Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PEPAKEM: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Akhmad Shodikin
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Partisipasi Generasi Z di Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum 2024 Menurut Undang-Undang Pemilu Monika Wulandari; Saiful Ansori; Akhmad Shodikin
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 3 No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v3i1.152

Abstract

Partisipasi Generasi Z dalam Pemilu 2024 untuk kali pertama di Indonesia, para pemilih akan didominasi. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), setidaknya 33,60 persen pemilih masuk kategori milenial, sedangkan Generasi Z ada sekitar 22,85 persen dari total DPT. Itu artinya, generasi tersebut mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pemilu mendatang. Generasi Z tersebut selain dikenal lebih melek teknologi informasi, juga memiliki pandangan yang inovatif terkait berbagai isu, termasuk tentang sosial. Maka tujuan penelitian ini, adalah Untuk mengetahui pandangan generasi Z dalam pemilihan umum 2024. Untuk mengetahui antusias generasi Z dalam partisipasi pemilu 2024 serta dampak representatif politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Generasi Z di desa lebak wangi kecamatan arjasari kabupaten bandung jawa barat cenderung mendapatkan informasi politik secara insidental dari media sosial. Setelah mendapatkan informasi dari media sosial, generasi ini selanjutnya melakukan verifikasi informasi atau pencarian kebenaran informasi di search engine atau internet. Kemudian dari search engine akan diarahkan ke media online.
Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput Siti dea nurindah Sari; Akhmad Shodikin; Sahrul Hanafi
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 3 No 2 (2025): November 2025
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v3i2.602

Abstract

Voter participation in regional head elections is central to democratic legitimacy, yet the 2024 simultaneous regional elections revealed substantial variation and participation below the national target. This study aims to formulate an institutional strategy for the General Elections Commission (Komisi Pemilihan Umum/KPU) to strengthen informed and inclusive voter participation while reducing involuntary and uninformed abstention. The research uses a qualitative integrative literature review. Legal documents, official KPU reports, books, and peer-reviewed articles were selected purposively from journal portals, Garuda, and official legal and electoral-document databases. The sources were analyzed thematically using the civic voluntarism model and the electoral management body perspective, focusing on resources, political engagement, mobilization, integrity, accessibility, and institutional coordination. The findings show that abstention is heterogeneous and cannot be treated solely as political apathy. Low turnout also results from administrative barriers, limited political efficacy, distrust, unequal information access, mobility constraints, and inaccessible polling services. KPU therefore needs an integrated strategy consisting of institutional integrity, segmented and continuous voter education, accessible electoral services, responsible digital communication, and multi-stakeholder collaboration supported by measurable evaluation. This study contributes the ILAK framework—integrity, literacy, accessibility, and collaboration—as a model for shifting KPU policy from event-based socialization toward a sustainable voter-participation ecosystem. The framework emphasizes that participation must be improved without coercing citizens or delegitimizing conscious political abstention.
Co-Authors Monika Wulandari Sahrul Hanafi Saiful Ansori Siti dea nurindah Sari