Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cross-border Jurnal Pelita Nusantara : Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin Cendekia Inovatif Dan Berbudaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora
Azmi
Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Peran Pemerintahan Desa Dalam Melakukan Pendataan Kependudukan Terhadap Pindah Datang Penduduk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Desa kartiasa Nurhaliza; Zarul Arifin; Azmi
Cross-border Vol. 9 No. 1 (2026): JANUARI-JUNI
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring dengan adanya perda kabupaten sambas tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, peran pemerintahan desa merupakan awal yang penting untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu pendataan kependudukan terhadap pindah datang penduduk. Pemerintahan desa mempunyai kewajiban dalam melakukan pendataan kependudukan yang berhubungan dengan data kependudukan, yang mana data kependudukan ini berkaitan dengan data perseorangan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana peran pemerintahan desa dalam melakukan pendataan kependudukan terhadap pindah datang penduduk berdasarkan peraturan daerah kabupaten sambas nomor 4 tahun 2010 di desa kartiasa, dan bagaimana kendala pemerintahan desa dalam melakukan pendataan kependudukan terhadap pindah datang penduduk di desa kartiasa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata di lapangan dengan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data yang memungkinkan peneliti menghasilkan data deskriptif mengenai realita lapangan yang sedang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran pemerintahan desa dalam melakukan pendataan kependudukan terhadap pindah datang penduduk sudah cukup berperan dengan baik sesuai dengan pasal 12 ayat (3) perda no.4 tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. hal ini dapat dilihat dari ikut berperannya Ketua RT dalam mendata penduduk yang masuk ke Desa Kartiasa.
Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Unit Pengumpul Zakat (Studi Di Desa Galing Kecamatan Galing Kabupaten Sambas) Zainal Amaluddin; Azmi; Maliya
Cross-border Vol. 9 No. 1 (2026): JANUARI-JUNI
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariah serta peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Galing, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, memiliki peran strategis dalam pengumpulan dan penyaluran zakat kepada delapan golongan penerima (asnaf) sebagaimana diatur dalam Al-Qur’an dan peraturan terkait. Namun, praktik di lapangan memerlukan kajian mendalam untuk menilai kesesuaian dengan regulasi dan prinsip akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di UPZ Desa Galing, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan strategi peningkatan profesionalisme pengelolaan zakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengurus UPZ, Kepala Desa, amil zakat desa, muzakki, penerima zakat, dan masyarakat terkait. Data sekunder dikumpulkan dari literatur, peraturan, dokumen resmi, dan foto kegiatan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data diuji melalui perpanjangan observasi dan triangulasi teknik maupun sumber. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat kesesuaian pelaksanaan pengelolaan zakat di UPZ Desa Galing dengan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku, serta menawarkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan pemerataan penyaluran zakat di wilayah tersebut.
Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Makanan Sistem Al-Qard di Kantin Sirin Sinhan Kabupaten Sambas Azmi; Juniarti
Jurnal Pelita Nusantara Vol. 3 No. 2 (2025): Jurnal Pelita Nusantara : Kajian Ilmu Sosial Multidisiplin
Publisher : CV Global Research Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59996/jurnalpelitanusantara.v3i2.860

Abstract

Buying and selling is an exchange transaction that must fulfill the principles of lawfulness, fairness, and contractual clarity in Islam. However, the food trading practice in Sirin Sinhan Canteen, Sambas Regency, presents a different phenomenon, where payments are made on a deferred basis and charged to the government budget through administrative receipts, resulting in discrepancies in transaction values. This condition raises questions regarding the compliance of such practices with Islamic legal provisions. This study employs a qualitative approach with a non-doctrinal (empirical) legal research method to examine the transaction practices and payment mechanisms at the canteen. The findings reveal that the transaction is not a cash sale, but rather an al-qard (loan-based) contract due to delayed payments by customers, mostly civil servants. Moreover, inconsistencies in debt amounts between the canteen receipts and government documents indicate potential contractual uncertainty. Therefore, improvements in the payment system are required to ensure conformity with Sharia principles and uphold fairness for both parties.
Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Lintas Batas Negara: Perspektif Hukum Tata Negara dan Maṣlaḥah di Kawasan Perbatasan Sambas Azmi
Cendekia Inovatif Dan Berbudaya Vol. 3 No. 4 (2026): Cendekia Inovatif dan Berbudaya : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : CV Global Research Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59996/cendib.v3i4.1205

Abstract

This study is motivated by the complexity of the Temajuk–Telok Melano border area, which involves not only national sovereignty and security interests but also the socio-economic needs of communities that maintain geographical, social, and economic relations with the Malaysian border region. This study aims to analyze the socio-economic conditions and community needs, the role of deliberation in formulating cross-border policies, and such policies from the perspectives of constitutional law and maṣlaḥah. This research employs a qualitative approach through field research and a case study conducted in the border area of Temajuk, Paloh District, Sambas Regency. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The findings indicate that the need to strengthen cross-border access is closely related to community trade activities, mobility, and social relations. Deliberation provides a space for articulating community needs and aspirations in the policy process, although the authority to determine cross-border policies remains vested in state institutions. From a constitutional law perspective, community participation through deliberation can enhance policy responsiveness without diminishing the state's authority to safeguard sovereignty, security, and public order. From the perspective of maṣlaḥah, strengthening cross-border access and governance constitutes al-maṣlaḥah al-hajiyyah, as it facilitates and reduces difficulties in community socio-economic activities. Cross-border policy should be directed toward participatory, proportional, secure, and maṣlaḥah-oriented access governance while maintaining state interests and authority.
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN PERBATASAN (Studi Di Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas ) Wili; Tamrin Muhsin; Azmi
Cross-border Vol. 9 No. 2 (2026): JULI-DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas Kalimantan Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini di latar belakangi oleh perdagangan perbatasan yang terjadi di wilayah perbatasan Temajuk yang merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi kawasan perbatasan Indonesia. Wilayah perbatasan tidak hanya menjadi garis batas teritorial, tetapi juga ruang interaksi sosial-ekonomi antarnegara. Pemerintah Indonesia telah menyadari banyaknya masyarakat yang melakukan perdagangan perbatasan melalui jalur yang tidak sah sehingga pemerintah berupaya untuk menanggulangi masalah tersebut. Oleh karena itu, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan, pemerintah berupaya menata dan mengatur aktivitas perdagangan antarnegara di wilayah perbatasan secara legal dan terstruktur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif bersifat field research (penelitian lapangan) dengan pendekatan normatif empiris yaitu untuk melihat pengimplementasian Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2019, dan mengkaji norma hukum yang berlaku di lapangan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan implementasi Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2019 di Desa Temajuk masih berada pada tahap parsial (belum diterapkan secara menyeluruh) dan belum efektif. Kebijakan ini belum mampu mengintegrasikan antara norma hukum dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Faktor-faktor seperti kurangnya sosialisasi, keterbatasan infrastruktur, lemahnya pengawasan, serta dominasi kebutuhan ekonomi masyarakat menjadi penyebab utama tidak optimalnya implementasi kebijakan tersebut. Masalah tersebut harus secepatnya di tangani oleh pemerintah seperti di percepatnya pembangunan PLBN (Pos Lintas Batas negara) di Desa Temajuk agar melancarkan kegiatan perdagangan perbatasan dan berjalan sesuai aturan hukum positif yang ada di Indonesia, dan masyarakat bisa berbelanja melalui jalur perdagangan yang sah.
Co-Authors Juniarti Maliya Nurhaliza Tamrin Muhsin Wili Zainal Amaluddin Zarul Arifin