Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Abdi Masyarakat PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Jurnal Kompilasi Hukum JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
R. Fahmi Natigor Daulay
Universitas Mataram
Religion Humanities Education Energy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
KEPASTIAN HUKUM DALAM PERKARA PERCERAIAN TERHADAP SALAH SATU PIHAK YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 5924/PDT.G/2022/PA.SBR R. Fahmi Natigor Daulay; Ade Sultan Muhammad
PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Vol 14 No 1 (2026): PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kapuas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51826/perahu.v14i1.1821

Abstract

Divorce decided by default judgment against a party whose whereabouts are unknown raises issues of legal certainty and rights protection. Research on the Religious Court of Sumber Decision Number 5924/Pdt.G/2022/PA.Sbr using normative legal methods shows that formally the decision has complied with procedural law provisions. However, from a material aspect, there are still weaknesses in summons transparency, protection of respondent's rights, and application of the precautionary principle. Strengthening summons standards, optimizing the ex officio role of judges, and regulatory updates are needed to achieve a balance between judicial efficiency, legal certainty, and substantive justice in default divorce cases in Religious Courts.
Keabsahan dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kawin dalam Perkawinan Siri menurut Hukum Positif Ayang Afira Anugerahayu; R. Fahmi Natigor Daulay
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.270

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan perlindungan hukum terhadap perjanjian kawin dalam perkawinan siri di Indonesia dengan menyoroti kesenjangan antara legitimasi agama dan legalitas negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, doktrin hukum, dan analisis putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kawin siri sah secara kontraktual berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, namun tidak memiliki kekuatan hukum formil karena perkawinan siri tidak dapat dicatatkan. Legitimasi hukum penuh hanya berlaku bagi perjanjian kawin yang dilakukan dalam perkawinan sah dan tercatat menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana ditegaskan melalui Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Mekanisme itsbat nikah berfungsi sebagai instrumen yuridis untuk melegitimasi perkawinan siri sekaligus memperkuat perlindungan hukum terhadap anak sebagaimana diatur dalam Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan gagasan registrasi perjanjian privat perkawinan sebagai alternatif kebijakan untuk menjembatani dualisme antara hukum agama dan hukum negara dalam mewujudkan kepastian hukum.
Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Adat Dan Pengakuannya Dalam Hukum Nasional: Juridical Review Of Customary Marriage And Its Recognition In National Law R. Fahmi Natigor Daulay; Sri Hariati
JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani Vol. 7 No. 2 (2026): "Transformasi Hukum dan Tata Kelola Berkelanjutan dalam Mewujudkan Keadilan, Pe
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/juridicaugr.v7i2.499

Abstract

Perkawinan adat di Indonesia memiliki kedudukan unik dalam sistem hukum nasional, di mana eksistensinya diakui namun dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini mengkaji kedudukan yuridis perkawinan adat dalam kerangka hukum perkawinan nasional serta bentuk-bentuk pengakuannya. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca berlakunya UU Perkawinan, hukum adat bergeser dari kontrak perkawinan menjadi ritus tradisional, pengakuan negara diwujudkan melalui Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 66 UU Perkawinan, serta mekanisme Isbat Nikah bagi Muslim dan penetapan Pengadilan Negeri bagi non-Muslim. Diperlukan kebijakan hukum yang lebih inklusif terhadap pluralisme hukum di Indonesia.  
Perisai “Kebenaran Informasi” Dalam Delik Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Ahwan Ahwan; R. Fahmi Natigor Daulay
Journal Kompilasi Hukum Vol. 11 No. 1 (2026): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v11i1.364

Abstract

The substance of the offenses of insulting the president and vice president in the Criminal Code has indeed accommodated Constitutional Court Decision No. 013-022/PUU-IV/2006. The change in the nature of the offense to an absolute complaint-based offense and the reduction of the criminal penalty from six years to three years constitute substantial modifications. However, in certain sections, the legislature has retained the old classification, in which the president and vice president are designated as exclusive subjects in the offenses of defamation and insult. This has structural implications that concern not only the issue of freedom of expression but also the burden of proving the “truth of the information,” which serves as a crucial safeguard for citizens in expressing criticism. This article aims to examine how the mechanism for proving “truth of information” is regulated in the Criminal Code. Using doctrinal legal research with a legislative, conceptual, and comparative approach, this article seeks to examine the “truth of information” defense mechanism in defamation offenses involving the President and Vice President as subjects. This article finds that, in both the old and new Criminal Codes, the “truth of information” defense in defamation offenses applies only to “any person” and “public officials”/“civil servants.” This fact demonstrates that criticism of the public and government officials, on the one hand, and criticism of the “president and vice president,” on the other, are afforded different levels of protection. Furthermore, this also has the potential to create a chilling effect and foster a high degree of apathy among citizens regarding the exercise of their freedom of expression.
Digital Literacy Education and Cyber ​​Crime Mitigation Related to Online Gambling for Teenagers in Tanak Awu Village, Pujut District, Central Lombok Regency Ahwan Ahwan; R. Fahmi Natigor Daulay; Lalu Panca Tresna D; Muhammad Rifaldi Setiawan; Fatahullah Fatahullah
Abdi Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2026): Abdi Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/j6dpef18

Abstract

The acceleration of information technology brings ambivalent impacts on rural youth, one of which is the high risk of exposure to negative content such as online gambling. youth groups in Tanak Awu Village, Central Lombok Regency, located in the buffer zone of Lombok International Airport, are vulnerable to digital culture shock and the criminogenic impacts of online gambling. This community service activity aims to strengthen youth's digital literacy through a preventive-educative approach based on cyber law. The methods applied were socialization and interactive lectures on the four pillars of digital literacy (digital skills, digital culture, digital ethics, and digital safety), followed by a regulatory review (the ITE Law and Law No. 1/2023 on the New Criminal Code), and evaluated through casual interviews. The result indicates a paradigm shift among the youths, from previously perceiving slot gambling as a lawless "grey area" to gaining a rational legal awareness regarding cyber-criminal sanctions. Furthermore, this activity successfully crystallized collective commitments, including the establishment of a defensive legal shield, a peer support system, and shifting focus toward productive digital activities.  
Edukasi Hukum untuk Mencegah Tawuran di Kalangan Pelajar Muhammad Rifaldi Setiawan; Ayang Afira Anugerahayu; Nathania Permata S; Ika Yuliana Susilawati; R. Fahmi Natigor Daulay
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.237

Abstract

Pelajar adalah harapan masa depan bangsa, sehingga sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan mereka mendapatkan hak dan menjamin pendidikan yang layak untuk mereka. Namun, Kenakalan remaja dalam bentuk tawuran pelajar menjadi tantangan serius di lingkungan sekolah karena berpotensi menimbulkan dampak hukum dan sosial yang luas. Tawuran yang baru-baru terjadi di salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu fakta yang harus segera ditangangi secara prefentif agar tidak meberikan dampak negatif kepada pelajar lainnya. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa melalui edukasi mengenai bahaya tawuran dan konsekuensi hukumnya. Kegiatan dilaksanakan di SMPN 2 Batulayar, Lombok Barat, menggunakan metode ceramah interaktif yang dilanjutkan dengan sesi diskusi. Materi berfokus pada dasar hukum, faktor penyebab tawuran, serta strategi pencegahannya. Kondisi ini mendorong kami, para dosen dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, untuk turut ambil bagian dalam upaya pencegahan melalui penyebaran informasi hukum kepada masyarakat. Kami merasa perlu hadir dan berkontribusi dengan memberikan edukasi hukum terkait edukasi hukum atas dampak dari tawuran. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap pentingnya menjauhi kekerasan dan menjunjung nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Edukasi hukum ini diharapkan menjadi langkah preventif dalam membentuk karakter siswa yang sadar hukum dan bertanggung jawab.
Co-Authors Ade Sultan Muhammad Ahwan Ahwan Ahwan Ahwan Ayang Afira Anugerahayu Fatahullah Ika Yuliana Susilawati Lalu Panca Tresna D Muhammad Rifaldi Setiawan Nathania Permata S Sri Hariati