Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.168
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Jurisdictie
Fauziah Fauziah
Universitas Islam As-Syafi`iyah
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Penyebaran Data Pribadi Nasabah Pinjaman Online Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Annisa Nanda Oktaviani; Fauziah Fauziah; Ade Salamah
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 7 No. 2 (2025): Dinamika Penerapan Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v7i2.187

Abstract

This research is in the background by the many cases in the community regarding the distribution of customers' personal data by online loan corporations. We need to know that sharing someone's personal data is a violation. The problem of disseminating personal data by corporations makes people feel uneasy and unsafe because of this situation. The main problem in this research is how corporate responsibility is regulated for the dissemination of personal data of online loan customers according to the Personal Data Protection Law Number 27 of 2022 and how corporate responsibility is regulated for the dissemination of personal data of online loan customers. The type of research that the author uses is normative juridical and a descriptive analytical type of approach, namely where this research describes in detail the responsibility of corporations for the dissemination of personal data, as well as knowing the sanctions imposed by the Financial Services Authority (OJK) as the authority on this matter. . Data collection techniques use interviews, questionnaires and literature study. The results of this research show that of the many cases of dissemination of personal data, not a single corporation has taken responsibility for this, there has been no compensation for customers whose personal data has been disseminated. Corporations that have committed violations are still operating as usual, corporations that have committed violations do not respond to what happens to their customers and do not have the good faith to take responsibility for their actions, and do not apologize for the violations that have been committed. Due to the lack of accountability, the public complained about this to the Financial Services Authority (OJK), the Financial Services Authority (OJK) quickly and firmly met with corporate parties who had committed violations, and the Financial Services Authority (OJK) gave administrative sanctions in the form of written warnings, restrictions on business activities, and revocation of permits in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services.
Implementasi Restitusi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Achmad Farhan; Mulyono Mulyono; Fauziah Fauziah
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 7 No. 2 (2025): Dinamika Penerapan Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v7i2.188

Abstract

Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Dalam PP disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Permasalahan disini adalah: Bagaimana proses pengajuan restitusi menurut undang-undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga dalam Perma No.1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, lalu apa saja kendala yang di hadapi penegak hukum dalam menerapkan restitusi dan bagaimana implementasi dari restitusi tersebut dalam kasus putusan pengadilan Negeri Bandung Nomor : 989/Pid.Sus/2022/PN.Bdg. Penelitian hukum ini tergolong penelitian Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, dimana dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang dipergunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma- norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang undangan. Prosedur identifikasi dan inventarisasi bahan hukum mencakup bahan hukum primer yaitu peraturan perundang undangan, bahan hukum sekunder, yaitu literatur dan karya ilmiah hukum. Sedangkan penelitian empiris adalah penelitian dengan data yang diperoleh secara langsung dari para penegak hukum mengenai penerapan aturan hukum di dalam masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa restitusi seharusnya memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan.Kemdian muncul ide masyarakat diberi kesempatan. Penerapan hak restitusi, hambatan dan upaya pemenuhan hak oleh penyidik maupun Penuntut Umum memegang peranan yang sangat penting dalam pengajuan bukti untuk menunjang hak korban mendapatkan restitusi. Mengingat Hakim yang nantinya akanmempertimbangkan jumlah restitusi yang didapatkan oleh korban yang dituangkan dalam amar putusan.
Tinjauan Yuridis Sistem Pengupahan Terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) Muhammad Aldian Fadillah; Fauziah Fauziah; Muhammad Fahruddin
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 6 No. 2 (2024): Telaah Penerapan Hukum Merespon Peluang Investasi
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v6i2.195

Abstract

Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan pekerja dalam sektor informal yang seringkali tidak menerima imbalan dalam bentuk upah yang diterimanya, imbalan dalam bentuk upah yang diterima Pekerja Rumah Tangga (PRT) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pekerja Rumah Tangga (PRT) dengan Pengguna/Majikan yang pada umumnya dibawah ketentuan upah minimum. Faktor utama yang membuat upah Pekerja Rumah Tangga (PRT) di bawah minimum karena faktor pendidikan, memang pada umumnya Pekerja Rumah Tangga (PRT) mempunyai tingkat pendidikan formal yang tidak tinggi, contohnya hanya pada tingkat SD, SMP bahkan ada yang tidak pernah menempuh jalur pendidikan formal sama sekali, sehingga membuat Pekerja Rumah Tangga (PRT) tidak mempunyai alternatif pekerjaan lain ataupun tidak adanya peluang ekonomi di dalam komunitas mereka. Metode pendekatan dalam penulisan yang digunakan adalah pendekatan dari putusan pengadilan di tambah data dari perundang-undangan dan perpustakaan untuk mengkaji permasalahan hukum yang ada. Sumber data dari penulis ini berasal dari perundang-undangan serta data riset kepustakaan terhadap buku-buku, makalah, jurnal yang berkaitan dengan sistem pengupahan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Metode penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 405/Pdt.G/2012 tentang tidak dibayarnya hak atas upah Pekerja Rumah Tangga (PRT), menganalisa data untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang tidak mendapatkan hak atas upah yang tidak di dasarkan perjanjian tertulis, maka diatur dalam lingkup Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.
Peran BP3MI Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia Keluar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Muhrim fh; Fauziah Fauziah; Damrah Mamang
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 6 No. 2 (2024): Telaah Penerapan Hukum Merespon Peluang Investasi
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v6i2.196

Abstract

Pelanggaran terhadap hak dasar yang dilindungi konstitusi merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menunjukkan bahwa dalam menjamin pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan setiap warga negara telah disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Pelindungan Pekerja Migran Indonesia perlu dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Maka dalam penulisan skripsi ini menitik beratkan rumusa masalah yakni, bagaimana pelindungan hukum Pekerja Migran Indonesia di luar negeri menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan bagaimana upaya pelindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dilakukan oleh Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Provinsi Nusa Tenggara Barat. Guna menjawab rumusan masalah di atas, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan sumber data ada data primer, sekunder dan terseier yang berupa peraturan, buku, artikel, serta beberapa literatur lainnya yang didapatkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terkait dengan data dan informasi yang selanjutnya akan dianalisis dengan metode analisis data kualitatif. Hasil penulisan penelitian yang pertama menyimpulkan, perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berlandaskan pada asas-asas sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yakni meliputi sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dan upaya pencegahan yang dilakukan BP3MI Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka memberikan perlindungan kepada calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan meningkatkan kerjasama dan sinergitas para pihak tentang pencegahan, penegakan hukum dan pelindungan. Adapun saran dari hasil penelitian skripsi ini agar BP3MI Nusa Tenggara Barat untuk meningkatkan upaya pelindungan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) khususnya dalam upaya untuk pencegahan pengiriman PMI nonprocedural dengan menjalin kerjasama dengan instansi-instansi terkait seperti kepolisian, pemerintah daerah, imigrasi dan lain sebagainya.
Tinjauan Hukum Perjanjian Transaksi Elektronik Melalui Sistem Paylater Dalam Marketplace Shopee (Studi Marketplace Shopee) Nurul Aini; Fauziah Fauziah; Arifudin fh
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 6 No. 2 (2024): Telaah Penerapan Hukum Merespon Peluang Investasi
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v6i2.199

Abstract

Perjanjian pada dasarnya harus disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, sesuai dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun dalam praktiknya, Shopee Indonesia sebagai salah satu Marketplace terbesar Shopee Indonesia yang menyediakan sistem pembayaran Paylater yang menimbulkan permasalahan, seperti banyak pengguna Shopee Paylater yang melakukan wanprestasi tidak membayar pinjaman sesuai dengan jadwal jatuh tempo dalam perjanjian. Penelitian ini membahas mekanisme perjanjian transaksi elektronik dengan sistem pembayaran Paylater di Shopee Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan perundang- undangan dan analisis deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perjanjian transaksi elektronik dalam sistem Paylater Shopee adalah pengguna mengajukan pinjaman ke aplikasi Paylater di dalam Shopee. Setelah disetujui, pengguna dapat menggunakan Paylater untuk berbelanja. Kedudukan hukum para pihak terkait terbagi menjadi tiga, yaitu pihak pembeli sebagai pengguna Paylater, pihak penjual, dan pihak Shopee sebagai pengelola aplikasi dan penyedia fitur Paylater. Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian transaksi elektronik dengan Paylater Shopee diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, Pasal 21 ayat (2) huruf a dan ayat (4) Undang-Undang ITE. Penting bagi para pihak terlibat dalam transaksi elektronik melalui Shopee Paylater untuk memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari wanprestasi dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya memperhatikan ketentuan hukum dalam transaksi elektronik melalui Shopee Paylater, baik bagi pengguna aplikasi, penjual barang, maupun pihak pengembang dan pengelola aplikasi. Wanprestasi dalam pembayaran dapat berakibat pada sanksi hukum, seperti bunga, denda, dan biaya ganti rugi.
Telaah Implementasi Penyelesaian Harta Pailit Pada Lembaga Asuransi Syariah (Studi Kasus PT Asuransi Syariah Mubarakah) Soeprapto Soebijoso; Efridani Lubis; Fauziah Fauziah; Arifudin fh
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 6 No. 2 (2024): Telaah Penerapan Hukum Merespon Peluang Investasi
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v6i2.204

Abstract

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 1016/Pdt.Sus-Pailit/PN Niaga Jkt.Pst tanggal 6 September 2016 menyatakan PT Asuransi Syariah Mubarakah pailit. Akibatnya debitor pailit tidak lagi berwenang atas kekayaannya sebagaimana bunyi Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tujuan penelitian ini adalah i. untuk menjelaskan pengurusan dan pemberesan harta pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU); ii. Untuk menjelaskan implementasi pengurusan dan pemberesan harta pailit PT Asuransi Syariah Mubarakah yang dilakukan oleh Kurator yang ditunjuk pengadilan.Metode penelitian ini dilakukan melalui serangkaian langkah ilmiah yang sistematis dan terukur, yang tergolong kedalam penelitian perpustakaan, penelitian kualitatif, dan penelitian deskriptif. Sesuai bidang penelitiannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan normative karena penelitian ini mendasarkan pada perundang-undangan dan doktrin. Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis normative yang berdasarkan data sekunder, dan wawancara dengan kurator. Hasil penelitian: i. pada dasarnya UUK-PKPU mengatur pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit secara lengkap untuk lembaga konvensional. Tahapan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang diatur UUK-PKPU dan harus ditaati oleh Kurator meliputi tahapan pengumuman dan Rapat Kreditor, tahap Verifikasi Piutang, tahap On Going Concern, tahap Rapat Perdamaian, dan tahap insolven. Tetapi pengaturan penyelesaian sengketa kepailitan bagi lembaga asuransi syariah belum tercakup, sehingga perlu direvisi; ii.Terjadi inkonsistensi di dalam implementasi peraturan perundang-undangan tentang penyelesaian kepailitan lembaga asuransi syariah. Untuk penegakannya perlu membuat Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur kepailitan bagi lembaga yang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, termasuk bagi lembaga asuransi syariah, atau membentuk pengadilan arbitrase syariah.
Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Pemenuhan Klaim Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 182/Pdt.G/2020/PN. YYK) Salaheldin Salaheldin; Fauziah Fauziah; Siti Intihani
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol. 6 No. 2 (2024): Telaah Penerapan Hukum Merespon Peluang Investasi
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v6i2.206

Abstract

Pada kenyataannya dalam praktek perasuransian tidaklah berjalan seseuai yang diinginkan. Permasalahan yang menjadi sorotan dalam dunia perasuransian sampai saat ini misalnya, telah membuat kurangnya kepercayaan masyarakat untuk ikut mendaftarkan diri sebagai pemegang polis. Ketidakmampuan perusahaan asuransi dalam membayar suatu klaim yang telah jatuh tempo (Insolvabilitas) yang berakibat pada kesulitan likuiditas membuat perusahaan asuransi di Indonesia saat ini menjadi gagal dalam membayarkan klaim asuransi para nasabahnya (tertanggung). Tercatat ada beberapa perusahaan asuransi yang gagal bayar klaim nasabah diantaranya yaitu, PT Asuransi Jiwasraya, Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera,dan Asuransi Jiwa kresna. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji tanggung jawab perusahaan asuransi atas klaim nasabah asuransi jiwa serta mengeksplorasi dan mengambarkan perlindungan hukum kepada nasabah dalam penyelesaian klaim asuransi jiwa yang tidak keluar akibat kesalahan perusahaan asuransi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, studi dokumen dan studi wawancara. Hasil dari penelitian ini Perusahaan asuransi memiliki tanggung jawab hukum untuk membayar klaim asuransi jiwa sesuai ketentuan hukum. Namun, likuiditas dapat menyebabkan penundaan pembayaran klaim. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera mengalami penundaan pembayaran klaim yang melanggar peraturan tentang pembayaran klaim tepat waktu. Pengadilan memutuskan bahwa perusahaan harus membayar klaim dan ganti rugi material kepada pemegang polis. Saran yang dapat penulis sampaikan adalah pemerintah harus lebih memperhatikan masalah likuiditas AJB Bumiputera dengan menetapkan peraturan khusus untuk perusahaan asuransi mutual. OJK perlu bertindak tegas dan memberikan sanksi kepada perusahaan asuransi yang menghambat pembayaran klaim untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan.
Co-Authors Achmad Farhan Ade Salamah Annisa Nanda Oktaviani Arifudin fh Damrah Mamang Efridani Lubis Muhammad Aldian Fadillah Muhammad Fahruddin Muhrim fh Mulyono Mulyono Nurul Aini Salaheldin Salaheldin Siti Intihani Soeprapto Soebijoso