p-Index From 2021 - 2026
1.006
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal
Budi Santoso
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM APLIKASI STREAMING NETFLIX TERHADAP PENJUALAN AKUN SECARA ILEGAL DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UU NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Soding Maurea Yezril Situmorang; Budi Santoso; Sartika Nanda Lestari
Diponegoro Law Journal Vol 15, No 2 (2026): Volume 15 Nomor 2, Tahun 2026
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2026.32695

Abstract

Perlindungan Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang terhadap sebuah program aplikasi yang memiliki sistem berbayar pada kenyataanya tidak berjalan dengan baik. Adanya permasalahan pada suatu program aplikasi streaming, yaitu Netflix yang dimana peggunaan akun Netflix Premium disalahgunakan oleh pihak lain. Hal ini dapat dilihat dari tindakan ilegal yang telah dilakukan pihak lain, yaitu menjual akun-akun Netflix Premium dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga resmi yang ditetapkan Netflix. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi streaming Netflix termasuk obyek yang dilindungi hak cipta dan mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap penjualan akun yang diperjual belikan secara ilegal di media sosial. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, aplikasi streaming Netflix adalah salah satu Ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta pada Pasal 40 Ayat 1 dan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Hak Cipta. Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan yaitu dapat dilakukan upaya preventif dan upaya represif.
PARAMETER PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAS KASUS MEREK CHANTIQUE DAN CHANTIQUE.ID (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 3/PDT.SUS-HKI-MEREK/2024/PN NIAGA SMG) Akmal Alfarisi Widodo; Budi Santoso; Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51350

Abstract

Sengketa merek merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum atas kekayaan intelektual yang sering terjadi di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada sengketa antara merek CHANTIQUE dan CHANTIQUE.ID yang diputus oleh Pengadilan Niaga Semarang dalam Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI-Merek/2024/PN Niaga Smg. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis parameter persamaan pada pokoknya yang digunakan dalam memutus perkara ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun merek "CHANTIQUE" telah terdaftar lebih dahulu, penambahan elemen ".ID" pada merek tergugat dianggap cukup untuk membedakan kedua merek tersebut, sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip persamaan pada pokoknya. Hal ini menunjukkan bahwa daya pembeda suatu merek dan itikad baik dalam pendaftaran merek sangat penting untuk menentukan perlindungan hukum yang tepat
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA PROGRAM KOMPUTER (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1300K/PDT.SUS-HKI/2021) Mutiara Ananda Pratiwi; Budi Santoso
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 2 (2025): Volume 14 Nomor 2, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.49412

Abstract

Hak cipta penting bagi pencipta untuk melindungi hak ekonomi dan moralnya, terutama terkait program komputer. Namun, pelanggaran hak cipta masih menjadi tantangan, seperti dalam kasus aplikasi CXM dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1300K/PDT.SUS-HKI/2021. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menelaah regulasi dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengatur perlindungan program komputer, implementasinya masih menghadapi kendala. Putusan MA menegaskan perlindungan hak pencipta, termasuk pembatalan pendaftaran ciptaan yang melanggar hukum. Hak cipta berlaku otomatis tanpa perlu pendaftaran. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kesadaran hukum dan penguatan pengawasan dalam industri teknologi informasi guna mencegah pelanggaran yang merugikan pencipta
PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN PT GUDANG GARAM TBK DALAM PEMBANGUNAN JALAN TOL KEDIRI TULUNGAGUNG DENGAN SISTEM BANGUN GUNA SERAH/ BUILD OPERATE TRANSFER (BOT) Heru Yudha Pratama Bambang; Budi Santoso; Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 1 (2025): Volume 14 Nomor 1, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.48999

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kerjasama pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung antara pemerintah dengan PT Gudang Garam Tbk., dengan sistem bangun guna serah/ build operatr transfer (BOT) serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung antara pemerintah dengan PT Gudang Garam Tbk., dengan sistem bangun guna serah/ build operatr transfer (BOT). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung antara pemerintah dengan PT Gudang Garam Tbk., dengan sistem bangun guna serah/ build operate transfer (BOT) dimulai dengan pendirian BUJT PT Surya Sapta Agung Tol (SSAT) yang merupakan anak perusahaan yang didirikan oleh Gudang Garam bersama PT Suryaduta Inevstama pada 12 Februari 2024 yang mana 99,99% sahamnya dimiliki oleh PT Gudang Garam Tbk. SSAT ditunjuk sebagai BUJT untuk proyek jalan Tol Kediri-Tulungagung setelah PT Gudang Garam Tbk ditetapkan sebagai pemenang pelelangan pengusahaan jalan tol pada 14 Desember 2023. Lingkup Pengusahaan Jalan Tol meliputi pendanaan, perencanaan teknik, konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pembangunan jalan tol Kediri-Tulungagung antara pemerintah dengan PT Gudang Garam Tbk. dengan Sistem Bangun Guna Serah/ Build Operate Transfer (BOT) berupa permasalahan status objek tanah yang tidak jelas (obscure libelli) berupa harga ganti rugi yang ditawarkan, permasalahan perbedaan hasil ukur lahan dan penetapan batas bidang tanah/sengketa batas, adanya perbedaan besaran ganti rugi antar bidang tanah, dan permasalahan pada proses pembayaran
Akibat Hukum Praktik Greenwashing Pada Industri Fast Fashion Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Konsumen Satria Saifuddin Java; Budi Santoso; Umaira Hayuning Anggayasti
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 4 (2025): Volume 14 Nomor 4, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.53348

Abstract

Industri fast fashion berkembang pesat, namun sering mengabaikan prinsip keberlanjutan. Salah satu praktik yang marak digunakan adalah greenwashing, yakni penyematan klaim ramah lingkungan tanpa bukti memadai. Klaim ini menyesatkan konsumen yang peduli lingkungan, namun sulit membedakan informasi sahih dan manipulatif. Penelitian ini mengkaji akibat hukum praktik greenwashing dalam industri fast fashion di Indonesia dari perspektif perlindungan konsumen, menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis serta studi komparatif internasional. Hasil kajian menunjukkan belum ada regulasi khusus yang mengatur greenwashing, namun ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan perbuatan melawan hukum dapat dijadikan dasar penilaian dan penindakan. Penulis merekomendasikan pembentukan regulasi khusus yang menetapkan standar minimum dan verifikasi klaim keberlanjutan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak konsumen di tengah persaingan pemasaran yang kompleks.
PROBLEMATIKA PENERAPAN DOKTRIN FAIR USE DALAM PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) UNTUK DUPLIKASI SUARA PENYANYI: STUDI KASUS LEGALITAS LAGU “HEART ON MY SLEEVE” OLEH AI Carissa Cindy Heliza; Budi Santoso; Putri Ayu Sutrisno
Diponegoro Law Journal Vol 14, No 3 (2025): Volume 14 Nomor 3, Tahun 2025
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2025.51660

Abstract

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan signifikan di berbagai sektor, termasuk industri musik. Kemampuan AI dalam meniru suara manusia secara akurat menciptakan peluang baru, namun juga menimbulkan tantangan hukum. Penelitian berjudul “Problematika Penerapan Doktrin Fair Use dalam Penggunaan Artificial Intelligence (AI) untuk Duplikasi Suara Penyanyi: Studi Kasus Legalitas Lagu ‘Heart on My Sleeve’ oleh AI” bertujuan menganalisis penerapan doktrin fair use dalam konteks ini, serta menilai perlindungan hukum yang tersedia di tingkat nasional maupun internasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, dan mengandalkan studi kepustakaan. Data sekunder diperoleh dari peraturan, doktrin hukum, jurnal, buku teks, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menyimpulkan perlunya regulasi yang lebih jelas terkait penggunaan AI di industri musik, serta pentingnya edukasi bagi pelaku industri mengenai aspek hukum dan etika dari penggunaan teknologi ini