Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.547
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Evidence Of Law Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Ibrahim Fikma Edrisy
Universitas Terbuka, Indonesia
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
Implementasi Asas Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Putusan PN Bekasi Nomor 335/Pdt.G/2023/PN Bks Arie Trio Edo Alfian; Ibrahim Fikma Edrisy
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1838

Abstract

Penelitian ini berjudul Implementasi Asas Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah (Studi Putusan PN Bekasi Nomor 335/Pdt.G/2023/PN Bks) dan bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kepastian hukum dalam perkara pertanahan di Bekasi. Sengketa ini melibatkan Liliek Nugroho EP sebagai Penggugat melawan Odo Rusyandi dkk., dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai turut tergugat, terkait keabsahan sertifikat tanah dan dugaan cacat administratif dalam penerbitannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, yang mengkaji putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum terbaru tahun 2020–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam perkara ini menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif. Sertifikat tanah dipandang sebagai alat bukti yang kuat sesuai PP No. 24 Tahun 1997, tetapi tidak bersifat absolut karena masih dapat digugat dalam jangka waktu lima tahun sejak diterbitkan. Pertimbangan hakim juga menegaskan peran BPN sebagai lembaga administrasi yang wajib menjamin keakuratan data pertanahan, sekaligus memberi perlindungan kepada pemegang hak beritikad baik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa asas kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan validitas sertifikat, tetapi juga mencakup aspek administrasi, perlindungan hukum, dan relevansi dengan transformasi pendaftaran tanah elektronik.
Peran Kejaksaaan dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Ekologis Nina Nurul Chasanah; Ibrahim Fikma Edrisy
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1852

Abstract

Studi ini dimaksudkan untuk meneliti kedudukan serta fungsi institusi Kejaksaan dalam mekanisme penegakan regulasi pidana kepada para pelaku tindakan kriminal yang merusak ekologi di Indonesia. Mengingat semakin meningkatnya degradasi lingkungan yang disebabkan oleh tindakan-tindakan ilegal seperti penebangan hutan secara ilegal, kontaminasi, serta destruksi terhadap sistem ekologi, institusi Kejaksaan mempunyai posisi strategis dalam menjamin proses penuntutan berjalan secara efektif demi menjaga kepentingan masyarakat dan kelestarian alam. Studi ini mengaplikasikan metode normatif yuridis melalui pendekatan regulasi hukum positif, serta melakukan analisis terhadap data sekunder yang diperoleh dari bermacam sumber hukum yang berkaitan. Implementasi regulasi pidana kepada para pelaku tindakan kriminal ekologis berpijak pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta regulasi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Temuan dari studi menunjukkan bahwa lembaga kejaksaan menjalankan fungsi penuntutan terhadap rumusan penuntutan, membawa kasus ke pengadilan, dan membuktikan tanggung jawab pidana terduga. Namun, mekanisme penuntutan sering mengalami berbagai hambatan, seperti kompleksitas dalam membuktikan elemen pencemaran atau perusakan lingkungan, kurangnya ahli lingkungan, dan tumpang tindih wewenang di antara lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan koordinasi, peningkatan personel, dan maksimisasi penggunaan instrumen regulasi lingkungan untuk mencapai efektivitas dalam penegakan hukum
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Bendahara Pengeluaran pada Bagian Program dan Pelaporan Munawwir Yunus Lubis; Ibrahim Fikma Edrisy
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1858

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran pada Bagian Program dan Pelaporan Keuangan di KSOP Kelas IV Bagansiapiapi. Pengelolaan keuangan yang baik dan transparan sangat penting untuk mendukung kelancaran kegiatan operasional di instansi pemerintah, khususnya dalam pengelolaan anggaran yang digunakan untuk program-program terkait pelayanan publik di pelabuhan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bendahara pengeluaran di KSOP Kelas IV Bagansiapiapi telah mengelola keuangan dengan baik, sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pencatatan transaksi, pelaporan bulanan, dan pengawasan anggaran dilakukan dengan cukup teliti. Namun, kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang menyebabkan kurangnya efisiensi dalam proses pelaporan dan pencairan dana, serta masalah koordinasi antar bagian yang belum sepenuhnya optimal. Selain itu, proses pelaporan keuangan masih bergantung pada metode manual yang berisiko terhadap kesalahan pencatatan dan keterlambatan laporan.Penelitian ini merekomendasikan agar KSOP Kelas IV Bagansiapiapi mengimplementasikan sistem pelaporan keuangan berbasis elektronik untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, pelatihan rutin untuk bendahara pengeluaran dan staff keuangan perlu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Juga, perlu adanya peningkatan koordinasi antara bagian yang terkait agar pengelolaan keuangan berjalan lebih efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Urgensi Pengaturan Hukum terhadap Deepfake sebagai Alat Kejahatan Siber dalam Perspektif KUHP dan UU ITE Dimas Kresna Prayoga; Ibrahim Fikma Edrisy
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1865

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah melahirkan fenomena deepfake, yaitu teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan manipulasi audio, video, atau gambar secara realistis. Meskipun memiliki potensi positif, deepfake juga menjadi alat baru dalam kejahatan siber seperti penipuan, pornografi non- konsensual, dan pencemaran nama baik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan hukum terhadap deepfake dalam konteks KUHP dan UU ITE. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang ada belum secara eksplisit mengatur penggunaan teknologi deepfake, sehingga diperlukan pembaruan regulasi untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif. Artikel ini merekomendasikan adanya pengaturan khusus dalam perundang-undangan nasional guna menanggulangi dampak negatif dari penyalahgunaan teknologi deepfake.
Analisis Yuridis Terhadap Putusan Lepas Terkait Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 46/Pid.B/2025/PN Tte) Arista Anggi Anugrah; Ibrahim Fikma Edrisy
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1866

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah: pertama, mengkaji ketentuan pengaturan putusan lepas terhadap tindak pidana penganiyaaan; kedua, menganalisis pertimbangan hukum hakim terrhadap putusan lepas terkait tindak pidana penganiayaan pada Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 46/Pid.B/2025/PN Tte berdasarkan perspektif keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa ketentuan pengaturan putusan lepas terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terdapat dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, dalam hal ini apabila perbuatan penganiayaan biasa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim pada putusan kasus yang diteliti memakai ketentuan Pasal 50 KUHPidana jo Pasal 51 ayat (1) KUHPidana dalam memutus lepas Terdakwa. Perbuatan Terdakwa dalam perkara a quo adalah melaksanakan perintah jabatan sebagai Satuan Polisi Pamong Praja. Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 46/Pid.B/2025/PN Tte dalam menjatuhkan putusannya telah sesuai dengan perspektif keadilan, karena perbuatan Terdakwa tersebut mempunyai alasan pembenar yang dibenarkan oleh hukum, oleh sebab itu berdasarkan hukum Terdakwa wajib dilepaskan dari tuntutan hukum.
Legalitas dan Denotasi Pertambangan Ilegal di Indonesia Zippo Iqbal Al Farizy; Ibrahim Fikma Edrisy
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i3.1928

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terhadap kegiatan pertambangan Ilegal (tanpa ijin). dengan menggunakan metode Normatif, pertambangan illegal tersebut dapat terurai masalah-masalah yang ada dalam kategori Ilegal (tanpa ijin). mulai dari, perijinan, penerapan sanksi, penegakan hukum, sanksi pejabat pemerintah hingga ke masyarakat terdekat pertambangan. karena menjadi Fenomena yang menimbulkan masalah pada lingkungan, sosial, ekonomi dan hukum. tulisan ini menguraikan Denotasi (pengertian) Pertambangan illegal, mengkaji kerangka hukum Nasional yang mengaturnya, menganalisis konsekuensi hukum dan non hukum, serta menawarkan rekomendasi kebijakan dan penegakan hukum untuk menanggulangi praktik tersebut. kajian mengacu pada Undang-Undang dan peraturan pelaksana serta literatur hukum dan kajian kebijakan terkini.
Kajian Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Isnaini Ummul Hanifah; Ibrahim Fikma Edrisy
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 9 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i9.2828

Abstract

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan aspek krusial dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Meskipun telah ada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur secara detail, praktik di lapangan masih sering menghadapi persoalan yang menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat maupun hambatan bagi pemerintah. Permasalahan utama penelitian ini adalah ketidaksesuaian antara regulasi yang sudah komprehensif dengan implementasinya, khususnya terkait birokrasi yang berbelit, sengketa lahan, serta mekanisme ganti rugi yang kerap dianggap tidak adil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi pengadaan tanah di Indonesia, mengevaluasi penerapannya dalam praktik hukum, serta mengidentifikasi kendala yang menghambat efektivitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan, yang menitikberatkan pada telaah peraturan perundang-undangan serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepastian hukum, dalam praktiknya masih ditemui kelemahan, antara lain koordinasi antar-lembaga yang kurang efektif, keterlambatan dalam penetapan ganti rugi, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Implikasi dari temuan ini adalah perlunya reformasi birokrasi, peningkatan transparansi, dan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa agar pengadaan tanah dapat berjalan lebih adil, efisien, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan nasional.
Peran Polisi Dalam Penegakan Hukum di Era Digitalisasi Muhammad Fahrul Ikwan Ritonga; Ibrahim Fikma Edrisy
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2583

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengkaji secara normatif keterlibatan kepolisian dalam penegakan hukum di era digital, mencakup fungsi preventif dan represifnya, landasan hukum yang mendasarinya, serta hambatan dan langkah-langkah penting untuk penguatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), menggunakan data sekunder, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran polisi dalam penegakan hukum di era digitalisasi mencakup fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif dilakukan melalui patroli siber, peningkatan literasi hukum digital masyarakat, serta penguatan kerja sama dengan sektor swasta dan platform digital. Sementara itu, fungsi represif dilakukan melalui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana siber, pengumpulan serta pengamanan alat bukti elektronik, penerapan forensik digital, dan kerja sama lintas yurisdiksi. Pelaksanaan kedua fungsi tersebut perlu tetap memperhatikan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan teknologi digital. Dengan demikian, penegakan hukum di era digitalisasi memerlukan penguatan kapasitas kepolisian dalam aspek teknologi, sumber daya manusia, dan kerja sama lintas sektor dengan tetap menjunjung kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
Dispensasi Kawin dan Perlindungan Hak Anak di Kabupaten Tasikmalaya: Analisis Normatif Berdasarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 Hasna Rizki Aulia; Ibrahim Fikma Edrisy
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2590

Abstract

Penelitian ini menganalisis standar perlindungan hukum yang seharusnya digunakan dalam pemeriksaan dispensasi kawin dan relevansinya bagi perlindungan hak anak di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan Konvensi Hak Anak. Bahan sekunder berupa literatur ilmiah serta informasi resmi lembaga. Bahan hukum diinventarisasi, ditafsirkan secara sistematis, dan dinilai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hasil analisis menunjukkan bahwa alasan sangat mendesak dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak dapat diterima secara otomatis, melainkan harus dibuktikan dan diuji melalui pemeriksaan yang ramah anak. Hakim wajib mendengar anak, kedua calon mempelai, serta orang tua atau wali masing-masing; memberikan nasihat mengenai risiko pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan kekerasan; serta menilai persetujuan dan kesiapan tanpa paksaan. Kehamilan tidak dengan sendirinya membenarkan pengabulan karena hak keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan juga mendapat perlindungan konstitusional. Karena tidak menguji penetapan tertentu maupun subjek pascaputusan, penelitian ini membahas risiko normatif, bukan dampak kausal aktual. Penelitian merekomendasikan asesmen terdokumentasi, multidisipliner, dan perlindungan lanjutan yang terkoordinasi.
Penegakan Hukum Pidana terhadap Pencemaran Lingkungan oleh Korporasi Industri di Indonesia Andi Purnomo; Ibrahim Fikma Edrisy
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 2 (2026): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i2.2596

Abstract

Penelitian ini bermaksud menguraikan implementasi penegakan hukum pidana terhadap korporasi industri yang melakukan pencemaran berdasarkan ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 beserta dengan aturan perubahannya. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Data dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk dianalisis lewat metode kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan oleh korporasi dapat dilakukan melalui instrumen administratif, keperdataan, dan pidana. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan keterkaitan ketiga instrumen penegakan hukum tersebut dalam menanggulangi pencemaran lingkungan oleh korporasi industri, dengan menempatkan penegakan hukum pidana sebagai instrumen represif yang didukung oleh pengawasan dan penerapan sanksi secara terpadu. Kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan penelitian terdahulu menunjukkan adanya sejumlah hambatan dalam penegakan hukum, meliputi supervisi yang belum optimal, keterbatasan kapasitas personel penegak hukum, serta rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha. Oleh karena itu, penguatan fungsi pengawasan, harmonisasi kelembagaan, serta ketegasan sanksi perlu ditingkatkan untuk mendukung terciptanya penegakan hukum yang lebih efektif dan memberikan efek jera.
Co-Authors Andi Purnomo Arie Trio Edo Alfian Arista Anggi Anugrah Dimas Kresna Prayoga Hasna Rizki Aulia Isnaini Ummul Hanifah Muhammad Fahrul Ikwan Ritonga Munawwir Yunus Lubis Nina Nurul Chasanah Zippo Iqbal Al Farizy