Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Kerangka Hukum Mekanisme Perlindungan Dan Perdagangan Karbon Di Indonesia Javier Athallariz Wuryantoro; I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha
Commerce Law Vol. 6 No. 1 (2026): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/kg7rsw41

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum, peran pemerintah, dan mekanisme perdagangan karbon di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi perdagangan karbon telah memadai namun masih terdapat kelemahan, terutama dalam penetapan proyek bernilai ekonomi karbon dan resiko greenwashing. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih komprehensif, peningkatan transparansi dalam mekanisme perdagangan, serta peran aktif pemerintah guna mencegah praktik greenwashing dan memastikan tercapainya tujuan Pembangunan rendah karbon di Indonesia.
Internalization Of Gender Equality Values In Family Law As An Effort To Prevent Violence Against Women Ayang Afira Anugerahayu; Nathania Permata S; Ika Yuliana Susilawati; Ade Sultan Muhammad; I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha; Lalu Panca Tresna; Ahwan Ahwan
Abdi Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2026): Abdi Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/1rwhqm42

Abstract

Violence against women within the family remains a complex social issue in Indonesia, influenced by patriarchal culture and limited public understanding of gender equality in family law. This community service aims to internalize gender equality values through legal education in family law as a preventive effort against violence toward women. The methods used include legal counseling, participatory discussions, and community assistance in Penujak Village, Central Lombok Regency. The results indicate an increased public understanding of equal rights and obligations between spouses and greater legal awareness regarding women's protection. The implication of this activity is the formation of a more inclusive and gender-just mindset in family life. Therefore, the internalization of gender equality values can serve as a preventive strategy to reduce violence against women in society. The main output of this activity focuses on strengthening public legal literacy and establishing a collective awareness among villagers to independently prevent gender-based violence
URGENSI INTEGRASI KEWENANGAN OJK DAN BAPPEBTI DALAM PENGATURAN INVESTASI ASET KRIPTO DI INDONESIA Septira Putri Mulyana; I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha; Beverly Evangelista
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.356

Abstract

Perkembangan pesat aset kripto sebagai instrumen investasi di Indonesia menimbulkan tantangan dalam pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh dua lembaga utama, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Ketidakterpaduan kewenangan antara kedua lembaga ini menyebabkan tumpang tindih regulasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko bagi pelaku usaha maupun investor. Artikel ini bertujuan menganalisis urgensi integrasi kewenangan OJK dan Bappebti dalam pengaturan investasi aset kripto dari perspektif hukum bisnis dan administrasi negara. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi integrasi kewenangan tersebut dari perspektif hukum bisnis dan hukum administrasi negara, serta mengusulkan model kelembagaan yang lebih efisien dan akuntabel. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan konseptual, penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi kewenangan di bawah OJK akan memberikan kepastian hukum, efektivitas pengawasan, dan perlindungan investor yang lebih optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi kewenangan sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, menciptakan kepastian hukum, serta mendukung perkembangan investasi aset kripto yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Rekomendasi diberikan untuk mengoptimalkan harmonisasi regulasi melalui revisi kebijakan dan pembentukan mekanisme koordinasi yang jelas antara kedua lembaga. Kata Kunci: Investasi Aset Kripto, OJK, Bappebti, Integrasi Kewenangan.
Penyuluhan Hukum Perlindungan Konsumen Muda Pada Transaksi Jual Beli Online di SMPN 2 Batulayar Septira Putri Mulyana; I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha; Beverly Evangelista; Yuni Ristanti; Prandy Arthayoga Louk Fanggi
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.233

Abstract

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsumen muda mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi online, serta memberikan edukasi hukum secara praktis dan edukatif terkait perlindungan konsumen dalam era digital untuk menumbuhkan kesadaran kritis di kalangan generasi muda untuk menjadi konsumen cerdas dan terlindungi secara hukum agar mendorong terbentuknya budaya literasi hukum digital di kalangan pelajar SMPN 2 Batulayar sebagai konsumen muda berdasarkan pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan pada pengabdian ini adalah normatif, sosiologis, dan edukatif yang dimana penyuluhan dilaksanakan melalui ceramah, diskusi, konsultasi, dan penyuluhan hukum yang disesuaikan dengan tujuan, materi, lokasi, serta latar belakang peserta. Maka dari itu, pengabdian ini akan menjelaskan tentang permasalahan terkait hak dan kewajiban sebagai literasi hukum pada konsumen muda, permasalahan yang dihadapi konsumen muda dalam transaksi online, dan memberikan strategi yang efektif dalam peningkatan kesadaran pemahaman para konsumen muda mengenai perlindungan hukum atas transaksi online di era digital.