Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian (EJPP)
Nurasari
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Analisis Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah: Studi di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 10 Bandar Lampung Alamsyah Raden Bangsaratu; Relit Nur Edi; Nurasari
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 1 (2025): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v6i1.1399

Abstract

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diatur melalui Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025 merupakan kebijakan strategis pemerintah guna mengentaskan masalah malnutrisi dan meningkatkan kognisi anak usia sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas implementasi tata kelola kebijakan tersebut di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 10 Bandar Lampung melalui perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan kasus (case approach). Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan secara komprehensif melalui teknik observasi lapangan, wawancara mendalam (in-depth interview), serta studi dokumentasi. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif, dan divalidasi keabsahannya menggunakan teknik triangulasi guna memastikan kredibilitas temuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola MBG di MIN 10 Bandar Lampung berjalan secara tertib melalui sistem distribusi dua sesi. Ditinjau dari kerangka Fiqh Siyasah Tanfidziyah, implementasi ini telah merepresentasikan tiga pilar utama, yakni Mabda' al-Amãnah (tata kelola distribusi yang tepat sasaran), Mabda' al-'Adalah (pemerataan hak gizi dan perlindungan bagi siswa beralergi), serta Maslahah ‘Ammah (terciptanya efisiensi finansial dan pemenuhan nutrisi praktis). Meskipun secara substansial telah selaras dengan tata kelola ketatanegaraan Islam, evaluasi sisa makanan mengungkap adanya kendala minor terkait kurang presisinya standar proporsi lauk dan buah dari pihak penyedia. Sebagai rekomendasi, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dituntut memperketat kendali mutu komposisi harian, sementara pihak madrasah didorong untuk menjadikan program ini sebagai ruang edukasi adab makan Islami guna mereduksi kemubaziran pangan.
Implementasi Kebijakan Pengendalian Muatan Lebih Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2007 Perspektif Siyasah Tanfidziyah Lisnawati; Fathul Mu’in; Nurasari
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 1 (2025): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v6i1.1405

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 24 Tahun 2007 tentang pengendalian muatan lebih kendaraan angkutan barang serta meninjaunya dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya praktik overloading di Desa Rukti Basuki kecamatn rumbia kabupaten lampung tengah yang menyebabkan kerusakan jalan dan mengganggu aktivitas Masyarakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengawasan belum optimal akibat keterbatasan sarana, lemahnya penegakan hukum, dan rendahnya kesadaran pelaku usaha. Dampaknya adalah kerusakan jalan dan meningkatnya risiko kecelakaan. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, kondisi ini menunjukkan belum optimalnya peran pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar kebijakan dapat berjalan efektif.
Implementasi Pasal 13 Ayat 1 Huruf G Perda Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah Sindi Okta Rahayu; Frenki; Nurasari
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 2 (2026): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v6i2.1414

Abstract

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum di Desa Hanakau Jaya serta menganalisisnya dalam perspektif siyāsah tanfidziyyah. Kajian ini dilatarbelakangi dengan masih ditemukannya praktik masyarakat yang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat dan zat yang berbahaya yang menyebabkan kerusakan ekosistem. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 13 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum belum berjalan secara optimal karena masih adanya masyarakat yang menggunakan alat dan bahan berbahaya dalam menangkap ikan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang berwenang memiliki kewajiban menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat dengan melarang penggunaan alat dan zat berbahaya tersebut, namun penertiban terhadap praktik yang telah berlangsung lama tidak dapat dilakukan secara sepihak dan memerlukan koordinasi dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait. Dalam perspektif siyāsah tanfidziyyah, implementasi peraturan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam menjaga kemaslahatan masyarakat, khususnya dalam melindungi kelestarian sumber daya perairan dan keselamatan lingkungan.
Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Terhadap Implementasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 di SDN 1 Lehan Bumi Agung Lampung Timur Kurnia Safitri Salahudin; Frenki; Nurasari
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 2 (2026): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v6i2.1422

Abstract

Penelitian ini adanya ketidaksesuaian antara tujuan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan praktik pelaksanaannya di lapangan, khususnya terkait kualitas dan keamanan pangan yang diterima peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dalam pemenuhan gizi nasional di Sekolah Dasar Negeri 1 Lehan, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan kepala sekolah, lima orang guru, sepuluh siswa, serta kepala SPPG Bumi Tinggi sebagai penyedia makanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan secara administratif, namun belum didukung oleh pengawasan mutu yang memadai. Ditemukan makanan yang tidak layak konsumsi, seperti olahan ayam yang mengalami penurunan kualitas serta kejadian keracunan yang diduga disebabkan oleh roti yang telah melewati masa konsumsi. Meskipun pihak sekolah telah melakukan penolakan terhadap makanan yang tidak memenuhi standar, langkah tersebut belum terintegrasi dalam sistem pengendalian mutu yang terstruktur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan masih berfokus pada distribusi tanpa diimbangi jaminan kualitas, sehingga diperlukan penguatan pengawasan, penetapan standar keamanan pangan, serta peningkatan akuntabilitas agar program dapat berjalan secara efektif dan aman bagi peserta didik.
Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Publik Pada Layanan Air Bersih Oleh Pdam: Studi Di Desa Hanau Brak Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Zahrotun Annisa; Zuhraini; Nurasari
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 2 (2026): Tema Hukum Islam
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i2.3871

Abstract

This study analyzes the implementation of Pesawaran Regency Regional Regulation Number 11 of 2015 concerning Public Services in the provision of clean water services by the Regional Water Supply Company (PDAM) in Hanau Brak Village, Padang Cermin District, and examines it from the perspective of Siyasah Tanfidziyyah. The study employs a qualitative approach using field research methods through observation, interviews, and documentation, with data analyzed descriptively and analytically. The findings reveal that the implementation of clean water services has not been optimal due to aging and leaking pipeline infrastructure, unstable water distribution, an ineffective complaint-handling mechanism, and weak coordination between PDAM and the village government. Perspective of Siyasah Tanfidziyyah, these conditions indicate that the principles of amanah (trustworthiness), justice, and maslahah (public welfare) have not been fully realized. This study recommends the rehabilitation of the pipeline network, the strengthening of a responsive complaint-handling system, and improved coordination between PDAM and the village government to ensure that clean water services comply with regional regulations and the principles of Islamic law.
Co-Authors Alamsyah Raden Bangsaratu Fathul Mu’in Frenki Kurnia Safitri Salahudin Lisnawati Relit Nur Edi Sindi Okta Rahayu Zahrotun Annisa Zuhraini