Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMETAAN JEJARING STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LOKAL DENGAN MENGGUNAKAN METODE SOCIAL NETWORK ANALYSIS (SNA) Hafel, Muhlis; Jamil, Julfi; Umasugi, Mohbir; ., Milwan; ., Anfas
Al Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik Vol 11 No 1 (2021): VOLUME 11, NOMOR 1, JUNI 2021
Publisher : STISIP Muhammadiyah Sinjai Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/jaq.v11i1.180

Pemerintah Kota Ternate, Pemerintah Kota Tidore Kepulaun dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat membangun suatu kerjasama dalam pengelolaan sumberaya lokal dibidang pertanian, Perikanan dan kelauatan serta Pariwisata dengan melibatkan sejumlah stakeholder dengan tujuan untuk membentuk pola hubungan dan jejaring yang efektif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumen yang behubungan dengan fokus penelitian. Teknik analisis data menggunakan Metode Social Network Analysis (SNA) yang dijelaskan secara deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada jejaring stakeholder terdapat beberapa aktor yang memiliki peran dalam pengelolaan sumberadaya lokal namun masih didominasi unsur pemerintah. Sementara pada nilai degree centrality untuk mengukur tingkat popularitas, nilai closeness centrality untuk mengukur tingkat kedekatan suatu stakholders dan nilai betweness centrality untuk melihat gambaran dominasi stakeholder dinyatakan bawah stakeholders Bappeda Kota Ternate, Bappeda Kota Tidore Kepulauan dan Bappeda Halmahera Barat menjadi stakeholder dominan sementara para petani, nelayan dan pekerja wisata dan pengusaha belum memiliki peran dan dominasi yang maksimal dalam pengelolaan sumberdaya lokal.

PEMETAAN JEJARING STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LOKAL DENGAN MENGGUNAKAN METODE SOCIAL NETWORK ANALYSIS (SNA) Hafel, Muhlis; Jamil, Julfi; Umasugi, Mohbir; ., Milwan; ., Anfas
Al Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik Vol 11 No 1 (2021): VOLUME 11, NOMOR 1, JUNI 2021
Publisher : STISIP Muhammadiyah Sinjai Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/jaq.v11i1.180

Pemerintah Kota Ternate, Pemerintah Kota Tidore Kepulaun dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat membangun suatu kerjasama dalam pengelolaan sumberaya lokal dibidang pertanian, Perikanan dan kelauatan serta Pariwisata dengan melibatkan sejumlah stakeholder dengan tujuan untuk membentuk pola hubungan dan jejaring yang efektif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumen yang behubungan dengan fokus penelitian. Teknik analisis data menggunakan Metode Social Network Analysis (SNA) yang dijelaskan secara deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada jejaring stakeholder terdapat beberapa aktor yang memiliki peran dalam pengelolaan sumberadaya lokal namun masih didominasi unsur pemerintah. Sementara pada nilai degree centrality untuk mengukur tingkat popularitas, nilai closeness centrality untuk mengukur tingkat kedekatan suatu stakholders dan nilai betweness centrality untuk melihat gambaran dominasi stakeholder dinyatakan bawah stakeholders Bappeda Kota Ternate, Bappeda Kota Tidore Kepulauan dan Bappeda Halmahera Barat menjadi stakeholder dominan sementara para petani, nelayan dan pekerja wisata dan pengusaha belum memiliki peran dan dominasi yang maksimal dalam pengelolaan sumberdaya lokal.

Kebijakan Desentralisasi dan Konflik Sosial: (Suatu Studi di Provinsi Maluku Utara) Julfi Jamil
DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 1 No 2 (2016): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial
Publisher : Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang

The implementation of decentralization policies often creates social conflict implications related to the struggle for boundaries of autonomous regions with the argument of maintaining regional identity, but not a few conflicts over territory are by design for certain interests. The analysis of this paper uses a grounded theory approach to analyze several findings in the field related to conflicts over territory between West Halmahera Regency and North Halmahera Regency in North Maluku Province with the aim of revealing how the territorial boundary conflict between North Halmahera and West Halamhera districts can occur and how the role of policy actors in designing the conflict.

PEMETAAN JEJARING STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LOKAL DENGAN MENGGUNAKAN METODE SOCIAL NETWORK ANALYSIS (SNA) Muhlis Hafel; Julfi Jamil; Mohbir Umasugi; Milwan Milwan; Anfas Anfas
Al Qisthi Jurnal Sosial dan Politik VOLUME 11 NOMOR 1, 2021
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan

Pemerintah Kota Ternate, Pemerintah Kota Tidore Kepulaun dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat membangun suatu kerjasama dalam pengelolaan sumberaya lokal dibidang pertanian, Perikanan dan kelauatan serta Pariwisata dengan melibatkan sejumlah stakeholder dengan tujuan untuk membentuk pola hubungan dan jejaring yang efektif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumen yang behubungan dengan fokus penelitian. Teknik analisis data menggunakan Metode Social Network Analysis (SNA) yang dijelaskan secara deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada jejaring stakeholder terdapat beberapa aktor yang memiliki peran dalam pengelolaan sumberadaya lokal namun masih didominasi unsur pemerintah. Sementara pada nilai degree centrality untuk mengukur tingkat popularitas, nilai closeness centrality untuk mengukur tingkat kedekatan suatu stakholders dan nilai betweness centrality untuk melihat gambaran dominasi stakeholder dinyatakan bawah stakeholders Bappeda Kota Ternate, Bappeda Kota Tidore Kepulauan dan Bappeda Halmahera Barat menjadi stakeholder dominan sementara para petani, nelayan dan pekerja wisata dan pengusaha belum memiliki peran dan dominasi yang maksimal dalam pengelolaan sumberdaya lokal.

Transformasi Smart City Dalam Implementasi E-Government di Daerah Kepulauan Hafel, Muhlis; Jamil, Julfi
Journal of Governance Innovation Vol. 6 No. 1 (2024): Volume 6 Nomor 1, Maret 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v6i1.4018

This research was conducted to see the transformation of the Movement towards Smart City program in encouraging the implementation of E-Government in an archipelagic region to create effective, efficient, and accountable governance. This research used a qualitative approach and was conducted in South Halmahera Regency, North Maluku Province. In obtaining field data, researchers used interview instruments, observation, and documentation studies. While informants include OPD leaders, DPRD members, sub-district heads, and community leaders. Data analysis using the Spiral analysis technique. Based on data analysis, it was found that the South Halmahera Regency Government has transformed the Smart City program to encourage the implementation of E-Government in the form of Labuha Smart City service applications, but with the geographical condition of South Halmahera as an archipelago that has limited information technology infrastructure, the program carried out is still focused on two main services, namely Senyum Halsel which is related to government public services to the community and Go-Smile application services which are institutional information management systems that are still focused on the central government area of South Halmahera Regency. To encourage the acceleration of E-Government transformation to the fullest, it is necessary to have a commitment from the local government through the formation of local regulations that can encourage all elements to commit to the development of E-Government in the archipelago because the local government itself does not yet have binding regulations so that when there is a change in local leadership, it also changes the E-Government program.

Challenges of E-Government Implementation in The Region Archipelago Characteristics Hafel, Muhlis; Jamil, Julfi; Umasugi, Mohbir; Anfas, Anfas
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 8 No. 1, Juni 2022
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v8i1.21282

Local governments implement e-government programs as a form of bureaucratic reform to achieve good governance. However, the implementation of E-government in South Halmahera Regency, geographically an archipelagic area, has its challenges, which the authors make as problems in this study. To assist research analysis using e-government theory. This research is qualitative research with a descriptive approach to analyzing the N-VIVO 12 Plus software. Based on the findings, the South Halmahera district has implemented e-government to a low degree with various challenges, including the distribution of telecommunications technology network infrastructure is not evenly distributed, limited budget support, lack of telecommunications infrastructure, lack of skilled resources, limited supply of electricity networks, lack of training and knowledge transformation of the apparatus, limited public knowledge, low socialization of e-government programs, not maximal collaboration and synergy between stakeholders. In implementing e-government, it is considered to have benefits, while to encourage the strengthening of e-government implementation, the South Halmahera government has planned the Labuha Smart City.

Transforming Island Community-Based Village Governance: A Strategy for Sustainable Development in Ternate Muhlis Hafel; Julfi Jamil; Roman Hadi Saputro
JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol. 6 No. 1 (2026): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jssh.v6i1.2777

This study evaluates the urgency of transforming the administrative status of urban villages on Hiri Island, Ternate City, to village status as a strategy to strengthen local governance and promote tourism-based village development in island regions. The research is driven by persistent development disparities across island areas, the limitations of the urban-administrative governance model for urban villages, and the restricted fiscal capacity of urban villages to support local development. The communal and customary social characteristics of the Hiri Island community are considered more compatible with the participatory governance model for villages. This research uses a qualitative case study design across six urban villages in Hiri District. Data collection methods included interviews, observations, and documentation involving government officials, traditional leaders, local communities, and tourism stakeholders. Data analysis was performed using source and method triangulation. The findings demonstrate that transforming to desa status can enhance community participation in development, reinforce the legitimacy of local leadership, and facilitate the integration of customary institutions with formal governance systems. Access to village funds further enables increased financing for infrastructure, public services, economic empowerment, and the development of community-based tourism villages. Nevertheless, implementation continues to face challenges, including inadequate infrastructure, limited human resource capacity, weak tourism institutions, and suboptimal environmental management. The study recommends the formulation of adaptive regulations; capacity-building initiatives for government officials and local communities; infrastructure development and improved inter-island connectivity; and the promotion of multi-stakeholder collaboration to support participatory and sustainable development in island regions.

Tatakelola Pelayanan Administrasi Kependudukan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penerbitan e-KTP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sukur Suleman; Julfi Jamil
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 6 No 1: April (2026)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v6i1.2406

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kualitas pelayanan perekaman KTP-el di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan. Metode yang digunakan penelitian serta pendekatan penelitian ini yakni kualitatif dengan penjabaran deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan mengenai kualitas pelayanan KTP-el pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan. Dimana data yang terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang di peroleh melalui pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara, studi pustaka, dan pengumpulan data skunder seperti data pendukung yang di peroleh dari arsip/dokumen yang sudah ada atau literatur tulisan yang sangat berkaitan judul penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum efektivitas Pelayanan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan belum begitu maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari kapasistas sumber daya manusia aparatur pegawai di Dukcapil yang belum maksimal, sikap kedisiplinan para pegawai, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang lebih memadai, serta rasa tanggung jawab dan profesionalitas pegawai dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang perlu ditingkatkan, selain itu rentang kendali antara masyarkat dan pusat pelayanan e-KTP yang begitu jauh.

PARTISIPASI ANAK MUDA DALAM MUSRENBANG KOMUNITAS UNTUK PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI KOTA TERNATE: Youth Participation in Community Musrenbang for Participatory Development Planning in Ternate City Fahri Aufat; Sahrony A. Hirto; Thamrin Husain; Julfi Jamil; Abdurrahman Kader; Fathnun Tan
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 3 No. 2 (2026)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v3i2.82

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Komunitas merupakan inovasi Pemerintah Kota Ternate dalam memperluas partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk partisipasi anak muda dalam Musrenbang Komunitas serta kontribusinya terhadap penyusunan program pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat di Kota Ternate. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan partisipatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pejabat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Ternate, pengurus komunitas, aktivis muda, serta peserta Musrenbang Komunitas. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Musrenbang Komunitas berhasil meningkatkan keterlibatan anak muda dalam proses perencanaan pembangunan melalui lima tahapan partisipatif, yaitu Connect, Collaborate, Co-Create, Commerce, dan Celebrate. Model tersebut mendorong lahirnya berbagai rekomendasi program inovatif di bidang ekonomi kreatif, pengelolaan ruang publik, pelestarian budaya, dan pemberdayaan komunitas yang sebagian telah diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa keberlanjutan forum partisipatif masih menghadapi tantangan berupa konsistensi dukungan pemerintah dan penguatan mekanisme pengawalan implementasi program. Penelitian ini menegaskan bahwa Musrenbang Komunitas merupakan model perencanaan pembangunan partisipatif yang mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN KAWASAN KUMUH DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN DAERAH MELALUI PROGRAM KOTAKU DI KOTA TERNATE: Policy Implementation of Slum Settlement Management from a Local Government Perspective through the City Without Slums (KOTAKU) Program in Ternate City Muhammad Eko Duhumona; Julfi Jamil; Laily Ramadhany Can; Sahrony A. Hirto; Darwin Abd Radjak; Muhamad Jani
JADMENT: Journal of Administration and Development Vol. 3 No. 2 (2026)
Publisher : Penerbit Forind bekerja sama dengan FISIP Unitri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jadment.v3i2.83

Penanganan kawasan kumuh merupakan salah satu tantangan utama pembangunan perkotaan yang memerlukan implementasi kebijakan secara efektif melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penanganan kawasan kumuh melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Ternate. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih secara purposive, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program KOTAKU telah berjalan cukup efektif dengan capaian sekitar 75%. Keberhasilan program didukung oleh koordinasi antarlembaga, pendanaan, pendampingan, dan partisipasi masyarakat. Namun, keberlanjutan program masih menghadapi kendala berupa pemeliharaan infrastruktur, koordinasi kegiatan skala kawasan, serta karakteristik geografis wilayah. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas implementasi tidak hanya dipengaruhi oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kapasitas tata kelola pemerintah daerah dalam membangun kolaborasi dan memastikan keberlanjutan program.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search