Anastasia Silvia Charlin
Universitas Muhammadiyah Maumere

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Pendidikan Antikorupsi dalam Membentuk Etika Akademik Mahasiswa: Studi Literatur: Penelitian Mario Junior Anjelo; Germanus Moa Arnol; Ananda Satria Fatur Rahman; Anastasia Silvia Charlin; Nur Faiji; Sarina Londa Mukin; Agustina Dai; Agustina Vivi Marianti; Leny Maria Nona Lehan; Nur Auliya; Maria Selviana Eya Emar
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 4 No. 3 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 Nomor 3 (Januari 202
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v4i3.5644

Abstract

Korupsi merupakan permasalahan sosial yang bersifat sistemik dan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor pendidikan. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk karakter mahasiswa yang berintegritas melalui implementasi pendidikan antikorupsi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan antikorupsi dalam membentuk etika akademik mahasiswa, mengidentifikasi nilai-nilai utama antikorupsi, serta mengkaji tantangan implementasinya di lingkungan perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur melalui penelusuran pencarian dan analisis berbagai sumber ilmiah berupa buku, artikel jurnal, serta laporan resmi lembaga terkait. Data dikumpulkan secara sistematis melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan sintesis terhadap temuan-temuan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi berperan signifikan dalam membentuk etika akademik mahasiswa melalui internalisasi nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kepedulian, kemandirian, keberanian, kerja keras, kesederhanaan, dan keadilan. Pendidikan antikorupsi terbukti mampu meningkatkan kesadaran moral, sikap kritis, serta komitmen mahasiswa terhadap perilaku akademik yang etis, seperti menolak plagiarisme, kecurangan ujian, dan praktik tidak jujur lainnya. Namun, rendahnya komitmen dan pengawasan menjadi tantangan, sehingga diperlukan penguatan kebijakan serta kurikulum untuk mewujudkan integritas akademik.
Analysis of KIP-K Scholarship Policy at The University of Muhammadiyah Maumere Anastasia Silvia Charlin; Rikardus Nasa; Yanto Yanto
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 6 No. 3 (2026): September: Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : AMIK Veteran Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v6i3.13312

Abstract

This study examines the implementation of the KIP-K Scholarship policy and students' perceptions of the program at the University of Muhammadiyah Maumere. A qualitative method with a case study approach was employed. Data were gathered through interviews, documentation, and questionnaires involving the Vice Rector, Dean of FKIP, Student Bureau, Finance Bureau, and KIP-K recipients from the 2022–2024 cohorts. The findings reveal that the program was implemented through six stages: socialization, registration, selection, data verification, fund disbursement, and evaluation. The process generally complied with applicable regulations through an online-based system and centralized selection. Nevertheless, several obstacles emerged, including limited quotas, low discipline among some students, differing recipient priorities, and administrative-related delays in fund disbursement. The university also imposed sanctions such as recipient replacement and fund refunds for violating students. From the students' standpoint, most respondents held positive perceptions of the socialization, registration, benefits, and management of the program. The scholarship was deemed effective in alleviating educational costs and enhancing students' motivation and academic performance. Although the program has been implemented effectively, improvements are still required in transparency, supervision, and timeliness of fund disbursement to make the program more optimal, targeted, and sustainable.