Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Kondisi Terumbu Karang di Kawasan Pencadangan Konservasi Perairan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu Nella Tri Agustini; Ayub Sugara; Ari Anggoro; Akbar Abdurrahman Mahfudz; Ali Muqsit
Jurnal Laot Ilmu Kelautan Vol 8, No 1 (2026): Jurnal Laot Ilmu Kelautan
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jlik.v8i1.14777

Abstract

Ekosistem terumbu karang merupakan salah satu ekosistem penting di wilayah pesisir Kabupaten Kaur. Ekosistem ini merupakan habitat penting bagi biota laut yang ada di dalamnya, seperti Gurita, Lobster dan Lola yang tersebar pada ekosistem Terumbu Karang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi Terumbu Karang di Kawasan Pencadangan Konservasi Perairan Kabupaten Kaur. Penelitian ini dilakukan pada 3 (tiga) titik pengamatan yaitu Desa Sekunyit, Desa Merpas dan Desa Linau, yang masuk ke dalam Kawasan pencadangan Konservasi Perairan Kabupaten Kaur. Pengambilan data dilakukan menggunakan metode Underwater Photo Transect (UPT) pada kedalaman 5-7 meter, kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak Coral Point Count with Excel extensions untuk memperoleh persentase tutupan substrat bentik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase tutupan karang hidup di Desa Sekunyit sebesar 49,25%, Desa Linau 68,41%, dan Desa Merpas 57,20%, sedangkan tutupan karang mati masing-masing sebesar 48,22%, 29,64%, dan 41,53%. Spesies karang yang ditemukan terdiri atas 26 spesies di Sekunyit, 25 spesies di Linau, dan 19 spesies di Merpas. Berdasarkan baku mutu kondisi terumbu karang menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2001, kondisi terumbu karang di wilayah penelitian termasuk dalam kategori sedang hingga baik dengan tutupan karang hidup berkisar antara 49,25–68,41%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekosistem terumbu karang di kawasan pencadangan konservasi perairan Kabupaten Kaur masih memiliki kondisi yang relatif baik dan berpotensi mendukung keberlanjutan sumber daya pesisir. Informasi ini penting sebagai dasar dalam pengelolaan dan upaya konservasi terumbu karang di wilayah pesisir Kabupaten Kaur.
The Dilemma of Food Sovereignty and Supply Gaps: A Socio-Economic Analysis of the Free Nutritious Meals Program and Its Impact on the Resilience of Local Farmers: Dilema Kedaulatan Pangan dan Kesenjangan Pasokan: Analisis Sosio-Ekonomi Program Makan Bergizi Gratis terhadap Ketahanan Peternak Lokal Arif Rahman Azis; Woki Bilyaro; Muhammad Dani; Nurazizah Ramadhanti; Rizky Amrullah Chaniago; Akbar Abdurrahman Mahfudz; Muhammad Subhan Hamka; Muhammad Hakim
Buletin Peternakan Tropis Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : BPFP Universitas Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31186/bpt.7.1.1-7

Abstract

The Free Nutritious Meal Program (MBG), positioned as a "Big Push Strategy" to eradicate stunting and accelerate human capital development towards the Golden Indonesia 2045 vision, introduces an unprecedented demand shock to the national macroeconomic architecture. With a target of 82.9 million beneficiaries and an initial fiscal commitment of Rp71 trillion, the policy mandates the daily provision of massive animal protein, thereby exposing severe structural vulnerabilities within the domestic livestock supply chain. This study evaluates the socio-economic impact of the MBG program on the resilience of local farmers, transitioning the analytical lens from conventional clinical health outcomes to rural agrarian economics. Utilizing an Explanatory Sequential Design, the research integrates macro-statistical time-series data of livestock production and the Farmer's Terms of Trade for the Livestock subsector (NTP-T) with institutional political economy analysis. The findings reveal a critical supply-demand gap, notably an 8.5 million-ton deficit in fresh milk and a structural reliance on beef imports, which forces a policy dilemma between pragmatic mass importation and the philosophical pursuit of food sovereignty. While excessive imports risk marginalizing smallholder farmers and distorting farm-gate prices, decentralized local procurement demonstrates a profound multiplier effect. The NTP-T index recorded a consistent appreciation, peaking at 125.35 points in December 2025, validating that localized fiscal injections via nutrition service units significantly enhance farmers' purchasing power. To mitigate the structural asymmetry of smallholder farming and prevent corporate hegemony, the study concludes that the revitalization of Village Unit Cooperatives (KUD) and the implementation of the People's Animal Husbandry School (SPR) model are imperative. Policy recommendations emphasize mandatory local sourcing quotas, menu flexibility, and targeted capital expenditures for cold chain infrastructure.