Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pemberdayaan dan Pemasaran Digital Produk Bekasam dalam Pemanfaatan Aliran Sungai di Bendungan Perjaya Trecy Austin; Rindy Putri Hapsari; Galuh Efnol Adzan; Raditya Dwi Pangestu; Adit Akbar Pratama
INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 10 No 1 (2026): JANUARI - JULI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/integritas.v10i1.7590

Abstract

Kegiatan Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di sekitar Bendungan Perjaya, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan fokus pada penguatan usaha olahan tradisional bekasam sebagai kuliner khas daerah. Permasalahan utama mitra meliputi belum terbentuknya kelembagaan usaha mandiri, lemahnya manajemen dan pemasaran, keterbatasan inovasi kemasan, serta minimnya promosi digital. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan manajemen, keuangan, dan pemasaran berbasis teknologi digital, serta membentuk kelompok usaha bersama yang mampu meningkatkan daya saing produk lokal. Metode pelaksanaan meliputi sosialisasi, pelatihan teknis dan manajerial, penerapan teknologi pengemasan modern, digitalisasi promosi melalui media sosial dan marketplace, serta pendampingan dan evaluasi keberlanjutan program. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kemampuan mitra dalam produksi, pengemasan, dan pemasaran bekasam secara higienis dan menarik, terbentuknya kelompok usaha mandiri, serta meningkatnya penjualan dan jangkauan pasar. Selain berdampak pada peningkatan ekonomi keluarga, program ini juga berkontribusi terhadap pelestarian budaya kuliner lokal dan penguatan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis sumber daya perairan. PKM ini sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, dan peningkatan ekonomi lokal.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA LAHAT Resty Seftiany; Wita Hariani; Trecy Austin
PARETO : Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol. 8 No. 2 (2025): PARETO
Publisher : Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH. Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/agdm6a24

Abstract

Poverty remains a significant social problem in Lahat City, as it directly affects the quality of life of the community. The local government has implemented various poverty alleviation policies; however, their implementation has not yet achieved optimal outcomes. This study aims to examine the implementation of poverty alleviation policies in Lahat City by analyzing data collection processes, aid distribution mechanisms, the role of implementing officials, and the impact of policies on the social and economic conditions of poor communities. This research employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation involving local government officials, program beneficiaries, and community leaders. The findings indicate that poverty alleviation policies in Lahat City have provided tangible benefits, particularly through social assistance programs and the fulfillment of basic needs. Nevertheless, policy effectiveness is constrained by inaccurate beneficiary data, limited budget allocation, and weak coordination among related institutions. Conversely, strong commitment from the local government, active involvement of frontline officials, and support from community leaders serve as important supporting factors. This study concludes that improving data accuracy, strengthening institutional coordination, and developing long-term economic empowerment programs are essential to enhance the effectiveness and sustainability of poverty alleviation policies in Lahat City.
Inclusive Service and Equity for Persons with Disabilities in the Muara Enim District Police Resort Environment Muhammad Firdaus Febriansyah; Trecy Austin; Martina Martina
Publik : (Jurnal Ilmu Administrasi) Vol 15, No 1 (2026): June 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31314/pjia.15.1.%p.2026

Abstract

Ensuring equitable and inclusive public services for persons with disabilities remains a major challenge for public institutions, including law enforcement agencies. This study examines the implementation of inclusive public services for persons with disabilities within the jurisdiction of the Muara Enim District Police, Indonesia, using the perspectives of social equity and inclusive governance. A descriptive qualitative approach was employed through in-depth interviews, direct observations, and document analysis involving 12 purposively selected informants, comprising police leaders, service officers, and persons with disabilities. Data were analysed using the interactive model of Miles, Huberman, and SaldaƱa with source and method triangulation to enhance trustworthiness. The findings indicate that the Muara Enim District Police have demonstrated a strong institutional commitment to inclusive service delivery by providing disability-friendly facilities, implementing standard operating procedures, and prioritising services for persons with disabilities. However, implementation remains constrained by limited financial resources, uneven facility availability across police stations, and the absence of specialised disability support personnel. Despite these limitations, service users generally perceived the services as accessible and responsive. The study highlights that leadership commitment, organisational capacity, and sustained policy support are critical determinants of equitable police services. These findings contribute to strengthening social equity in public administration and provide practical recommendations for improving disability-inclusive policing through enhanced infrastructure, specialised personnel, continuous staff training, and sustainable budget allocation.
Penguatan Kapasitas UMKM Kuliner Khas Desa Meranjat II melalui Penyuluhan Legalitas Usaha dan Pelatihan Usaha Ermanovida Ermanovida; Tuty Khairunnisyah; Aulia Utami Putri; Trecy Austin
INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 10 No 2 (2026): AGUSTUS - DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/integritas.v10i2.7636

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kuliner khas Desa Meranjat II memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian lokal, namun masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait pemahaman legalitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM kuliner khas Desa Meranjat II melalui penyuluhan legalitas usaha, pelatihan pemasaran digital, serta inovasi produk dan kemasan. Permasalahan utama UMKM meliputi rendahnya kepemilikan legalitas seperti NIB, PIRT, dan Sertifikat Halal, minimnya kemampuan pemasaran digital, serta kurangnya inovasi dalam pengembangan produk. Metode kegiatan mencakup Focus Group Discussion, penyuluhan, pelatihan praktis, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya legalitas usaha, kemampuan dasar pemasaran digital, serta kesadaran dalam melakukan inovasi produk dan kemasan. Sebagai bentuk keberlanjutan, program ini akan dilanjutkan melalui pendampingan legalitas usaha, monitoring implementasi pemasaran digital, serta penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan dinas terkait sehingga UMKM mampu berkembang secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Partisipasi peserta yang tinggi pada sesi diskusi menandakan bahwa kegiatan ini relevan dengan kebutuhan UMKM setempat. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong UMKM kuliner di Kabupaten Ogan Ilir menjadi lebih berdaya saing, berkelanjutan, dan mampu berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan ekonomi daerah.