenai pengesahan perceraian mampu memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi masyarakat. Langkah positifikasi ini dianggap sebagai solusi strategis untuk menciptakan ketertiban hukum dan menjamin hak-hak konstitusional anggota keluarga yang selama ini rentan terhadap ketidakpastian. Sebagai kesimpulan, penguatan regulasi isbat talak melalui hukum positif merupakan kebutuhan mendesak demi mewujudkan keadilan hukum bagi keluarga di Indonesia. Transformasi norma hukum Islam ke dalam aturan perundang-undangan nasional akan memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap istri dan anak tidak lagi bersifat parsial, melainkan menyeluruh dan mengikat secara formal. Dengan demikian, tujuan pernikahan untuk menciptakan kemaslahatan tetap dapat terjaga meskipun ikatan tersebut harus berakhir melalui perceraian.

Dinamika Pemanfaatan Harta Pusako di Minangkabau dalam Pespektif Teori Modal Sosial dan Tindakan Sosial: Studi Kasus Kecamatan Sungai Tarab Vidi Rifardo; Nofialdi Nofialdi; Ulya Atsani; Elimartati Elimartati; Sri Yunarti
AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies Vol 7 No 1 (2026)
Publisher : IDRIS Darulfunun Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58764/j.im.2026.7.154

Masalah utama dalam penelitian ini adalah untuk membahas bentuk dan dinamika pemanfaatan harta pusako tinggi, faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk memanfaatkan harta pusako tinggi, serta perspektif pemuka adat terhadap dinamika tersebut di Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan harta pusako tinggi di Sungai Tarab merupakan bentuk tindakan sosial rasional instrumental, di mana pengelolaannya dilakukan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, seperti kebutuhan pangan, biaya pendidikan, kebutuhan sosial adat, dan kebutuhan ekonomi lainnya. Dinamika pemanfaatan ini didorong oleh tekanan ekonomi dan perubahan nilai sosial yang memengaruhi pola interaksi dalam kaum. Dalam perspektif modal sosial, pemanfaatan harta pusako tinggi mencerminkan pergeseran fungsi ikatan kepercayaan (trust) dan jaringan (networks) antaranggota kaum, di mana melemahnya fungsi pengawasan adat menyebabkan penguatan kepentingan individu di atas kolektif. Namun, secara adat Minangkabau, pemanfaatan ini tetap dibenarkan sepanjang tidak menghilangkan kepemilikan kolektif kaum, dilakukan melalui mekanisme musyawarah sebagai perwujudan modal sosial yang sehat, dan tetap berada dalam bingkai konsep ganggam bauntuak.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search