Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Kekerasan Seksual terhadap Anak sebagai Extraordinary Crime: Kajian Kriminologis, Evaluasi Efektivitas Kebijakan Hukum Pidana Berbasis Perlindungan Anak, dan Identifikasi Kesenjangan Implementasi Regulasi di Indonesia Sarifah Leqsha; Asri Vivi Yanti Sinurat; Junaidi Sholat; Silvi Aulia
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.2060

Abstract

Sexual violence against children constitutes a serious crime with multidimensional and long-term impacts, thereby justifying its classification as an extraordinary crime. This crime not only violates children’s human rights but also threatens the quality of human resources and the sustainability of national development. From a criminological perspective, sexual violence against children is influenced by unequal power relations, social environmental factors, and weaknesses in prevention systems and law enforcement. Indonesia has enacted various criminal law instruments and child protection policies, including Law Number 35 of 2014 on Child Protection and Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes. Nevertheless, the persistently high incidence of sexual violence against children indicates problems related to policy effectiveness and gaps in regulatory implementation at the practical level. This study aims to analyze sexual violence against children as an extraordinary crime from a criminological perspective, to evaluate the effectiveness of child protection–based criminal law policies, and to identify gaps between the normative legal framework and regulatory implementation in Indonesia. The research employs normative legal research using statutory, conceptual, and criminological approaches. The findings reveal that, normatively, criminal law policies have recognized sexual violence against children as a serious crime through the imposition of severe criminal sanctions and the adoption of a victim protection approach. However, in practice, various obstacles remain, including weak inter-agency coordination, limited human resources, insufficient trauma-based recovery services, and a legal culture that has not fully sided with victims. Therefore, strengthening more integrated, victim-oriented, and child-sensitive policies is necessary to bridge the gap between normative law and the realities of law enforcement..
PENYULUHAN HUKUM TENTANGPEMAHAMAN NO. 1 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN Junaidi Sholat; Julpan Hartono SM Manurung; Sumantri Sumantri; Karina Putri Maharani; Kiki Adha Sirait
Jurnal Pemberdayaan Sosial dan Teknologi Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jpstm.v5i2.5349

Abstract

Abstract: The mandate of agrarian reform in Indonesia was further strengthened through the Decree of the People's Consultative Assembly (MPR) Number IX/MPR/2001, which regulates agrarian reform and natural resource management. This demonstrates that agrarian reform aims not only for the physical distribution of land but also for strengthening natural resource management to provide maximum benefits to the community. Furthermore, through the Decree of the People's Consultative Assembly (MPR) Number 5/MPR/2003, the UUPA, along with its implementing regulations, aims to ensure legal certainty for land rights throughout the Republic of Indonesia. Legal disputes arise from objections to claims regarding land rights, whether regarding land status, priority, or ownership, with the hope of obtaining administrative resolution in accordance with applicable provisions. Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/National Land Agency Number 1 of 1999 concerning Procedures for Handling Land Disputes, defines the dispute. Keywords: Agrarian, Dispute Abstrak: Mandat reforma agraria di Indonesia semakin dipertegas melalui Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 yang mengatur pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa reforma agraria tidak hanya bertujuan untuk distribusi fisik tanah, tetapi juga memperkuat pengelolaan sumber daya alam agar dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Selain itu, melalui Keputusan MPR RI Nomor 5/MPR/2003. UUPA dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya, bertujuan untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Munculnya sengketa hukum merupakan berawal dari keberatan dari tuntutan suatu hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan suatu harapan mendapatkan penyelesaian administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, yang dimaksud dengan sengketa. Kata Kunci: Agraia, Sengketa
PENERAPAN SISTEM JAM DIGITAL PINTAR BERBASIS INTERNET OF THINGS UNTUK MENINGKATKAN EFISIENSI MANAJEMEN WAKTU DI SMA NEGERI 1 AIR JOMAN Jhonson Efendi Hutagalung; Ari Dermawan; Junaidi Sholat
Jurnal Pemberdayaan Sosial dan Teknologi Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jpstm.v5i2.5387

Abstract

Abstract: SMA Negeri 1 Air Joman faces problems of uncertainty and inconsistency in the school bell schedule due to the use of a manual system. This condition causes irregular learning times and decreases discipline among students and teachers. To address these issues, the implementation of a Smart Digital Clock System based on the Internet of Things (IoT) is proposed through a Community Service Program (PKM). The system is designed to automatically synchronize time via the internet, activate the school bell according to the programmed schedule, and display important information on an integrated LED screen.The program is carried out in four stages: partner needs analysis and survey, system design and development, installation and user training, and finally, evaluation of results. The expected outputs include the installation of one fully functional IoT-based digital clock system, improved technical skills of school staff, and enhanced discipline and punctuality in school activities.Through the implementation of this system, it is expected that an automated, accurate, and efficient school time management system will be realized, while also increasing technological literacy within SMA Negeri 1 Air Joman as a concrete step toward digital transformation in education. Keywords: Internet of Things, smart digital clock, school bell, discipline. Abstrak: SMA Negeri 1 Air Joman menghadapi permasalahan ketidakpastian dan ketidakkonsistenan jadwal bel sekolah akibat sistem manual yang masih digunakan. Kondisi ini menimbulkan ketidakteraturan waktu belajar dan menurunkan kedisiplinan siswa maupun guru. Untuk mengatasi hal tersebut, diusulkan penerapan Sistem Jam Digital Pintar berbasis Internet of Things (IoT) melalui program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM). Sistem ini dirancang untuk menyinkronkan waktu otomatis melalui jaringan internet, mengaktifkan bel sesuai jadwal yang diprogram, dan menampilkan informasi penting pada layar LED terintegrasi. Kegiatan dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu survei dan analisis kebutuhan mitra, perancangan dan pengembangan sistem, instalasi serta pelatihan penggunaan, dan evaluasi hasil. Target luaran meliputi pemasangan satu unit sistem jam digital berbasis IoT yang berfungsi penuh, peningkatan kemampuan teknis staf sekolah, serta peningkatan kedisiplinan dan ketepatan waktu kegiatan sekolah. Melalui penerapan sistem ini, diharapkan tercipta manajemen waktu sekolah yang otomatis, akurat, dan efisien sekaligus meningkatkan literasi teknologi di lingkungan SMA Negeri 1 Air Joman sebagai langkah nyata menuju transformasi digital di dunia pendidikan. Keywords: Internet of Things, Jam Digital Pintar, Bel Sekolah, Kedisiplinan. 
OPTIMALISASI MEDIA SOSIAL DESA BERBASIS SISTEM INFORMASI SEBAGAI SARANA INFORMASI PUBLIK DAN PROMOSI POTENSI LOKAL Nurwati Nurwati; William Ramdhan; Junaidi Sholat
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 7 No. 3 (2026): Vol. 7 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v7i3.61173

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam penyampaian informasi publik dan promosi potensi lokal. Namun, pemanfaatan media sosial di Desa Prapat Janji, Kabupaten Asahan, masih belum optimal karena rendahnya literasi digital aparatur desa, belum adanya pengelolaan konten yang terstruktur, serta belum terintegrasinya media sosial dengan sistem informasi desa. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan media sosial berbasis sistem informasi sebagai sarana informasi publik dan promosi potensi lokal desa. Metode yang digunakan meliputi observasi lapangan, identifikasi kebutuhan mitra, pelatihan literasi digital, pendampingan pengelolaan media sosial, implementasi sistem informasi desa berbasis web, serta monitoring dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur desa dalam mengelola media sosial secara profesional, menyusun konten digital yang informatif, serta memanfaatkan website desa sebagai media pelayanan informasi publik. Selain itu, media sosial desa mulai dimanfaatkan sebagai sarana promosi hasil pertanian, produk UMKM, dan potensi sosial budaya sehingga mampu memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat. Program ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, transparansi pemerintahan desa, serta penguatan branding desa melalui pemanfaatan teknologi digital. Keberlanjutan program diharapkan dapat diwujudkan melalui komitmen pemerintah desa dalam melakukan pembaruan informasi secara berkala dan pengembangan sistem informasi sesuai kebutuhan masyarakat.
GOOD AND CLEAN GOVERNMENT DALAM SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI INDONESIA Junaidi Sholat; Rahmat Suhargon; Arjunawa Arjunawa
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 2 (2025): May 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i2.3104

Abstract

Abstract: Good Governance and Clean Government is a collection of functions contained in a series of processes to achieve the goals of an organization, institution or activity (government bureaucracy, companies, environmental management, etc.) that have been previously determined, through the utilization of existing resources including human resources. Management aims to ensure that all available assets and resources can be utilized in such a way that the expected output and outcome can be obtained. The problem is How is the Management Function of Good and Clean Government, How is Good and Clean Government in the Governance System in Indonesia. The purpose of management can be considered achieved or successful if the output and results obtained are in accordance with the 8 indicators of good governance, namely: based on law (rule of law), accountable, transparent, responsive, inclusive & equitable, consensus, participatory, efficient and effective. Good and clean governance is all aspects related to the control and supervision of the power held by the Government in carrying out its functions through formal and informal institutions. To implement the principles of Good Governance and Clean Government, the Government must implement the principles of accountability and efficient resource management. Improving governance is a long-term effort and requires commitment from the government, society, and non-governmental organizations. Keywords: Governance, Government Abstrak: Good Governance and Clean Government merupakan kumpulan fungsi-fungsi yang terdapat di dalam rangkaian proses untuk mencapai tujuan organisasi, institusi atau kegiatan (birokrasi pemerintahan, perusahaan, pengelolaan lingkungan, dan lain-lain) yang sudah ditetapkan sebelumnya, melalui pemanfaatan sumber daya yang ada termasuk sumber daya manusia. Pengelolaan bertujuan agar seluruh aset dan sumber daya yang tersedia dapat didayagunakan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh luaran (output) maupun hasil (outcome) yang diharapkan. Adapun menjadi permasalah yaitu Bagaimana Fungsi Pengelolaan good and clean government, Bagaimana Good and clean government dalam sistem Tata kelola pemerintahan di Indonesia. Tujuan pengelolaan dapat dianggap tercapai atau berhasil apabila luaran maupun hasil yang diperoleh adalah sesuai dengan 8 indikator tatakelola yang baik (good governance), yaitu: berdasarkan hukum (rule of law), akuntabel, transparan, responsif, inklusif & berkeadilan, konsensus, partispatif, efisien dan efektif. Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol  dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki  Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Government, maka Pemerintah harus  melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Memperbaiki tata kelola pemerintahan adalah upaya jangka panjang dan memerlukan komitmen dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Kata kunci: Tata Kelola, Pemerintahan
PEMAHAMAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KBPN NO. 1 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN Junaidi Sholat; Babby Apriandani; Julpan Hartono SM Manurung; Karina Putri Maharani; Kiki Adha Sirait
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 4 (2025): November 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i4.5497

Abstract

Abstract: The mandate of agrarian reform in Indonesia was further strengthened through the Decree of the People's Consultative Assembly (MPR) Number IX/MPR/2001, which regulates agrarian reform and natural resource management. This demonstrates that agrarian reform aims not only for the physical distribution of land but also for strengthening natural resource management to provide maximum benefits to the community. Furthermore, through the Decree of the People's Consultative Assembly (MPR) Number 5/MPR/2003, the UUPA, along with its implementing regulations, aims to ensure legal certainty for land rights throughout the Republic of Indonesia. Legal disputes arise from objections to claims regarding land rights, whether regarding land status, priority, or ownership, with the hope of obtaining administrative resolution in accordance with applicable provisions. Regulation of the Minister of State for Agrarian Affairs/National Land Agency Number 1 of 1999 concerning Procedures for Handling Land Disputes, defines the dispute. Keywords: Agrarian, Dispute Abstrak: Mandat reforma agraria di Indonesia semakin dipertegas melalui Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 yang mengatur pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini menunjukkan bahwa reforma agraria tidak hanya bertujuan untuk distribusi fisik tanah, tetapi juga memperkuat pengelolaan sumber daya alam agar dapat memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Selain itu, melalui Keputusan MPR RI Nomor 5/MPR/2003. UUPA dengan seperangkat peraturan pelaksanaannya, bertujuan untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Munculnya sengketa hukum merupakan berawal dari keberatan dari tuntutan suatu hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan suatu harapan mendapatkan penyelesaian administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, yang dimaksud dengan sengketa. Kata kunci: Agraia, Sengketa
URGENSI REFORMASI HUKUM PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN UNTUK MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA YANG BERKEADILAN DAN BERORIENTASI PADA HAK KORBAN Asri Vivi Yanti Sinurat; Junaidi Sholat; Ahmad Ray Fadillah Sitompul
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 9 No. 3 (2026): June 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i3.6687

Abstract

Abstract: The protection of witnesses and victims had constituted a fundamental element in the administration of a fair criminal justice system. Nevertheless, its implementation in Indonesia had encountered various normative and institutional shortcomings that impeded the effective fulfillment of victims' rights. This study aimed to examine the urgency of legal reform in witness and victim protection in order to promote a criminal justice system grounded in substantive justice and victim-oriented principles. The study employed a normative legal research method with statutory and conceptual approaches through the analysis of legislation, legal doctrines, and relevant scholarly literature. The findings indicate that strengthening legal substance, enhancing institutional effectiveness, and developing comprehensive mechanisms for protection and recovery are essential to ensure effective access to justice and the restoration of victims' rights. Therefore, legal reform in witness and victim protection constitutes a strategic prerequisite for establishing a more responsive, equitable, and victim-oriented criminal justice system. Keywords: Legal Reform; Witness and Victim Protection; Substantive Justice; Criminal Justice System; Victims' Rights.   Abstrak: Perlindungan saksi dan korban merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang berkeadilan, namun implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai kelemahan normatif dan kelembagaan yang berdampak pada belum optimalnya pemenuhan hak-hak korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi reformasi hukum perlindungan saksi dan korban dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan substantif dan pemulihan hak korban. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi hukum diperlukan melalui penguatan substansi hukum, optimalisasi peran kelembagaan, serta pengembangan mekanisme perlindungan dan pemulihan yang komprehensif. Dengan demikian, reformasi hukum perlindungan saksi dan korban merupakan prasyarat strategis dalam membangun sistem peradilan pidana yang lebih responsif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak korban. Kata kunci: Reformasi Hukum; Perlindungan Saksi dan Korban; Keadilan Substantif; Sistem Peradilan Pidana; Hak Korban