Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Faiq Rahman Isa Anshori
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia
Religion Humanities Astronomy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERGESERAN PEMBERIAN NAFKAH DALAM KELUARGA TKW: ANALISIS MAQASID AL-SYARI‘AH DI KECAMATAN KALIWEDI Gina Avesina Mumtazah; Akhmad Khalimy; Septi Gumiandari; Ratu Salma Salsabila; Faiq Rahman Isa Anshori
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 2 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v15i2.30834

Abstract

Perubahan struktur ekonomi keluarga Muslim akibat migrasi kerja perempuan menimbulkan ketegangan antara norma kewajiban nafkah suami dan realitas kontribusi ekonomi istri. Di Kabupaten Cirebon, tingginya angka migrasi pekerja perempuan memperlihatkan bahwa remitansi menjadi sumber utama pembiayaan rumah tangga, termasuk di Kecamatan Kaliwedi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pergeseran pemberian nafkah dalam keluarga migran, menilai status hukum istri sebagai pemberi nafkah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta mengevaluasinya melalui kerangka maqāṣid al-syarī‘ah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan metode socio-legal terhadap sembilan informan yang dipilih secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan dua pola pergeseran, yaitu pola dominan dan kolaboratif, tanpa menghapus kewajiban normatif suami sebagai penanggung nafkah. Dalam perspektif maqasid, pergeseran tersebut dapat dinilai sah secara kondisional apabila menjaga hifz al-mal, hifz al-nasl, hifz al-nafs, dan hifz al-‘ird. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan maqāṣid sebagai instrumen evaluatif untuk menjembatani realitas empiris keluarga migran dengan struktur normatif qiwāmah, sehingga diskursus kewajiban nafkah tidak berhenti pada dikotomi pelanggaran dan kepatuhan, tetapi bergerak pada analisis kemaslahatan yang proporsional. Kata Kunci: Keluarga Migran; Kewajiban Nafkah; Maqasid Al-Syari‘ah.
POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF MASLAHAT MURSALAH: SOLUSI KELUARGA ATAU SUMBER DISINTEGRASI SOSIAL Apib Subarkah; Achmad Kholiq; Samsudin; Faiq Rahman Isa Anshori; Ratu Salma Salsabila
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 2 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v15i2.30999

Abstract

Poligami merupakan institusi hukum keluarga Islam yang memiliki legitimasi normatif dalam ajaran Islam, namun dalam praktik sosial kontemporer sering menimbulkan ketegangan antara kebolehan teologis dan dampak sosiologisnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik poligami dalam perspektif hukum Islam dan konsep maslahat mursalah untuk menilai apakah praktik tersebut lebih dominan menghadirkan kemaslahatan atau justru berpotensi melahirkan disintegrasi sosial. Penelitian dilakukan di Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dengan menggunakan metode kualitatif melalui desain studi kasus dan pendekatan yuridis-sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap pelaku poligami, istri pertama, istri kedua, tokoh agama, dan petugas Kantor Urusan Agama, kemudian dianalisis secara tematik menggunakan kerangka maqasid al-syari‘ah dan konsep maslahat mursalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poligami memiliki legitimasi teologis, namun kemaslahatan yang muncul cenderung bersifat parsial dan individual, seperti terpenuhinya keinginan memiliki keturunan dan dukungan ekonomi dalam usaha keluarga. Sebaliknya, dampak emosional dan sosial lebih luas dirasakan oleh pihak lain, terutama istri pertama dan anak, termasuk menurunnya kualitas relasi keluarga dan tekanan psikologis. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik poligami lebih berpotensi memicu disintegrasi relasi keluarga dibanding menjadi solusi keluarga yang berkelanjutan. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi pendekatan yuridis-sosiologis dengan teori maslahat mursalah untuk mengevaluasi praktik poligami secara empiris pada tingkat komunitas lokal. Kata Kunci: Poligami; Maslahat Mursalah; Maqasid Al-Syari‘ah; Disintegrasi Sosial.
Konstruksi Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Usia Dini Dalam Penyerahan Ke Pesantren Perspektif Maqāṣid Shari‘ah: (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan Kabupaten Cirebon) Bidayah Zulfa Izzatillah; Didi Sukardi; Samsudin; Ratu Salma Salsabila; Faiq Rahman Isa Anshori
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 1 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyerahan anak usia dini ke pesantren merupakan fenomena sosial-keagamaan yang semakin berkembang di Indonesia dan menimbulkan persoalan hukum terkait batas tanggung jawab orang tua serta perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi tanggung jawab hukum orang tua setelah penyerahan anak, menilai kesesuaian praktik pengasuhan dengan prinsip best interest of the child, serta mengevaluasinya dalam perspektif maqasid al-syari‘ah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus di Pondok Pesantren Al-Huda Pamijahan, Kabupaten Cirebon, melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap empat informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua dalam praktik penyerahan anak terbagi menjadi dua pola: tanggung jawab substantif yang ditandai komunikasi aktif dan pemantauan rutin, serta tanggung jawab simbolik yang hanya berhenti pada persetujuan administratif tanpa pengawasan berkelanjutan. Praktik pengasuhan di pesantren telah menunjukkan pendekatan ramah anak, namun prinsip kepentingan terbaik anak belum terlembagakan secara sistematis dalam kebijakan. Dalam perspektif maqasid al-syari‘ah, praktik ini hanya legitim apabila menjaga keseimbangan antara pemeliharaan agama, perlindungan jiwa, dan perkembangan akal anak. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif yang menempatkan orang tua sebagai subjek hukum utama dalam praktik penyerahan anak. Temuan ini berimplikasi pada perlunya penguatan standar pengasuhan berbasis perlindungan anak dan keterlibatan orang tua secara berkelanjutan dalam pendidikan pesantren. Kata Kunci: Anak Usia Dini; Pesantren; Maqasid Al-Syari’ah.
Co-Authors Achmad Kholiq Akhmad Khalimy Apib Subarkah Bidayah Zulfa Izzatillah Didi Sukardi Gina Avesina Mumtazah Ratu Salma Salsabila Ratu Salma Salsabila Samsudin Septi Gumiandari