Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.456
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesia Berdaya Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Jurnal Risalah Kenotariatan Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Juridische: Jurnal Penelitian Hukum
Prandy Arthayoga Louk Fanggi
Universitas Mataram
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Kekuatan Mengikat Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Nakzim Khalid Siddiq; Prandy Arthayoga Louk Fanggi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6770

Abstract

Penelitian ini mengkaji kekuatan mengikat putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan studi kasus Perkara Nomor 06/KPPU-L/2020. Perkara tersebut melibatkan dugaan praktik diskriminasi oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk melalui penerapan Program Wholesaleryang membatasi akses 301 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) terhadap harga tiket khusus rute Jeddah dan Madinah. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan KPPU memiliki kekuatan mengikat yang bersumber dari Pasal 43 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999, namun bersifat kondisional karena bergantung pada mekanisme upaya hukum keberatan dan fiat eksekusi Pengadilan Negeri. Sifat ekstra yudisial KPPU menyebabkan putusannya tidak dapat dieksekusi secara mandiri. Dalam perkara a quo, PT Garuda Indonesia terbukti melanggar Pasal 19 huruf d dan dikenakan denda Rp1.000.000.000,00, yang sekaligus menjadi preseden penting bagi penegakan hukum persaingan usaha sektor transportasi udara.
Pergeseran Konsep Masif Dalam Pelanggaran Terstruktur Sistematis, Masif (TSM) : (Studi Putusan Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025) Prandy Arthayoga Louk Fanggi; Nakzim Khalid Siddiq
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.7136

Abstract

Konsep pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum pemilu di Indonesia. Akan tetapi, perkembangan praktik ketatanegaraan menunjukkan adanya dinamika penafsiran terhadap unsur “masif” pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengenai sengketa Pemilihan Kepala Daerah Barito Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pergeseran konsep “masif” dalam pelanggaran pemilu setelah putusan tersebut serta implikasinya terhadap sistem penegakan hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi mengesampingkan ukuran kuantitatif administratif sebagai parameter dalam menentukan sifat “masif” dan memaknai konsep masif menjadi pendekatan kualitatif-demokratis yang menitikberatkan pada daya rusak pelanggaran terhadap integritas pemilihan dan kemurnian suara rakyat. Implikasi putusan ini memperluas parameter pelanggaran TSM dalam hukum pemilu Indonesia serta memperkuat peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga integritas demokrasi
Analisis Hukum Norma Pembatasan Hak Beribadah Kelompok Minoritas Agama Di Indonesia Prandy Arthayoga Louk Fanggi; Ayang Afira Anugerahayu
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.312

Abstract

Penelitian ini menganalisis pembatasan hak beribadah bagi kelompok minoritas agama di Indonesia dengan menggunakan seluruh isi dokumen sebagai sumber tunggal. Meskipun konstitusi dan instrumen HAM internasional seperti ICCPR menjamin kebebasan beragama dan beribadah, praktik di lapangan menunjukkan banyaknya gangguan, diskriminasi, serta pembatasan administratif yang berdampak pada kelompok minoritas. PBM Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 menjadi instrumen hukum paling dominan dan paling sering dipersoalkan, karena mekanisme syarat administratifnya—termasuk persyaratan 90 pengguna dan 60 dukungan warga sekitar—membuka ruang besar bagi mayoritas lokal untuk melakukan "veto sosial" terhadap pendirian tempat ibadat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mayoritas–minoritas bukanlah kategori tetap, melainkan bersifat geografis dan dinamis, sehingga diskriminasi berbasis PBM dapat menimpa kelompok agama apa pun tergantung konteks demografis lokal. Penelitian ini menekankan bahwa pembatasan hak beribadah sebagaimana terjadi saat ini tidak memenuhi prinsip legalitas, necessity, proportionality, dan nondiscrimination. Oleh karena itu, diperlukan reformasi menyeluruh terhadap regulasi pendirian rumah ibadat serta penguatan kewajiban positif negara untuk melindungi minoritas dari tekanan intoleransi.
Institusi Hukum dan Lembaga Nasional Indonesia dalam Perampasan Aset Korupsi di Luar Negeri melalui Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) Ika Yuliana Susilawati; Prandy Arthayoga Louk Fanggi
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.404

Abstract

Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) merupakan kerjasama internasional berkenaan dengan pemberian bantuan di bidang penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) dilaksanakan dengan penunjukan suatu lembaga atau institusi penegak hukum yang kemudian akan bertindak atas nama pemerintah negara yang bersangkutan, berwenang untuk menerima atau meminta resmi Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) serta bertanggung jawab atas proses Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) di negaranya. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana koordinasi antara Institusi Hukum dengan Lembaga Nasional Indonesia dalam Perampasan Aset Korupsi di Luar Negeri melalui Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance). Jenis penelitian yang dipergunakan adalah Penelitian Yuridis Normatif. Koordinasi antara Institusi Hukum dengan Lembaga Nasional Indonesia dalam Perampasan Aset Korupsi di Luar Negeri melalui Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi Institusi dan lembaga terkait yang meliputi pertama Kepolisian untuk penyelidikan dan penyidikan dengan penggeledahan dan penyitaan, kedua Kejaksaan sebagai penyidik, penuntut umum, dan eksekutor, ketiga KPK melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan mengajukan permohonan untuk perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri, kemudian institusi penegak hukum ini berkoordinasi dengan lembaga Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan PPATK.
Pelaksanaaan Ham Dikawasan Tanpa Rokok Ditinjau Dari Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Suntarajaya Kwangtama Tekayadi; Prandy Arthayoga Louk Fanggi; Muhammad Rosikhu
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v7i2.10489

Abstract

Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara. Salah satu ancaman terhadap hak tersebut adalah kebiasaan merokok yang menyebabkan pencemaran udara dan menimbulkan berbagai penyakit, baik bagi perokok aktif maupun pasif. Dalam upaya mewujudkan lingkungan yang sehat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan penegakan hukum Kawasan Tanpa Rokok ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan menelaah dokumen hukum, asas-asas, serta praktik penegakan hukum di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan tentang KTR di NTB telah sesuai dengan prinsip perlindungan HAM terhadap hak atas kesehatan dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, dalam implementasinya penegakan hukum terhadap pelanggaran KTR belum berjalan efektif. Hambatan utama yang dihadapi antara lain belum terbitnya peraturan gubernur sebagai dasar penjatuhan sanksi administratif, kurangnya fasilitas pendukung, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen bersama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk mewujudkan penegakan hukum yang optimal serta menjamin perlindungan hak asasi manusia melalui pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok secara konsisten.
Penyuluhan Hukum Perlindungan Konsumen Muda Pada Transaksi Jual Beli Online di SMPN 2 Batulayar Septira Putri Mulyana; I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha; Beverly Evangelista; Yuni Ristanti; Prandy Arthayoga Louk Fanggi
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.233

Abstract

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsumen muda mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi online, serta memberikan edukasi hukum secara praktis dan edukatif terkait perlindungan konsumen dalam era digital untuk menumbuhkan kesadaran kritis di kalangan generasi muda untuk menjadi konsumen cerdas dan terlindungi secara hukum agar mendorong terbentuknya budaya literasi hukum digital di kalangan pelajar SMPN 2 Batulayar sebagai konsumen muda berdasarkan pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan pada pengabdian ini adalah normatif, sosiologis, dan edukatif yang dimana penyuluhan dilaksanakan melalui ceramah, diskusi, konsultasi, dan penyuluhan hukum yang disesuaikan dengan tujuan, materi, lokasi, serta latar belakang peserta. Maka dari itu, pengabdian ini akan menjelaskan tentang permasalahan terkait hak dan kewajiban sebagai literasi hukum pada konsumen muda, permasalahan yang dihadapi konsumen muda dalam transaksi online, dan memberikan strategi yang efektif dalam peningkatan kesadaran pemahaman para konsumen muda mengenai perlindungan hukum atas transaksi online di era digital.
Transformasi Kewenangan Bawaslu dalam Sistem Penegakan Hukum Pemilu Pasca Putusan MK No. 104/PUU-XXIII/2025 [Transformation of Bawaslu’s Authority in the Election Law Enforcement System Post Constitutional Court Decision No. 104/PUU-XXIII/2025] Prandy Arthayoga Louk Fanggi; Nakzim Khalid Siddiq
Indonesia Berdaya Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : UKInstitute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/ib.20261384

Abstract

Elections are the primary instrument for implementing popular sovereignty within Indonesia’s constitutional democratic system. However, the dynamics of election administration still face various challenges such as administrative violations, vote buying, and weak effectiveness in election law enforcement. This study aims to analyze the transformation of the Election Supervisory Agency’s (Bawaslu) authority following the Constitutional Court Decision Number 104/PUU-XXIII/2025, which changed Bawaslu’s recommendations into final and binding decisions. Using a normative juridical research method with legislative, conceptual, and case approaches, this study finds that the Court’s decision brings significant changes to Indonesia’s electoral justice system. First, it strengthens Bawaslu’s position as a quasi-judicial institution with adjudicative functions in election law enforcement. Second, it affirms the principle of checks and balances among election administrators. Third, it enhances legal certainty and accountability in the administration of democratic and integrity-based elections. Nevertheless, the effectiveness of this transformation still depends on regulatory harmonization, institutional reform, and capacity building of Bawaslu personnel at all levels. Abstrak. Pemilihan umum merupakan instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi konstitusional Indonesia. Namun, dinamika penyelenggaraan pemilu masih menghadapi berbagai pelanggaran administratif, politik uang, serta lemahnya efektivitas penegakan hukum kepemiluan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025 yang mengubah status rekomendasi Bawaslu menjadi putusan yang bersifat final dan mengikat. Dengan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menemukan bahwa Putusan MK tersebut membawa perubahan signifikan terhadap sistem electoral justice di Indonesia. Pertama, memperkuat kedudukan Bawaslu sebagai lembaga quasi-judicial yang memiliki fungsi adjudikatif dalam penegakan hukum pemilu. Kedua, menegaskan prinsip checks and balances antarpenyelenggara pemilu. Ketiga, meningkatkan kepastian hukum serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Meskipun demikian, efektivitas transformasi ini masih bergantung pada harmonisasi regulasi, reformasi kelembagaan, serta peningkatan kapasitas aparatur Bawaslu di seluruh tingkatan.
Studi Analitis Perbandingan Hukum Pidana di Indonesia dan Inggris dalam Perspektif Muhammad Adam Nurardiansyah; Prandy Arthayoga Louk Fanggi
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 3 No. 2 (2026)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65945/juridische.v3i2.51

Abstract

Perbandingan hukum pidana adalah kegiatan yang membandingkan sistem hukum di antara negara, bangsa, bahkan agama, baik itu sistem hukumnya maupun hukum positif yang berlaku dalam berbagai negara dengan tujuan mencari dan menunjukkan perbedaan dan persamaan dengan memberikan penjelasan dan menguji cara mengoperasikan dan memecahkan legal dalam praktiknya dan apa faktor -faktor yang mempengaruhi itu. Manfaat dari perbandingan hukum pidana ini sendiri bertujuan untuk mengunifikisasi dan mengkodifikasi baik secara regional, nasional bahkan internasional yang berguna sebagai pengetahuan atau sebagai sumber hukum yang bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan tentang hukum serta sebagai acuan untuk melihat secara objektif kekurangan atau kelebihan sistem hukum suatu negara. Selain juga untuk ilmu pengetahuan perbandingan hukum juga penting bagi para hakim untuk bisa mengeluarkan suatu yurisprudensi yang berlaku di suatu negara dengan melihat dan membandingan kekurangan dan kelebihan dari sistem hukum yang berlaku di negara lainya, baik itu di bidang pidana maupun di bidang hukum lainya seperti perdata.
Studi perbandingan hukum pidana pencurian dalam sistem hukum Indonesia dan Irlandia Miranti Wulan Saputri; Prandy Arthayoga Louk Fanggi
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65945/juridische.v3i1.65

Abstract

Salah satu bentuk kejahatan yang masih sering ditemukan dalam masyarakat adalah pencurian. Indonesia sebagai negara dengan keberagaman suku dan etnis, yang masing-masing memiliki karakteristik dan kebiasaan berbeda, menjadikan pengawasan terhadap tindak kejahatan terutama pencurian sebagai hal yang penting. Tidak hanya di Indonesia, negara Irlandia pun menghadapi persoalan serupa terkait tindak pidana ini. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengkaji kesamaan serta perbedaan dalam tindak pidana pencurian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dan peraturan pidana dalam sistem hukum Irlandia. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif, dengan mengandalkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan logika deduktif untuk menarik kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa persamaan antara kedua sistem hukum terletak pada cara pencurian dilakukan, dampak kerugian yang ditimbulkan, sifat kejahatannya, dan motivasi pelaku. Namun, perbedaan utama meliputi sistem hukum yang digunakan, sanksi pidana yang diterapkan, jumlah pasal yang mengatur, perbedaan penerapan ketentuan hukum, serta adanya hukuman berupa pencabutan hak di Indonesia. Kesimpulan pokok dari studi ini adalah bahwa sistem hukum pidana yang dianut Indonesia dan Irlandia sangat berbeda secara fundamental Indonesia menggunakan sistem hukum civil law, sedangkan Irlandia menganut sistem hukum common law.
Co-Authors Ayang Afira Anugerahayu Beverly Evangelista I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha Ika Yuliana Susilawati Miranti Wulan Saputri Muhammad Adam Nurardiansyah Muhammad Rosikhu Nakzim Khalid Siddiq Nakzim Khalid Siddiq Ristanti, Yuni Septira Putri Mulyana Suntarajaya Kwangtama Tekayadi