Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Problematika Perlindungan Hukum dan Penetapan Ganti Rugi Bagi Pemegang Tanah Wakaf dan Tanah Belum Bersertifikat dalam Pengadaan Tanah Kampung Seni Borobudur Fata Rahman Hakim; Nadia Safira Syazwani; Rizka Asyifa Nur Aina; Hannyda Rahma Putri; Alfarizi Hafizh Ardani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7181

Abstract

Pembangunan Kampung Seni Borobudur di Dusun Kujon, Desa Borobudur, Kabupaten Magelang membutuhkan pengadaan tanah seluas 66.152 m² atas 50 bidang dengan total ganti rugi Rp 101,8 miliar. Di dalamnya terdapat dua bidang tanah wakaf seluas 0,28 hektare dan beberapa bidang tanah belum bersertifikat. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang kedua jenis tanah tersebut serta bagaimana penetapan ganti rugi yang adil oleh Kantor Jasa Penilai Publik. Penelitian dilakukan dengan metode hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dilengkapi wawancara dengan Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kota Magelang. Hasil penelitian menunjukkan tanah wakaf di Dusun Kujon ditukar dengan tanah pengganti seluas 1.930 m² di Desa Wringinputih sesuai Pasal 41 Undang-Undang Wakaf. Tanah belum bersertifikat tetap mendapat ganti rugi yang besarnya sama dengan tanah bersertifikat selama dapat dibuktikan penguasaannya melalui alat bukti hak lama atau alat bukti hak baru. Penetapan ganti rugi oleh Kantor Jasa Penilai Publik berkisar antara Rp 1,7–2,8 juta per meter persegi sesuai Standar Penilaian Indonesia 306.
Implikasi Hukum Pemenuhan Kewajiban Konsumen Terhadap Hak Retur Barang Tidak Sesuai di Marketplace Silvia Nursabila; Nida Zaqiyya Meilinda Widianto; Dewi Mutiara; Putri Diah Ayu Kesmawati; Adinda Maylanie Putri; Hannyda Rahma Putri; Aline Rasya Irwanto
Journal of Exploratory Dynamic Problems Vol. 3 No. 4 (2026): Vol.3 No. 4 2026
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/edp.v3i4.493

Abstract

Transaksi melalui marketplace sangat memudahkan konsumen akan tetapi barang yang diterima kerap tidak sesuai dengan deskripsi yang dicantumkan, sehingga konsumen perlu melakukan retur dengan syarat pemenuhan prosedur tertentu seperti video unboxing. Dalam praktiknya pemenuhan prosedur tersebut tidak selalu diikuti terpenuhinya kebijakan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara pemenuhan kewajiban konsumen dalam prosedur retur membebaskan pelaku usaha dari kewajiban ganti rugi menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban konsumen berfungsi sebagai sarana pembuktian dan langkah administratif guna mendapatkan klaim bukan sumber hak konsumen. Hak atas ganti rugi bersumber langsung dari Pasal 4, Pasal 8 ayat (1) huruf f, dan Pasal 19 ayat (1) UUPK, sehingga klausula yang menolak retur semata-mata karena tidak ada video unboxing berpotensi batal demi hukum. Kelalaian konsumen tidak langsung membebaskan pelaku usha karena adanya beban pembuktian bahwa keruigan dapat timbul dari kesalahana konsumen yang berada pada pelaku usaha.