Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOMOI Law Review Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Ganec Swara
Beverly Evangelista
Universitas Mataram
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
JURIDICAL ANALYSIS OF MARRIAGE DISPENSATION IN EARLY MARRIAGE (Case Study Of Decision Number 0022/Pdt.P/2023/PA.Pwt) R.Fahmi Natigor Daulay; Beverly Evangelista
NOMOI Law Review Vol 7, No 1 (2026): May Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v7i1.31217

Abstract

Early marriage remains a serious problem in Indonesia despite Law Number 16 of 2019 establishing the marriage age limit at 19 years. This normative juridical research analyzes the regulation of marriage age restrictions, marriage dispensation mechanisms, and judicial considerations through a case study of Decision Number 0022/Pdt.P/2023/PA.Pwt. Research findings indicate inconsistencies in the application of marriage dispensation requirements in courts. Judges granted dispensation based on considerations of preventing adultery without examining aspects of the child's best interest in accordance with Supreme Court Regulation Number 5 of 2019. The significant age disparity between prospective spouses (more than 16 years) that potentially creates unequal power relations was disregarded. The research concludes that implementation of the child's best interest principle in marriage dispensation has not been optimal. Recommendations include tightening criteria for urgent reasons, strengthening judge training, and enhancing inter-agency coordination to effectively prevent child marriage.
URGENSI INTEGRASI KEWENANGAN OJK DAN BAPPEBTI DALAM PENGATURAN INVESTASI ASET KRIPTO DI INDONESIA Septira Putri Mulyana; I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha; Beverly Evangelista
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.356

Abstract

Perkembangan pesat aset kripto sebagai instrumen investasi di Indonesia menimbulkan tantangan dalam pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh dua lembaga utama, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Ketidakterpaduan kewenangan antara kedua lembaga ini menyebabkan tumpang tindih regulasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko bagi pelaku usaha maupun investor. Artikel ini bertujuan menganalisis urgensi integrasi kewenangan OJK dan Bappebti dalam pengaturan investasi aset kripto dari perspektif hukum bisnis dan administrasi negara. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi integrasi kewenangan tersebut dari perspektif hukum bisnis dan hukum administrasi negara, serta mengusulkan model kelembagaan yang lebih efisien dan akuntabel. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual, penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi kewenangan di bawah OJK akan memberikan kepastian hukum, efektivitas pengawasan, dan perlindungan investor yang lebih optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi kewenangan sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, menciptakan kepastian hukum, serta mendukung perkembangan investasi aset kripto yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Rekomendasi diberikan untuk mengoptimalkan harmonisasi regulasi melalui revisi kebijakan dan pembentukan mekanisme koordinasi yang jelas antara kedua lembaga. Kata Kunci: Investasi Aset Kripto, OJK, Bappebti, Integrasi Kewenangan.
Penyuluhan Hukum Perlindungan Konsumen Muda Pada Transaksi Jual Beli Online di SMPN 2 Batulayar Septira Putri Mulyana; I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha; Beverly Evangelista; Yuni Ristanti; Prandy Arthayoga Louk Fanggi
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.233

Abstract

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsumen muda mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi online, serta memberikan edukasi hukum secara praktis dan edukatif terkait perlindungan konsumen dalam era digital untuk menumbuhkan kesadaran kritis di kalangan generasi muda untuk menjadi konsumen cerdas dan terlindungi secara hukum agar mendorong terbentuknya budaya literasi hukum digital di kalangan pelajar SMPN 2 Batulayar sebagai konsumen muda berdasarkan pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan pada pengabdian ini adalah normatif, sosiologis, dan edukatif yang dimana penyuluhan dilaksanakan melalui ceramah, diskusi, konsultasi, dan penyuluhan hukum yang disesuaikan dengan tujuan, materi, lokasi, serta latar belakang peserta. Maka dari itu, pengabdian ini akan menjelaskan tentang permasalahan terkait hak dan kewajiban sebagai literasi hukum pada konsumen muda, permasalahan yang dihadapi konsumen muda dalam transaksi online, dan memberikan strategi yang efektif dalam peningkatan kesadaran pemahaman para konsumen muda mengenai perlindungan hukum atas transaksi online di era digital.
PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL PEMILIH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 176/PUU-XXII/2024 TERHADAP PASAL 426 AYAT (1) HURUF b UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU: Constitutional Rights Protection of Voters in the Constitutional Court Decision Number 176/PUU-XXII/2024 Regarding Article 426 Paragraph (1) Letter b of Law Number 7 Year 2017 on General Elections Beverly Evangelista; Muh. Alfian Fallahiyan
Ganec Swara Vol. 19 No. 2 (2025): Juni 2025
Publisher : Yayasan Al-Amin Qalbu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59896/gara.v19i2.247

Abstract

General elections are a fundamental pillar of democracy that guarantee the sovereignty of the people through the mechanism of electing representatives. However, the mechanism for the resignation of elected candidates before the Constitutional Court Decision Number 176/PUU-XXII/2024 still left ambiguities and potential abuses that harm the constitutional rights of voters. The research problem in this study is how the resignation mechanism of elected candidates was before the decision and how the Constitutional Court decision strengthens the protection of voters' rights related to the resignation of elected candidates. This study uses a normative juridical method with a literature review approach, examining the Constitutional Court decision, legislation, and related legal literature. The results show that before the Constitutional Court decision, the regulation on the resignation of elected candidates in the Election Law was still open to multiple interpretations and did not regulate in detail the reasons and consequences of resignation. The Constitutional Court Decision Number 176/PUU-XXII/2024 affirms that the resignation of elected candidates is only permitted for state assignments in non-elective positions and rejects resignation for personal political interests such as running in regional elections. This decision strengthens the protection of voters' constitutional rights and the integrity of Indonesia's democratic system. Thus, the Constitutional Court decision is an important step in improving the election system and maintaining public trust in the democratic process.
Co-Authors I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha Prandy Arthayoga Louk Fanggi R. Fahmi Natigor Daulay Ristanti, Yuni Septira Putri Mulyana Septira Putri Mulyana