Abstract: The rapid expansion of social media has transformed communication, learning, and civic participation while intensifying interconnected social risks such as cyberbullying, misinformation, problematic social media use, privacy concerns, and declining digital well-being. Digital citizenship is increasingly promoted as an educational response to these challenges, yet the literature often places disproportionate responsibility on formal educational institutions and gives less attention to the roles of families, communities, and public policy. This integrative qualitative literature review synthesizes international scholarship on social-media-related social problems and examines how families, educational institutions, communities, and governments can jointly foster digital citizenship across formal, nonformal, and informal learning environments. Literature was identified through Scopus, Web of Science, ERIC, ScienceDirect, SpringerLink, and Taylor & Francis Online, with emphasis on indexed peer-reviewed studies published during 2019–2026 and selected earlier foundational works retained for conceptual grounding. Thematic synthesis generated five interrelated themes: social media and emerging social problems; the family as the first digital-learning environment; educational institutions and structured competence development; communities and governments as enabling supports; and an integrated collaborative ecosystem. The evidence indicates that responsible digital participation is shaped by interactions among individual competence, social relationships, learning environments, platform conditions, and governance. The study therefore proposes an Integrated Collaborative Ecosystem for Fostering Digital Citizenship that connects ecological systems thinking with collaborative governance. Conceptually, the review extends digital citizenship scholarship by foregrounding nonformal education and informal learning and by framing digital citizenship as a shared, cross-sector responsibility. The proposed model remains conceptual and requires empirical validation across diverse cultural and educational settings. Abstrak: Ekspansi media sosial telah mengubah komunikasi, pembelajaran, dan partisipasi sipil sekaligus memperkuat risiko sosial yang saling berkaitan, seperti perundungan siber, misinformasi, penggunaan media sosial bermasalah, risiko privasi, dan penurunan kesejahteraan digital. Kewarganegaraan digital semakin dipromosikan sebagai respons pendidikan terhadap tantangan tersebut, tetapi literatur masih cenderung menempatkan tanggung jawab utama pada institusi pendidikan formal dan kurang memberi perhatian pada peran keluarga, komunitas, serta kebijakan publik. Tinjauan literatur integratif kualitatif ini mensintesis kajian internasional mengenai masalah sosial terkait media sosial dan mengkaji bagaimana keluarga, institusi pendidikan, komunitas, dan pemerintah secara bersama-sama dapat mendorong kewarganegaraan digital dalam lingkungan belajar formal, nonformal, dan informal. Literatur ditelusuri melalui Scopus, Web of Science, ERIC, ScienceDirect, SpringerLink, dan Taylor & Francis Online, dengan penekanan pada artikel terindeks dan ditinjau sejawat pada periode 2019–2026 serta sejumlah karya fondasional yang lebih awal untuk landasan konseptual. Sintesis tematik menghasilkan lima tema yang saling berkaitan: media sosial dan masalah sosial yang muncul; keluarga sebagai lingkungan belajar digital pertama; institusi pendidikan dan pengembangan kompetensi terstruktur; komunitas dan pemerintah sebagai pendukung; serta ekosistem kolaboratif terintegrasi. Bukti menunjukkan bahwa partisipasi digital yang bertanggung jawab dibentuk oleh interaksi antara kompetensi individu, relasi sosial, lingkungan belajar, kondisi platform, dan tata kelola. Studi ini mengusulkan Ekosistem Kolaboratif Terpadu untuk Mendorong Kewarganegaraan Digital yang menghubungkan perspektif sistem ekologi dengan tata kelola kolaboratif. Secara konseptual, kajian ini memperluas literatur kewarganegaraan digital dengan menempatkan pendidikan nonformal dan pembelajaran informal sebagai unsur penting serta memandang kewarganegaraan digital sebagai tanggung jawab bersama lintas-sektor. Model yang diusulkan masih bersifat konseptual dan memerlukan validasi empiris pada konteks budaya dan pendidikan yang beragam.