Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

Work-Life Balance of Regional Midwife During the Covid-19 Pandemic Time Muafiah, Evi; Sofiana, Neng Eri
PALASTREN: Jurnal Studi Gender Vol 15, No 2 (2022): PALASTREN
Publisher : UIN Sunan Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v15i2.13518

Abstract

Perempuan pekerja pada masa kini mulai banyak, begitu pula pada profesi dalam bidang seperti seorang bidan yang di Indonesia hanya menilai seorang perempuan saja.Seorang bidan yang bekerja di puskesmas dan membuka praktik sendiri di rumah sangat rentan terhadap virus. Wabah COVID-19 yang telah hidup bersama masyarakat selama hampir tiga tahun ini menjadi ancaman nyata bagi setiap orang, khususnya tenaga kesehatan. Apa saja bidan tersebut juga merupakan bidan wilayah yang memiliki tanggung jawab kesehatan satu wilayah desa atau kelurahan. Selain beban, sebagai seorang perempuan yang selalu dilekatkan dengan pekerjaan domestik menjadikkannya beban ganda. Tulisan ini akan melihat bagaimana seorang bidan wilayah menyeimbangkan dan menganalisis terhadap WLB (Work-Life Balance).Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya, seorang bidan wilayah dapat mencapai keseimbangan kehidupan-kerja atau WLB (Work-Life Balance) sehingga mampu memenuhi faktor-faktor WLB seperti adanya keseimbangan waktu, keterlibatan, dan kepuasan. Dalam tulisan, bidan wilayah yang menjadi objek kajian mampu mencapai WLB sebab mampu mengatasi faktor-faktor tersebut.
Model Intervensi Komunitas Amita WCC Ponorogo Pada Penanganan Korban Kekerasan Seksual Adzka Haniina Albarri; Neng Eri Sofiana
IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/ijougs.v4i1.5416

Abstract

Selama satu dekade terakhir, kasus kekerasan seksual di Indonesia telah meningkat sebanyak 100%. Komnas Perempuan mencatat terdapat 1.887 kasus Kekerasan Seksual di tahun 2021. Pemerintah dan berbagai organisasi masyarakat memiliki caranya sendiri untuk mencegah, menangani, serta menanggulangi kasus kekerasan seksual. Amita WCC Ponorogo, sebagai salah satu lembaga pendampingan korban kekerasan seksual yang ada di area Ponorogo, Tulungagung, Madiun, Magetan, Trenggalek dan sekitarnya mengambil peran sebagai lembaga non-pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan penggalian data melalui wawancara, observasi, dan penelitian dokumen. Penelitian ini ingin melihat bagaimana metode intervensi komunitas yang dipraktekkan oleh Amita WCC Ponorogo dalam menangani kasus kekerasan seksual di Ponorogo. Hipotesa dalam penelitian ini yakni Amita WCC menggunakan metode intervensi komunitas Social Action/aksi sosial. Hal ini didasari pada penanganan kasus kekerasan seksual Amita WCC yang lebih diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, yakni korban kekerasan seksual. Namun, Amita WCC juga mempraktekkan model pengembangan masyarakat lokal dan aksi sosial ketika melakukan sosialisasi ke desa dan institusi pendidikan.
Raden Batoro Katong dan Model Rekonsiliasi Hibrida dalam Merintis Kabupaten Ponorogo: Raden Batoro Katong and the Hybrid Reconciliation Model during the Establishment of Ponorogo Regency Neng Eri Sofiana
Besari: Journal of Social and Cultural Studies Vol. 3 No. 1 (2025): Besari: Journal of Social and Cultural Studies
Publisher : PC Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71155/besari.v3i1.94

Abstract

Pendirian Kadipaten Ponorogo (1486 M) merupakan hasil resolusi konflik antara Raden Batoro Katong (Kesultanan Demak) dan Ki Ageng Kutu (Wengker) yang dipicu oleh perbedaan keyakinan dan perebutan hegemoni politik. Penelitian ini bertujuan menganalisis model rekonsiliasi hibrida yang diterapkan Raden Batoro Katong untuk mencapai perdamaian dan persatuan pasca-konflik. Metode yang digunakan adalah penelitian historis dengan tahapan heuristik, historiografi kritis, dan interpretasi, yang membedah data menggunakan kerangka teori resolusi konflik modern. Kajian ini menyimpulkan bahwa model rekonsiliasi Batoro Katong meliputi dua jalur utama: strategi politik yang diwujudkan melalui negosiasi, penggunaan taktik kuat, dan pembentukan kabinet rekonsiliasi; serta strategi ideologis yang diimplementasikan melalui Islamisasi kultural yang damai. Upaya ini menjadi solusi untuk mengakhiri perang, sekaligus fondasi struktural dan kultural identitas kolektif masyarakat Ponorogo. The establishment of Ponorogo Regency (1486 AD) was the result of the conflict resolution between Raden Batoro Katong (Demak Sultanate) and Ki Ageng Kutu (Wengker) which was triggered by differences in beliefs and the struggle for political hegemony. This study aims to analyze the hybrid reconciliation model implemented by Raden Batoro Katong to achieve post-conflict peace and unity. The method used is historical research with heuristic stages, critical historiography, and interpretation, which dissects the data using the framework of modern conflict resolution theory. This study concludes that Batoro Katong's reconciliation model includes two main paths: a political strategy realized through negotiation, the use of strong tactics, and the formation of a reconciliation cabinet; and an ideological strategy implemented through peaceful cultural Islamization. This effort became a solution to end the war, as well as a structural and cultural foundation for the collective identity of the Ponorogo people.
The Application of Article 53 of KHI (Islamic Law Compilation) Regarding Pregnant Marriage in Lottery Marriage Neng Eri Sofiana; Muhammad Ismail Sunni
Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol 19, No 1 (2021)
Publisher : IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/jis.v19i1.1453

Abstract

Pregnant marriagebecomes a phenomenon that is still happening in Indonesia and is even one of the most significant contributors to the reason for the dispensation of marriage. In Parangdistrict, Magetan Regency, pregnant marriage is also one of the solutionsfor a case in which many women get pregnant without a legal marriage. Pregnancies were not initiated from sexual intercourse between a man and a woman but were carried out by many men, so the model of determination was by lottery. Furthermore, this article will analyze the pregnant woman who is married to a man who does not impregnate her and the child's status according to article 53 of KHI. In article 53 KHI, no line explicitly explains the permissibility or prohibition of a pregnant woman to marry a man who does not impregnate her. Still, many interpret that this is not allowed.Meanwhile, a legitimate child in KHI is a child born during a legal bond. So, when DNA testing proof or the like is not done to see the legality of the child, then this child is still considered a legitimate child by both of them because they were born in a marriage bond. In sum, a pregnant marriage in a lottery marriage with a man who does not impregnate the woman has many sides of ambiguity. So, there must be a revision of article 53 and article 99 of KHI.