Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Bligo Sebagai Strategi Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19 Sujatmiko Sujatmiko; Eny Boedi Orbawati; Fadlurrahman -; Ari Mukti
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 8 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v8i1.2528

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi keberhasilan pemberdayaan masyarakat dengan menganalisis collaboratiev governance dalam program desa berdaya di Desa Bligo, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Desa Bligo menjadi salah satu desa protipe pelaksanaan program desa berdaya dengan beberapa aktifitas berupa sekolah ibu-ibu produktif, bank sampah, kebun gizi, dan pengembangan wisata air yang terus berjalan hingga saat ini. Keberhasilan Desa Bligo dalam melaksanakan pemberdayaan tidak terlepas dari dukungan berbagai aktor diantaranya pemerintah desa, NGO rumah zakat, kelompok masyarakat, serta berbagai pihak swasta yang turut serta mensukseskan program desa berdaya. Metode penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan dipilih secara purposive dengan melibatkan berbagai stakeholders yang memahami permasalahan yang diteliti. pengumpulan data dilakukan melalui FGD, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan secara interaktif yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan 10 dimensi collaborative governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program desa berdaya melalui berbagai diskusi dengan berbagai pihak yang saling percaya satu sama lain. Kepercayaan diantara pihak tersebut dituangkan ke dalam komitmen berupa kontrak kerjasama dan surat rekomendasi yang disepakati secara bersama. Adapun struktur jaringan di Desa Bligo terkategori sebagai self governance, yakni setiap pihak berpartisipasi dalam menjalankan tupoksinya masing-masing. Setiap pihak memiliki kewenangan masing-masing untuk menjalankan tugasnya dan mengakses (hak) berbagai kebutuhan dalam rangka mensukseskan program desa berdaya.
Mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (Studi Kasus Pelayanan SKCK dan SIM Pada Polres Kota Magelang) Eny Boedi Orbawati; Joko Tri Nugraha; Fadlurrahman Fadlurrahman
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 8 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v8i1.2882

Abstract

Salah satu unsur untuk menilai penyelenggaraan pelayanan publik yakni kepuasan masyarakat. Organisasi apapun bentuknya wajib memberikan pelayanan yang berkualitas, prima, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Terutama organisasi yang secara langsung bersentuhan atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu organisasi publik pemerintah Indonesia yakni Polres Kota Magelang. Polres Kota Magelang memberikan erbagai macam pelayanan, diantaranya pelayanan pembuatan SKCK dan SIM. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat, mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan, dan sebagai bahan masukan kepada Polres Kota Magelang dalam menyelenggarakan pelayanan public. Metode yang digunakan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Jumlah responden sebanyak 45 responden yang terbagi menjadi 100 responden pada unit layanan SIM, dan 45 responden pada unit layanan SKCK. Pengolahan data menggunakan nilai rata-rata tertimbang dari masing-masing unit pelayanan. Penelitian ini menghasilkan bahwa nilai indeks kepuasan masyarakat pada unit layanan SIM berada pada kategori sangat baik (A) dengan nilai IKM sebesar 90,27, sedangkan pada unit layanan SKCK berada pada kategori baik (B) dengan nilai IKM sebesar 86,21. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu perlu adanya peningkatan sosialisasi biaya pelayanan pada kedua unit layanan SIM dan SKCK, perlu ditingkatkan kualitas sarana dan prasarana, dan perlu adanya standar kepastian kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan. Kata Kunci : Indeks Kepuasan Masyarakat; Polres Kota Magelang; Survei Kepuasan Masyarakat.
Kemitraan dalam Pengelolaan Geowisata Goa Pindul di Kabupaten Gunungkidul Oqi Dewi; Eny Boedi Orbawati; Fadlurrahman Fadlurrahman; Seiren Ikhtiara; Joko Tri Nugraha; Ari Mukti
Jurnal Administrasi Publik Vol 14, No 1 (2023): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jap.v14i1.19624

Abstract

Partnership is a concept of cooperation used by the Gunungkidul Regency Tourism Office, BUMDes Maju Mandiri, and tour guide business (pokdarwis) in managing the Pindul cave. Through this partnership, the management of Pindul cave is expected to be better, but in reality there are still disobedience and lack of openness in partnership. This study aims to provide an overview of partnership between actors in the management of Pindul cave in Gunungkidul Regency. The research method used in this study is qualitative using a descriptive approach. The results showed that the optimization of partnership between actors in the management of Pindul cave runs only on the principle of mutual benefits, namely absorption of labor, reducing unemployment, and increasing the income of each actors. Meanwhile, the principle of equality and opennes of partnership has not run optimally as indicated by coordination noncompliance, and lack of openness in partnership.
Dinamika Kebijakan City Branding Kota Magelang: antara Preferensi Politik dan Evidence Based Policy Nike Mutiara Fauziah; Fadlurrahman .; R M Mahendradi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 18 No. 1 (2021): Jurnal Ilmu Admnistrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v18i1.634

Abstract

Berbagai hasil riset menunjukan pengambilan kebijakan di Indonesia pada umumnya masih belum berdasarkan hasil riset kebijakan. Di tingkat daerah kondisi ini juga terjadi dimana masih banyak kebijakan yang tidak tepat sasaran sehingga menyebabkan terjadinya permasalahan baru diantaranya pemborosan anggaran. Sebagai salah satu pemerintah daerah, Kota Magelang yang mendapatkan nilai tertinggi dalam Indeks Inovasi Daerah belum menjamin bahwa semua kebijakan yang dibuat menjadi solusi permasalahan yang dihadapi dalam membangun Kota Magelang. Salah satu kebijakan yang masih menjadi perdebatan antara peneliti maupun akademisi di Kota Magelang adalah Kebijakan City Branding dengan slogan  Magelang Kota Sejuta Bunga yang dilegalkan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2014. Penelitian dengan metode kualitatif menggunakan purposive sampling dengan melibatkan informan dari berbagai pihak dan instansi di Kota Magelang yang berkaitan langsung dengan Branding Kota Magelang ini diharapkan mampu memberikan informasi empirik mengenai fokus penelitian. Hasil Penelitian menunjukan Kebijakan City Branding di Kota Magelang berdasarkan preferensi politik dan belum menggunakan konsep Evidence Based Policy dalam merumuskannya. Kebijakan  City Branding di Kota Magelang sifatnya adalah top-down yaitu dari preferensi Pimpinan Daerah terkait dalam dal ini Walikota dan Wakil Walikota Magelang Periode berjalan.  Berdasarkan hasil penelitian Kebijakan tentang City Branding di Kota Magelang ini perlu dilakukan revisi pada Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2014 karena terdapat beberapa pasal yang masih belum sesuai dan belum berdasarkan kondisi eksisting Kota Magelang sebagai Kota Jasa.
LOCAL CHAMPIONS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: NARASI DARI TIGA KASUS PEMBERDAYAAN Sujatmiko Sujatmiko; Fadlurrahman Fadlurrahman; Ari Mukti
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 8, No 2 (2024)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jipags.v8i2.22511

Abstract

Ketika negara gagal dalam memberdayakan masyarakat padahal sudah menjadi tanggung jawabnya, maka berbagai pihak yang merasa memiliki tanggung jawab moral berupaya untuk merubah nasib diri sendiri dan komunitasnya untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Narasi kesuksesan kegiatan pemberdayaan dari ketiga wilayah tersebut sebagian besar diawali dengan keresahan dan keprihatinan individu dan juga kelompok terhadap ‘nasib’ daerahnya seperti yang terjadi di Desa Ngargogondo, Dusun Butuh, dan Desa Bligo. Satu hal yang sama dari ketiga wilayah tersebut dalam konteks kesuksesan pemberdayaan, yaitu terdapat individu dan kelompok yang mampu mendorong perubahan dan menggerakkan masyarakat untuk menjadi berdaya. Menggunakan konsep local champion, penelitian ini ditujukan melihat sejauh mana kiprah mereka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi naratif. Prosedur yang digunakan berupa restorying, yaitu penceritaan kembali tentang pengalaman-pengalaman individu/sekelompok orang atau progresif-regresif yang dimulai dengan suatu peristiwa penting dalam kehidupan partisipan. Lokasi penelitian di Desa Ngargogondo, Dusun Butuh Desa Temanggung, dan Desa Bligo, Kabupaten Magelang. Hasil riset menemukan bahwa local champion di ketiga wilayah tersebut telah berperan sebagai mediator, fasilitator, dan mobilisator.
Evaluation analysis of the rodanya masbagia program in Magelang city: review of effectiveness and impact Eny Boedi Orbawati; Tri Asih Wismaningtyas; Fadlurrahman Fadlurrahman; Ari Mukti
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol. 10 No. 4 (2024): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020243868

Abstract

This study evaluates the effectiveness of the Advanced Healthy and Happy Community Empowerment Program (Rodanya Masbagia) in Magelang City, which aims to improve community welfare through active participation in the planning of local activities supported by the annual budget. In its implementation, this program faces obstacles such as limited understanding from several RT Heads and Community Groups (Pokmas) regarding program procedures and rules. This study uses six dimensions of policy evaluation, namely effectiveness, efficiency, adequacy, equality, responsiveness, and accuracy. The research method is in the form of a quantitative survey with a sample of beneficiaries and members of the implementing organization. Data were collected through questionnaires and analyzed with a Likert scale to assess the effectiveness of the program. The purposive sampling technique is used for informants from program implementers, while cluster sampling is applied to communities in various sub-districts. The results showed that most of the evaluation dimensions, such as effectiveness, adequacy, and equity, were in the high category. However, there are still several aspects that need to be improved, such as public understanding in preparing Community Activity Plans (RKM), obstacles in accountability reports, and coordination between parties. The efficiency of the operational budget is also considered not fully adequate. In conclusion, the Masbagia Wheel Program has been quite effective and beneficial to the community, but challenges in technical implementation still need to be overcome. Recommendations include more intensive socialization, capacity building in the preparation of RKM and financial statements, and better coordination between related parties. This research is expected to be a reference for local governments to improve the quality of programs in the future.
Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Desa Berdaya: Pelajaran dari Desa Bligo Eny Boedi Orbawati; Fadlurrahman Fadlurrahman; Sujatmiko Sujatmiko; Ari Mukti
Society Vol 12 No 2 (2024): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v12i2.445

Abstract

Desa Berdaya (Empowered Village) is an acceleration initiative in rural areas utilizing an integrated approach encompassing capacity building, economy, health, education, environment, and disaster preparedness. Its primary aim is to foster and develop local institutions to address community issues. This study seeks to portray the success of community empowerment through the Desa Berdaya program in Bligo Village, initiated by the private organization Rumah Zakat, by analyzing the 5P empowerment strategies: enabling, strengthening, protecting, supporting, and maintaining. A qualitative method with a case study approach was employed. Data collection was conducted using in-depth interviews, focus group discussions, observations, and documentation. Informants were selected purposively, including Bligo Village Government officials, Rumah Zakat facilitators, women’s farming groups, the Bligo Beriman waste bank, entrepreneurs, and local community members, totaling ten informants. The findings reveal that the implementation of the Desa Berdaya program in Bligo Village does not follow specific criteria but is based on program facilitators’ recommendations, often prioritizing their home villages. Based on the 5P empowerment strategy, the enabling stage involved dialogues with the village head, community leaders, and other key members deemed capable of implementing the Desa Berdaya program. During the strengthening stage, formal groups were formed, and collaborations with various internal and external parties were initiated. The protection stage was realized by issuing official decrees for the established groups, along with financial support from Rumah Zakat, Bligo Village Government, and the Magelang Regency Agricultural Office. The supporting stage was conducted through facilitation and guidance provided by program facilitators to the community. Finally, the maintenance stage was carried out by fostering a conducive atmosphere within the empowerment groups. The Desa Berdaya program positively impacts Bligo Village, particularly in social, health, environmental, and economic aspects. The reactivation of community groups and the establishment of a waste bank, which remains well-managed, are among the significant outcomes. The people of Bligo Village have become increasingly critical in addressing social and economic issues in their community due to the continuous empowerment process, which persists to this day.
COMMUNITY EMPOWERMENT DALAM PENGELOLAAN BANK SAMPAH DI KELURAHAN REJOWINANGUN SELATAN Amelia Intan Zahra; Joko Tri Nugraha; Tri Asih Wismaningtyas; Fadlurrahman Fadlurrahman
Jurnal Progress Administrasi Publik Vol. 6 No. 1 (2026): Jurnal Progress Administrasi Publik (JPAP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tulang Bawang Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/7kt7nt11

Abstract

This research is motivated by the absence of research that specificially examines community empowerment in waste banks in Rejowinangun Selatan Subdistrict, which is recorded as having the highest daily waste volume in South Magelang District and still facing sereval challenges in its menagement. Therefore, this study aims to analyze the stages of community empowerment in waste bank management, specifically at Bank Sampah Ismoyo Makmur (BSIM) and Bank Sampah Edellweis (BSE). This research employs a qualitative method with a case study approach. Informants were selected using purposive sampling, involving several relevant stakeholders. Data analysis was conducted interactively through data collection, data condensation, data display, and conclusion drawing. The results show that the stages of community empowerment at BSIM and BSE have been implemented in accordance with the framework proposed by Suharto (2014) and Suprayogi (in Suaib, 2023), which consists of enabling, empowering, and protecting. However, the implementation has not been fully optimal. The enabling stage has encouraged initial public awareness, but participation remains limited. The empowering stage shows variations in achievement and faces constraints in capacity building and access to external support. Meanwhile, the protecting stage has reached an initial maintenance phase, yet the sustainability of activities still depends on the commitment of the management. The main finding of this research indicates that community empowerment is a gradual and continuous process influenced by internal capacity, external support received by the waste banks, and the social conditions of the community. Keywords: Community Empowerment; Rejowinangun Selatan; Waste Bank