Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Pembangunan dan Pengembangan Strategi Obyek Wisata Air Terjun Kanto Lampo di Kelurahan Beng Kabupaten Gianyar Wetarani, Ni Putu Karnhura; Yasintha, Putu Nomy; Putri Wirantari, I Dewa Ayu
CITIZEN CHARTER Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : CITIZEN CHARTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (154.157 KB)

Abstract

ABSTRACT The Kanto Lampo Waterfall Tourism Object is the Tourism Potential of Gianyar Regency. Development strategies began to be taken by Tourism Object Managers such as the establishment of Tourism Object Management Board and the Construction of Tourism Object supporting facilities. The indicators used to dissect this research are the Tourism Development Phase indicators, (1) Exploration, (2) Involvement, (3) Development, (4) Consolidation, (5) Stagnation, (6) Rejuvenation. The results of this study indicate that the five phases of the development indicator have been included in the Development of Tourism Object Strategie. This study produced a recommendation in the form of a New Village Tourism Object Development Model to provide the right strategy to increase the potential of a Tourism Object. Keywords: Kanto Lampo Waterfall Tourism Object, Tourism Object Development Strategy, Tourism Development.
CITY BRANDING WORLD CRAFT CITY KABUPATEN GIANYAR Wetarani, Karnhura
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 11 No. 2 (2024): 2024 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v11i3.373

Abstract

Kabupaten Gianyar menerima penghargaan sebagai World Craft City pada tahun 2019. Masalah dalam penelitian ini meliputi harga bahan baku, inovasi pemasaran produk, alat dan teknologi, serta manajemen bisnis industri. Penelitian ini menggunakan teori City Branding Hexagon yang mencakup Presence, Place, Potential, People, Pulse, dan Prerequisite. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indikator Presence untuk Kabupaten Gianyar telah terpenuhi melalui interaksi global seperti pembuatan film, prestasi internasional, dan acara internasional. Indikator Place dalam penelitian ini memiliki beberapa masalah seperti inovasi pemasaran, keterbatasan tenaga kerja, dan bahan baku. Indikator Potential dalam penelitian ini telah mampu mendukung upaya city branding sesuai dengan fasilitas dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah. Indikator People dalam penelitian ini memiliki peran penting dalam membangun suasana interaksi antara masyarakat lokal dan wisatawan. Indikator Pulse menyajikan suasana gaya hidup perkotaan yang berbeda dari daerah lain, dan Indikator Prerequisite dalam penelitian ini mampu mendukung fasilitas lengkap untuk mendukung layanan publik. Solusi untuk penelitian ini adalah mengembangkan kebijakan yang memberikan perlindungan bagi kerajinan tangan di Kabupaten Gianyar
Implementasi Program Gerbang Layanan Dan Aduan Mandiri (Gandari) Dalam Perspektif E-government (Studi Kasus: Kantor Kelurahan Panjer, Kota Denpasar) Adelia, Sisilia Ni Wayan Dina Natasya; Prabawati, ⁠Ni Putu Anik; Wetarani, Ni Putu Karnhura
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 4 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.265

Abstract

In the Panjer Subdistrict, service innovation has been carried out through the implementation of the GANDARI application (Self-Service and Complaints Gateway) to support the effectiveness of e-government–based public services. This study aims to examine how the GANDARI program is implemented to enhance the quality of public services. A descriptive qualitative method was employed, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Informants included the Subdistrict Head, service staff, neighborhood heads, and service-using community members. The results were analyzed using support, capacity, and value theories from Indrajit. In terms of support, the study found that there was not enough promotion or government support for the use of the GANDARI application. In terms of capacity, the main challenges were the low digital literacy of the community and the lack of guidance when using the application. From the value perspective, GANDARI has made it easier for people to access public services, but the benefits have not been evenly experienced by all members of the community. It can be concluded that GANDARI’s implementation holds great potential for realizing efficient digital public services; however, it still requires reinforcement in support mechanisms, resource‐capacity development, and equitable benefit distribution. Recommendations from this study include optimizing GANDARI’s deployment by collaborating with community leaders and the Community Empowerment Council (LPM), conducting comparative studies on similar public-service applications, and carrying out direct satisfaction surveys for ongoing evaluation and improvement. Abstrak Di Kelurahan Panjer, inovasi pelayanan dilakukan melalui penerapan aplikasi GANDARI (Gerbang Layanan dan Aduan Mandiri) untuk mendukung efektivitas layanan publik berbasis e-government. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program GANDARI dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan terdiri dari Lurah, staf pelayanan, kepala lingkungan, dan masyarakat pengguna layanan. Hasil penelitian dianalisis menggunakan teori support, capacity, dan value dari Indrajit. Dari aspek support, masih ditemukan kurangnya sosialisasi dan dukungan menyeluruh dari pihak pemerintah terhadap penggunaan GANDARI. Pada aspek capacity, terbatasnya literasi digital masyarakat dan keterbatasan pendampingan menjadi kendala utama. Sementara itu, dari sisi value, aplikasi GANDARI telah memberikan manfaat dalam kemudahan akses layanan, namun belum merata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa implementasi GANDARI menunjukkan potensi besar dalam mewujudkan pelayanan publik digital yang efisien, namun masih memerlukan penguatan pada aspek dukungan, kapasitas sumber daya, dan penyebaran manfaat secara merata. Rekomedasi dari penelitian ini meliputi mengoptimalkan implementasi GANDARI dengan menjalin kolaborasi tokoh masyarakat dan LPM, melakukan kajian komparatif pada pelayanan publik serupa, serta mengadakan survei langsung untuk evaluasi kepuasan dan perbaikan berkelanjutan. Kata kunci: E-government; GANDARI; Pelayanan Publik3
Efektivitas Pelayanan Dalam Penerbitan Kartu Keluarga melalui Taring Dukcapil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar Setyawan, I Wayan Dedi Darma; Prayana, I Kadek Rian; Wetarani, Ni Putu Karnhura
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 5 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.288

Abstract

Population services, especially Family Card (KK) services, which are fast and efficient, have increased as the population of Denpasar City increases in 2024 to 673. 270 thousand people. In simplifying the administrative process, the Denpasar City Population and Civil Registration Office develops digital-based service innovations through the Taring Dukcapil program. However, in its implementation, several obstacles were found such as technical problems with the device, lack of socialization, limited employee competence, and unclear information. This research aims to understand the effectiveness of Family Card issuance services through Taring Dukcapil. The research uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. Informants were selected purposively, and the analysis used Duncan's theory of effectiveness in Steers with indicators of purpose, integration and adaptation. The results of the study show that the service of issuing Family Cards through Taring Dukcapil is considered quite effective in simplifying the administrative process. Indicators of goals and adaptation have been achieved well, but the integration aspect is still not optimal, especially in terms of socialization and the availability of infrastructure. It is recommended that the Agency increase socialization activities to the community as well as maintain digital systems regularly and provide online assistance services such as call centers with officers who are responsive to technical obstacles. Abstrak Pelayanan kependudukan khusunya pelayanan Kartu Keluarga (KK) yang cepat dan efisien, mengalami peningkatan seiring meningkatnya jumlah penduduk Kota Denpasar pada tahun 2024 mencapai 673. 270 ribu jiwa. Dalam mempermudah proses administrasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar mengembangkan inovasi pelayanan berbasis digital melalui program Taring Dukcapil. Namun, dalam implementasinya, ditemukan beberapa kendala seperti gangguan teknis perangkat, kurangnya sosialisasi, keterbatasan kompetensi pegawai, serta ketidak jelasan informasi . Penelitian ini bertujuan untuk memahami efektivitas pelayanan penerbitan Kartu Keluarga melalui Taring Dukcapil. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive, dan analisis menggunakan teori efektivitas dari Duncan dalam Steers dengan indikator tujuan,integrasi dan adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan penerbitan Kartu Keluarga melalui Taring Dukcapil dinilai cukup efektif dalam mempermudah proses administrasi. Indikator tujuan dan adaptasi telah tercapai dengan baik, namun aspek integrasi masih kurang optimal, terutama dalam hal sosialisasi dan ketersediaan sarana prasarana. Disarankan agar Dinas meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat serta melakukan pemeliharaan sistem digital secara berkala dan menyediakan layanan bantuan online seperti call center dengan petugas yang responsif terhadap kendala teknis. Kata Kunci: Efektivitas Pelayanan, Kartu Keluarga, Taring Dukcapil, pelayanan publik
Analisis Perbandingan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Bali: Studi Evaluatif Periode 2022-2024 Kadek Elvira Setiani; Ni Putu Karnhura Wetarani
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.3868

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Bali melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022-2024. Masa ini merupakan fase krusial transisi pascapandemi menuju Rencana Pembangunan Daerah 2024-2029. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menerapkan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) untuk membedah sejauh mana visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" terimplementasi secara nyata dalam birokrasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa LKjIP Bali telah bertransformasi dari sekadar dokumen administratif menjadi instrumen manajemen strategis yang adaptif. Secara konteks, terjadi penajaman isu dari pemulihan ekonomi makro menuju penanganan spesifik pada kemiskinan, pengangguran, dan pelestarian budaya. Dukungan input berupa anggaran Rp22,58 triliun dan peningkatan jumlah SDM menjadi motor penggerak utama. Dalam aspek proses, Bali mencatatkan capaian luar biasa, di mana penurunan angka pengangguran (130,35%) dan kemiskinan (106,63%) pada 2024 berhasil melampaui target. Dampak nyata (product) terlihat pada digitalisasi layanan melalui SIMATA, penguatan legalitas budaya lokal, serta komitmen lingkungan melalui penutupan TPA Suwung. Simpulan penelitian menegaskan bahwa penerapan SAKIP di Bali telah berhasil mendorong tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil, sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan nilai luhur budaya lokal.
Realisasi Corporate Social Responsibility sebagai Perwujudan Pilar Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan : Studi Kasus PT Pelabuhan Indonesia Sub Regional Bali Nusra Ni Km. Silvia Darmaningrum; Ni Putu Karnhura Wetarani
Jurnal Ilmiah Global Education Vol. 7 No. 2 (2026): JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
Publisher : LPPM Institut Pendidikan Nusantara Global

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/jige.v7i2.5641

Abstract

Corporate Social Responsibility (CSR) is an instrument that bridges business interests with corporate social obligations, which will actually represent a company's impact on the economic, environmental, and social sectors in which the company operates. Running in line with regulations, 4% of the net profit of BUMN will be required to be allocated as CSR funds, which are then called Social and Environmental Responsibility (TJSL). Often the effectiveness of its distribution is called only ceremonial and the location of the target is questioned. This study aims to examine the application of implementation and strategy at PT Pelabuhan Indonesia Sub Regional Bali Nusra with reference to the four pillars of the TJSL program. Through the application of qualitative research methods, a case study approach at PT Pelabuhan Indonesia Sub Regional Bali Nusra with reference to the concept of CSR implementation and alignment of the Triple Bottom Line. This study results that the realization of Corporate Social Responsibility at PT Pelabuhan Indonesia Sub Regional Bali Nusra has demonstrated efforts to transform and balance between ceremonial assistance and sustainable community empowerment programs through the four pillars of the TJSL program. This realization requires a company commitment to create stability between community needs and build shared interests of stakeholders. And efforts to optimize program monitoring are needed to cover quality control gaps in the field in order to build a reporting stage that has implications for sustainability. eroperasi. Berjalan slaras dengan peraturan atas 4% dari laba bersih perusahaan BUMN akan wajib dialokasikan sebagai dana CSR yang kemudian disebut Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Seringkali efektivitas penyalurannya diserukan hanya bersifat seremonial dan dipertanyakan letak kemerataan sasarannya. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah aplikasi atas implementasi dan strategi pada PT Pelabuhan Indonesia Sub Regional Bali Nusra dengan acuan empat pilar program TJSL. Melalui penerapan metode penelitian kualitatif pendekatan studi kasus PT Pelabuhan Indonesia Sub Regional Bali Nusra dengan mengacu pada konsep implementasi CSR dan penyelarasan Triple Bottom Line. Penelitian ini menghasilkan bahwa realisasi Corporate Social Responsibility PT Pelabuhan Indonesia Sub Regional Bali Nusra telah menunjukkan upaya transformasi dan penyeimbangan antara bantuan bersifat seremonial dengan program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan melalui empat pilar program TJSL. Realisasi tersebut diperlukan komitmen perusahaan untuk menciptakan kestabilan antara kebutuhan masyarakat dan membangun kepentingan bersama pemangku kepentingan (stakeholders). Serta upaya mengoptimalkan monitoring program diperlukan untuk menutupi celah kontrol kualitas di lapangan guna membangun tahap pelaporan yang berimplikasi pada keberlanjutan.
Realisasi Pelayanan Mutasi PBB-P2 Berbasis Digital dalam Meningkatkan Kesesuaian Data Wajib Pajak di Kabupaten Badung Ni Putu Diah Armita Dewi; Ni Putu Karnhura Wetarani
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.14905

Abstract

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung. Ketidaktepatan data objek pajak, seperti identitas wajib pajak, luas tanah dan batas fisik, menghambat prose administrasi dan berdampak pada keterlambatan penerimaan daerah. Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis peran system digital SmartGov dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, kualitas layanan serta integritas administrasi mutase PBB-P2. Metode Penelitian yang digunakan Adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus di bagian UPTD Kuta Utara Badan Pendapatan daerah Kabupaten Badung. Melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa SmartGov menyederhanakan alur kerja, mempercepat verifikasi data serta memperkuat pengendalian internal melalui SOP yang terstruktur. Implementasi system ini meningkatkan akurasi data, mempercepat pelayanan, dan membangun kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah daerah. Digitalisasi mutase PBB-P2 terbukti menjadi strategi efektif untuk optimalisasi pengelolaan data dan peningkatan kualitas layanan publik.