Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.285
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia)
Nuri Hidayati
Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka; Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERETASANAPLIKASI WHATSAPP DI INDONESIA Habib Khairul ‘Atho; Nuri Hidayati
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan  pesat  dalam  teknologi  digital  telah meningkatkan ancaman kejahatan siber, yang mencakup akses ilegal atau peretasan aplikasi WhatsApp, menyebabkan kerugian bagi para pengguna dan menjadikan perlu adanya perlindungan hukum yang memadai. Fokus kajian ini diarahkan pada penelusuran mendalam mengenai ragam serta metode peretasan aplikasi WhatsApp, mengevaluasi regulasi yang ada di Indonesia berdasarkan Regulasi Tahun 2016 yang merevisi ketentuan hukum Tahun 2008 terkait sistem informasi dan aktivitas elektronik, serta merumuskan langkah-langkah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi para korban. Pendekatan kajian ini mengandalkan metode hukum normatif berbasis analisis regulasi serta konsep melalui analisis sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa metode peretasan termasuk pembajakan akun dengan tautan palsu, kloning kartu SIM, dan penguasaan data pribadi pengguna. Regulasinya yang ada sudah memberikan aturan normatif untuk menjatuhi sanksi pada pelaku, namun pelaksanaannya terhambat oleh kurangnya bukti digital dan literasi keamanan siber yang rendah. Penelitian ini mengajak agar perlindungan hukum bagi korban perlu diperkuat dengan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, memperbaiki regulasi agar sesuai dengan perkembangan teknologi, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keamanan digital. Implikasi dari penelitian ini memberikan saran kepada pemerintah dalam memperkuat kerangka hukum dan kebijakan perlindungan terhadap korban kejahatan siber di Indonesia.
PERAN KANTOR PERTANAHAN DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP Fariz Ismail; Nuri Hidayati
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi hal wajib dan prioritas yang diemban oleh intansi Pertanahan negara dan secara operasional dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan. Karya ilmiah ini dimaksudkan dalam pengetahuan serta penganalisisan secara spesifik yang dimainkan oleh Kantor Pertanahan dalam proses PTSL. Melalui pengunaan pendekatan yuridis normatif (atau berdasarkan hukum dan peraturan), temuan menunjukkan bahwa peran Kantor Pertanahan dalam PTSL sangat krusial. Signifikansi peran ini terlihat jelas dari pertanggungjawaban serta aktivitas wajib yang dijalankan Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tahaan aktivitas Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Tahapan Pelaksanaan PTSL (Berdasarkan Permen No. 6 Tahun 2018) antara lain : 1. Penetapan Lokasi (Pasal 6-8), 2. Persiapan (Pasal 9-10), 3. Pembentukan Panitia dan Satgas (Pasal 11 & 13), 4. Penyuluhan (Pasal 16), 5. Pengumpulan Data (Pasal 17 & 22), 6. Pengumuman dan Pengesahan (Pasal 24), 7. Penegasan, Pengakuan, & Pemberian Hak (Pasal 26-27), 8. Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertifikat (Pasal 28-31), 9. Pelaporan dan Penyerahan Hasil (Pasal 36-39. Ketua Panitia Ajudikasi PTSL menandatangani sertifikat atas nama Pimpinan Kantor Pertanahan (Pasal 31). Jika ada perkara yang putusannya berkekuatan hukum tetap (inkracht) setelah tahun anggaran PTSL berakhir, Sertifikat ditandatangani oleh Pimpinan Kantor Pertanahan (Pasal 29).
Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia pada Kendaraan Bermotor Roda Dua terhadap Debitur Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Ismail; Nuri Hidayati
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahum 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia menimbulkan berbagai konflik diantara kreditur dan debitur karena seringkali dilakukan diluar prosedur yang diatur dalam perundang-undanganan sehingga melahirkan permasahan hukum baru. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana seharusnya eksekusi terhadap jaminan fidusia dilakukan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis hukum empiris dengan melakukan observasi melihat praktek dilapangan. Hasil pembahasan menunjukan bahwa dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia seringkali dihadapkan pada kendala-kendala baik kendala yang timbul dari produk hukum, debitur, maupun kreditur. Penelitian ini menghasilkan upaya yang menjadi rekomendasi dalam penyelesaian kendala-kendala yang dihadapi yaitu dengan diperlukannya peran dari lembaga-lembaga pemerintah serta menimbulkan kesadaran hukum dari pihak kreditur serta debitur. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan upaya-upaya penyelesaian dari kendala-kendala terkait eksekusi jaminan fidusia karena kendala-kendala terkait eksekusi jaminan fidusia ini memiliki sifat berkembang sesuai dengan perkembangan masyarat maka sulit untuk mencari solusi yang konkret.
ANALISIS PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA DALAM REGULASI DAN SISTEM PERADILAN PIDANA Moch. Akmal Fauzan Pratama; Nuri Hidayati
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kekerasan seksual yaitu sebuah bentuk pelanggaran HAM yang membuat korban sulit ditangani, sehingga perlu perlindungn hukum yang mendasari korban. Penelitian ini dibuat untuk menjelaskan jenis bentuk perlindungan hukum bagi korban. Untuk pendekatan yang digunakan yakni metode yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS menyediakan kerangka perlindungan yang komprehensif melalui peraturan hak korban untuk selalu dijaga. Namun ternyata hal itu masih kurang efektif karena masih ada kurangnya pemahaman dari pihak yang berwenang hingga adanya norma yang membuat korban sulit untuk melapor. Studi ini menjelaskan, meskipun di Indonesia memiliki dasar peraturan yang kuat,implementasinya di lapangan ternyata belum berjalan dengan lancer. Oleh karena itu perlu sekali peningkatan dan perubahan supaya nantinya berjalan efektif dan mendapatkan keadilan bagi korban.
DIALEKTIKA PERADILAN AGRARIA DALAM ANALISIS YURISPRUDENSI PERBUATAN MELAWAN HUKUM: PERGULATAN ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN SUBSTANTIF I P Riski Satria Ardana; Nuri Hidayati
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis penerapan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan dialektika penalaran yudisial. Kajian ini dilakukan dalam konteks sengketa hak atas tanah seluas 14.000 m² yang berlokasi di Kutai Timur. Perkara tersebut menempuh empat tingkat peradilan, mulai dari Pengadilan Negeri hingga upaya Peninjauan Kembali (Judicial Review) di Mahkamah Agung. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan studi kasus, dilakukan analisis kualitatif-komparatif terhadap setiap putusan untuk menelusuri argumentasi hukum yang melatarbelakangi perbedaan putusan antar tingkat peradilan. Hasil analisis memperlihatkan bahwa Mahkamah Agung sebagai judex juris pada akhirnya menempatkan kebenaran material sebagai landasan utama. Kebenaran material tersebut—yang dibuktikan melalui penguasaan fisik yang nyata dan keberadaan itikad baik—dianggap lebih kuat daripada legalitas formal yang didasarkan pada dokumen kepemilikan yang secara substansi mengandung cacat. Putusan Pengadilan Negeri yang berorientasi pada keadilan substantif awalnya dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi yang menerapkan pendekatan formalistik. Namun, putusan tersebut kemudian dipulihkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi dan kembali ditegaskan pada tahap Peninjauan Kembali. Dengan demikian, putusan final tidak hanya memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi pihak yang memiliki tanah secara sah dan beritikad baik, tetapi juga memperkaya perkembangan yurisprudensi sebagai preseden penting yang menguatkan kecenderungan peradilan untuk mengutamakan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa agraria di Indonesia..
PUTUSAN HAKIM UNTUK HUKUM CAMBUK DI ACEH TERHADAP NON MUSLIM TERHADAP PELANGARAN QANUN JINAYAH M. Alfi Yulistiawan; Nuri Hidayati
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Qanun Jinayat di Aceh mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam. Pelanggar Qanun Jinayat akan dikenakan hukuman yang ditentukan oleh hakim Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mekanisme teknis yang digunakan dalam penerapan penundukan diri terhadap pelaku non-Muslim, kendala yang dihadapi oleh penegak hukum dalam proses tersebut, serta penerapan hukuman cambuk terhadap pelaku non-Muslim untuk mencapai tujuan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada aturan teknis yang mengatur bagaimana penundukan diri dilakukan terhadap pelaku non-Muslim; sebagai gantinya, penegak hukum mengandalkan prosedur di mana pelaku menulis surat pernyataan dan dapat mengungkapkan hal tersebut secara lisan di persidangan. Hambatan terbesar berasal dari sebagian masyarakat, terutama non-Muslim, yang menganggap penerapan hukuman cambuk terhadap mereka sebagai pelanggaran HAM. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah Aceh mempertimbangkan langkah-langkah lebih lanjut.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSEDUR PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERTANAHAN  DI INDONESIA Endang Heri; Nuri Hidayati
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji tata cara pendaftaran tanah untuk pertama kali, baik yang dilakukan secara sistematik maupun sporadik, serta menilai sejauh mana pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang menelaah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta peraturan pelaksanaannya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa layanan administrasi pertanahan mencakup tahap persiapan, pengumpulan data fisik dan yuridis, pencatatan hak, hingga penerbitan sertifikat. Walaupun alur prosedur telah diatur secara normatif, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan struktural dan teknis terkait kelengkapan bukti kepemilikan dan ketepatan data. Penelitian menyimpulkan bahwa perlu penguatan prosedur administrasi untuk mewujudkan pendaftaran tanah yang lebih cepat, aman, dan berguna.
EFEKTIFITAS ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI PADA PROSES PENDAFTARAN TANAH  DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 16 TAHUN 2021 (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang) Ahmad Setyawan; Nuri Hidayati
JURNAL LAWNESIA (Jurnal Hukum Negara Indonesia) Vol. 5 No. 1 (2026): Jurnal Lawnesia
Publisher : Faculty of Law Universitas Bakti Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan dasar hukum untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Kepastian hukum ini merupakan asas fundamental dalam hukum agraria yang bertujuan melindungi hak-hak kepemilikan tanah dan mencegah terjadinya sengketa pertanahan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Kepastian hukum tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah yang sistematis dan kompheresif, yang akhirnya menghasilkan bukti hak berupa sertipikat sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Menjadi tanggung jawab pemegang lahan atau pemilik untuk menetapkan dan memelihara tanda batas bagi tanah mereka. Pemasangan dan pemeliharaan tanda batas yang sudah ada terutama bertujuan untuk menghindari sengketa atau konflik mengenai batas tanah dengan pemilik tanah yang berbatasan. Masyarakat tanpa tiang batas yang didefinisikan dengan baik dapat menimbulkan konflik horizontal yang timbul terutama dari sengketa batas. Penetapan batas wilayah yang dilakukan melalui Penetapan batas yang dilakukan melalui kesepakatan antara  pemilik tanah dan pemilik tanah yang berbatasan dikenal dengan asas Kontradiktur Delimitasi. Asas ini menerapkan pentingnya upaya preventif untuk mengurangi potensi sengketa pertanahan dikemudian hari.
Co-Authors Ahmad Setyawan Endang Heri Fariz Ismail Habib Khairul ‘Atho I P Riski Satria Ardana Ismail M. Alfi Yulistiawan Moch. Akmal Fauzan Pratama